INDONESIA makro: PESIMIS atwa optimi$

🍋

Moody's: Credit conditions in Asia will be stable in 2018 as growth remains broad-based

  The document has been translated in other languages
Global Credit Research - 25 Jan 2018
Singapore, January 25, 2018 -- Moody's Investors Service says that credit conditions in Asia will be stable in 2018, supported by broad-based regional and global economic growth, a recovery in global trade, and broadly accommodative monetary policy.
Moody's view is in turn reflected in its outlooks for the region's sovereigns, and banking and corporate sectors, which saw increasing shares of stable and positive outlooks in 2017.
At the same time, various downside risks are apparent, including tighter financing conditions, the threat of increased trade protectionism and geopolitical tensions.
Moody's conclusions are contained in its just-released report, "Cross-Sector - Asia-Pacific: 2018 outlook stable on economic growth, supportive trade and monetary policy".
The report notes that broad-based economic growth globally and in the Asia-Pacific region is expected in 2018, even as China's growth slows mildly in line with the authorities' desire for better management of leverage and financial risks.
Meanwhile, positive growth momentum will continue in Japan and recover in India, while the Philippines and Vietnam will be the standouts among ASEAN economies in terms of economic performance.
"For the first time since the Global Financial Crisis, we are seeing a synchronized expansion across all the major economies," says Michael Taylor, a Moody's Managing Director and Chief Credit Officer for Asia Pacific.
"Asia will remain the fastest growing economic region in the world, supported by a recovery in global trade and continued accommodative monetary policies by Asian central banks," adds Taylor.
Moody's expects global funding and liquidity conditions to remain generally stable, even as global monetary conditions start to normalize.
"In this context, Moody's has a stable outlook for sovereign creditworthiness in Asia Pacific in 2018, while with the region's banking systems, it holds stable outlooks on 13 of 16 banking systems and positive outlooks on two more," says Joy Rankothge, a Moody's Vice President and Senior Analyst and one of the report's authors.
Despite Moody's stable outlook for credit conditions in Asia during 2018, several downside risks to the benign core scenario are apparent.
Such risks include an unexpected tightening of global financing conditions that could arise as a result of the unwinding of the extraordinary monetary policy support introduced at the height of the global financial crisis.
Moody's also notes that the tariffs announced by the US administration on 22nd January 2018 are unlikely to have immediate credit effects for its rated issuers in the APAC region. However, if they signal rising trade protectionism, resulting in significant and broad-ranging measures, they will have wide-ranging negative consequences for Asia. The implications of the US tariffs are further discussed in another Moody's report also published today, "US tariffs, if they signal rising protectionism, could hurt rated manufacturers, sovereigns"
Other possible downside risks include rising trade protectionism and geopolitical tensions in the Korean peninsula or South China Sea, although Moody's assigns only a low probability of either leading to conflict.
Looking more long term, with secular trends shaping Asia's credit outlook, Moody's sees technological innovation and disruption as a major driver, with the region in many instances leap-frogging the rest of the world in areas such as industrial robotics and financial technology.
On climate change, Asia is set to become a bigger global player in green bond financing, and it is also home to some of the most exposed populations and economies to changing climatic conditions.
Demographics is the final secular trend Moody's discusses in its new report, noting that Asia's growing middle class could be a force both shaping and driving consumption patterns and demand regionally and globally.
🌳
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengupayakan agar Tarif Dasar Listrik (TDL) 2018-2019 tidak mengalami kenaikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan langkah tersebut dilakukan agar daya beli masyarakat dapat terjaga.

"Presiden memahami daya beli masyarakat harus tetap dipertahankan sekurangnya di level sekarang. Kalau bisa meningkat, sehingga keputusan pemerintah dalam sidang kabinet tarif listrik tidak naik," ujarnya di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Jonan berujar pemerintah telah mendapatkan dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019.

Terkait rencana tidak adanya kenaikan tarif listrik tersebut, pemerintah juga akan segera menetapkan harga khusus batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap agar PT PLN (Persero) tidak terlalu terbebani. Pasalnya, sekitar 60% produksi listrik PLN berasal dari batu bara sehingga fluktuasi harga komoditas tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja perseroan. 

"Akan diatur harga batu bara yang dapat mempertahankan harga listrik dan tidak membuat PLN merugi yang luar biasa," ungkapnya.

Dengan diaturnya harga batu bara khusus tersebut, maka kenaikan harga batu bara tidak akan menyebabkan subsidi listrik bertambah. Jonan menerangkan kalau pun ada penambahan subsidi listrik, maka hal itu disebabkan adanya penambahan pelanggan golongan tidak mampu, yakni golongan 450 Volt Ampere dan 900 Volt Ampere yang tiap tahunnya bertambah sekitar 1 juta pelanggan.
Penetapan harga batu bara untuk kebutuhan listrik nasional tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam aturan turunannya berupa Keputusan Menteri. Regulasi tersebut diperkirakan akan segera selesai minggu ini.
🍊





TEMPO.CO, Jakarta - Pengerjaan pembangunan sarana transportasi masal berbasis rel atau mass rapid transit atau MRT sudah mencapai 91,86 persen pada 25 Februari 2018.  Kemajuan tersebut terdiri dari pembangunan stasiun bawah tanah yang mencapai 95,76 persen dan stasiun layang sekitar 87,9 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar kepada wartawan  pada Rabu 28 Februari 2018.
“Pembangunan MRT masih terus berjalan dan masih on target. Sekarang kami sedang menyelesaikan pekerjaan konstruksi, di antaranya pengecoran, instalasi depo dan pemasangan jalur kereta,” kata William.
Pada Desember 2018 mulai dilakukan uji coba kereta tanpa penumpang. Kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus hingga Bunderan Hotel Indonesia akan mulai dioperasikan pada Maret 2019.
Berapa tarif penumpang MRT ? “Tarifnya berkisar Rp 18 ribu,” kata Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Tuhiyat pada Kamis 1 Maret 2018.  Nilai itu didapat dari asumsi jumlah penumpang per hari 173 ribu orang.
Tuhiyat menjelaskan, angka 173 ribu berasal dari survei yang dilakukan pada 2013. MRT Jakarta sedang menggelar survei ulang untuk memperbarui data tersebut. Meski begitu, ia memperkirakan angkanya tak bakal berubah drastis dan tarif satu kali perjalanan berkisar Rp 17-20 ribu.
Menurut Tuhiyat, survei terbaru bakal rampung sekitar akhir Maret 2018. Data jumlah penumpang dan tarif itu akan diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta sebagai dasar penentuan nilai subsidi.
Ia mengatakan penentuan tarif, subsidi, dan aset harus diputuskan paling lambat pertengahan tahun 2018. Tujuannya supaya anggarannya bisa didaftarkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.
Tuhiyat menghitung, MRT Jakarta bisa beroperasi mandiri tanpa bantuan subsidi mulai 2030. Target itu bisa tercapai dengan asumsi benar bahwa tarif tiket satu kali perjalanan bisa diterapkan senilai Rp 18 ribu dan jumlah penumpang per hari mencapai 173 ribu orang.
Tuhiyat mengatakan faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah porsi pendapatan non-tiket dipatok 15 persen dan labanya 10 persen. Dengan kombinasi itu, kata Tuhiyat, jika tarif akhir yang dibayar tiap penumpang adalah Rp 10 ribu, subsidi berakhir pada 2030.
Tuhiyat menambahkan, MRT Jakarta juga harus berubah go public setelah beroperasi nanti. Tak hanya menarik dana, melepas saham ke publik berarti memperbaiki standar pelayanan perusahaan milik pemerintah Jakarta itu. "Pembahasannya sudah dimulai," kata dia.
Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Santoso, mengungkapkan faktor lain yang berpengaruh terhadap dukungan pemerintah kepada MRT Jakarta. Menurut dia, pemerintah DKI harus segera menyelesaikan penyerahan aset ke PT Transportasi Jakarta. Aset tersebut adalah halte dan jembatan yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.
Penyerahan aset membuat perusahaan pengelola bus Transjakarta itu bisa memanfaatkan aset untuk meraih tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan, kata Santoso, membuat Transjakarta tak lagi bergantung sepenuhnya pada subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun ini, nilai alokasi subsidi Transjakarta sebesar Rp 3,325 triliun.
"Setelah Transjakarta mandiri, DKI bisa memikirkan subsidi untuk MRT,” kata dia sambil menambahkan, “Jika tidak, beban APBD akan berat.” Santoso menjelaskan, dengan asumsi subsidi Rp 8.000 per orang untuk menjadikan harga tiket MRT Rp 10 ribu, berarti subsidi untuk MRT sekitar Rp 505 miliar per tahun.
Opsi lain untuk meringankan beban anggaran daerah, kata Santoso, adalah mempercepat pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan tata ruang bawah tanah. Peraturan daerah itu akan memberikan keleluasaan untuk MRT mengelola kawasan bawah tanah di sekitar stasiun. "Itu potensi income untuk MRT," kata dia.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI mendapat masukan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk mengubah rute Transjakarta koridor Blok M-Kota. Tujuannya, menghindari tumpang-tindih operasi Transjakarta dengan MRT Jakarta. “Yang ingin kami hadirkan adalah integrasi moda transportasi,” kata Sandiaga.
Namun usulan itu ditolak PT Transjakarta.  Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono, mengatakan bus Transjakarta koridor I beroperasi normal saat mass rapid transit (MRT) fase I beroperasi mulai Maret 2019.
Sebab, hanya sebagian dari rute kedua moda transportasi massal itu yang beririsan. "Kami tak akan mengorbankan layanan koridor 1 karena kami juga punya kepentingan layanan," kata dia Kamis, 1 Maret 2018.
MRT fase I beroperasi di rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Rute itu beririsan dengan koridor I Transjakarta Blok M-Kota mulai dari Blok M sampai Tosari, Jakarta Pusat. Menurut Budi, irisan rute sepanjang sekitar tujuh kilometer itu tak akan membuat Transjakarta menutup koridor I.
Meski MRT beroperasi, Budi menuturkan, Transjakarta masih bisa melayani perjalanan jarak dekat. Pertimbangan lainnya, koridor I Blok M-Kota merupakan salah satu koridor gemuk Transjakarta. Jumlah penumpangnya setiap hari bahkan terbanyak dan menempatkan koridor VI Ragunan-Dukuh Atas dan koridor VIII Lebak Bulus-Harmoni di urutan kedua dan ketiga.
Di luar irisan koridor itu, Budi menambahkan, Transjakarta juga bisa menjadi bus pengumpan untuk MRT. Rutenya dimulai dari kawasan permukiman seperti Ciputat dan Bintaro di Tangerang Selatan menuju Stasiun MRT Lebak Bulus. Penyusunan rutenya dilakukan setelah Transjakarta mengkaji jumlah penumpang dari area sekitar depo MRT.
Mulai dua tahun terakhir, kata Budi, pengoperasian Transjakarta mengutamakan efisiensi dengan pengembangan dan modifikasi rute. Contohnya dengan memecah satu rute panjang menjadi dua-tiga rute lain yang jaraknya lebih pendek.
Pada Rabu 28 Februari 2018, kata Budi, jumlah penumpang Transjakarta tembus 502 ribu orang dalam sehari. Rata-rata jumlah penumpang harian berkisar 450 ribu orang.
Tahun 2018 Transjakarta menargetkan mengangkut 180 juta penumpang, naik dari capaian tahun lalu yang sebanyak 144,86 juta orang.  Dia tetap menolak usulan menghapus koridor I pada saat MRT beroperasi.
🐌
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar menilai, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa menjadi ancaman bagi APBN 2018.
Diketahui, pegerakan kurs mata uang Garuda terhadap US$ terus melemah hingga ke posisi Rp13.746 dari sebelumnya Rp13.741 per US$. "Memang kalau bicara APBN kurs nya dipatok Rp13.500 maka tentu kalau lebih mahal, katakan Rp13.700 pasti APBN kita akan defisit," kata Wilgo di Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Politisi Gerindra ini mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa ditebak. Sebab, situasi ini dipengaruhi pasar global.
"Kalau rupiah memang kita kan tidak matok kurs atau peak rate itu amat sangat bergantung dengan volatile currency, mata uang global regional. Jadi, kapan stabil pada level mana sampai hari ini kan belum ada yang bisa memastikan itu," kata dia.
Bukan hanya itu, defisit APBN juga dipengaruhi oleh utang dan impor. "Kalau, kita ada jatuh tempo bayar utang, kemudian juga kewajiban impor pasti kita akan defisit," ujar Willgo.
Dengan begitu, dia meminta agar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bisa menjaga stabilitas rupiah dengan memantau prilaku pasar keuangan. Salah satunya, BI harus melakukan intervensi pasar secara terukur. "Agar kemudian rupiah kita kembali pada titik yang sesuai dalam APBN, yaitu Rp13.500," kata Willgo. [ipe]
🍷
Bisnis.com, NUSA DUA -- Bank Indonesia menegaskan Indonesia dinyatakan telah bersih dari utang kepada International Monetary Fund (IMF) sejak 2006.
Pejabat Bank Indonesia (BI) Yuda Agung, yang saat ini menjadi Executive Director IMF, menegaskan Indonesia memang negara anggota IMF. Tetapi, bukan berarti Indonesia terlibat di dalam program IMF atau memiliki utang ke badan keuangan internasional itu.
"Kita tidak punya utang lagi pada IMF," ungkapnya, Jumat (2/3/2018).
Seperti diketahui, Indonesia berutang pada IMF terkait krisis ekonomi 1997-1998. Adapun, total utang Indonesia saat itu sebesar US$9,1 miliar.
Saat ini, negara yang masih memiliki utang cukup besar kepada IMF adalah Yunani. Selain itu, ada pula penyaluran utang kepada beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin.
Sebelumnya, Rabu (28/2), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kedatangan Managing Director IMF Christine Lagarde ke Indonesia bukan untuk menawarkan utang baru ke Pemerintah Indonesia.
"Di media sosial ada yang menanyakan apakah IMF mau memberikan pinjaman. Tidak," ujarnya.
Lagarde datang ke Indonesia untuk melakukan pengecekan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah acara Annual Meeting IMF-World Bank 2018 yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober 2018.
🍍
JAKARTA okezone - Di era teknologi digital sistem keuangan negara sangat rentan terhadap ancaman negara luar. Tak terbatasnya jarak di era digital ini memudahkan sistem keuangan negara diserang.
"Kita diskusi gimana bisa tingkatkan keamanan digital termasuk keuangan negara. Sistem keuangan negara kita sangat mungkin di-attack (diserang) dari luar negara kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
BERITA TERKAIT +
Bahkan, lanjutnya, dalam pertemuan tingkat dunia yakni IMF-World Bank, lembaga keuangan tiap menitnya diserang. Oleh sebab itu, setiap negara pun berdiskusi untuk mencari cara bagaimana meningkatkan keamanan data yang diolah secara digital.
"Kita lihat dalam pertemuan IMF-WB, tiap satu menit 10 kali lembaga keuangan dunia di-attack cyber hack (hacker). Itu adalah suatu yang harus kita lihat sebagai realita tapi di saat yang sama kita harus bisa buat sistem yang handal dan aman," ujarnya.
Mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengatakan, masalah keamanan data menjadi perdebatan dunia, bagaimana pelaksanaan proteksi keamanan data dan bagaimana menjaganya dari kejahatan di dalam pengguna data.
"Saya udah sampaikan dalam pertemuan Menteri Keuangan seluruh dunia dilakukan tiap tahun 2 kali. Itu pembicaraan cyber attack dan kerahasiaan data jadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, penting untuk menjaga data agar aman dari serangan luar. Maka Kemenkeu melakukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan penting dalam bagian ini. Sehingga seluruh transaksi dalam negeri nantinya bisa sah dan masyarakat bisa bertransaksi dengan tenang.
"Badan sandi sangat penting, berdiskusi meningkatkan keamanan dan ketangguhan sistem digital Indonesia tapi gak hanya keuangan negara. Tapi seluruh finansial ekonomic sistem," ujar dia.
(rzy)
🐇

 Jakarta DETIK - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan terus meningkat. Sesuai dengan prediksi menjadi negara ekonomi terbesar nomor lima di dunia.

Saat ini nilai PDB Indonesia sudah menembus US$ 1 triliun per tahun. Hal itu juga yang menjadikan Indonesia sebagai negara trillion dollar club dan G20.

"Kalau kita lihat potensi kita itu akan masih masuk G20 kan karena kita lihat PDB kita besar sekali, jadi ke depan akan naik terus, tentu itu yang kita harapkan jika kita lihat pergerakan pasti akan naik apalagi kita bisa memacu sektor ekonomi khusus," kata Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Baca juga: Jokowi Sebut Ekonomi RI Tembus US$ 1 Triliun, Apa Artinya?

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat. Sebab, PDB yang sudah tembus US$ 1 triliun namun pendapatan per kapita masih kecil.

"Kita ini kan besar sekali, negara besar yang perlu diperhatikan tidak hanya total PDB tetapi juga pendapatan per kapita dan kualitas dari pertumbuhan perekonomian," jelas dia.

Baca juga: Ekonomi RI Tembus US$ 1 Triliun, Apa Untungnya?

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, Suhariyanto menyebutkan dapat melakukan banyak pembenahan pada tatanan ekonomi nasional. Mulai dari pengaturan angka kelahiran, pendidikan, kesehatan.

"Sekarang yang mempengaruhi pendapatan per kapita naik adalah jumlah penduduk. Banyak hal yang harus dibenahi kita mau intinya pendapatan per kapita naik, ya produktivitas dari masing-masing penduduk. Jika kita bicara pertumbuhan ekonomi kita juga harus memikirkan pembangunan SDM yang berkualitas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya nggak bisa kita lepas dari ekonomi sendiri," tutup dia.(dna/dna)
🍩
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan ekonomi Indonesia saat ini sudah tembus US$ 1 triliun yang artinya semakin baik dan bersaing dengan negara lain.

Perkembangan ekonomi Indonesia itu belum disadari oleh banyak masyarakat. Padahal, dengan ukuran ekonomi tersebut Indonesia menjadi negara dengan ekonomi triliun dolar atau trillion dolar club. Apa itu?

Trillion dollar club menjadi sebutan bagi negara yang produk domestik bruto (PDB) nya mencapai lebih dari US$ 1 triliun atau setara Rp 13.500 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp 13.500 per US$.


Baca juga: Jokowi: Banyak yang Tak Sadar, Ekonomi RI Tembus US$ 1 Triliun

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). PDB juga merupakan salah satu metode menghitung pendapatan nasional.

Peneliti dari Institute dor Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia masuk sebagai negara trillion dollar club dikarenakan nilai PDB-nya sudah melebihi US$ 1 triliun.

"Tahun 2017 PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 13.588 triliun," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Bhima menyebutkan banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia usai menjadi negara trillion dollar club.

"Manfaatnya potensi ekonomi negara trillion dollar cukup besar sehingga menarik minat para investor," kata Bhima.

Baca juga: Ekonomi RI Tembus US$ 1 Triliun, Ini Kata BI

Sementara itu, Ekonom dari PT Bank Permata Josua Pardede mengatakan, nilai PDB Indonesia saat ini sebesar US$ 1,02 triliun atau meningkat dibandingkan PDB pada 2016 yang sebesar US$ 932,7 juta.

"Indonesia masuk dalam trillion dollar club, dan peringkat PDB Indonesia berdasarkan paritas daya beli/PPP pada 2017 juga diperkirakan naik 1 peringkat menjadi peringkat 7 dari tahun sebelumnya peringkat 8," kata Josua.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menyebut, ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat 16 dengan PDB terbesar di dunia.

"Indonesia berada pada peringkat 16 negara dengan PDB terbesar di dunia, di atas Turki dan Belanda, dan setara dengan Brasil, negara dengan size perekonomian terbesar di Amerika Latin," tutup dia.

Baca juga: DPR Bicara Soal Utang Luar Negeri RI Capai Rp 4.754 T
(ang/ang)
🍗

 Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) bersama dengan Bank Indonesia mengadakan konferensi internasional tingkat tinggi (High-Level International Conference) bertemakan "Models in a Changing Global Landscape" di Hotel Fairmont, Selasa (27/2/2018).
Di dalam acara yang merupakan rangkaian Annual Meetings 2018 ini, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Gubernur BI Agus Martowardojo akan memberikan pidato selaku keynotes speaker. Acara dibagi menjadi tiga sesi ini juga akan membahas mengenai perkembangan ekonomi global dan Asean.
Yang menjadi perhatian dalam diskusi panelis adalah lingkungan ekonomi global sudah menjadi tidak pasti, perkembangan ekonomi digital yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia, dan diskusi bagaimana negara harus berhadapan dengan perubahan cepat dan tantangan dalam ekonomi global.
Di dalam acara ini juga akan hadir Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, serta pembicara-pembicara prominent dari pimpinan Bank Sentral di kawasan Asean.
Acara pertemuan ini, Selasa (27/2), dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah diskusi dengan tema 'Towards a New Growth Model in a Changing Global Landscape'

Sesi pertama diisi oleh panelis a.l. IMF Managing Director Christine Lagarde, Chairman Monetary of Singapore Tharman Shanmugaratnam, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Anggota dewan dari Australia Wayne Swan.

Sesi kedua mengambil  tema 'growth and stability in the new digital economy'. Sesi ini diisi oleh IMF Independent Evaluation Office Director Charles Collyns, Senior Deputi Gubernur Mirza Adityaswara, Managing Director Grabpay, Financial Counselor and Director, Moneteray of Capital Markets Departement IMF Tobias Adrian dan Head of Global Public Policy Google Jason Thompson.

Sesi ketiga adalah diskusi dengan tema 'responding to the changes in a global lanscape' yang diisi oleh panelis Director IMF Asia Pacific Departement Changyong Rhee, Deputi Gubernur Banko Sentral ng Pilipinas Diwa Guinigundo, dan Asisten Gubernur Bank of Thailand Chantavarn dan Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Jessica Chew.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Lagarde juga akan mengunjungi Bali pada minggu ini, 2 Februari 2017, dalam rangka mengecek kesiapan Annual Meeting IMF-World Bank Meeting 2018 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang.
🐉

 PEKANBARU okezone- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim jumlah pengangguran Indonesia saat ini mencapai 5,5% merupakan titik terendah sepanjang sejarah reformasi pemerintahan.
"Selama reformasi pemerintahan, ini adalah poin terendah," ucap Hanif Dhakiri disela kunjungannya di Pekanbaru, Selasa (27/2/2018).
BERITA TERKAIT +


Hal tersebut diakuinya berdasarkan data yang telah dihimpun sampai awal 2018 di mana angka pengangguran telah mencapai 5,5%.

Dia menjelaskan bahwa menurunnya angka pengangguran tersebut tak lepas dari peran serta sektor pendidikan yang dinilai mengalami peningkatan pesat. Sektor pendidikan dinilai Hanif Dhakiri saat ini mampu menciptakan tenaga kerja dengan keahlian yang mampu bersaing dengan serbuan tenaga kerja asing.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa bahwa angka tersebut masih belum maksimal mengingat target yang ingin dicapai pemerintah berada di kisaran 5%. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan sektor "pencetak tenaga kerja" tersebut untuk dapat menelurkan tenaga kerja yang berkualitas.
Selain itu, maraknya perkembangan sektor informatika maupun sektor daring juga dikatakannya memilikki andil yang besar dalam mengurangi angka pengangguran tersebut. Salah satunya ialah soal transportasi berbasis daring yang kini marak di berbagai wilayah di Indonesia. Baginya terlepas pro-kontra soal keberadaan transportasi daring tersebut, sektor transportasi daring telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja.
"Ini adalah masalah nasional. Tingginya angka pengangguran adalah masalah yang harus diselesaikan bersama," katanya kemudian.
Faktor lainnya yang dinilai cukup berperan penting dalam pengurangan angka pengangguran tersebut adalah meningkatnya sektor usaha kreatif yang dalam hal ini menyangkut Usaha Kecil Menengah (UKM). Baginya usaha kreatif yang terus tumbuh tersebut juga memiliki peran dalam pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Ia mencotohkan sebuah usaha konveksi yang mampu mempekerjakan lima sampai 10 orang dalam satu unit produksi.
Hal tersebut juga diakuinya sebagai sebuah alternatif yang cukup ampuh mengingat banyak masyarakat yang masih terfokus untuk mencari pekerjaan, sedangkan untuk beberapa lainnya mampu menciptakan lapangan kerja.
"Itu baru satu usaha. Bagaimana dengan usaha lain?," imbuhnya.
Oleh karena itu pihak pemerintah dikatakannya kemudian terus berupaya untuk mendorong berbagai sektor kreatif tersebut untuk dapat terus berkembang. Sehingga selain mampu menyerap pengangguran, usaha kreatif maupun berbagai usaha lainnya tersebut akan mendatangkan investasi yang juga membantu peningkatan perekonomian di Indonesia.
(dni)
🍟

 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah mencapai level terendahnya, nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS) di akhir pekan ini. Kemarin, kurs spot rupiah menguat 0,12% ke level Rp 13.668 per dollar AS. Penguatan ini membuat koreksi rupiah dalam sepekan tinggal 0,82%.

Aksi profit taking terhadap dollar AS membuat rupiah bertenaga. Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra mengatakan, dalam sepekan terakhir, rupiah selalu terseret sentimen global.

Sepekan ini, rupiah sempat mencetak kurs terendah sejak 2016. Kurs rupiah tertekan sentimen pandangan petinggi The Fed yang hawkish. Alhasil, probabilitas kenaikan suku bunga The Federal Reserve naik mencapai 86%. Selain itu, indeks dollar kembali bertengger di atas 90.

Sentimen pendorong rupiah yang lainnya juga datang dari dalam negeri sepanjang pekan ini. Misalnya, sentimen peningkatan permintaan dollar AS. Banyak perusahaan yang memburu dollar AS untuk membayar utang dollar AS yang biasa terjadi di akhir bulan.
Hal ini membuat rupiah di kurs tengah Bank Indonesia masih melemah 0,04% menjadi Rp 13.670 per dollar AS di akhir pekan ini. Bahkan, dalam sepekan, kurs tengah mata uang Garuda versi BI ini anjlok 0,74%.
Untuk pekan depan, rupiah diprediksi masih bisa melanjutkan penguatan. Namun ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di Maret kemungkinan akan membuat penguatan mata uang Garuda sedikit terbatas.
Pergerakan rupiah juga akan dipengaruhi beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis, baik dari dalam dan luar negeri. "Ada potensi rupiah menguat," ujar Putu.
Setelah cukup tertekan dalam sepekan terakhir, kemungkinan BI juga segera mengambil langkah intervensi untuk mencegah kejatuhan rupiah lebih dalam. Apalagi pekan depan pemerintah akan merilis data inflasi baru.
🍁

 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsumsi masyarakat menjadi penentu pertumbuhan ekonomi tahun ini. Proyeksi pemulihan daya beli tahun ini berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,9%. Tahun ini konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh di atas 5%.
Peningkatan daya beli masyarakat tahun ini diproyeksikan mendorong konsumsi. Hal itu seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti program padat karya tunai dan sejumlah event besar nasional dan internasional. Misalnya Pilkada serentak dan event olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games.
Head of Economic & Research PT United Overseas Bank ( UOB) Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, hasil riset UOB menunjukkan daya beli konsumen pada tahun ini akan meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong daya beli konsumen.
Pertama, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah pada 28 Juni 2018. Kampanye pilkada yang dimulai bulan ini akan menjadi sentimen positif bagi industri tekstil, periklanan, media massa, hingga transportasi.
Kedua, gelaran Asian Games yang terpusat di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018. "Ketiga, November mendatang ada International Monetary Fund (IMF) and World Bank meeting di Bali," ujar Enrico, Kamis (22/2).
Tiga hal itu akan meningkatkan aliran dana di masyarakat. "Ini bukan main-main, akan ada undangan dari 192 negara yang datang ke Indonesia, sehingga ekonomi akan terdongkrak," jelas Enrico.
Dari sejumlah kegiatan itu maka sektor pariwisata dan perhotelan akan merasakan keuntungan. Enrico menghitung, pemulihan daya beli konsumen akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hingga 5,3%.
Namun Enrico mengingatkan, bersamaan pemulihan permintaan inflasi juga meningkat. Tahun lalu inflasi tahunan sebesar 3,5%, sedangkan tahun ini diperkirakan bisa menembus 4,2%. "Ada ancaman inflasi yang kita lihat mungkin lebih banyak terjadi di second half," jelas Enrico.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga optimistis, daya beli konsumen tahun ini meningkat dibandingkan 2017. Indikator semakin pulihnya daya beli sudah terlihat sejak awal tahun dari realisasi pajak. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pada Januari 2018 mencapai Rp 32,3 triliun, naik 9,4% dibandingkan periode sama 2017. "Ini didorong oleh konsumsi masyarakat," katanya.
Selama ini, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 56% terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibat lemahnya konsumsi, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir.
🍕

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2018 masih memberikan harapan positif bagi kinerja Bursa Efek Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas pertumbuhan ekonomi global.
Walaupun di 2018 ini, akan menjadi tahun politik dan banyak pihak yang memprediksi akan terjadi sedikit penurunan terhadap laju saham di Indonesia.
Namun berkaitan dengan pengaruh kondisi politik terhadap pasar modal Indonesia dinilai telah cukup kebal dan teruji dalam menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2004, 2009, dan 2014.
Berbicara mengenai faktor yang berkontribusi dalam pergerakkan bursa saham, khususnya di Indonesia, terbagi dalam faktor makro dan mikro.
Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia mengatakan, faktor makro tentunya meliputi bagaimana report negara kita, terutama terkait dengan stabilitas nilai rupiah, tingkat inflasi, pengelolaan fiskal, dan faktor fundamental perusahaan.”
Lebih lanjut Samsul menjelaskan pertumbuhan positif pasar modal Indonesia.
"Pada 2012-2017 tingkat IHSG tumbuh sebesar 7,1% per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan IHSG, aktivitas transaksi pada 2012-2017 pun tumbuh dari Rp4 triliun ke Rp7,5 triliun," kata Samsul.
Dari sektor eksternal, Amerika Serikat masih menjadi kiblat capital market. 

Kekhawatiran terhadap presiden baru AS serta kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam hal menurunkan suku bunga dan menaikkan pajak yang awalnya menjadi pertimbangan bagi para investor, ternyata tidak terbukti, malah cukup prudent dalam menjalankan pemerintahan.

Kebijakan AS untuk meningkatkan suku bunga dan menurunkan pajak yang diperkirakan akan menarik dana-dana global akan menjadi kalkulasi para investor.

 Mereka cenderung akan mengamankan investasi mereka di emerging markets dan akan sangat berhati-hati dalam profit taking.

 Kemudian, pertumbuhan investor domestik dalam dua tahun terakhir mencapai 200ribu, dari yang sebelumnya sebanyak 400ribu investor, menjadi 600ribu investor.  

 Hal ini membuat kinerja Bursa Efek Indonesia semakin baik. Samsul mengatakan, daya serap pasar domestik kita cukup baik.
Mungkin ini merupakan impact dari kegiatan tax amnesty yang dibuat oleh pemerintah waktu itu, dimana dana-dana tax amnesty dimanfaatkan atau dimasukkan ke sektor pasar modal.

 ”Kondisi ini diharapkan mampu membuat pasar modal Indonesia lebih stabil terhadap perubahan-perubahan pasar dunia.
🌼

 Laporan Reporter Kontan, Klaudia Molasiarani  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) berencana untuk untuk menaikkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau passenger services charge (PSC) terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2018.
Erwin Revianto, Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno Hatta mengatakan, keputusan tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara.
Hal itu dinilai sudah sesuai dengan terbitnya surat Menteri Perhubungan Nomor PR 303/1/1 PHB 2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
Erwin menjelaskan, kenaikan tarif airport tax agar pengguna jasa semakin nyaman dengan bertambahnya fasilitas baru, seperti self check in, timbangan bagasi untuk layanan self check-in kiosk, video contact center, vending machine, walking distance digital information, hingga kereta layang (skytrain).
“Bandara Soekarno-Hatta juga sudah menerapkan common use check-in counter system yang juga sudah diterapkan bandara berkelas dan terbaik di dunia,” ujarnya.
Setelah bertahun-tahun tidak disesuaikan, lanjutnya, per tanggal 1 Maret, perusahaan mlik pemerintah ini akan melakukan penyesuaian PSC.
Dia merinci, tarif PSC Terminal 3 International yang sebelumnya Rp 200.000, naik menjadi Rp 230.000. Untuk Terminal 3 domestik yang awalnya Rp 60.000 menjadi Rp 85.000.
Sementara tarif PSC Terminal 1 yang awalnya Rp 50.000, naik menjadi Rp 65.000
Untuk terminal domestik tetap dibanderol Rp 130.000. Begitu juga terminal 2 internasional, kata Erwin, pihaknya tidak melakukan penyesuaian.
"Ada sejumlah fasilitas yang bakal bertambah pasca penyesuaian tarif PSC tersebut, diantaranya ruang tunggu akan semakin luas dan nyaman, toilet yang tetap bersih, adanya penambahan petugas customer service, customer service mobile di setiap terminal, peningkatan fasilitas security yang tergolong canggih dan penambahan petugas keamanan, guna menjamin keamanan yang lebih baik lagi," ujar Erwin.

  🍌


INILAHCOM, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad H Wibowo, mempertanyakan klaim peningkatan utang untuk kegiatan produktif.
Sebab, kata Dradjad di Kantor Indef, Jakarta, Selasa (20/2/2018), sektor unggulan saat ini, adalah infrastruktur. Yang justru serapan tenaga kerja dalam negerinya sangat rendah.
Dijelaskan, tambahan utang Indonesia banyak dipakai di infrastruktur. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor itu rendah sekali. Artinya, tambahan utang yang akan membebani generasi ke depan belum produktif dari sisi penciptaan lapangan kerja.
Dari kajian Indef, selama tiga tahun periode pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2015-2017), tambahan penduduk bekerja sebanyak 134,6 ribu orang di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.
Angka tersebut, lanjut mantan Anggota DPR asal PAN itu, lebih rendah sekaligus lebih tinggi dibanding dua periode pemerintahan sebelumnya. Tambahan penduduk bekerja di sektor konstruksi pada tiga tahun pertama SBY-Boediono (2010-2012), sebanyak 483,6 ribu orang, dan pada tiga tahun pertama SBY-JK (2005-2007) sebanyak 94,9 ribu orang.
Hal itu, menurut Dradjad, perlu dikoreksi karena mengindikasikan ada yang salah dalam desain pembangunan Indonesia. "Kalau klaimnya utang dipakai untuk ekonomi produktif, produktifnya di mana?" tanya Drajad.
🍭
[JAKARTA]Persaingan memperebutkan dana investasi asing di antara negara-negara kawasan ASEAN semakin sengit. Karena itu, pemerintah diminta membenahi sejumlah persoalan yang menghambat Indonesia menjadi tujuan utama investasi di ASEAN. Salah satu persoalan serius yang masih sering dihadapi para investor adalah tumpang tindih dan tidak sinkronnya regulasi baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah.

Investor asing membutuhkan kemudahan izin menyeluruh sampai tingkat yang paling mikro, kemudahan pembebasan lahan untuk pendirian pabrik, penghapusan pungli, dan skill tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal lain yang juga perlu dibenahi adalah persoalan institusi, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Peningkatan investasi diperlukan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi tahun ini yang ditargetkan sebesar 5,4%.

Demikian rangkuman pandangan ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk Myrdal Gunarto, ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani. Mereka dihubungi secara terpisah, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tahun lalu Indonesia berhasil merealisasikan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 430,5 triliun, atau tumbuh 8,5% year on year (yoy). Namun, pertumbuhan PMA sebesar itu masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan India yang mencapai 20-30%.

Sementara itu, Bank Dunia mencatat investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia pada 2016 mencapai US$ 4,14 miliar. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, raihan FDI Indonesia itu berada di urutan kelima di bawah Filipina sebesar US$ 7,98 miliar, Vietnam US$ 12,60 miliar, Malaysia US$ 13,52 miliar, dan Singapura yang berada di urutan pertama dengan FDI sebesar US$ 61,60 miliar.

Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk Myrdal Gunarto mengatakan, investasi dan ekspor merupakan dua sektor yang bisa lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju lebih cepat, dibanding konsumsi.

“Selama ini, basis pertumbuhan ekonomi kita adalah nonproduktif, yaitu konsumsi. Kalau terus seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan stagnan. Tapi, kalau kita bisa mendorong investasi dan ekspor, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat,” ujar dia Sabtu (17/2). [ID/M-6]
🍼

JAKARTA – Pembangunan hotel di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih terus bergulir. Nilai konstruksi hotel di Jabodetabek tahun ini diprediksi melonjak 25% dibandingkan tahun lalu menjadi sekitar Rp 2,4 triliun.

Para developer dan jaringan operator hotel masih gencar mengembangkan hotel budget pada 2018. Segmen ini bertumbuh karena menyasar kelas menengah dan millennial yang terus berkembang dan memiliki gaya hidup gemar bepergian (traveling).

Demikian rangkuman pendapat Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Iswandi Said, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi, Corporate Public Relations Tauzia Hotel Management Yani Sinulingga, Business Development Manager STR Global Indonesia Christy Megawati, dan Senior Research Analyst BCI Asia Gusti Rahayu Anwar.

Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah dari Jakarta, Selasa (13/2) dan baru-baru ini.

“Data BCI Asia menunjukkan bahwa lebih dari 90% konstruksi hotel tahun 2018 di Greater Jakarta (Jabodetabek) diisi oleh hotel bintang empat ke bawah. Nilai konstruksinya naik dari Rp 1,9 triliun pada 2017 menjadi sekitar Rp 2,4 triliun pada 2018,” tutur Rahayu.

Dia menjelaskan, proyek hotel bintang dua, bintang tiga, bintang empat, dan no rating lebih banyak memulai konstruksi tahun ini dibandingkan hotel berbintang lima maupun bintang lima plus. (bersambung)

🌱
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tahun lalu Indonesia berhasil merealisasikan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 430,5 triliun, atau tumbuh 8,5% year on year (yoy).


Namun, pertumbuhan PMA sebesar itu masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan India yang mencapai 20-30%.


Sementara itu, Bank Dunia mencatat investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia pada 2016 mencapai US$ 4,14 miliar.


Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, raihan FDI Indonesia itu berada di urutan kelima di bawah Filipina sebesar US$ 7,98 miliar, Vietnam US$ 12,60 miliar, Malaysia US$ 13,52 miliar, dan Singapura yang berada di urutan pertama dengan FDI sebesar US$ 61,60 miliar. (c01)


🌹

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, FFR diproyeksikan naik pada Maret, Juni, dan Desember tahun ini. Menjelang Maret atau Juni pasti akan terjadi volatilitas. “Volatilitas ini terjadi hampir di seluruh mata uang negara, termasuk rupiah,” kata Agus.

Nilai tukar rupiah bergerak menguat 1,36% selama Januari 2018, setelah sempat mengalami tekanan pada triwulan IV-2017. “Penguatan didorong oleh aliran modal asing yang kembali masuk sejalan dengan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik dan penguatan mata uang kawasan,” papar dia.

Namun, menurut Agus Marto, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global pada awal Februari 2018, khususnya terkait ekspektasi kenaikan FFR yang lebih tinggi dari perkiraan, memberikan tekanan pada mata uang global, termasuk rupiah.

“Untuk itu, BI akan terus mewaspadai meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar agar sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar,” ujar dia.

Gubernur BI menegaskan, risiko eksternal yang diwaspadai BI meliputi peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait ekspektasi kenaikan FFR yang lebih tinggi dari perkiraan dan menguatnya harga minyak dunia. Sedangkan risiko domestic yang diwaspadai menyangkut konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat, dan risiko inflasi.

Untuk itu, kata Agus Marto, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Dia menyatakan, pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan meningkat dan diikuti kenaikan harga komoditas dunia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global bersumber pada perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih kuat dari perkiraan semula.

Dia menambahkan, perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur yang lebih berimbang. “Pertumbuhan PDB triwulan IV-2017 yang membaik menjadi 5,19% secara year on year (yoy) dari 5,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya menunjukkan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik,” tutur dia. (hg)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/investasi-dan-ekspor/172099
🍀
Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan lebih ditopang investasi dan konsumsi, sementara itu dari sisi ekspor akan ada sedikit penekanan.
"Ekonomi 2018 akan lebih banyak didorong dari domestic demand, yang artinya kekuatan investasi dan konsumsi berada di depan," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo kepada Bisnis.com di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

BACA JUGA :

Adapun berdasarkan catatan Bisnis, realisasi investasi pada 2017 mencapai Rp692,8 triliun atau tumbuh 13,1% dari realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2017 yaitu 4,97%.
Menurut Dody, pada 2018 akan banyak kecenderungan swasta untuk menginisiasi investasi nasional, sehingga dominasi investasi dari pemerintah perlahan akan menurun.
"Contohnya investasi non-bangunan, terutama yang terkait dengan industri manufaktur mulai meningkat," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi industri manufaktur sangat besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), sehingga pertumbuhan yang baik darinya sangat diharapkan oleh pemerintah.
Hanya saja, pertumbuhan industri manufaktur pada 2017 adalah 4,2%, atau masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi 5,07%.
Perihal tentang konsumsi RT, Dody mengakui mengakui bahwa konsumsi RT pada tahun ini sebagai penghalang pertumbuhan ekononmi.
Namun menurutnya, pertumbuhannnya yang stabil akan membantu pertumbuhan ekonomi tahun ini. Bahkan, pada 2018 pertumbuhan konsumsi akan tebus diatas leves 5%.
"Memang itu angka normal untuk konsumsi, tetapi itu kita yakini kondisi demand [konsumsi RT] kita akan meningkat," jelasnya.
Dody mengatakan, akan ada banyak tekanan yang terjadi di sisi ekspor. "Tekanan dari sisi ekspor akan sangat dirasakan tahun ini karena pertumbuhan komoditas tidak akan setinggi tahun lalu," jelasnya.
Namun menurut Dody, porsi ekspor komoditas akan tetap sama, dan kelebihan produksi yang dari sektor tersebut akan disimpan sebagai stok.
🍁
TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melakukan penyesuaian tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)  atau passenger service charge (PSC). Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Soekarno-Hatta Erwin Revianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut akan dilakukan per 1 Maret 2018. 
"Setelah bertahun-tahun tidak disesuaikan, per 1 Maret ini akan dilakukan penyesuaian PSC," kata Erwin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 14 Februari 2018.
Adapun terkait tarif PSC di Terminal 3 yang melayani penerbangan Internasional sebelumnya Rp 200 ribu, disesuaikan menjadi Rp 230 ribu. Untuk domestik di Terminal 3 tetap Rp 130 ribu Sedangkan di Terminal 1 dari Rp 50 ribu disesuaikan Rp 65 ribu. Untuk Terminal 2 domestik dari Rp 60 ribu menjadi Rp 85 ribu dan Terminal 2 Internasional tidak ada penyesuaian yakni tetap Rp 150 ribu.
Erwin mengatakan penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan surat Menteri Perhubungan Nomor PR 303/1/1 PHB 2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang PJP2U. Erwin juga berujar bahwa penyesuaian tarif tersebut juga sejalan dengan beberapa peningkatan fasilitas layanan bagi penumpang.
"Diketahui Terminal 3 saat ini termasuk dalam bandara berkelas didunia. Terminal itu juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas modern," tutur Erwin.
Erwin mengatakan, beberapa fasilitas yang telah ada di bandara adalah self check in, timbangan bagasi untuk layanan self check-in kiosk, video contact center, vending machine, walking distance digital Information, sampai kereta layang (skytrain).
Terminal itu, kata Erwin juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas modern seperti, baggage handling system (BHS), Flight Information Display System (FIDS), Ground Support System (GSS), Visual Docking Guidance System (VDGS). Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta juga sudah menerapkan common use check-in counter system yang juga sudah diterapkan bandara berkelas dan terbaik di dunia.
Adapun sejumlah fasilitas yang bakal bertambah pasca penyesuaian tarif PSC tersebut, diantaranya, adalah ruang tunggu akan semakin luas dan nyaman, toilet yang tetap bersih, adanya penambahan petugas customer service, customer service mobile di setiap terminal, peningkatan fasilitas security yang tergolong canggih dan penambahan petugas keamanan, guna menjamin keamanan yang lebih baik lagi.
🍡

JAKARTA okezone - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk bisa keluar dari jebakan negara berkembang (middle income trap). Namun, dengan syarat kualitas dari masyarakat usai produktif ditingkatkan.
Oleh karenanya, dia menilai sensus penduduk penting dilakukan agar bisa memetakan pembangunan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehingga bisa mengurangi pengangguran usia produktif.
APA itu JEBAKAN KLAS MENENGAH, solusi MENGATASINYa
BERITA TERKAIT +
"Di sini kita menghadapi dilema, dengan kondisi seperti itu kita berharap bisa memperbaiki kondisi tadi sehingga bisa punya penduduk yang produktif dan berdaya saing dan penduduk itulah yang bisa membawa kita keluar dari middle income trap. Pentingnya sensus yang diselenggarakan BPS adalah untuk memastikan buat perencanaan pembangunan dan kependudukan yang tepat sasaran, sehingga outcome benar-benar penduduk yang produktif dan berdaya saing, bukan sekadar penduduk yang TFR nya turun, tapi kita lihat kualitasnya," ungkap Bambang di Gedung BPS, Rabu (14/2/2018).
Menurutnya, Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan 5 negara Asia lainnya yang memiliki produk domestik bruto (PDB) besar seperti China, Jepang, India, dan Korea. Karena negara-negara tersebut mempunya penduduk yang saat ini sudah masuk populasi penduduk tua (aging population).
"Kemudian komposisi penduduk tentu ini suatu harapan bahwa kita punya penduduk usia muda yang besar yaitu 90 juta milenial, total fertility rate 2,28, angka kematian anak 24, dan angka harapan lama sekolah masih 12,72%. Modal ada tapi dari segi kualitas masih banyak aspek yang harus ditingkatkan," jelasnya.
Bambang menjelaskan, dengan banyaknya usia produktif ini, maka Indonesia bisa lebih baik lagi dan bisa keluar dari negara middle income trap. Bahkan Indonesia dan India yang memiliki jumlah usia produktif terbanyak bisa menjadi motor penggerak perekonomian Asian.
"Kita punya keunggulan dari India, karena jumlah penduduk India terlalu banyak. Indonesia punya jumlah yang bagus, dan managable dan bisa keluar dari middle income trap," jelasnya.
Selain itu, dia melihat penduduk yang tinggal di perkotaan makin besar, sehingga perkotaan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi karena lebih dari 50% penduduk tinggal di perkotaan dan produktivitasnya juga semakin baik.
"Yang masih kurang itu female participation dalam pasar kerja atau aktivitas ekonomi, meskipun cukup baik tapi belum standar negara maju. Memang ini pilihan, tentu kita ingin yang terbaik," tukasnya.
(dni)
🍃
Jakarta - Neraca pembayaran Indonesia (NPI) 2017 tercatat US$ 11,6 miliar. Bank Indonesia (BI) menyebutkan surplus ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan membaiknya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik.

"Perkembangan NPI pada 2017 secara keseluruhan menunjukkan terpeliharanya keseimbangan eksternal perekonomian sehingga turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi," Kata Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan dalam keterangan resmi, Jumat (9/2/2018).

Dia menjelaskan, BI akan terus mewaspadai perkembangan global, khususnya yang dapat memberikan risiko bagi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan antara lain terkait normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, tekanan geopolitik di beberapa kawasan, dan kenaikan harga minyak dunia. 

"BI meyakini kinerja NPI akan semakin baik didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, khususnya dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," imbuh dia.

Pada kuartal IV, NPI tercatat surplus 2017 US$ 1 miliar. Surplus ini ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus cukup besar, bersumber dari investasi langsung dan investasi portofolio. 

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahun 2017 tercatat sebesar US$ 17,3 miliar atau 1,7% dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang sebesar 1,8% dari PDB.

Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah meningkatnya impor migas, defisit neraca jasa terkait defisit jasa transportasi, dan neraca pendapatan primer terutama untuk pembayaran repatriasi hasil investasi asing. (ara/ara)
🍃

 Jakarta - Ekonomi Indonesia diprediksi bakal mengalami peningkatan di angka yang lebih agresif pada kuartal 2/2018 atau sekitar periode April-Juni 2018. Demikian diungkapkan ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

"Saya memperkirakan, kuartal dua akan baru kelihatan lah. Ekonomi kita bisa lebih cepat mungkin di kisaran 5,3-5,4%," kata dia saat berbincang dengan detikFinance belum lama ini.

Baca juga: Analisis CT Soal Membaiknya Ekonomi Dunia dan Dampaknya ke RI

Ada sejumlah hal yang menurutnya bisa menjadi pemicu perbaikan ekonomi di Indonesia tahun ini.

"Pertama, dan yang saya kurang suka sebenarnya, adalah karena kenaikan harga komoditas terutama batu bara dan CPO (minyak sawit)," tutur dia.

Dengan naiknya harga komoditas, maka masyarakat di sejumlah lokasi dekat pusat-pusat produksi komoditas akan mengalami kenaikan taraf ekonomi.

Baca juga: Pilkada Serentak dan Asian Games Bisa Dongkrak Ekonomi RI di 2018?


"Akan banyak saudara-saudara kita kaya mendadak tuh. Hotel-hotel mulai ramai, saudara-saudara kita di daerah banyak yang ke Jakarta, banyak yang wisata. Itu tandanya mereka lagi kaya tuh, uangnya banyak," tutur dia sembari bercanda.

Kedua, sambung dia, realisasi investasi yang tercatat di tahun 2017 bakal mulai memberikan dampak.

"Pabrik-pabrik sudah mulai jadi. Mereka mulai rekrut-rekrut tenaga kerja. Ekonomi mulai bergerak lagi," kata dia.

Meski demikian, menurut Chatib, pemerintah tidak boleh terlena agar momentum pertumbuhan yang tengah pada tren kenaikan ini bisa tetap terjaga. (dna/zlf)
🍼
Menurutnya, ada empat hal yang membuat pasar saham Indonesia bisa lebih kebal dibanding bursa saham negara lainnya. Pertama, demografi. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 250 juta jiwa dan didominasi usia produktif membuat ekonomi Tanah Air masih berpotensi untuk terus tumbuh di masa depan.
Kedua, jumlah utang Indonesia pun paling rendah dibanding negara-negara anggota G20 lainnya. Lalu yang ketiga, komoditas yang akan kembali jadi primadona berkat kenaikan harga batubara dan minyak dunia sejak akhir tahun lalu, mendukung kekebalan IHSG terhadap penurunan Dow Jones.
"Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup tinggi, dua kali lipat ketimbang pertumbuhan ekonomi negara maju sehingga saya rasa IHSG punya imunitas yang lebih kuat terhadap sentimen eksternal ini," terang Nico.
🍏

 JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melaju ke zona hijau. IHSG diprediksi melaju di rentang 6.478-6.671.
Analis Indosurya Sekuritas William William Surya Wijaya mengatakan, IHSG masih menunjukkan kondisi pergerakan IHSG yang ditopang oleh fundamental perekonomian yang cukup kuat.
BERITA TERKAIT+
Apalagi Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) baru saja meningkatkan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari BBB-/Outlook Positif menjadi BBB/Outlook Stabil pada 8 Februari 2018. Artinya, keyakinan terhadap perekonomian Indonesia membaik.
Selain itu, fundamental pasar juga ditopang oleh laporan kinerja emiten tercatat.
"Faktor kinerja emiten secara tahunan yang membaik, sehingga membuat pola gerak IHSG masih terus menguat dan berusaha memecahkan rekor baru," ujarnya dalam riset tertulis, Jumat (9/2/2018).
Adapun saham-saham yang menjadi rekomendasi Indosurya Sekuritas antara lain, ICBP, INDF, BJTM, TBIG, TLKM, JSMR, EXCL, ASRI, PWON.
(dni)
🍛
RMOL. Menarik, karena akhirnya Menteri Keuangan dalam pidatonya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (3/2) lalu, mulai menyinggung tentang pertumbuhan (growth) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia yang tertinggal dibanding negara-negara tetangga.
BERITA TERKAIT
Uchok Sky: Apa Lagi Yang Mau Digadaikan Menkeu Sri Mulyani?
LPDB-KUMKM Rekomendasikan Pembentukan BLUD dan Jamkrida Di Seluruh Daerah
Dirut Janjikan LPDB-KUMKM Tampil dengan Paradigma Baru

 Hal itu disampaikan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra kepada redaksi, Rabu (7/2).

 "Pendekatan ini adalah yang terbaik dalam mengukur tingkat kemajuan perekonomian suatu negara dibanding bangsa lain, karena mengukur kenaikan pendapatan negara dibagi keseluruhan jumlah penduduknya," kata Gede.

Gede pun melakukan pembandingan growth PDB perkapita Indonesia, dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga berlaku, dari berbagai masa Pemerintahan tahun 1999-2016. 

 "Saya memilih penggunaan mata uang Rupiah dalam mengukur growth PDB perkapita agar konsisten dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menggunakan mata uang Rupiah dalam mengukur growth PDB setiap tahunnya," kata Gede.

 Dapat dilihat pada tabel yang tercantum pada foto berita ini, growth PDB per kapita di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan yang tertinggi, mencapai rata-rata 22,6% pertahun. 

 Sementara era Megawati growth PDB perkapita turun cukup rendah menjadi rata-rata 10,09% pertahun. Era SBY growth PDB perkapita kembali naik cukup tinggi ke level 14,5% pertahun. 

 "Pada era Jokowi justru Indonesia mengalami growth PDB perkapita yang terendah, hanya 8,6% pertahun. Artinya menjadi tugas Menteri Keuangan juga yang menentukan target lebih tinggi, agar growth PDB perkapita Indonesia dapat melaju lebih cepat lagi," demikian Gede. [san] 
🌷

 JAKARTA okezone - Bencana alam tidak hanya berdampak pada sisi manusia sebagai korban, namun juga kepada aspek ekonomi. Adanya bencana alam ini, juga membuat roda perekonomian suatu wilayah menjadi terhambat dan menimbulkan kerusakan infrastruktur.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, bencana alam akan mempengaruhi laju ekonomi Indonesia. Menurutnya, gempa bumi di Indonesia bisa berpotensi menyebabkan hilangnya GDP hingga 3%, atau sebesar USD30 miliar (Rp405 triliun mengacu kurs Rp13.500 per USD).

Disetujui Sri Mulyani, Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun untuk Anggaran Bencana

 "Kalau kita lihat Tsunami Aceh, bencana ini costnya USD4,5 miliar, Jogja juga gempa kehilanagan 30% GDP daerahnya," ujarnya di Hotel Bidakara, Rabu (7/2/2018).

 Dia melanjutkan, letak Indonesia dalam jajaran Pasific Ring of Fire, dengan 129 gunung api, membuat Indonesia berisiko terhadap gempa bumi yang sifatnya seismik dan vulkanik.

 Baca Juga: Kerugian Akibat Bencana di Aceh Selama Tahun 2017 Capai Rp1,5 Triliun

 Selain itu, sebagai negara yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi yang berasal dari bertemunya dua lempeng tektonik yang terus bergerak, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, dan bertemu di wilayah Indonesia.

 "Oleh karena itu, potensi terjadinya bencana alam seperti bajir, gempa bumi, itu kombinasi harus jadi perhatian kita," ujar dia.


 Di samping bencana alam, Sri Mulyani juga menyebut, Indonesia menghadapi bencana kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian hingga USD16,1 miliar baik dari sisi manusianya kesehatan, maupun ekonomi. Sebanyak 198.711 orang meninggal akibat bencana 2005 sampai 2015.

 Sekadar informasi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mencatat total kerugian akibat bencana di provinsi ujung barat Indonesia tersebut pada tahun 2017 mencapai Rp1,5 triliun.

 Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, pihaknya mencatat 120 kali terjadi bencana di Provinsi Aceh. Di antaranya kebakaran dua kali, kekeringan 14 kali, pencemaran limbah tiga kali. Kemudian, abrasi delapan kali, puting beliung 22 kali, banjir 38 kali, serta tanah longsor 25 kali.

 Baca Juga: Laporan Swiss Re: Bencana Alam Telah Merugikan Ekonomi Dunia hingga Rp4,08 Triliun

 Kerugian akibat bencana terbanyak, kata dia, adalah kekeringan dengan nilai kurang lebih Rp1,1 triliun. Di mana akibat kekeringan menyebabkan petani sawah gagal. Setelah itu bencana banjir dengan kerugian sekitar Rp219,6 miliar. Kerugian ini meliputi rusaknya infrastruktur publik, kebun masyarakat dan tanaman padi terendam, banyak rumah masyarakat rusak.

  Selain itu, kerugian abrasi mencapai Rp47,9 miliar. Kerugian meliputi relokasi tempat tinggal, rumah amblas, dan rusak jalan. Serta sawah dan perkebunan tergerus. Kemudian kerugian akibat bencana kebakaran mencapai Rp46,3 miliar. Kerugian ini berdampak pada terganggu kesehatan warga serta lahan terbakar. Kerugian akibat pencemaran limbah mencapai Rp2,2 miliar.
Bencana puting beliung menurut Nur, juga telah menyebabkan kerugian mencapai Rp6,6 miliar. Bencana ini menyebabkan banyak bangunan rusak, transportasi terhambat transportasi serta lainnya.
BERITA TERKAIT+
Walhi juga mencatat kerugian tanah longsor mencapai Rp80,5 miliar. Bencana ini menyebabkan pemukiman hancur, infrastruktur publik rusak, serta perkebunan masyarakat tertimbun tanah.
(kmj)
🍵
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cadangan devisa (Cadev) terus cetak rekor. Terakhir, pada Januari 2018 Bank Indonesia mencatat Cadev mencapai US$ 131,98 miliar. Nilai tersebut meningkat tipis sebesar US$ 1,78 miliar dibandingkan Cadev pada Desember senilai US$ 130,20 miliar.
"Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa yang berasal dari pajak dan hasil ekspor migas bagian pemerintah, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas," tulis keterangan resmi Bank Indonesia.
BACA JUGA
Tren positif ini dikatakan Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih masih akan terus berlanjut, lantaran proyeksi harga komoditas yang masih akan mengkilap
"Secara aktual harga komoditas membaik, batubara misalnya, dan itu membantu. Kalau peningkatan target dari meningkatnya ekspor itu bisa baik hingga akhir tahun," kata Lana saat dihubungi KONTAN, Rabu (7/2).
Ia memperkirakan hingga akhir tahun Cadev bisa menembus angka US$ 150 miliar. "Kalau melihat potensi saya kira bisa sampai US$ 145 miliar -US$ 150 miliar sangat mungkin," sambungnya.
Sementara itu peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus, mengatakan selain dari sisi ekspor, peningkatan Cadev perlu didorong dari segi investasi luar negeri langsung atawa Foreign Direct Investment (FDI).
"Yang paling sustain Cadev berasal dari dua hal pertama dari ekspor barang/jasa, kedua dari FDI," katanya kepada KONTAN seusai diskusi Alarm Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Rabu (7/2).
Terlebih jika investasi tersebut bisa berikan multiplier effect terhadap penyediaan lapangan kerja, maupun pembangunan pabrik-pabrik baru.

🍭
MEDAN, KOMPAS.com -Mengurus aneka dokumen peti kemas di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut), kini tidak memerlukan waktu lama. Jika dulu mengurus dokumen bisa memakan waktu 3 jam, kini hanya butuh waktu 5 menit saja.
Perbaikan pengurusan dokumen ini karena sejak Mei 2017, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menjadi operator pelabuhan pertama di Indonesia yang  menerapkan Integrated Billing System (IBS).
Pelindo I juga menjadi yang pertama dalam penerapan penyandaran kapal dengan sistem window atau jadwal tepat waktu di Belawan International Container Terminal (BICT).
Kemudian, pada 1 November 2017 sistem yang sama diterapkan di Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB).
Senior Manager Teknologi Informasi Pelindo 1 Baratto Rosalina mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong efisiensi waktu dan biaya para pengguna jasa pelabuhan.
Menurut dia, IBS adalah implementasi dari program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan secara online.
General Manager TPKDB Indra Pamulihan menyebutkan, penerapan IBS menguntungkan shipping lines dan pengguna jasa di TPKDB.
Misalnya, keuntungan efisiensi waktu karena memangkas proses permintaan, mengurangi lamanya antrean di loket dan berbiaya murah.
Kemudian, pengguna jasa yang melakukan permohonan dokumen pelayanan delivery dan receiving dapat melalui sistem online, tanpa perlu lagi datang ke kantor TPKDB.
Pengguna jasa juga tidak perlu lagi melampirkan dokumen apapun karena data pesanan dan Delivery Online (DO) telah dikirim secara online oleh pelayaran atau container operator.
"Untuk lebih memudahkan lagi, kami bekerja sama dengan banyak bank untuk memfasilitasi transaksi pembayaran," kata Indra, Rabu (7/2/2018).
Sebelum ada IBS, lanjutnya, proses pengurusan dokumen memakan waktu lebih dari dua jam hingga tiga jam. Penyebabnya, yakni panjangnya antrean mengajukan permohonan pelayanan receiving dan delivery di resepsionis. 
Pengguna jasa yang mengajukan pengurusan dokumen harus membawa dokumen permohonan, surat kuasa, dan Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) untuk pengantaran.
Selain antrean di resepsionis, antrean di bank untuk pembayaran, antrean untuk mencetak nota, dan antrean untuk cetak receiving card atau SP2 untuk penyerahan peti kemas juga sangat panjang dan membosankan.
"Sejak pakai IBS, urus dokumen di BICT dan TPKDB cuma lima menit. Pengguna jasa tinggal mengakses situs ibs.pelindo1.co.id untuk proses permohonan receiving dan delivery. Kemudian mencetak invoice dan SP2," ucap dia.
Sistem Window
Selain menerapkan IBS, TPKDB juga menerapkan penyandaran kapal dengan sistem window atau jadwal yang telah direncanakan tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan.
Ada enam perusahaan pelayaran dalam negeri sudah punya windows sendiri dan sudah terjadwal sandar di dermaga TPKDB setiap pekan, yakni PT Tanto Intim Line, PT Salam Pacific Indonesia Line, PT Meratus Line, PT Tempuran Emas Tbk, PT Caraka Tirta Perkasa, dan PT Perusahaan Pelayaran  Nusantara Panurjwan.
Indra menjelaskan, penyandaran kapal dengan sistem window lebih efisien biaya dan terjaminnya kepastian sandar sehingga mengurangi waktu turn round voyage (TRV) atau waktu kapal berbalik. Serta jaminan ketersediaan dermaga untuk meningkatkan produktivitas dan volume barang.
Untuk melayani bongkar muat peti kemas di TPKDB, Pelindo 1 menyiapkan sejumlah peralatan mulai Container Crane (CC) sebanyak 4 unit, Rubber Tyred Gantry (RTG) 5 unit, Harbour Mobile Crane (HMC) 3 unit, Head Truck 18 unit, Side Loader 2 unit, Reach Staker 8 unit, dan satu unit Forklift.
Peralatan bongkar muat ini melayani kapal-kapal yang didominasi berasal dari pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta dan Tanjungperak, Surabaya.
"Komoditi antarpulau yang dominan dibongkar di TPKDB adalah kebutuhan pokok dan material bangunan seperti besi dan semen. Sedangkan komoditi yang dimuat umumnya hasil pertanian dan industri," ucap Indra.
Hingga akhir 2017, total bongkar muat peti kemas sebanyak 397.509 boks, pada semester II 2017 bongkar muat peti kemas sudah mencapai 208.899 boks. Sementara kunjungan kapal sepanjang 2017 sebanyak 297 call, dengan 139 call di antaranya pada semester II 2017.

"Harapan kami, IBS dan system window semakin menjaga momentum tren pertumbuhan kinerja positif kami selama 2018 ini,“ pungkasnya.
🍀

 Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil penilaian atau asesmen Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF) terhadap perekonomian Indonesia di 2017. IMF menilai ekonomi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil 5,07 persen di tahun lalu, sekaligus kondisi makroekonomi yang terjaga, sehingga risiko sistemik dapat terkendali.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan hal tersebut, hari ini (07/02/2018) di Jakarta, menanggapi hasil asesmen IMF yang dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017, atau Indonesia: 2017 Article IV Consultation, yang telah dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur (Executive Board) IMF di Washington D.C. pada 10 Januari 2018.
"IMF dalam asesmennya terhadap Indonesia menyatakan bahwa saat ini Indonesia berada pada posisi yang baik dalam mengatasi berbagai tantangan socio-economy," kata Agus, Rabu (7/2/2018).
BACA JUGA
Lebih lanjut mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, IMF memperkirakan bahwa dengan skenario reformasi fiskal dan reformasi lainnya pertumbuhan potensial Indonesia dapat mencapai 6,5 persen di jangka menengah atau tahun 2022. 
Dikatakan Agus, para Direktur Eksekutif IMF dalam pertemuan tersebut memuji perekonomian Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek otoritas yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.
Dewan Direktur juga memandang positif upaya otoritas yang memfokuskan pengeluaran publik ke sektor-sektor prioritas dan menyambut baik kemajuan investasi infrastruktur di Indonesia.
Agus menuturkan, para Direktur Eksekutif IMF menekankan bahwa tahapan reformasi fiskal-struktural yang baik harus menjadi prioritas sehingga bisa dilakukan mobilisasi penghasilan negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan lainnya.
"Ke depan, Dewan Direktur memandang outlook perekonomian Indonesia positif, namun menekankan perlunya tetap waspada terhadap berbagai risiko," ucap Agus.
Pandangan IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang meyakini bahwa resiliensi perekonomian Indonesia semakin membaik. BI memandang bahwa pencapaian positif tersebut tidak terlepas dari hasil sinergi kebijakan yang telah berjalan baik selama ini.
Di sektor fiskal, kata Agus, pemerintah telah menjalankan reformasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pengeluaran anggaran terutama untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor riil, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan merevisi ketentuan terkait investasi infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Sementara itu, BI senantiasa mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
“Kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten dan terukur oleh pemerintah dan BI menjadi faktor penopang utama membaiknya kinerja perekonomian nasional. BI memandang bahwa terdapat peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui penguatan implementasi reformasi struktural," papar Agus.
Oleh karena itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi struktural yang menyeluruh.
🍁
DHARMASRAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (7/2/2018), meninjau pembangunan embung desa di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Setibanya di lokasi, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi langsung menuruni anak tangga yang dibuat seadanya menggunakan kayu.
Lokasi pembangunan embung itu memang bertingkat. Dataran paling atas itu setara dengan jalan.
Dataran di bawahnya berjarak sekitar tiga meter dari jalan. Adapun, kedua dataran itu berjarak sekitar dua meter. Dataran paling bawah adalah untuk embung itu sendiri.
Presiden Jokowi berjalan di dataran tengah-tengah sebelum menuju ke bawah untuk bertemu para pekerja.
Jarak langkah Presiden dengan bibir jurang sangat tipis. Hanya beberapa sentimeter saja. Bahkan, langkah kaki Jokowi sempat membuat tanah hasil urukan tersebut bergulir ke bawah.

Momen itu membuat sejumlah warga yang memadati sekitar lokasi proyek berteriak untuk mengingatkan Presiden.
"Pak, awas jatuh, Pak," teriak warga.
"Aduh, itu ngeri jatuh deh," celetuk warga lainnya.
Sayang, Presiden tidak mendengar karena jaraknya dengan warga yang berteriak itu cukup jauh. Dengan santai, ia tetap melangkahkan kaki menuju anak tangga menuju ke dataran paling bawah di mana para pekerja banyak beraktivitas.
Di bawah, Jokowi berbincang dengan beberapa orang pekerja. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan.
Namun, setelah bincang-bincang itu, salah seorang pekerja meneriak-neriakan nama Jokowi. Teriakkan itu disambut riuh oleh ribuan warga yang memadati sekitar proyek.
Berdasarkan catatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, embung itu direncanakan akan memiliki volume 15.625 meter kubik. Proyek itu menelan dana Rp 810 juta.

Proyek itu merupakan jenis padat karya tunai di mana mempekerjakan 50 warga di sekitar lokasi proyek. Proyek itu diperkirakan rampung dalam tiga bulan.
🌴
JAKARTA okezone - Ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh hingga 6,5% (tahun ke tahun/yoy) dalam jangka menengah atau pada 2022 dengan reformasi struktural yang akan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi untuk pembiayaan pembangunan.
"Reformasi di fiskal dan reformasi struktural lainnya menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,5% dalam jangka menengah," kata Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF)dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017 yang telah disimpulkan dalam pertemuan Dewan Direktur IMF di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
BERITA TERKAIT+
IMF mengapresiasi perekonomian Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek antara otoritas untuk mendorong pertumbuhan, namun juga tetap menjaga stabilitas.
Belanja pemerintah yang dialokasikan ke sektor-sektor prioritas, juga menjadi sorotan IMF, serta pertumbuhan investasi yang banyak meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
IMF menekankan segala proses reformasi fiskal dan reformasi struktural lainnya harus menjadi prioritas, agar pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Dewan Direktur IMF menyimpulkan prospek perekonomian Indonesia positif, namun tetap perlu waspada terhadap berbagai risiko. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menyambut baik hasil penilaian IMF.
Agus menilai, asesmen IMF sesuai dengan kajian Bank Sentral yang meyakini bahwa ketahanan perekonomian Indonesia semakin kuat. Indikatornya, inflasi selama 2017 berada di level rendah sebesar 3,61% (yoy).
"Inflasi yang terjaga pada level yang rendah dan stabil tersebut memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik," dalam keterangannya.
Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07% ditopang oleh perbaikan investasi infrastruktur oleh pemerintah dan peran investasi swasta. Selain itu, membaiknya resiliensi ditandai oleh neraca transaksi berjalan yang sehat dan aliran masuk modal asing yang tinggi, serta nilai tukar rupiah yang stabil.
"Bank Sentral memandang bahwa terdapat peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui penguatan implementasi reformasi struktural," ujar Agus.
(dni)
Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 6,5 % dalam jangka menengah.
Proyeksi ini didasari oleh permintaan domestik yang kuat. Namun, IMF memperingatkan Indonesia untuk tidak terlalu banyak menumpuk utang dalam investasi untuk mendorong infrastruktur.

BACA JUGA :

Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis di Washington pada Selasa (6/2/2018), IMF memproyeksikan inflasi di tahun 2018 akan tetap pada kisaran 3,5%, dengan ekspektasi inflasi yang terjaga dengan baik.
Sementara itu, defisit neraca berjalan Indonesia diperkirakan akan tetap mendekati 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menyusul kenaikan harga komoditas dan ekspor yang kuat. IMF juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan PDB Indonesia pada 2018 mencapai 5,3%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,1%.
"Resiko terhadap prospek tetap condong ke sisi negatifnya, termasuk lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi AS, penurunan pertumbuhan di China, serta ketegangan geopolitik," ungkap IMF, seperti dikutip Reuters.
Walaupun pertumbuhan global dan harga komoditas bisa menopang prospek ekonomi Indonesia, IMF mengatakan bahwa risiko domestik termasuk penerimaan pajak yang meleset dari target serta kenaikan kebutuhan pembiayaan fiskal karena suku bunga yang lebih tinggi masih membayangi.
Dewan eksekutif IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk tetap waspada terhadap risiko termasuk dari arus modal yang tidak stabil, dan mengatakan penyesuaian fiskal pada tahun 2018 harus dilakukan secara bertahap untuk melindungi pertumbuhan dan membangun kembali penyangga fiskal.
Dewan direksi IMF mengatakan bahwa mereka menyambut baik kemajuan Indonesia dalam meningkatkan investasi infrastruktur, namun menekankan bahwa langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk menyerap investasi baru.
"Prioritas harus diberikan kepada pembiayaan infrastruktur yang menggunakan pendapatan dalam negeri serta partisipasi sektor swasta yang lebih besar, termasuk investasi asing langsung. Ini akan membatasi penumpukan hutang eksternal perusahaan dan kewajiban tambahan dari BUMN," ungkap dewan IMF dalam penilaiannya.
IMF juga meminta pemerintah untuk mengurangi kontrol negara dan peran BUMN di beberapa sektor ekonomi dan untuk memperbaiki tingkat dan kualitas belanja pendidikan. 
🎂
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa belum puas dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik sebesar 5,07 persen sepanjang 2017. "Ya angka berapa pun kita memang harus ditingkatkan lagi," kata Jokowi di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.
Jokowi mengatakan masih banyak peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peluang itu harus bisa diambil saat ini. Misalnya, dia menyebutkan saat ini sudah saatnya memulai investasi di bidang apapun. "Saya kira ini kesempatan yang baik, apakah di pertambangan, industri, infrastruktur. Menurut saya ini saatnya," ujarnya.
Adapun langkah-langkah untuk mempermudah investasi itu sendiri, kata Jokowi, sudah mulai dilakukan. Yang terbaru, Jokowi mengatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memangkas 32 regulasi untuk menyederhanakan aturan demi mendukung pengembangan investasi.
Regulasi yang dicabut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), serta regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Jokowi berharap, kementerian lain akan mencontoh langkah kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut. "Saya kira kementerian yang lain ini akan terus mengimbangi," kata dia.
BPS sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2017 sebesar 5,19 persen year-on-year. Secara keseluruhan, sepanjang 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07 persen atau lebih tinggi dibanding 2016 yang tercatat 5,03 persen.
Meski angkanya lebih rendah dari target sebesar 5,2 persen, Kepala BPS Suhariyanto menyatakan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2017 ini adalah yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan merupakan angka pertumbuhan kuartalan tertinggi sepanjang 2017. Namun untuk produk domestik bruto (PDB) lebih rendah 1,7 persen dibanding kuartal sebelumnya.
Pertumbuhan tertinggi pada kuartal VI tersebut didorong oleh banyaknya sentimen positif, antara lain Ekonomi Cina dan Amerika Serikat yang membaik serta mengambil 27 persen dari pangsa ekspor Indonesia. Selain itu, harga komoditas merangkak naik pada kuartal VI yang mendorong nilai ekspor Indonesia.
Untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Suhariyanto menuturkan pertumbuhan terjadi pada semua sektor lapangan usaha. Sektor informasi dan komunikasi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,81 persen, menyusul jasa lain dengan 8,66 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,49 persen.
🍎
Dihubungi terpisah, ekonom senior Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2017 berada di bawah target karena rendahnya sumber pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah masih berada di bawah target. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka konsumsi rumah tangga.

Pertama, kenaikan tariff listrik dan harga kebutuhan pokok di awal tahun 2017. Walaupun inflasi terjaga, sebetulnya ada pelemahan daya beli masyarakat golongan bawah. Faktor kedua, keterlambatan alokasi bantuan untuk golongan miskin. Keterlambatan terjadi karena ada pergantian prosedur penyaluran beras miskin dengan pemakaian kartu, sehingga mengganggu daya beli golongan bawah.

“Pengeluaran rumah tangga hanya tumbuh 4,95%. Padahal porporsinya dalam PDB sangat besar, yaitu 56,1%. Idealnya pertumbuhan konsumsi bisa di atas 5,1% jika pertumbuhan ekonomi harus tumbuh 5,2%,” ucap Dendi.

Sedangkan belanja pemerintah hanya tumbuh 2,14% dengan proporsi di dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 9,1%. Belanja pemerintah rendah karena beberapa faktor. Pertama, harus dilakukan efisiensi untuk pengeluaran yang tidak perlu, seperti biaya rapat dan biaya perjalanan.

Kedua, lemahnya belanja pemerintah tidak selalu dipandang sebagai hal negatif sebab bisa saja terjadi dari efisiensi anggaran. “Pengeluaran pemerintah seharusnya bisa tumbuh di atas 6% agar ekonomi bisa tumbuh lebih kencang mencapai target,” tandas Dendi.

Dendi berpendapat, pertumbuhan PDB bisa dilakukan dengan meningkatkan belanja rumah tangga. Untuk itu, pemerintah harus menjaga harga bahan kebutuhan pokok dengan melakukan manajemen pasokan yang baik.

Selain itu, saat ini ada risiko kenaikan harga minyak dunia dan batubara, yang dapat mendorong kenaikan harga BBM dan listrik. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyiapkan bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, misalnya lewat bantuan subsidi makanan dan cash work secara cepat.

“Selain itu, pemerintah harus mengefektifkan program dana desa agar memiliki efek yang nyata guna meningkatkan daya beli masyarakat,” tutur Dendi. (bersambung)



Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/gejala-deindustrialisasi-yang-kian-terasa-perlu-diwaspadai/171628
🍃
Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 tercatat sebesar 5,07 persen. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target pertumbuhan 2017 sebesar 5,2 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, namun secara internasional angka tersebut masih terbaik nomor tiga diantara negara G20, setelah China dan India.
"Kalau dibandingkan secara internasional 5,1 persen itu pertumbuhan cukup tinggi. Kita tetap negara dengan PE ketiga di antara negara G20. Kita tetap nomor tiga sesudah China dan India," ujar Suahasil di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/2).
Suahasil mengatakan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, inflasi Indonesia juga cukup baik sepanjang 2017. Hal ini yang membuat lembaga penilai menempatkan Indonesia pada rating positif.
"Bukan hanya pertumbuhannya, inflasinya juga terjaga. Kemudian kebijakan fiskal juga terjaga, moneter juga terus sinergikan dengan kebijakan fiskal," jelasnya.
Suahasil menambahkan, ke depan pihaknya akan terus memperbaiki sejumlah kebijakan di sektor rill agar dapat menunjang daya saing Indonesia. "Kebijakan di sektor riil terus kita perbaiki juga dengan salah satu manifestasinya adalah dengan ranking EoDB yang meningkat ke-72. Itu karena kita melakukan deregulasi dalam perizinan, pajak dwelling time dan lain lain," jelasnya.
[bim]

🍅

 CIKARANG ID – Bandara Kertajati yang telah dibangun sejak enam tahun lalu, direncanakan akan rampung pertengahan tahun 2018. Bandar udara yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini akan melayani rute nasional dan internasional. Pemerintah mengharapkan dengan dioperasionalkan Bandara Kertajati akan meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Barat dan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan, Agus Santoso, seperti dilansir dari BeritaSatu.com, menyatakan lima maskapai siap beroperasi, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink Indonesia, Sriwijaya Group, dan Kalstar Aviation.

Persiapan lalu lintas penumpang dan kargo juga akan berstandar internasional karena bandara ini akan menjadi penghubung Kawasan Industri Cikarang yang akan mengekspor hasil produksi dari ragam perusahaan. Bandara ini akan melayani 14 rute penerbangan yang terbagi 10 rute domestik dan empat rute internasional.

Rute internasional tersebut akan melayani Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bandara ini diproyeksikan memiliki kapasitas terminal melayani 18 juta penumpang per tahun dengan panjang landas pacu menjadi 3.500 m, yang mengakomodasi pesawat-pesawat berbadan lebar.

Dengan beroperasi Bandara Kertajati, maka transportasi dari dan ke Jawa Barat akan semakin terhubung melalui jalur transportasi darat, laut dan udara. Peningkatan ekonomi pada tahun 2018 dari kegiatan ekspor impor memang semakin digalakan pemerintah.

Pemerintah mempermudah jalur distribusinya dengan melengkapi semua jalur transportasi. Apalagi di Cikarang yang berada kawasan industri memang dibutuhkan semua transportasi tersebut.

Bandara Internasional Kertajati merupakan salah satu sarana transportasi yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Apalagi Cikarang yang tengah dikaji menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berpotensi besar menghasilkan pemasukan negara dari investasi, ekspor, dan perdagangan.

Menurut Data Badan Pusat Statistik, yang dikutip dari BPS.go.id, pendapatan ekspor nasional terbesar selama Januari–Desember 2017 berasal dari Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai USD 29,18 miliar. Cikarang akan menjadi kota strategis yang akan menghubungkan Jakarta dan Jawa Barat ke dunia internasional.


Cikarang akan menjadi kota yang memiliki nilai dan prospek yang cerah karena selain terdapat Bandara Kertajati, juga akan hadir Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta- Bandung. Cikarang akan menjadi kawasan yang super lengkap melengkapi Jakarta dan Jawa barat. (*)
🐙

 Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya ingin menjaga momentum setelah memperhatikan data ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,07% pada 2017.
Sri mengatakan terdapat sejumlah hal bagus dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) . Seperti diketahui, BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07% pada 2017 atau di bawah target 5,2%.

BACA JUGA :

"Dari komposisi yang saya lihat, yang bagus dari angka kuartal IV, investasi sudah pick up dan steady di atas 6%. Itu satu ciri yang cukup baik dari pertumbuhan ekonomi dimana Bapak Presiden menginginkan fokus di investasi," katanya ketika ditemui di lingkungan Istana Presiden, Senin (5/2/2018).
Selain investasi, Sri mengatakan ekspor yang meningkat di atas 8% itu juga dianggap cukup steady. Di sisi lain, impor cukup kuat, terutama bahan baku dan barang modal, menunjukkan optimisme bahwa momentum pertumbuhan cukup kuat.
"Yang mungkin dianggap lebih rendah dari kuartal IV tahun lalu adalah konsumsi yang 4,95%, hanya beda 0,05%, di mana kuartal IV 2016 itu 5%. Itu sesuatu yang harus kita lihat apakah penyebabnya inflasi yang secara 1 tahun lebih besar, terutama kita lihat daya beli masyarakat yang sebetulnya lihat dari income dan sisi usaha," kata Sri.
Dari sektor produksi, Sri menyatakan ciri-ciri positif dari data pertumbuhan ekonomi 2017 adalah pertumbuhan industri kendati belum mencapai 5%.
"Namun untuk beberapa industri seperti tadi tekstil, lembar baja dan industri makanan itu meningkatnya cukup pesat, di atas 6%. Ini adalah sesuatu yang baik, yang menggambarkan bahwa konsumsi, baik dalam negeri dan luar negeri, terhadap ekspor kita meningkat cukup kuat," ujarnya.
Menurut Sri pihaknya ingin menjaga momentum tersebut. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat investasi melalui perbaikan izin usaha sampai kebijakan kemudahan, pemerintah ingin momentum sektor industri akan meningkat.

"Sektor yang secara tradisional kuat seperti perdagangan dan telekomunikasi sudah menunjukkan pertumbuhan yang steady di atas 8%," tambah Sri.
🐜

 Jakarta detik - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan digroundbreaking oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 9 Februari 2018.

"Nanti pas Pak Presiden ke sana, HPN (Hari Pers Nasional) tanggal 9 Februari, mau digorundbreaking," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Basuki menyebutkan, pembangunan jalan tol yang memiliki panjang 254 kilometer (km) ini dikarenakan sudah ada kepastian pembebasan lahan.
"Kemarin saya dari sana. Kemarin saya baru dengan Pak Gubernur (Sumbar) diskusi dengan warga, mereka sudah setuju," ungkap Basuki.

Lebih lanjut Basuki menyebutkan, kebutuhan investasi tol Padan-Pekanbaru ditaksir mencapai Rp 78 triliun dengan masa pelaksanaan dari 2018 sampai 2023. Di jalan bebas hambatan tersebut juga akan dibangun terowongan sepanjang 7 km yang dikerjakan dari pinjaman JICA.

"Besok itu kita akan mulai tahap I Padang-Sicincin 28 km, berikutnya tahap II Bangkinang-Pekanbaru 38 km, dan tahan III Sicincin-Bangkinang 189 km," tutup dia. (dna/dna)
🐜
Jakarta detik - Data-data perekonomian terus mengalami perbaikan. Seperti ekspor dan investasi yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi ke depan.

Baca juga: Tumbuh 5,07%, Ekonomi RI Lari di Tempat

Tahun 2017, ekspor RI tumbuh 9,09% dengan kontribusi sebesar 20,37%, dan investasi atau PMTB tumbuh 6,15% dengan kontribusi sebesar 32,16% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tapi kok ekonomi RI hanya tumbuh 5,07% alias lari di tempat?

Peneliti dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan, ekspor dan investasi pada 2017 memang mengalami kenaikan, namun khusus untuk investasi tidak masuk ke sektor yang memiliki dampak besar.

"Karena investasi yang masuk lebih besar ke portofolio seperti saham dan surat utang, sementara FDI-nya (investasi langsungnya) masuk ke sektor jasa yang tidak serap banyak tenaga kerja dibanding sektor manufaktur," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Baca juga: Ekonomi RI Tak Pernah Tembus Target Sejak 2014

Minimnya penyerapan tenaga kerja berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat secara nasional.

BPS mencatat, tingkat konsumsi rumah tangga nasional berada di level 4,95% di sepanjang 2017. Angka ini melambat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh 5,01%. Melambatnya konsumsi rumah tangga juga terjadi di kuartal IV-2017 yang berada di level 4,97% dibanding dengan kuartal IV-2016 yang sebesar 4,99%.

Padahal, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi paling besar dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasiona.

Sehingga menurut Bhima, besarnya investasi yang berhasil direalisasikan tak banyak memberi dampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Data BPS: Konsumsi Masyarakat Melambat Sepanjang 2017

Oleh karena itu, Bhima memberikan masukan untuk pemerintah agar terus mendorong ekspor dengan perluasan negara tujuan baru. Kemudian, meningkatkan investasi dengan mengevaluasi paket kebijakan serta insentif fiskal.

"Untuk melindungi daya beli masyarakat jaga tarif listrik dan BBM hingga akhir tahun, pencairan bansos juga jangan terlambat," tutup dia. (dna/dna)
🍮
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2017 mencapai 5,07% . Angka ini lebih tinggi dari pencapaian 2016 yang sebesar 5,03%.
Demikian pula realisasi pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88%, meski masih lebih rendah dari 2013 yang di posisi 5,56%.
BACA JUGA
Adapun untuk kuartal IV-2017 (Oktober-Desember) pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19%. Ini lebih tinggi dari kuartal sebelumnya (Juli-September) yang sebesar 5,06%.
Juga lebih tinggi dibanding laju ekonomi kuartal IV-2016 yakni 4,94%.
“Kumulatifnya, triwulan I hingga IV, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,07% tumbuhnya. Memang masih di bawah tetapi kita bisa telisik lebih jauh lagi,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya di Jakarta, Senin (5/5).
Dia menuturkan, pertumbuhan nasional antara lain dipengaruhi kondisi perekonomian global di kuartal IV yang menunjukkan peningkatan. Demikian pula ekonomi beberapa mitra dagang indo pada umumnya membaik
“Ekonomi global juga meningkat. Mitra dagang Indonesia pertumbuhan ekonominya masih cukup kuat. China, Amerika, Jepang, dan Singapura,” ucap Suhariyanto.
Adapun harga komoditas di pasar global yang naik berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun lalu. Ia mencatat, harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional pada kuartal IV secara umum mengalami peningkatan baik tahunan maupun dibanding kuartal sebelumnya.
“Jadi pergerakan harga komoditas di kuartal IV berpengaruh ke angka PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia,” kata dia.
Sekadar mengingatkan, angka pencapaian ini lebih baik ketimbang perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang pada Desember lalu memperkirakan pertumbuhan 5,05% sepanjang 2017.
Tapi, masih lebih rendah ketimbang optimisme BI yang memperkirakan bisa tercapai level 5,1%. Sebagian ekonom juga berekspektasi bisa mencapai level tersebut.
Sedangkan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar 5,2%.
🌷
Pada kesempatan terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, idealnya gubernur BI selanjutnya berasal dari kalangan akademisi, birokrat, maupun internal BI yang memahami kebijakan moneter, berpengalaman, dan mampu membaca arah perubahan ekonomi global.

“Keputusan BI berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Jadi, sosok yang kredibel dibutuhkan agar investasi tumbuh semakin tinggi”, ujarnya saat dihubungi Investor Daily, Jumat (2/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif 2019, sosok gubernur BI sebaiknya lebih netral dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Faktor independensi dan integritas harus jadi pertimbangan utama.

Ia menilai, kinerja BI di bawah Agus Marto membuahkan sejumlah hasil yang baik. Ini misalnya inflasi dalam 3 tahun terakhir terkendali di bawah target BI. Demikian pula, meski kurs rupiah sempat melemah tahun 2014- 2015, sejak 2016-awal 2018 cenderung stabil di kisaran Rp 13.300-Rp 13.500 per dolar AS.

Sedangkan kekurangannya pada kebijakan suku bunga acuan. Meski suku bunga acuan telah diubah menjadi BI 7-Day Reverse Repo Rate dan dalam 1 tahun terakhir telah turun 200 bps, namun transmisi ke penurunan bunga kredit bank tergolong lambat.

“Jadi, gubernur BI yang baru harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan moneter, sehingga peran BI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal,” tuturnya. (bersambung)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/macroeconomics/agus-enggan-komentar/171520
🍜
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan di atas 5%. Sejumlah ekonom yang dihubungi Kontan.co.id rata-rata memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu di kisaran 5,04%-5,1%. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 pada Senin (5/2).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pada kuartal IV-2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,13%. Dengan begitu, diperkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,05%, lebih tinggi dari 2016 sebesar 5,02%.
BACA JUGA
Angka itu didapat dari hasil laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2017 yang masih flat di kisaran 4,93%. Kondisi ini dikonfirmasi oleh masih terbatasnya peningkatan laju inflasi inti. "Penjualan otomotif juga cenderung flat serta tren menurunnya porsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk konsumsi," katanya kepada KONTAN, Minggu (4/2).
Namun di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan kembali naik menjadi sekitar 5,2% . Sementara itu investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,25%. "Investasi publik masih mendominasi, dimana belanja modal pemerintah tumbuh positif pada kuartal IV-2017," ujar Josua.
Sedangkan pertumbuhan ekspor kuartal IV-2017 diperkirakan naik ditopang oleh tumbuhnya volume. Apalagi ada tren peningkatan harga sejumlah komoditas ekspor.
Hal yang sama dikatakan oleh Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih. Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 hanya sekitar 5,05%, meski pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2017 menyentuh 5,12%. "Kalau sepanjang 2017 pertumbuhan ekonomi 5,1%, maka ekonomi kuartal IV-2017 perlu tumbuh 5,3%. Tapi sepertinya berat untuk kuartal IV tumbuh 5,3%," kata Lana.
Optimisme lebih tinggi dikatakan oleh pengamat ekonomi Eric Sugandi dan Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra. Kedua ekonom menyebut, pertumbuhan ekonomi 2017 masih bisa mencapai 5,1%.
Hal itu disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang mendukung terutama kenaikan harga minyak dan pertumbuhan ekonomi global yang menjadi pendorong ekspor. "Meski daya beli lemah, pertumbuhan konsumsi masih cukup baik. Selain itu ekspor dan investasi membaik karena kenaikan harga komoditas energi," kata Eric.
Sedang proyeksi Aldian, pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai 5,1% didorong oleh belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. "Sedangkan konsumsi swasta masih relatif flat," kata dia.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga memproyeksikan ekonomi tahun lalu tumbuh 5,1% . Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5,1% mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut dan melewati fase perlambatan. Pada 2015, ekonomi Indonesia tumbuh 4,79% dan naik menjadi 5,02% di 2016. "Tren pertumbuhan tiga tahun ini adalah pemulihan," katanya Jumat (2/2).
Tahun 2018, BI memperkirakan ekonomi RI tumbuh lebih baik lagi di kisaran 5,1%–5,5% seiring membaiknya perekonomian global.
🍊
DEPOK okezone - Indonesia akan kesulitan keluar dari perangkap negara pendapatan menengah menjadi negara maju berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan pendapatan per kapita hanya 3,5% per tahun. Minimal, untuk bisa menjadi negara maju pertumbuhan per kapita harus 5,42%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi menghindari middle income trap. Caranya, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif dengan faktor kunci adalah produktivitas sumber daya manusia (SDM).
BERITA TERKAIT+
Baca Juga: Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Masuk 5 Besar Dunia di 2045, Ini Syaratnya

"Infrastruktur yang dibangun juga harus handal, jaring pengaman sosial yang kuat untuk melindungi mereka yang rentan dan miskin. Institusi publik yang efisien dan bersih serta sektor swasta yang tumbuh secara sehat dan kompetitif," ujarnya, di Balirung UI Kampus Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2018).

Kemudian dari sisi APBN, untuk menghindari middle income trap maka anggaran negara harus dijaga stabilitasnya. Kesehatan dan sustainabilitas serta efektivitas APBN sebagai instrumen pembangunan harus terus ditingkatkan.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap 4 Syarat untuk Indonesia Keluar dariMiddle Income Trap

"Ini (APBN) harus dijaga sebagai pilar kepercayaan. Sebab peran APBN dalam pencapaian cita-cita nasional dan strategi menghindari middle income trap sangat vital," ujarnya.

Sebagai informasi, Bank Dunia mencatat dalam sejarah ekonomi dunia, dari 101 hanya 13 negara yang berhasil keluar dari perangka pendapatan menengah menjadi negara maju berpenghasilan tinggi.
Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa jangka waktu perangkap negara berpendapatan menengah adalah 42 tahun, dengan ciri tingkat investasi rendah, pertumbuhan sektor manufaktur rendah, diversifikasi terbatas dan kondisi pasar tenaga kerja buruk.

Sejak 1985, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Artinya untuk terbebas dari middle income trap, dibutuhkan waktu hingga 2027, yakni untuk mencapai pendapatan per kapita di atas USD12.476.

(kmj)
🍺

 JAKARTA okezone – Presiden RI Joko Widodo menyindir Kementerian Perdagangan (Kemendag) dikarenakan kinerja eksport masih kalah dengan negara tetangga ASEAN. Kemendag pun kembali mengadakan rapat kerja 2018 untuk menindakanjuti hal tersebut guna meningkatkan kembali kinerja ekspor di Indonesia.
Berikut fakta-fakta mengenai Joko Widodo marah akan kinerja ekspor, seperti dirangkum Okezone, Minggu (4/2/2018).
BERITA TERKAIT+
1. Kalah dari Negara ASEAN Lain
Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017 mencapai USD145 miliar masih kalah dengan Thailand yang mencapai USD231 miliar, Malaysia USD184 miliar dan Vietnam yang mencapai USD160 miliar.
"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Presiden saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1/2018).
2. Ekspor Terlalu Monoton
Presiden menyebut, ada kekeliruan yang harus dibenahi sehingga ekspor Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tetangga, yang jumlah penduduk dan sumber dayanya masih di bawah Indonesia. Jokowi juga menyebut Indonesia terlalu monoton dan mengurus pasar tradisional saja dan tidak mau membuka pasar baru.
"Kita enggak lihat Pakistan yang penduduknya 270 juta dibiarkan dan tidak diurus. Bangladesh misalnya penduduknya tidak kecil, 160 juta ini pasar besar meski sudah surplus tapi angkanya terlalu kecil. Afrika tidak pernah kita tengok, bahkan ada expo di sana kita tidak ikut. Kesalahan seperti ini yang rutin dan tidak pernah diperbaiki," kata dia.
3. Rapat Tak Hasilkan Solusi Baru
Jokowi mengingkatkan kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia.
"Setelah pembukaan (Raker) tolong Pak Menteri secara detil dievaluasi dan apa yang harus dilakukan. Jangan raker tapi tidak memunculkan sesuatu yang baru dan tidak memunculkan ide baru, gagasan baru agar kita bisa bersaing dengan negara lain," katanya.
4. ITPC Tak Produktif
Ketika jokowi menjelaskan dalam evaluasi kinerja perdagangan Indonesia dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang ada di luar negeri. Bahkan, dia meminta perdagangan dan ITPC yang tidak produktif untuk ditutup.
“ITPC apa bertahun-tahun kita memiliki ITPC apa yang dilakukan? Apa mau kita terus teruskan? Kala saya ndak. Saya lihat enggak ada manfaat ya saya tutup kalau saya,” tuturnya.
5. Penduduk Indonesia Lebih Banyak
Ketidakpuasan Presiden Jokowi dikarenakan total nilai ekspor selama 2017 masih kalah dari negara ASEAN lain seperti Thailand dan Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari dua negara tersebut membuat Jokowi merasa geram akan kinerja ekspor Indonesia. Hal tersebut harus dibenahi lagi oleh Kemendag agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi.
(mrt)
🍱

 JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Pada tahun ini pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,4 persen.
Kepala ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Anton Hendranata menyebutkan,  tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perbaikan. Ini terutama berasal dari investasi dan perdagangan.
Anton pun mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-7 persen. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni struktur ekonomi Indonesia harus diubah.
"Sejak tahun 1960-an perekonomian kita sangat tergantung konsumsi rumah tangga. Sumbangannya ke pertumbuhan ekonomi 50-55 persen," kata Anton di kantor pusat Bank Danamon, Rabu (31/1/2018).
Pada tahun 2011, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2 persen. Pendorong pertumbuhan ekonomi saat itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.
"Sayangnya ketika konsumsi rumah tangga cenderung flat dan bahkan agak turun, peranan investasi turun signifikan. Itu salah satu penyebab pertumbuhan ekonomni Indonesia stuck (bertahan) di 5 persen selama 5 tahun terakhir," jelas Anton.
Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, maka infrastruktur harus digenjot. Selain itu, regulasi dan kepastian hukum pun harus diperbaiki.
"Kalau itu tidak improve (membaik), maka potential output Indonesia bisa-bisa hanya di 5-5,5 persen," terang Anton.
Oleh sebab itu, imbuh dia, maka struktur ekonomi Indonesia harus berubah. Infrastruktur pun harus dibangun secara konsisten.
Indonesia pun perlu belajar dari China dan AS. Kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena infrastruktur.
Indonesia, tutur Anton, memiliki harapan untuk mengalami pertumbuhan di atas 5 persen. Namun demikian, ini tidak bisa terjadi dalam jangka pendek, melainkan jangka menengah dan panjang sejalan dengan pembangunan infrastruktur.
"Tapi pemerintah juga harus hati-hati, jangka pendeknya juga harus diperhatikan. Bantu (masyarakat) yang di bawah supaya daya beli rendah tidak terjadi," ungkap Anton.
🍬
Jakarta MI: Indonesia memasuki level baru dalam ranah percaturan global. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diprediksi telah menembus USD1 triliun dolar pada 2017.

Dengan capaian PDB sebesar itu, Indonesia masuk dalam kelompok triliun dolar atau trillion dollarclub yang saat ini baru diisi 15 negara.
BACA JUGA
Masuknya Indonesia berarti menjadikan klub negara ini diisi oleh 16 negara.

Istilah trillion dollar club merupakan sebutan tidak resmi yang disematkan kepada negara-negara yang memiliki PDB di atas USD1 triliun.

Hingga tujuh tahun terakhir, jumlah negara yang masuk dalam klub ini terus berada di level 15 negara.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk masuk menjadi negara berpendapatan domestik bruto USD1 triliun pada 2012 dan 2013.

Namun karena adanya gejolak kurs, besaran PDB Indonesia stagnan berada di level USD922 miliar.

Indonesia menjauhi level USD1 triliun setelah itu karena PDB nya hanya mencapai USD890 miliar pada 2014 dan USD860 miliar di 2015.

PDB Indonesia beranjak naik menuju kisaran UDD900 miliar pada 2016, tepatnya USD930 miliar. Dan diperkirakan pada 2017 lalu, PDB Indonesia mencapai USD1,01 triliun.

Pasca masuknya Indonesia dalam jajaran 16 negara papan atas itu, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti.

Pembangunan infrastruktur perlu terus digencarkan agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi bisa tercapai.

"Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, gap (kesenjangan) infrastruktur baik fisik dan non fisik, perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujar ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Media Indonesia, Minggu, 28 Januari 2018.

Seperti diketahui, stok infrastruktur atau infrastruktur riil yang beroperasi di Tanah Air baru mencapai 38 persen terhadap PDB. Besaran itu jauh di bawah rata-rata global, yakni 70 persen.

Seiring gencarnya pembangunan infrastruktur terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik dan orang, pemerintah pun harus memberikan dukungan bagi investor berorientasi ekspor yang juga menyerap banyak tenaga kerja.

"Segera realisasikan pusat-pusat industri yang sesuai keunggulan komparatif masing-masing wilayah.Sektor komoditas bisa picu pertumbuhan ekonomi, namun daya dorongnya bersifat siklikal," tambah ekonom Bank Central Asia David Sumual.

Perbaiki SDM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengingatkan upaya memacu PDB yang lebih besar tidak boleh mengesampingkan aspek sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah harus mendorong kualitas SDM dalam menghadapi arus globalisasi berikut dampak digitalisasi ekonomi.

Apabila SDM domestik berkualitas, produktivitas nasional pun meningkat.

"Pasar tenaga kerja dari kemampuan SDM harus diperbaiki. Pendidikan vokasi bidangnya banyak yang bersifat generik atau terlalu umum. Jadi pasar tenaga kerja kurang fleksibel, sulit dipekerjakan di sektor industri misalnya," kata Ari.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan guna bisa menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi global, transformasi ke manufaktur mutlak dilakukan. (Media Indonesia)


(SCI)
🍼

 Jakarta - Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perkelapasawitan Indonesia, ekspor minyak sawit menembus angka US$ 23 miliar atau meningkat 26% selama 2017 dibandingkan perolehan 2016.
Pada 2017, ekspor minyak sawit Indonesia (crude palm oil /CPO dan turunannya) mencapai US$ 22,97 miliar atau meningkat dari tahun sebelunya yang tercatat US$ 18,22 miliar.
"Nilai ekspor minyak sawit tahun 2017 ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia," kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang dalam paparan Refleksi Industri Kelapa Sawit 2017 dan Prospek 2018 di Jakarta, Selasa (30/1).
Data GAPKI mencatat bahwa ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada 2017 mencapai 31,05 juta ton atau meningkat 23% dari 2016 yang sebanyak 25,11 juta ton.
“Hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawitnya pada 2017,” jelas Togar.
India mencatatkan kenaikan permintaan signifikan secara volume maupun persentase, menembus 7,63 juta ton atau naik 1,84 juta ton (32%) dibanding tahun 2016 dengan total permintaan 5,78 juta ton.
Ekspor ke negara-negara Afrika mencatat kenaikan 50% dari 1,52 juta ton menjadi 2,29 juta ton. Kenaikan selanjutnya ditorehkan Tiongkok sebesar 16% dari 3,23 juta ton menjadi 3,73 juta ton.
Demikian pula ekspor ke negara-negara Uni Eropa naik 15% dari 4,37 ton pada 2016 menjadi 5,03 juta ton pada 2017. Berikutnya Pakistan naik 7% dari 2,07 juta ton menjadi 2,21 juta ton, Amerika Serikat naik 9% dari 1,08 juta ton menjadi 1,18 juta ton.
Kemudian Bangladesh naik 36% dari 922,85 ribu ton menjadi 1,26 juta ton dan negara-negara Timur Tengah naik 7% dari 1,98 juta ton menjadi 2,12 juta ton. (*)



Sumber: BeritaSatu.com
🌾

 Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku pasar modal menunggu implementasi percepatan siklus penyelesaian transaksi saham dari T+3 (tiga hari setelah transaksi) ke T+2 (dua hari setelah transaksi) yang saat ini terus dimatangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Transaksi ini akan semakin bagus untuk transaksi di bursa. Hanya saja perlu ada beberapa penyesuaian," kata Analis PT Recapital Asset Management Kiswoyo Adi Joe kepada Bisnis, Minggu (28/1/2018).
Jika persiapan telah dilakukan dengan matang, kata dia, kemungkinan tidak ada kendala dari sisi teknis dalam pelaksanaan transaksi T+2 ini. Artinya, yang menjadi soal hanya dari para pelaku pasar.
"Harusnya tidak ada masalah, hanya sistem yang perlu diubah sedikit, sama kebiasaan juga yang perlu diubah sedikit," ujarnya.
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menambahkan, perubahan dari T+3 ke T+2 akan menambah likuiditas. Artinya, potensi peningkatan transaksi akan semakin besar sejalan dengan besarnya peluang pelaku pasar melakukan pembelian.
"Artinya kalau sudah dibayar nasabah bisa beli lagi. Kami masih menunggu dari bursa saja bagaimana sistemnya," kata dia.
Susy menambahkan, pada dasarnya perseroan telah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hanya saja perlu dilakukan uji coba atau simulasi. Saat ini, kata dia, MNC Sekuritas masih menunggu perintah dari BEI untuk melakukan simulasi.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Tito Sulistio beberapa waktu lalu mengatakan bahwa implementasi T+2 masih menunggu petunjuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencananya, penerapan sistem ini akan dimulai sebelum Juni.
Adapun hambatan yang bakal ditemui adalah adanya perbedaan waktu antara bursa yang ada di Indonesia dan bursa yang ada di luar negeri. "Ini kendala teknis dan administrasi, seperti broker yang harus mengubah sistem softwarenya," kata dia.
Menurutnya, T+2 merupakan sistem yang sangat mungkin dilaksanakan. Selain itu, dengan adanya settlement T+2, perputaran transaksi menjadi lebih banyak.
🌵 
Merdeka.com - Indonesia tengah memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun 2018. Karena itu lah tahun ini kerap disebut sebagai tahun politik. Adanya Pilkada ini pun dikhawatirkan akan mengganggu sektor lain, salah satunya sektor ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis tahun politik 2018 akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor faktor di luar ekonomi.
"Semua kondisi baik itu akan berimbas ke ekonomi karena ekonomi kita juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi," ujar Wapres JK di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/1).
Menurutnya, tahun politik 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaanya terletak pada cara kampanye yang dilakukan masyarakat, di mana tahun ini lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk berkampanye.
"Dulu kampanye mengumpulkan massa, benturan. Sekarang kampanyenya di dunia maya, diudara kampanyenya, di medsos, bukan lagi di jalan. Jadi berbeda sekali," imbuhnya.
Dengan perbedaan cara kampanye tersebut, Wapres JK optimis, tidak akan ada benturan yang terjadi di masyarakat. "Jadi beda sekali tahun politik lalu dan sekarang. Tidak terjadi banyak benturan. Insya Allah tidak akan ada benturan dan semua kondisi baik," jelasnya.
Berikut ramalan ekonomi Indonesia di tahun politik dari berbagai sektor.
Merdeka.com - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan menilai Pilkada tidak akan memengaruhi industri properti. Menurutnya, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan bisnis properti di tahun 2018, di antaranya tingkat suku bunga acuan atau BI 7 days rate.
Di mana ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga maka diharapkan akan memengaruhi bisnis properti di 2018. Selain itu, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta juga berpotensi membeli rumah cukup tinggi. Apalagi generasi milenial saat ini lebih mengutamakan mempunyai rumah untuk masa depan.
"Tahun 2017 penduduk kita itu diperkirakan 260 juta dan 15 persennya di kelompok 25-34 tahun jadi cukup besar. Dan kalau kita gabungkan lagi dengan umur 20-39 tahun maka ini, saya menduga di kisaran usia ini minat untuk memiliki rumah itu cukup tinggi," jelasnya.
Dia menuturkan, di 2018 juga pemerintah masih memprioritaskan program pembangunan rumah sehingga bisnis properti tak akan terpengaruh di tahun politik karena masih banyak peminat.
"Kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan itu sebagai prioritas pembangunan di 2018. Dengan melihat perkembangan data terakhir, tahun ini tahun politik itu tidak terlalu banyak mempengaruhi variabel-variabel makro sehingga perekonomian kita masih tetap terjaga," jelasnya.
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai tahun politik di 2018 dan 2019 tidak akan berpengaruh pada harga saham. Pada umumnya harga saham memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro pasar.
"Harga saham ditentukan oleh itu. Bukan oleh pertarungan politik. In case di tahun 2019 , pertarungan calon presiden berlangsung, tidak berpengaruh terhadap harga saham," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (25/1).
Menurutnya, pasar modal lebih besar dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Pengaruh politik pada kepercayaan investor baru akan terasa saat pemimpin terpilih membagi-bagi kursi menteri. Pelaku pasar akan melihat apakah menteri bidang ekonomi dinilai mumpuni untuk mengurus negeri ini.
"Mereka mempersoalkan siapa yang akan ditunjuk oleh penguasa yang akan mengurus ekonomi kredibel atau tidak," ujarnya.
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan tahun politik 2018 dapat membawa keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi. Ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).
Menteri Enggar mengatakan, jika tahun politik berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan meningkat. Kenaikan investasi tersebut, kemudian akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Menteri Enggar menegaskan, tidak ada kekhawatiran pemerintah bahwa tahun politik akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Sebab, kinerja perekonomian secara keseluruhan menunjukkan data positif.
"Ini tahun politik, uang beredar cukup banyak, kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran," imbuhnya.
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta sektor jasa keuangan dapat berlari kencang dengan cara memberikan kredit yang besar. Sebab ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi sangat sehat. Di tengah tahun politik, sektor ekonomi tak perlu terganggu. Tahun 2018 akan dilaksanakan 171 pilkada.
"Setiap tahun ada pemilukada. Silakan yang politik melakukan politik dan bisnis menjalankan bisnis," kata Presiden Jokowi dalam acara rapat tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK) tahun 2018 di Ritz Charlton Pasific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Presiden Jokowi mengatakan, peran sektor jasa keuangan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kemajuan sesuai target. Menurutnya, saat ini kondisi sektor perbankan dan keuangan negara dalam kondisi bagus.
Terbukti, dari membaiknya dana moneter, harga saham, surplusnya neraca perdagangan hingga tercapainya fiskal yang bagus. Misalnya, defisit bisa ditekan hingga hanya sebesar 2,42 persen, indeks harga saham gabungan membaik, cadangan devisa mencapai USD 135 miliar, serta ease doing business tahun 2014 peringkat 120 menjadi peringkat ke-72.
Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong masyarakat untuk membiasakan program perbankan khususnya non tunai. "Dengan banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan perbankan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hingga kelas bawah," tegasnya.
🌳
ID: Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih melenggang di jalur hijau. Pada perdagangan Selasa (23/1), indeks ditutup menguat 134,80 poin (2,07%) ke posisi 6.635,33 atau tumbuh 4,40% selama tahun berjalan (year to date/ytd). IHSG diperkirakan terus rally menuju level psikologis 7.000 sebelum tutup tahun. Bahkan, dengan tren bullish yang terjadi saat ini, sangat mungkin indeks bertengger di level 7.000 pada kuartal I atau kuartal II-2017 dibanding estimasi awal pada pengujung tahun.

Prediksi bahwa IHSG bakal mencapai level 7.000 pada kuartal I atau kuartal II tahun ini bukan ekspektasi semu. Banyak faktor yang mendukung prediksi tersebut. Pertama, emitenemiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memiliki fundamental lebih kuat dan masuk fase ekspansi setelah tahun sebelumnya melakukan konsolidasi. Tahun lalu (hingga kuartal III-2017), mereka membukukan total laba bersih Rp 155,58 triliun, tumbuh 18,17%, dengan kenaikan pendapatan 12,53% menjadi Rp 2.080 triliun.

Faktor kedua, pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi global tahun ini diestimasikan lebih baik. Dalam APBN 2018, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4%, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2017 sebesar 5,2% yang realisasinya diperkirakan hanya mencapai 5,05%. Dengan kondisi ekonomi yang lebih berkilau, kinerja bisnis para emiten bakal lebih cemerlang.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik bertali-temali dengan pertumbuhan ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan ekonomi dunia pada 2018 tumbuh 5,3%, 5,3%, dan 5,2%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini masing-masing sebesar 5,1%, 5,1%, dan 5%. Perekonomian global tahun ini akan membaik seiring menguatnya perekonomian AS dan Tiongkok.

Berbekal optimisme itu, penggalangan dana (fundraising) di pasar modal tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 253 triliun. Dana-dana tersebut dihimpun melalui penawaran umum perdana (initial public of fering/IPO) saham, penerbitan saham baru untuk menambah modal (rights issue), penerbitan waran, serta emisi obligasi korporasi dan sukuk korporasi.

Tingginya ekspektasi terhadap dana yang dihimpun dari pasar modal tahun ini mengindikasikan para penggalang dana maupun para pemilik dana (investor) menaruh optimism bahwa prospek perekonomian nasional tetap cerah. Hal itu sekaligus menunjukkan para pencari dana dan pemilik dana menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pasar modal domestik.

Faktor ketiga adalah faktor politik. Para pelaku pasar modal optimistis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di 171 daerah akan berlangsung aman. Itu karena bangsa Indonesia sudah terbiasa menggelar pesta demokrasi secara tertib, damai, dan demokratis. Tak mengherankan pula jika tahun ini para emiten menaikkan anggaran belanja modal (capital expenditure/ capex) untuk mendukung ekspansi mereka. Di tahun politik, dunia usaha tetap ekspansif.

Faktor keempat yaitu meningkatnya kepercayaan internasional kepada Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor’s (S&P) yang Mei tahun lalu memberikan peringkat layak investasi (investment grade), berpeluang menaikkan kembali peringkat utang Indonesia dari saat ini BBB- dengan outlook stabil. Keputusan S&P itu bakal mendorong semakin banyak aliran modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung (direct investment) maupun portofolio, termasuk saham.

Bermodalkan optimisme-optimisme itu, sungguh beralasan jika IHSG diproyeksikan menembus level psikologis 7.000 pada kuartal I atau kuartal II-2017. Bahkan, bila sewaktu-waktu muncul sentimen positif yang sangat kuat, bukan mustahil IHSG ‘terbang’ lebih tinggi lagi. Apalagi investor asing sudah agresif masuk pasar saham.

Selama tahun berjalan, investor asing mencatatkan pembelian bersih saham (net buy) senilai Rp 3,9 triliun. Padahal, sepanjang tahun lalu, asing menorehkan penjualan bersih (net sell) saham sekitar Rp 40 triliun. Tentu saja semua itu baru asumsi di atas kertas. Jika sewaktu-waktu diguncang sentimen negatif, IHSG bisa terpuruk lagi.

Di sinilah pentingnya seluruh pemangku kepentingan pasar saham, terutama regulator, menjaga suasana investasi tetap kondusif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengupayakan agar lantai bursa tetap atraktif, baik bagi investor maupun para emiten, melalui aturan main yang adil, jelas, dan tegas.

Tak kalah penting, BEI selaku otoritas bursa saham dan OJK selaku otoritas pasar modal harus mendorong lahirnya produk-produk baru yang lebih menarik bagi para investor di pasar modal, khususnya pasar saham. Dengan begitu, masyarakat akan berbondong-bondong datang dan berinvestasi di pasar modal domestik.



Semakin banyak investor, akan semakin banyak pula perusahaan yang melantai di BEI. Pemerintah jelas harus menjadi yang terdepan. Pemerintah dituntut merealisasikan program-programnya agar target pembangunan tercapai. Keberhasilan pemerintah merealisasikan target pembangunan, terutama di bidang ekonomi, bakal menentukan tinggi-rendahnya kadar kepercayaan investor di pasar saham. Pasar bakal memberikan apresiasi yang luar biasa jika pemerintah sukses mengegolkan program-programnya. Tapi pasar pula yang akan menghukum bila pemerintah gagal mewujudkan janji-janjinya. (*) 
☕

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 diprediksi tumbuh paling sedikit 5,1 persen ditopang oleh berbagai faktor, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Sebenarnya kita sudah hitung, belajar dari pemilu akbar di 2014, dampaknya 0,1-0,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terlalu besar memang, tapi kalau ekonomi di 2017 prediksinya kan 5,05 persen, artinya tinggal ditambahkan. Setidaknya minimal tumbuh 5,1 persen, efek dari Pilkada," kata Bhima di Jakarta, Rabu (17/1/2018) malam.

Secara nasional 56 persen ekonomi domestik didorong oleh konsumsi. Dibandingkan dengan pertumbuhan flat konsumsi di bawah 5 persen tahun lalu, maka tahun ini konsumsi akan lebih meningkat karena ada belanja politik.

"Di 2018 itu banyak sekali stimulus karena tahun politik di mana peredaran uang juga akan meningkat 10 persen yang artinya akan ada guyuran uang ke daerah yang merupakan belanja politik dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Bhima.
Optimis KOK @ Ekonomi Indonesia


Dari sisi investasi, Bhima memprediksi masih akan tetap positif. Investasi yang berkontribusi sekitar 30 persen dari PDB, pada triwulan III-2017 lalu tumbuh 7 persen, padahal sebelum-sebelumnya hanya 4-5 persen.
ati-ati jebakan Pendapatan Menengah

"Kita harapkan investasi sebenarnya masih cukup positif. Asing memang akan agak mengurangi sedikit karena banyak 'wait and see' tahun politik, tapi investasi domestik masih akan cukup dominan dan jadi 'driver'," kata Bhima.
pesimis KOK @ ekonomi INDONESIA

Belanja pemerintah yang berkontribusi sekitar 9 persen terhadap PDB juga diprediksi tumbuh lebih dari 7 persen tahun ini. Stimulus fiskal seperti Bansos dan dana desa, serta kenaikan harga komoditas juga bakal meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bergerak lebih cepat.

Bhima mengharapkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh sepanjang 2018 yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan juga menghambat ekonomi domestik melaju lebih cepat dari sebelumnya.

Ia mencontohkan tahun lalu ketika pemerintah merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, setelah pelaku UMKM berkeberatan.

Sumber : Antara

🍻
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surplus neraca perdagangan Indonesia tahun 2017 tercatat sebesar US$ 11,84 miliar, tumbuh 24,24% year on year (YoY). Lonjakan surplus bakal membantu menekan defisit pada transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) hingga di bawah CAD tahun 2016 yang tercatat sebesar 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menganalisa, surplus neraca perdagangan 2017 merupakan surplus terbesar dalam tiga tahun terakhir. Ia menghitung, surplus neraca dagang akan menurunkan defisit transaksi berjalan pada tahun ini menjadi US$ 16 miliar–US$ 16,2 miliar. "Atau sekitar 1,57%-1,59% terhadap PDB," jelas Josua, Selasa (16/1).
BACA JUGA :
Defisit transaksi berjalan tahun 2017 hanya turun tipis dari tahun 2016 karena defisit perdagangan jasa juga cenderung meningkat seiring peningkatan impor barang. Defisit pendapatan primer juga cenderung meningkat akibat semakin besarnya pembayaran bunga surat utang pemerintah.
Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy juga memperkirakan, CAD tahun 2017 masih terkelola dengan baik, karena akan berada di bawah 2,5% dari PDB. Nilainya, mencapai 1,7% dari PDB. Angka itu masih bisa dibiayai oleh neraca modal dan finansial sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2017 juga akan mencatat surplus.
"Level CAD rata-rata yang bisa dibiayai dari sisi neraca modal berada di level 2,5%–3% dari PDB," terang Leo.
Leo bilang, diperlukan waktu yang cukup lama dan bertahap untuk menggeser defisit pada transaksi berjalan menjadi lebih kecil atau bahkan mencatat surplus. Utamanya, melalui suatu kebijakan atau pemberian insentif untuk industri perkapalan dan eksportir maupun importir untuk bisa menggunakan perkapalan domestik dalam aktivitas perdagangannya.
Selama ini, jasa transportasi tersebut masih menggunakan kapal asing yang menyebabkan neraca jasa mencatat defisit. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.
Sementara transaksi berjalan tahun 2018 diperkirakan bakal melebar. "Di kisaran 1,8%–2% dari PDB," jelas Leo.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan CAD tahun 2017 akan ada di level 1,65% dari PDB. Sementara CAD tahun 2018 akan melebar di kisaran 2%–2,5% dari PDB sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dalam negeri.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

onlineisasi-digitalisasi (5)

Image
GOTO: awalnya gojek   GOTO: aplikasi GoPay GOTO: sengitnya GoPay GOTO: transfer via GoPay:gratis GOTO: pasca merger, butuh waktu lah GOTO: nominal Rp 1,-   GOTO, grab: valuasi   GOTO: Rp 1k @ tokopedia   GOTO: pendapatan naek lage   GOTO: pendapatan naek lage (2): Semester 1/2022   GOTO: GTV sesuai rencana GOTO: tarif gojek naek   GOTO: take rate naek   GOTO: rugi   GOTO: rugi (2)   GOTO: rugi (3)   GOTO: rugi 2022 GOTO: rugi, rekomendasi GOTO: rugi, rekomendasi (2) GOTO: rekomendasi ragu2 GOTO: rugi EBITDA ditekan (kuartal 3/2023) GOTO: rugi n Tik Tok GOTO: ebitda n Tik Tok (2023) GOTO: penjualan naek, rugi turun Kuartal 1 /2024 GOTO: PER n EPS negatif, PBV 0,85X GOTO: laporan keuangan GOTO: akuisisi tru$   GOTO: go ride go   GOTO: ragu2 go public d LN   RESESI amrik: IPO tanda tanya GOTO: THS naek   GOTO: THS naek (2) GOTO: THS naek (3) GOTO: THS naek (4) GOTO: THS naek, 10 Besar (3) GOTO: THS naek (4), diburu investor asienK   GOTO: dijual SOFTBANK (terkait SVB) GOTO: penjualan +60%
Read more

terkait perbankan (bbri, bbca, bnii)

Image
bwat INVESTOR yang MANDIRI @ fundamental BANK: bbri, bbca, bnii Simpanan nasabah pada Juli stabil, LPS: Dunia usaha tengah bersiap kembali ekspansi Perbankan: tabungan milenialis dan investasi LPS Catat Kredit Perbankan Agustus 2021 Tumbuh 0,9 Persen Berbagai Indikator menunjukkan, perbankan kini dalam kondisi sehat dengan rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) 24,67% dan kredit bermasalah (NPL) 3,35% pada Juli 2021 BCA (BBCA) Bakal Gelar RUPST 29 Maret 2021, Ini Agenda yang Dibahas BRI Bagi Dividen Rp 12,12 Triliun ke Pemegang Saham Fundamental Kuat di Tengah Krisis, BRI Bagikan Dividen Rp12,1 Triliun Pencadangan naik, begini kondisi permodalan perbankan di Indonesia Berjaga-jaga NPL meningkat, bank BUMN tingkatkan pencadangan kredit BCA bagikan dividen Rp 530 per saham dan angkat 2 direktur baru Saham Bank Terbakar, Ikut Terseret IHSG Ini Upaya BRI Mengurangi Dampak Negatif Perubahan Iklim Daftar 10 Bank dengan Pertumbuhan Laba Bersih Tertinggi di 2020, BTN Teratas 5 Bank Terbesar S
Read more

analisis fundamental sederhana: saham KONSUMER (mapi, myor, unvr, icbp, amrt, cpin, hero, mapi, cleo, ades)

Image
tren HARGA SAHAM konsumer (2015-2018) yang JO Inves UNVR: DIVIDEN interim Desember 2023 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 3,76% (yoy) disebabkan terutama oleh
Read more