Indonesia MAKRO: optimis KONTRA pesimis (5)

🍴

business dictionary: Standard economic measure of income inequality, based on Lorenz Curve. A society that scores 0.0 on the Gini scale has perfect equality in income distribution. Higher the number over 0 higher the inequality, and the score of 1.0 (or 100) indicates total inequality where only one person corners all the income. It is used also as a measure of other distributional inequalities such as market share. Named after its inventor, the Italian statistician Corrado Gini (1884-1965). Also called Gini coefficient or index of concentration.

Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/gini-index.html

Utang Tembus Rp 6.074 Triliun, Pemerintah Janji Mulai Waspada

Surat Utang Global Kerek Cadangan Devisa RI hingga Rekor Tertinggi

Raksasa Cloud Dunia di Balik Peluang Besar RI Jadi Hub Pusat Data Asia

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa IHSG Diramal Masih Naik Bulan Ini?

Naik lagi, cadangan devisa Indonesia bulan Juni 2021 capai US$ 137,1 miliar

GNI tahun 2019 sebesar sebesar USD 4.050, sementara batasan dari Bank Dunia yakni USD4.046

Sejumlah kota ini mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan ritel

5,56 juta investor pasar modal Juni 2021

pandedemit: utilisasi bisa TURUN

INFLASI : April 2022 +3,47% 

Bisnis.com,JAKARTA — Morgan Stanley memprediksi China pulih lebih awal ke tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebelum adanya Covid-19 dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia non Jepang seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Dalam risetnya, Tim Morgan Stanley menyebut negara di kawasan Asia non Jepang berada di jalur pelonggaran pembatasan untuk penanganan Covid-19 dengan kecepatan yang berbeda-beda. Di Asia Utara seperti China dan Korea Selatan, masih ada beberapa kasus atau klaster namun dalam jumlah kecil.

Adapun, India, Indonesia, dan Singapura disebut masih agak terlambat dalam hal pembukaan kembali ekonomi.

Morgan Stanley mencatat dari sisi indikator mobilitas menunjukkan ada lebih banyak kegiatan keluar untuk negara-negara yang telah beralih ke aturan pembatasan sosial yang lebih lunak seperti di China, Hong Kong, dan Taiwan. Sementara itu, Thailand dan Malaysia juga telah mengendorkan aturan lockdown. 

Secara khusus, Morgan Stanley menyebut aktivitas pengiriman semen, penjualan truk besar, dan penjualan ponsel di China telah pulih ketingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun ini. Untuk Korea Selatan, beberapa indikator permintaan domestik telah kembali memantul dari posisi terendah sebelumnya meski ekspor masih melemah.

Morgan Stanley memprediksi China menjadi yang pertama kembali ke tingkat produk domestik bruto (PDB) sebelum Covid-19 pada kuartal III/2020. Selanjutnya, tiga negara Asia non Jepang lainnya, Filipina, Indonesia, dan India akan menyusul China.

“[Filipina, Indonesia, dan India] Mengingat orientasi permintaan domestik dan cerita struktural yang lebih kuat. Risiko untuk mereka adalah jika data harian Covid-19 tidak memuncak pada kuartal II/2020 sesuai dengan prediksi kami,” tulis Morgan Stanley melalui riset yang dikutip, Kamis (28/5/2020).

Pemulihan ketiga negara itu selanjutnya akan disusul oleh Korea dan Taiwan. Keduanya berorientasi ekspor sehingga akan terpengaruh oleh resesi global yang melanda pada kuartal II/2020.

“Kendati demikian respons institusi setempat untuk mencegah Covid-19 efektif dan sejumlah indikator permintaan domestik sudah mulai membaik,” jelas Morgan Stanley.

Sementara itu, Morgan Stanley memprediksi Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan. Empat negara itu diperkirakan akan kembali ke tingkat PDB sebelum Covid-19 pada kuartal I/2021.

“Mereka adalah beberapa yang paling berorientasi ekspor di Asia non Jepang. Beberapa juga telah menerapkan lockdown ke arah ke double hit pada ekspor dan permintaan domestik,” tulis Morgan Stanley.






15 May 2020
News release

SEARO

SEAR/PR/1732
New Delhi -  Amid rising cases of COVID-19 and as countries in WHO South-East Asia Region ease lockdowns in a graded manner, WHO today said careful assessment of local epidemiology should guide future actions to combat the virus.
“Countries in the Region must continue to take evidence-informed action and conduct careful risk assessments while winding back public health and social measures. The focus should be on local epidemiology of COVID-19, to identify hot-spots and clusters, and the capacity of systems and responders to find, isolate and care for cases, and quarantine contacts,” said Dr Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO South-East Asia.
The Regional Director who held a virtual technical briefing meeting with senior health officials of 11 Member countries for the forthcoming virtual 73rd World Health Assembly session, said that despite the Region being the first to get an importation of COVID-19 on 13 January in Thailand, early and aggressive measures by member countries, including unprecedented physical distancing measures, have helped keep the number of cases low as compared to other parts of the world.
With countries now preparing to transition towards a “new normal” in which social and economic life can function, continued whole-of-government and whole-of-society approach would be critical, said Dr Khetrapal Singh.
As of this morning the Region has approximately 122,000 cases and 4,000 deaths due to COVID-19. Countries in the Region are in various transmission scenarios and the cases are increasing.  In every transmission scenario, the core public health measures remain – rapidly detect, test, isolate, care and trace contacts, the Regional Director said, adding that moving forward we need to scale up these measures.
Prone to natural disasters, the Region have been prioritizing strengthening emergency response capacities as a flagship programme since 2014. In September 2019 member countries adopted Delhi Declaration on Emergency Preparedness in the South-East Asia Region reaffirming their continued commitment to disaster risk reduction through multi-hazard approach to emergency preparedness. The declaration called for 
“four I’s”: 
  • identify risks; 
  • invest in people and systems for risk management; 
  • implement plans and 
  • inter-link sectors and networks.
 “The declaration was timely and we are seeing this approach put to use across the Region,” she said.
The Region with one-fourth of the global population and disproportionate disease burden, however, continues to be vulnerable in view of high population densities, mega-urban slums, migrant groups, socio-economic drivers impacting compliance to physical and social distancing, in addition to the global shortage of essential medicines and commodities.
In the coming period all efforts should be made to control and suppress spread of COVID-19, strengthen and maintain health services, and support each other to stay safe, healthy and well.
 “There can be no illusions: We are in this for the long haul,” Dr Khetrapal Singh said.

🍉




Dampak pelonggaran PSBB ke ekonomi tidak akan signifikan

Tauhid menilai pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan COVID-19. Jika harus dilonggarkan, ia khawatir penanganannya akan sangat lambat.
"Selama corona nggak diberesin sampai tuntas itu akan berdampak. Kita akan selalu dalam ancaman. Nggak nyaman orang bekerja, nggak nyaman orang di kendaraan umum dan bawaannya orang akan selalu curiga," tutur dia.
Di sisi lain, pelonggaran PSBB tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi. Kebijakan tersebut justru hanya akan memperlambatan pemulihan ekonomi.
"Kalau pelonggaran PSBB diberlakukan mungkin akan ada perkembangan ekonomi tidak banyak. tetapi dalam jangka pendek proses pemulihan sulit dicapai. Jadi butuh waktu lebih lama," ungkap dia.
"Kita nggak yakin model begini terus, kan kurva lagi naik tuh per harinya, nggak mungkin kebijakan itu diberlakukan," tambahnya.
🍑


ASIA TIMES: JAKARTA – With widespread social restrictions in effect across most of Indonesia, President Joko Widodo is belatedly starting to acknowledge the massive twin public health and economic crises he now faces. The leader’s signals increasingly betray a sense that he has few good options to respond.

Monday’s announcement decreeing Covid-19 a national disaster is both confusing and tardy, particularly after two months of mixed messages and misleading narratives from the presidential palace, the Health Ministry and the National Disaster Coordination Agency (BNPB), all of which point to a government loathe to level with its citizens.

Meanwhile, the vast majority of Indonesia’s 134 million workers face a looming new threat: the economic blowback of Covid-19’s death and massive loss in productivity.

A US$25 billion economic relief package announced earlier this month has landed with minimal impact and caused tremendous confusion about who stands to benefit.

Now more than ever Indonesia must rapidly enhance its national crisis management capacity and staff it with experienced professionals that know how to simultaneously deal with a national disaster and economic crisis.



With the vast majority of Indonesia’s 134 million workers either living in absolute poverty, hailing from low income families, or comprising a fragile aspiring middle class, Indonesia’s economy still relies on its “battlers” who struggle to make ends meet.

For people comprising the working poor and their families living across Indonesia, struggling to get by and inadequate health care have become a form of co-morbidity.

Indonesians can’t “unforget” certain slogans and stories, narratives that frame the national consciousness. One of the most treasured of these is a story about a peasant-farmer named Marhaen who independence hero Sukarno met in West Java almost a century ago.

Sukarno realized that people like Marhaen had the means of production but were still living under colonialist oppression. In typical fashion, he coined a jingoistic ideology, Marhaenism, and placed the peasant-farmer at the center of his anti-capitalist revolutionary struggle.

Sukarno understood that the building blocks of his movement were the working poor.


Reimagining Marhaen’s story in a contemporary context, he might still be a peasant-farmer living in the countryside, but it’s much more likely that he would be living in a city, possibly working on a construction site, perhaps even riding a motorbike and performing errands on an app like Grab or Go-Jek.

A hundred years ago, Indonesia was less than 10% urbanized; now nearly two-thirds of the population live in cities or towns. Today’s Marhaen is most likely still paying off his motorbike (80% of motorcycle buyers use financing services), but he owns his mobile phone – that’s how he stays in touch with family and friends.

He earns around 75,000-100,000 rupiah a day, or approximately $4.50 to $6.00 at current exchange rates. Come Idul Fitri (Eid-al-Fitr) late next month, Marhaen will return to his village, regardless of what the president says about staying put – although he probably voted for Widodo both in 2014 and 2019.

It’s the whole point of working; so you can go home with gifts for loved ones and spend time with everyone together during the Islamic holiday season.

The situation facing Marhaen is typical of 60% of Indonesia’s workforce who work in the informal sector; they are not included in Finance Minister Sri Mulyani Indrawati’s tax base or adequately monitored by the government.


It’s hard to imagine Indrawati sparing a thought for Marhaen – she is, after all, a political appointee with a proven ministerial track record who owes her job to Widodo, not to voters like Marhaen.

It is, however, much easier to imagine Widodo ruminating very carefully over someone like Marhaen. The reason for this is simple: Indonesia’s working poor voted for him as a man of the people.

Widodo isn’t naive to the risks of the current twin crises. Quite aside from the escalating public health emergency, the magnitude of which remains unclear, he realizes that Covid-19 will crater Indonesia’s “real” economy.

This is demonstrably different from past economic crises like the 1997-98 Asian financial crisis and the 2008 global recession that affected the financial part of the economy.

The prevailing economic sentiment in Indonesia since the Covid-19 outbreak is palpably negative. 

  • Equity markets have nosedived by 40% in the past three months, 
  • yield curves on bonds and debt securities look like cliff faces, and 
  • the currency has devalued by 20%.


Corporate layoffs have only just begun and unemployment is soaring across the country. Meanwhile, Indonesia’s overweening, state-owned enterprises are listing violently under the questionable leadership of Indonesia’s wunderkind Erick Thohir, former owner of the Inter Milan Italian football club and son of the late billionaire businessman Teddy Thohir.

Widodo realizes that he is confronting a huge loss of productivity and that he has limited fiscal capacity. His $25 billion economic relief package has so far had a muted impact. Trying to conjure up an image of fiscal probity, Indrawati reassured wary markets by saying “we must be very careful to avoid moral hazard.”

Such reassurances sound dubious coming at the same time as new regulations that give policymakers a blanket immunity from criminal charges when issuing policies deemed necessary to safeguard the economy.

At the very least, Indrawati’s assurances offer a cautionary reminder of past scandals where public bailout funds were later found to have been embezzled by bent politicians and officials.

Susi Pudjiastuti, the outspoken former minister from Widodo’s first-term cabinet, complained about the absence of a sense of urgency in relation to the labor market and Covid-19 while speaking to Asia Times.

“We need to safeguard our labor market by protecting people – proper protection, tools, at the very least enough food to survive. We cannot waver. We must change our budget allocations and ensure people are protected. This cannot be done without government assistance. We cannot shut down. We have to be firm and flexible,” urged Pudjiastuti from her home in West Java, one of the epicenters of the Covid-19 epidemic.

Widodo’s current second-term cabinet reflects a Faustian bargain between his acquisitive political ambitions and the political parties forming his oversized ruling coalition.

Ministers like Airlangga Hartarto (Coordinating Minister for Economic Affairs) and Terawan Putranto (Health Minister) reflect Widodo’s preference for career politicians and retired military officers with limited useful professional experience or any kind of track record in dealing with economic crises.

Widodo’s dominance over the political arena and his canny ability to deny oxygen to any kind of opposition are epitomized in a ministerial line-up that now appears inadequate to the task of confronting these twin national crises. It’s times like these when he needs ten or more technocrats like Sri Mulyani or Foreign Minister Retno Marsudi.

Widodo is thus confronted with a make or break Covid-19 dilemma. The country’s health infrastructure has been on life support for decades, notwithstanding the modest gains made by expanding the coverage of what has become the world’s largest single payer health care insurance system.


The civil service remains a massively corrupt and confusing assortment of overlapping agencies, unclear mandates and inconsistent regulations. The Indonesian bureaucracy’s acute levels of incompetence are spread evenly across all 34 ministries.

There is no doubt that Covid-19 is a black swan event for Indonesia, none more so than for the working poor and their families. And it has blindsided an insular presidential administration that is far more focused on its internal machinations and public image than on creating jobs and economic opportunities for Indonesia’s 270 million people.

Widodo’s prescriptions for economic change too often get stuck in the political spin cycle and are behind the times, despite modern-sounding e-learning, e-commerce and one-stop service slogans.

Yet his actual performance against key economic metrics is very much in the vein of his predecessors, reinforcing a growing middle class but doing little to address inequality or the relationship between an aspiring middle class and the poor quality of social services.  

Covid-19 and the new population movement restrictions Widodo has implemented will inevitably cause deep economic pain for the working poor, people whose hands and muscles earn them money, people for whom “working from home” isn’t possible.

The World Bank has already forecasted the possibility of large numbers of low-income households and informal workers slipping back into poverty in the event of economic shocks which are already starting to be felt.

It is entirely predictable that Covid-19’s economic impact will be most felt by those with the least assets and savings, the working poor. Significantly, Widodo’s government does not have a strong track record for targeting welfare or addressing inequality for this most vulnerable segment of the population.

His current cabinet, with very few notable exceptions, are arguably not up to the challenge of the twin crises. It may seem like the ink is barely dry on Widodo’s politically accommodating “Indonesia Onward” cabinet, but he now needs seasoned professionals with experience dealing with national disasters and economic calamities.

The April 13 announcement of a “national disaster” is a mere change in terminology; Widodo needs to go much further.


James P Bean has worked for various humanitarian organizations on crises in Indonesia, Uganda, Libya, and Thailand. The views expressed are his own.
🍉



JAKARTA sindonews- Pandemi Covid-19 telah membunuh berbagai sektor produk, bisnis, industri, hingga kebiasaan manusia. Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan, setidaknya ada lima alasan Covid-19 bisa membunuh berbagai hal, yaitu kill contact, kill crowd, kill mobility, kill leisure, dan kill economy.

“Jadi ketika contact, crowd, mobility, leisure, semuanya dilakukan pembatasan, tidak ada pergerakan uang, barang, ataupun manusia, maka akhirnya ekonomi dibunuh juga oleh Covid-19 ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Adapun daftar produk, bisnis, dan kebiasaan yang dibunuh oleh Covid-19 antara lain jabatan tangan, kepercayaan konsumen, prostitusi, upacara pemakaman, mudik, pemilihan umum, jam kerja, pekerja mandiri, taksi/ojol, dan polusi udara. (Baca: Akibat Covid-19, Ekonomi Dunia Rugi USD9 Triliun)


Kemudian car free day, maskapai, liburan pesiar, bioskop, konser dan festival, tempat rekreasi, biro perjalanan, penginapan e-marketplace, hotel dan homestay, toko cenderamata, produksi film dan TV.

Selanjutnya pusat permainan, motorbike touring, restoran offline, acara olahraga, olahraga kontak fisik, barbershop, klinik gigi, MICE, EO, resepsi, penyelenggara pernikahan, make up artist, perminyakan, konstruksi, perumahan, mal, toko serbaada, pusat kebugaran, dan perumahan.

Yuswohady melanjutkan, bisnis yang sifatnya berkerumun seperti mal, pusat kebugaran, konser musik, dan lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recover. Masyarakat belum akan mengunjungi pusat kebugaran karena perlengkapan yang digunakan secara bersama sangat berpotensi menularkan virus. (Oktiani Endarwati)
🍈


Stimulus pemerintah, BI, dan OJK sudah mulai dikucurkan, baik untuk menangani pandemi Covid-19 maupun dampaknya yang memukul ekonomi. Presiden Jokowi pun memasang target Mei ini kurva kasus virus corona itu turun di Tanah Air, dengan cara apa pun. Namun demikian, belum ada yang tahu pasti kapan mata rantai penularan bisa diputuskan, apalagi pemerintah tampak belum all out. Dari sisi penanganan pandemi, menurut pemodelan dari para ahli, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memang bisa dicapai, asalkan semua orang disiplin mematuhi protocol pencegahan penularan Covid-19. Ini misalnya menerapkan physical distancing (jaga jarak antarorang minimal 1 meter) dan mengenakan masker. Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Ekonomi Nasional Di sisi lain, pemerintah juga harus memperbanyak dilakukannya tes virus corona baru tersebut di seluruh Indonesia. Tiga hal itu yang antara lain menjadi kunci Taiwan untuk mengalahkan keganasan penularan pandemi virus yang sangat berbahaya ini, tanpa melakukan lockdown. Negara pulau yang paling dekat dengan Tiongkok yang menjadi asal pandemi Covid-19 itu sukses menekan kasus positif hanya 440, dengan 6 orang korban meninggal. Padahal, berdasarkan data worldometer kemarin, di Indonesia yang terinfeksi sudah mencapai 12.776 kasus positif dan meninggal 930 orang, dari total 3.849.136 kasus positif dan 265.929 korban jiwa di seluruh dunia. Stimulus Moneter BI Sedangkan dari sisi ekonomi, masih banyak yang harus dilakukan, kendati pemerintah, Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan stimulus. Pemerintah tercatat menganggarkan pemberian paket Stimulus Ekonomi I senilai Rp 8,5 triliun dan II Rp 22,5 triliun. Sedangkan untuk paket III disiapkan anggaran sekitar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sekitar Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan dari sisi kesehatan. Sisanya sekitar Rp 110 triliun untuk social safety net seperti bantuan langsung tunai (BLT), sekitar Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri seperti pemotongan pajak, dan Rp 150 untuk program pemulihan ekonomi nasional. POJK No 11/POJK.03/2020 Bersinergi dengan pemerintah, BI juga berkomitmen menopang ekonomi nasional yang kini sudah terpuruk, dengan menginjeksi likuiditas sekitar Rp 503,8 triliun. Quantitative easing yang sudah diberikan bank sentral itu sebanyak Rp 386 triliun, sedangkan sisanya akan ditambahkan pada Mei ini sebesar Rp 117,8 triliun. Quantitative easing (QE) yang dilakukan oleh bank sentral dari Januari hingga April 2020, antara lain, lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang telah dilepas asing di pasar sekunder. Ini menambah likuiditas sekitar Rp 166,2 triliun. Selanjutnya, lewat term repo perbankan yang dilakukan yang menambah likuiditas Rp 137,1 triliun. Ada pula penurunan Giro Wajib Minimum rupiah pada bulan Januari dan April 2020 yang memberi likuiditas sebesar Rp 53 triliun dan swap valuta asing (valas) yang menginjeksi likuiditas hingga Rp 29,7 triliun. Per 1 Mei 2020, bank sentral Indonesia juga menambah likuiditas lewat penurunan GWM rupiah masing-masing sebesar 200 basis poin (bps) untuk bank umum konvensional dan 50 bps untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah. Ini ditaksir akan menambah likuiditas di perbankan hingga Rp 102 triliun. Ada pula peniadaan pemberlakuan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah atau unit usaha syariah selama satu tahun, yang ditaksir bakal menambah likuiditas hingga Rp 15,8 triliun. 
Namun demikian, jumlah stimulus tersebut masih jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain, kurang dari 10% produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan negara tetangga Asean seperti Singapura yang sekitar 12% PDB dan Malaysia 18,7%. Sementara itu, stimulus Amerika Serikat sekitar 14% PDB, Jepang 20% PDB, dan negara- negara Eropa 20-30%. 
Oleh karena itu, pemerintah RI perlu memperbesar stimulus untuk memberi harapan positif bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya betul-betul dilakukan all out. Apalagi, sudah banyak perusahaan terpaksa menutup usaha dan jutaan pekerja kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Untuk mengangkat psikologi positif dunia usaha ini, setidaknya stimulus perlu diperbesar, menjadi sekitar 10% dari PDB atau senilai Rp 1.600 triliun. Sekitar Rp 400 triliun bisa digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan, Rp 600 triliun untuk jarring pengaman sosial masyarakat, dan Rp 600 triliun untuk menyelamatkan sektor riil, perbankan, ser ta jasa keuangan yang lain. Penambahan stimulus itu bisa dilakukan lewat sinergi pemerintah dengan BI, guna menjamin ketersediaan likuiditas yang dibutuhkan. Pemerintah tidak boleh bilang tidak punya uang ke rakyat, karena ada dukungan dari bank sentral sebagai lender of the last resort. Apalagi, Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa BI bisa membeli surat utang di pasar primer. Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya yang menyatakan BI hanya boleh membeli di pasar sekunder. Beleid baru juga memperbolehkan defisit APBN untuk sementara bisa melebihi 3% dari PDB. Tentu saja, pemberian stimulus itu juga tetap mengedepankan asas pruden atau kehati-hatian, memastikan tepat sasaran hingga di lapangan, dan terukur sesuai kebutuhan. Untuk itu, pemberian stimulus perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, dengan didukung data yang valid, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, dilakukan pengawasan yang efektif dan evaluasi komprehensif secara berkala, yang memastikan tidak ada celah untuk moral hazard. Sumber : Investor Daily

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Stimulus Besar, Tepat Sasaran"
Penulis: Investor Daily
Read more at: http://brt.st/6zsa



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tantangan baik dari internal maupun eksternal berpotensi menahan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kuartal II-2020. Buktinya, pada penutupan perdagangan Rabu (6/5), IHSG kembali terkoreksi 21,34 poin atau 0,46% ke level 4.508,79. 

Head of Research Analyst FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo mengatakan, kondisi pasar modal bakal lebih menantang di kuartal ini. Di mana sentimen dari domestik akan menjadi motor penggerak IHSG.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 yang jauh dari harapan. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini hanya 2,97%. Realisasi ini jauh di bawah prediksi Bank Indonesia (BI) yang yakin ekonomi tumbuh 4,4%.
Merosotnya pertumbuhan ekonomi ini juga diproyeksi bakal berlanjut di triwulan dua tahun ini. BI pun memprediksi pertumbuhan ekonomi akan kontraksi 0,4% di periode April hingga Juni 2020. 
Kedua, pelaku pasar fokus mencermati laporan kinerja emiten sepanjang triwulan pertama. Meski beberapa perusahaan masih mampu mencetak kinerja yang cukup baik, namun tak sedikit juga yang mencatat rapor merah akibat pandemi Covid-19. 
Nah hal ini akan lebih terasa pada kuartal kedua mendatang. 
Sejatinya, menjelang Lebaran, guyuran tunjangan hari raya (THR) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, indeks keyakinan konsumen (IKK) April 2020 malah turun signifikan menjadi 84,8 dari bulan sebelumnya yang masih ada di level 113,8. 
Menurut Wisnu, ini terjadi lantaran ada kemerosotan penghasilan dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga THR tahun ini pun turun signifikan.
"Data-data dari domestik itu lebih cenderung menjadi penggerak untuk IHSG ke depannya," ujar Wisnu ketika dihubungi Kontan, Rabu (6/5).
Selain itu, secara historical, pergerakan IHSG pada Mei juga berpotensi tertahan akibat sell in May atau aksi jual oleh investor. Belum lagi pilihan investor asing yang masih keluar dari IHSG membuat pergerakannya cenderung melemah. 
Dari eksternal, IHSG bakal mendapatkan tekanan karena harga minyak yang melemah serta potensi ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas.
Sementara itu, pelonggaran karantina wilayah di beberapa belahan dunia juga menjadi angin segar untuk bursa global dan IHSG. Hanya saja, menurut Wisnu katalis ini tak cukup kuat untuk mengangkat IHSG. 
Pasalnya, negara-negara tersebut memang lebih dulu terkena virus corona, sementara perkembangan virus corona di Indonesia belum melalui masa puncaknya.
Analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani menambahkan, realisasi pelonggaran lockdown kota-kota besar di dunia memang akan banyak mempengaruhi pergerakan IHSG ke depan. Akan tetapi, ada risiko gelombang kedua penyebaran Covid-19 jika pelonggaran kebijakan dilakukan terlalu buru-buru. 
"Jadi walaupun ada pembukaan lockdown, harus dipastikan dulu Covid-19 sudah benar-benar tuntas," tambahnya.
Karena itu, Hendriko memproyeksi, pergerakan IHSG pada triwulan kedua ini akan sideways kisaran 4.360-4.900 sembari menunggu sentimen yang akan beredar di pasar. Ia menyarankan pelaku pasar untuk mengoleksi secara bertahap saham-saham dengan fundamental yang baik dan sudah terdiskon.
Sedangkan, Wisnu bilang, target optimistis untuk IHSG berada di level 5.000 dan proyeksi pesimis di level 3.890. Ia bilang IHSG bisa bergerak positif apabila ada kabar baik mengenai obat Covid-19. 
Dalam kondisi saat ini, ia merekomendasikan pelaku pasar untuk wait and see lantaran sentimen negatif masih dominan. Investor juga bisa mencermati saham-saham yang sudah turun cukup dalam dan dapat masuk secara bertahap.


JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kepastian hukum dan perlindungan hukum penting untuk memberikan kepercayaan diri bagi pihak yang menangani Covid-19.
Ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 Perppu 1/2020 yang menyebut biaya yang dikeluarkan pelaksana Perpu terkait pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, kata dia, hal tersebut tidak berlaku bagi pejabat yang melakukan korupsi atau Covid-19.
"Keluarnya dana pemerintah, apakah waktu menjamin ataukah dia melakukan bansos, kemudian mungkin ada yang kelebihan, ada yang dobel, itu semua bukan kerugian negara. Kalau dia bukan suatu yang dilakukan dengan niat buruk," jelas Sri Mulyani dalam rapat online dengan Banggar DPR.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan Perppu 1/2020 di antaranya peraturan pemerintah bidang perpajakan dan pembiayaan, peraturan mendagri dan peraturan otoritas jasa keuangan.
Menurut Sri Mulyani, pelaksanaan Perppu 1/2020 akan dilakukan dengan tata kelola yang baik dan dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
"Dan untuk Perppu ini melalui surat telah menyampaikan ke DPR dan kita berharap untuk bisa dibahas dengan Badan Anggaran DPR," tambahnya.





JAKARTA, investor.id - Wabah Covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia, di samping itu, kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di Tiongkok hingga menjelang semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi global secara tidak langsung akan berimbas kepada ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui riset kajian berjudul ‘Limbung Roda Terpasak Corona sudah memproyeksikan kondisi ekonomi pasca Covid-19. Peneliti Visi Teliti Saksama Widyar Rahman mengatakan pandemi coronavirus di Indonesia diperkirakan akan reda pada awal Juni 2020. Menurut analisisnya, pandemi tidak akan bertahan bertahun-tahun di  Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus Covid-19, seharusnya dapat lebih cepat. Namun, hal ini tetap dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya. Angka kemiskinan diprediksi meningkat selama masa Pandemi Corona. Foto: SP/Joanito De Saojoao “Kami memperkirakan, peningkatan permintaan barang dan jasa akan terjadi di bulan Ramadan dan Idulfitri, meski tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Jumat (1/5). Pemenuhan stok yang seharusnya dilakukan dua sampai tiga bulan jelang Ramadan tidak bisa terpenuhi akibat impor yang mandek. Melihat dampaknya yang masif, kerugian yang ditimbulkan pandemi Covid-19 tentu tidak main-main. Dalam kaitan analisa dampak ini, Visi  mengumpulkan berbagai informasi untuk memperkirakan dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Adapun studi dilakukan di bulan Februari hingga awal Maret. Analisa yang dilakukan berawal dengan melihat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok, sebagai episentrum awal penyebaran virus. Dalam lima tahun terakhir, Tiongkok selalu menempati tiga besar mitra dagang utama Indonesia. sejak tahun 2014,Tiongkok merupakan negara asal impor dengan nilai terbesar bagi Indonesia. Angka kemiskinan diprediksi meningkat selama masa Pandemi Corona. Foto: SP/Joanito De Saojoao Berdasar kategori barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal sepanjang Januari hingga Desember 2019, terlihat ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok. Dari ketiga kategori barang yang diimpor oleh negara ini, sebanyak 37% barang konsumsi, 25% bahan baku penolong, dan 44% barang modal jelas diimpor dari Tiongkok. Dalam hal investasi langsung, selama rentang lima tahun terakhir (2016-2019), Indonesia menerima aliran investasi Tiongkok sebesar US$13,2 miliar atau peringkat ketiga terbesar bagi Indonesia. Selain di bidang investasi, Tiongkok juga memiliki peran besar dalam sektor pariwisata di Indonesia. Dalam kurun 8 tahun, turis Tiongkok meningkat jumlahnya sebanyak 309%, yaitu dari 511 ribu pada tahun 2010 menjadi 2,14 juta pada tahun 2017. Peneliti Senior Visi , Sita Wardhani menuturkan, dari sisi produksi, rata-rata produsen dalam negeri memiliki stok bahan baku hingga Maret dan April 2020. Jika pada bulan-bulan tersebut belum juga ada pasokan dari Tiongkok atau hanya terpenuhi sedikit, proses produksi pabrik di Indonesia dapat terhambat. Ada sedikit harapan dari rilis Biro Statistik Nasional (NBS) Tiongkok  soal Indeks Pembelian Manajer (Purchasing Manager Index/PMI) resmi Tiongkok yang naik menjadi 52 pada Maret 2020. Pada bulan Februari, ketika pandemi meninggi, PMI Tiongkok hanya 35,7, rekor terendah yang pernah dialami. Untuk informasi, angka di atas 50 menunjukkan, industri mengalami ekspansi. Sebaliknya, angka di bawah 50 menggambarkan kondisi kontraksi. Tapi, hal ini diyakini belum menandakan stabilisasi dalam kegiatan ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya produksi yang makin tinggi karena terganggunya jalur distribusi, permintaan pasar juga belum sembuh sepenuhnya. Apalagi, ada penurunan permintaan impor dari negara lain, termasuk Indonesia. Visi Teliti Saksama  sendiri merupakan  pusat kajian dan publikasi multiplatform dari berbagai isu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lingkungan hidup yang berdiri 3 tahun lalu. Tim periset Visi berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, dengan pengalaman terlibat dalam pembuatan beragam kebijakan di bidang komoditas, perdagangan, dan program komunikasi. Sumber : Investor Daily

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Pasca Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tak Langsung 100% Pulih"
Penulis: Ridho Syukra

Read more at: http://brt.st/6yPr
🍇

77% responden terganggu PANDEMI JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia (77%) menyatakan Covid-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Lebih jauh lagi, sekitar 25% warga (atau 50 juta warga dewasa) menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman; 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu; dan 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu.

Ini merupakan temuan dalam survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Wabah Covid-19 yang dirilis secara online pada Jumat (17/4/2020).

Survei dilakukan pada 9-12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 %.



CEO SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei ini juga menunjukkan 67% rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Sementara, yang menyatakan tidak ada perubahan 24% dan yang menyatakan lebih baik hanya 5%.

"Kalangan yang paing terkena dampak ini adalah mereka yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian," tuturnya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews.

Sirojudin Abbas menambahkan, 92% rakyat menganggap Covid-19 mengancam nyawa manusia. Tapi ada perbedaan kekhawatiran antardaerah. Terdapat dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa sangat tinggi yakni Sulawesi Selatan (99%) dan DKI Jakarta (98%). Sementara, di Jawa Barat hanya 77% warga yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa.

Mayoritas (52%) warga menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah corona, sementara 41% menganggap lambat. Terdapat perbedaan antarprovinsi. Mayoritas warga Jawa Tengah (61%) dan Jawa Timur (61%) menganggap langkah pemerintah pusat cepat; di Jawa Barat hanya 41% warga menganggap pemerintah pusat bekerja cepat.

Demikian pula dengan soal kecepatan pemerintah provinsi. Mayoritas warga Jawa Tengah (73%), Jawa Timur (68%) dan DKI Jakarta (62%) menilai pemerintah provinsi bergerak cepat; di Jawa Barat hanya 39% warga menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.

Mayoritas rakyat (87,6%) juga setuju dengan aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencegah penularan Covid-19. Hanya 39% rakyat yang setuju bahwa seharusnya dikenakan denda atau penjara bagi mereka yang melanggar PSBB, sementara 31,2% menyatakan tidak setuju.

Yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah pengurangan penumpang mobil pribadi (86%), dan yang mendapat persetujuan paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng (63%) dan ojek/ojek online tidak boleh membawa penumpang orang (66%). Artinya, ada 34 sampai 37% yang keberatan dengan aturan bahwa motor tidak boleh membonceng.

"Sebanyak 21% warga tidak setuju dengan kebijakan agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja. Ini berarti ada sekitar 40 juta warga dewasa yang sebenarnya masih ingin melakukan kegiatan keagamaan di luar rumah," kayanya.

Persentase terbesar warga yang tidak setuju agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja berada di Jawa Barat. Hanya 54% warga Jawa Barat yang setuju kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja.

Sebanyak 76% warga setuju dengan kewajiban bekerja dari rumah saja. Namun di Jawa Barat, hanya 54% warga yang mendukung kebijakan tersebut. Dan ternyata 31% warga DKI tetap ingin pulang kampung (mudik) saat Lebaran nanti. Mereka yang ingin mudik ini termasuk juga kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Secara nasional, persentase warga yang ingin mudik mencapai 11% atau setara dengan 20 juta warga dewasa.

Mengingat yang paling terdampak secara ekonomi adalah kelompok warga yang berpendapatan rendah, khususnya pekerja harian, menurut Sirojudin Abbas, kewajiban social distancing dan PSBB akan cenderung dilanggar oleh banyak warga yang rentan secara ekonomi. "Karena itu menyubsidi mereka menjadi mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan," tuturnya.

Selain itu, bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi harus segera dilakukan dan diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan.

Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, menurut Sirojudin, masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta.

Secara umum, kata Sirojudin,warga di Jawa Barat terlihat memiliki kesadaran yang paling rendah akan bahaya penyakit ini dibanding wilayah lain. Warga Jawa Barat juga paling rendah dukungannya terhadap aturan-aturan dalam PSBB. "Maka edukasi yang lebih intensif tentang bahaya Covid-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan terhadap warga di Jawa Barat," pungkasnya.
🍓


Bisnis.com, JAKARTA - Secara statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 masih bisa tumbuh di atas 5,5 persen (yoy).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan semakin melambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2020, maka semakin tinggi pula potensi rebound pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
Seperti diketahui, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bakal mencapai 4,5-5,5 persen (yoy).
Angka ini sedikit di bawah proyeksi World Bank yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan bisa mencapai 5,6 persen (yoy).
Dalam proyeksi World Bank tersebut, defisit anggaran masih diproyeksikan sebesar 2,6 persen dari PDB, sedangkan pemerintah sendiri akan melebarkan defisit ke nominal 3-4 persen PDB sebagaimana yang diperbolehkan dalam Perppu No.1/2020.
"Angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah bukan tidak mungkin dicapai pemerintah dengan catatan program recovery yang akan diajukan pemerintah itu tepat sasaran," kata Yusuf, Selasa (14/4/2020).
Defisit anggaran kemungkinan besar masih tinggi karena tahun depan pemerintah masih belum mungkin untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tahun depan, dunia usaha diperkirakan masih melakukan konsolidasi setelah pandemi.
Masalah lain, perluasan basis pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak masih belum optimal sehingga penerimaan pajak tahun depan bakal tetap disumbang oleh WP lama, bukan WP baru.
Untuk memaksimalkan dampak dari pelebaran defisit anggaran ini terhadap pertumbuhan ekonomi 2021, pemerintah perlu lebih selektif dalam merealisasikan belanja.
Apabila belanja terpaksa dipotong karena kurang optimalnya penerimaan pajak, maka pelebaran defisit bisa tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja kementerian dan lembaga (K/L) diperkirakan mencapai Rp937,2 triliun.
Namun, diversifikasi program akan dipangkas dari lebih dari 400 program menjadi tinggal 89 program agar penggunaan anggaran bisa sepenuhnya berfokus pada pemulihan ekonomi.
🍒

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyebut hingga saat ini telah ada 30 persen pabrikan yang mengalihkan lini produksinya menjadi bahan baku produksi alat pelindung diri (APD) dan masker.
Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta menyatakan industri TPT sampai sekarang masih menjaga serapan tenaga kerja. Namun, lanjutnya, sampai saat ini telah ada dua pabrikan yang memilih untuk merumahkan tenaga kerjanya.
"Kalau PHK [Pemutusan Hubungan Kerja] tidak akan, karena, yang pertama, pemerintah [sudah] serius dengan tekstil. Kedua, terkait dengan Covid-10, tekstil masih ke industri pendukung untuk pengadaan APD [alat pelindung diri]," katanya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2020).
Menurutnya, hingga saat ini telah ada 30 persen pabrikan yang mengalihkan lini produksinya menjadi bahan baku produksi APD dan masker. Redma menilai pengalihan tersebut membuat rata-rata utilitas pabrikan hulu TPT dapar terjaga di sekitar 40 persen.
"Namun, kalau pabrik [yang masih hidup] utilitasnya di kisaran 60-70 persen. Level 40 persen itu dihitung dengan pabrikan yang sudah mati. Ini untuk pabrik serat dan benang," jelasnya.
Redma meramalkan pengalihan produksi ke APD dan masker dapat menjaga kekuatan pabrikan untuk pulih saat masa recovery nanti. Adapun, Redma meramalkan pasar lokal akan kembali pulih pada awal semester II/2020.
"Kalau [wabah COVID-19] bergulir sampai September 2020, kebutuhan APD [diramalkan] masih banyak. Kami [akan] hidup dari produksi APD dulu,": katanya.
Redma optimistis pabrikan tidak akan menempuh jalur PHK dalam waktu dekat. Pasalnya, lanjutnya, pemerintah telah memastikan ketersediaan pasar industri TPT dalam rapat terbatas di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Dalam rapat tersebut, Redma menyampaikan pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 77/2019, mendukung implementasi safeguard garmen, dan akan memberikan relaksasi pajak sebagai industri pendukung pengadaan APD.
"Mungkin akan ada yang dirumahkan [sementara ini], tetapi tidak PHK," tegasnya.

TEMPO: Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Sejak pengumuman resmi pemerintah atas dua kasus pertama wabah virus corona pada awal Maret, seketika itu pula pelaku ekonomi terjangkit "wabah" kepanikan. Rumah tangga konsumen mengalami kepanikan beli (panic buying) dengan memborong berbagai macam bahan kebutuhan.
Produsen pun mengalami kecemasan dengan menunda ekspansi bisnisnya. Banyak perusahaan mulai merevisi ke bawah proyeksi kinerjanya sepanjang tahun ini. Pertumbuhan kredit perbankan pada dua bulan awal 2020 yang hanya mencapai 6 persen seakan-akan menjadi justifikasi yang valid.
Imbasnya, harga bahan pangan yang volatil sudah menunjukkan tanda-tanda geliat peningkatan. Kecenderungan ini bisa berlanjut memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. Konsekuensinya, target inflasi yang dipatok 3 persen plus/minus 1 persen pada tahun ini sangat terbuka terlanggar.
Pasar modal pun bukan pengecualian. Pemegang saham melepas kepemilikannya di bursa. Sesuai dengan hukum pasar, pasokan berlebih tanpa imbangan permintaan yang sepadan niscaya menekan harga. Indeks harga saham gabungan yang menukik hingga di bawah 4.000 menjadi fakta pendukung yang kuat.
Di pasar obligasi, pemodal asing berskala besar beramai-ramai menjual surat berharga (sell off bonds). Sejak akhir tahun lalu, penjualan obligasi oleh investor asing mencapai Rp 78,76 triliun. Hasil penjualan pemodal asing atas saham dan obligasi kemudian dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat sehingga menekan rupiah.
Sampai minggu ketiga Maret 2020, nilai tukar rupiah anjlok hingga sempat menembus 16 ribu per dolar Amerika, meskipun akhirnya ditutup pada tingkat 15.900 per dolar Amerika. Sementara itu, rekor pelemahan rupiah ketika krisis moneter terjadi pada 18 Juni 1998 yang mencapai 16.200 per dolar Amerika.
Fenomena di atas harus menjadi alarm bagi Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Kebijakan moneter diramu atas dasar asumsi rasionalitas pelaku ekonomi. Saat asumsi rasionalitas secara ekonomi tidak terpenuhi, maka kebijakan tidak akan efektif.
Jika logika secara ekonomi tidak lagi rasional, fenomena "hipotesis terbalik" pun dikhawatirkan akan berlaku. Intervensi BI di pasar spot, misalnya, malah bisa jadi dipandang pemain pasar sebagai fasilitasi terhadap kebutuhan valuta asing. Artinya, berapa pun kebutuhan valuta asing akan segera tersedia.
Intervensi di pasar domestic non-delivery forward (DNDF) juga bisa keliru ditafsirkan sebagai "kerelaan" BI menanggung risiko perubahan kurs. Mekanisme DNDF menghendaki pertukaran valuta asing tanpa diikuti pertukaran fisiknya. Konsekuensinya, BI harus membayar premi selisih kurs.
Pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar sekunder sangat boleh jadi dianggap sebagai "jaminan" penyerapan SBN yang dilepas pemodal asing. Intinya, pemodal asing bisa menjual berapa pun SBN setiap saat tanpa kekhawatiran, toh sudah ada kepastian calon pembelinya.
Trisula intervensi pasar di atas berbiaya mahal. Selama dua bulan terakhir, BI sudah mengeluarkan dana cadangannya setidaknya Rp 200 triliun. Berkurangnya cadangan devisa di saat prospek ekspor dan arus modal masuk yang serba tidak pasti menjadi terasa semakin berat.
Dengan demikian, BI harus menyiapkan strategi komplementer guna meminimalkan potensi imbal korban antara stabilisasi nilai tukar dan akumulasi cadangan devisa. Dalam konteks ini, kebijakan non-teknis mutlak diperlukan sebagai imbangan kebijakan yang telah dirilis sebelumnya.
Berkaca pada krisis keuangan global 1997/1998 dan 2008, BI harus mampu meredam kepanikan dengan pendekatan persuasi moral. Komunikasi kebijakan yang mengandung muatan edukasi dan literasi penting ditujukan untuk mengembalikan rasionalitas para pelaku ekonomi kembali ke jalur logika semula.
Dalam skala yang lebih luas, BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu memastikan agar pesan edukasi dan literasi lewat persuasi moral sampai pada target guna menurunkan tensi kepanikan tadi. Persuasi moral ini sekaligus untuk meredam aksi spekulasi yang memanfaatkan situasi.
Bagaimanapun, stabilitas nilai tukar menjadi determinan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Lagi pula, sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia menutup kemungkinan sistem kurs tetap. Ringkasnya, pengaruh faktor eksternal senantiasa mengharu-biru ekonomi domestik.
Untuk itu, persuasi moral juga harus diarahkan agar pemodal domestik membeli SBN yang dilepas asing. Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) didorong membeli kembali sahamnya. Perbankan perlu dikondisikan agar menurunkan suku bunga kredit kepada industri substitusi impor. Konsumen pun diimbau agar seperlunya membeli barang.
Walhasil, karantina wilayah (lockdown), isolasi, dan pembatasan sosial (social distancing) dalam konteks kesehatan juga perlu ditempuh dalam konteks perilaku. Tujuannya agar kepanikan yang menggerus rasionalitas tidak saling menulari antara pelaku ekonomi satu dan yang lain.
Pada akhirnya, Kementerian Kesehatan harus mampu meyakinkan masyarakat akan tuntasnya penanganan wabah corona. 
Seandainya Menteri Kesehatan kembali bertugas praktek dokter di Bangsal Infeksi covid-19 selama 7 hari, supaya bisa berempati dengan para dokter n tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian lawan musuh kejam tak terlihat tersebut. 
Ketakutan yang berlebihan justru menjadi kendala terbesar bagi semua ikhtiar dalam meredam kepanikan pasar dan irasionalitas logika ekonomi di tengah badai corona.
🍎


JAKARTA sindonews- Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak dari wabah COVID-19 ke ekonomi. Pasalnya, Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan, baik nasional maupun perekonomian global.


Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada empat kebijakan lanjutan tersebut.


Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.






"Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online," terang Menko Airlangga di Jakarta, Jumat (20/3/2020).


Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya: (i) Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan), Proses importasi pemasukan barang dari luar negeri.



Lalu proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan Proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.



Ketiga, relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. "Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” katanya.



Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.


Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Ria, yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang diselesaikan.

Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.

Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.

Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang. "Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok," pungkasnya.



JAKARTA okezone - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah memesan 2 juta avigan dan mempersiapkan 3 juta chloroquine. Kedua jenis obat itu dinyatakan ampuh menyembuhkan pasien yang terserang virus corona (Covid-19).
"kita tidak diam, tapi mencari hal, informasi-inforamsi apa yang bisa kita dapat menyelesaikan Covid-19 ini," kata Jokowi dalam konferensi persnya, Jumat (20/3/2020).
Kepala Negara menambahkan, dua obat itu sudah dicobakan ke pasien virus corona di sejumlah negara dan terbukti memberikan kesembuhan. Meskipun, saat ini antivirus corona belum ditemukan.
Infografis Okezone.
"Yang mengenai antivirus, sampai sekarang belum ditemukan, dan ini yang saya sampaikan ini obat, obat ini sudah dicoba oleh satu dua tiga negara, dan memberi kesembuhan," ucapnya.
(qlh)

🍆
JAKARTA Sindonews- Indonesia menjadi negara kedua dengan korban virus Corona atau Covid-19 di dunia berdasarkan analis John Hopkins University & Medicine.

Dari 96 orang yang positif terpapar virus Corona atau Covid-19, 5 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Tingkat kematian (death rate) karena Covid-19 sebesar 5,2 persen.

Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Itali dengan jumlah orang yang terinfeksi virus Corona sebesar 17,660 dengan total kematian 1.266 orang. Alhasil, tingkat kematian di negara ini sebesar 7,2 persen.


Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Iran dengan orang yang terjangkit virus itu sebesar 11.364 dengan total kematian 514 orang atau 4,5 persen.

Berikut tingkat kematian orang akibat virus Corona di berbagai negara menurut analis John Hopkins University & Medicine:

1. Italia = 1266 : 17660 = 7.169%.
2. Indonesia = 5 : 96 = 5.20%.
3. Iran = 514 : 11364 = 4.523%.
4. Cina = 3180 : 80945 = 3.929%.
5. Jepang = 21 : 725 = 2.990%.
6. Spanyol = 133 : 5232 = 2.542%.
7. Perancis = 79 : 3667 = 2.154%.
8. Amerika = 37 : 2034 = 1.819%.
9. Belanda = 10 : 804 = 1.244%.
10. Inggris = 8 : 801 = 0.999%.
11. Swiss = 11 : 1139 = 0.966%.
12. Korsel = 66 : 7169 = 0.921%.
13. Belgia = 3 : 559 = 0.537%.
14. Jerman = 8 : 3675 = 0.218%.
15. Austria = 1 : 504 = 0.198%.
16. Swedia = 1 : 814 = 0.123%.
17. Norwegia = 1 : 996 = 0.100%.
18. Denmark = 0 : 804 = 0.000%.



(boy)

🍌

Jakarta, CNBC Indonesia- Masa krisis akibat wabah Corona mau tidak mau mendorong trjadinya fenomena flight to quality, dimana para investor beralih ke instrumen investasi safe haven. Menurut Head of The Indonesia Desk OECD Economics Department, Andrea Goldstein, negara emerging market dalam menghadapi kondisi ini perlu membuat kebijakan yang dapat merespon cepat dampak negatif corona termasuk pada pasar keuangan.
Sementara bagi Indonesia, kondisi ini telah diprediksi pemerintah bisa mendorong perlambatan ekonomi RI menjadi di bawah 5%, namun OECD menilai ekonomi Indonesia tidak terlalu tergantung dengan China namun pada konsumsi domestik sehingga dibanding negara Asia tenggara, ekonomi RI tidak lebih rentan dan tidak dibayang-bayangi resesi.

Selengkapnya saksikan dialog Aline Wiratmaja dengan Head of The Indonesia Desk OECD Economics Department, Andrea Goldstein dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum'at, 13/03/2020)
🍅
Business insider: 
🍉

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,5% pada penutupan bursa Jumat (28/2/2020) dan telah terkoreksi hampir 9% sejak awal tahun. Demikian pula dengan indeks global dan regional juga terkoreksi. Indeks Nikkei dan Dow Jones misalnya, masing-masing terkoreksi 3,67% dan 3,24% pada 28 Februari 2020. Kekhawatiran tentang penyebaran virus Corona ke negara lain menjadi pemicunya. Penularan virus sangat cepat dan meluas dibandingkan dengan wabah virus lainnya, dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada perekonomi. Bahkan IMF mengatakan pertumbuhan PDB global dapat diterpangkas 0,1-0,2% pada 2020. Serta pertumbuhan PDB Tiongkok bisa turun sebesar 1% pada tahun 2020. 
Chief Investment Officer PT Eastspring Investments Indonesia Ari Pitojo berpendapat, kekhawatiran terhadap virus Corona akan membuat volatilitas pasar tetap tinggi. Menurutnya, dalam jangka pendek, pasar masih bereaksi negatif terkait dengan penyebaran virus Corona. Sehingga, investor cenderung menempatkan asetnya di instrumen yang tergolong aman (safe havens) seperti obligasi dan emas. “Kami menilai pasar terlalu bereaksi berlebihan, sehingga valuasi saham terkoreksi hingga ke level terendah dalam 10 tahun. Saat ini PE IHSG berada di level 12.4x dibandingkan dengan rata-ratanya yang 15x. Termasuk sangat murah secara historikal,” paparnya. 
Namun menurutnya, pasar akan pulih dalam jangka menengah dan panjang. Ia mencontohkan penyebaran virus SARS pada tahun 2003. Ketika itu, pasar bereaksi negatif selama Januari-Maret 2003. Namun, pasar berbalik arah dan menguat satu tahun setelahnya. 
Dalam kondisi volatilitas tinggi seperti ini, menurutnya obligasi akan memberikan imbal hasil yang menarik. “Penurunan suku bunga, ketidakpastian tinggi dan inflasi yang stabil akan mendukung obligasi untuk tetap menarik. Tipsnya, jangan panik, tetap tenang dan teruslah berinvestasi. Pasar saham telah terkoreksi cukup dalam. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan terus berinvestasi secara reguler setiap bulannya,” pungkasnya.     Sumber : Majalah Investor

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Virus Corona, Black Swan bagi Pasar Modal dan Ekonomi"
Penulis: Parina Theodora
Read more at: https://investor.id/market/virus-corona-black-swan-bagi-pasar-modal-dan-ekonomi
🍑

Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang masih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam 5 tahun ke depan menjadi potensi pasar bagi para pemain jalan tol, tak terkecuali para emitan swasta.
Mengutip Riset May Bank Kim Eng Sekuritas, setidaknya terdapat 30 rencana tambahan jalan tol baru di Jawa dengan total panjang 2.194 km. Adapun, nilai investasi yang diperlukan mencapai sedikitnya Rp398,95 triliun.
Sementara itu, dari seluruh jalan tol yang sudah beroperasi secara komersial, Jasa Marga masih menjadi yang paling dominan dengan menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar. Dua perusahaan pelat merah lainnya, Waskita Karya dan Hutama Karya masing-masing memiliki 11 persen.
Keterlibatan perusahaan swasta masih kalau jauh dibandingkan dengan perusahaan pelat merah. PT Nusantara Infrastructure Tbk. baru menguasai 1 persen pangsa pasar, sedangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 3 persen.
Emiten swasta yang memiliki pangsa pasar cukup besar adalah PT Astra International Tbk., melalui PT Astra Tol Nusantara. Anak usaha infrastruktur jalan tol ini memiliki sedikitnya 11 persen pangsa pasar tol yang beroperasi saat ini.
Emiten berkode saham ASII tersebut saat ini memiliki ruas tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, Semarang-Solo, Jombang-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto. Perseroan juga masih memiliki ruas Kunciran-Serpong yang masih dalam pengerajaan.
Hingga 2021, perseroan menargetkan portofolio ruas jalan tol akan mencapai 500 km. adapun, saat ini total ruas tol yang dimiliki perseroan mencapai sekitar 350 km. Artinya, ada sekitar 150 km tol yang masih dibidik oleh perseroan.
Head of Corporate Communication Astra International Boy Kelana mengatakan bahwa perseroan mengalokasikan belanja modal dan investasi dengan nilai Rp20 triliun—Rp25 triliun. Alokasi belanja modal tersebut bakal banyak diserap untuk kebutuhan bisnis alat berat, otomotif, dan infrastruktur.
Dana ini juga belum menghitung kemampuan investasi yang lebih besar seiring dengan rampungnya proses penjualan Bank Permata. Penjualan yang bakal rampung pada tahun ini diperkirakan memberikan tambahan dana sekitar Rp42 triliun.
Hingga saat ini, dia mengatakan bahwa pihaknya masih enggan menyampaikan target penambahan ruas tol pada tahun ini. Perseroan akan bersikap selektif dalam memilih ruas tol baru untuk memastikan keterlibatan Astra dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Intinya kami sangat terbuka dengan segala kesempatan yang ada, jadi tidak menutup kemungkinan apapun yang ada di wilayah jalan tol dan bisa kami masuki, istilahnya kalau ada yang menarik lewat kami harus tangkap itu,” jelasnya kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Dari enam ruas tol yang dimiliki Astra saat ini hampir seluruhnya didapatkan dari proses akuisisi. Yang paling baru adalah ruas Surabaya-Mojokerto. Perseroan mengakuisisi 44,5 persen saham PT Jasamarga Surabaya Mojokerto pada Mei 2019.
Langkah Astra mengakuisisi jalan tol dari perusahaan pelat merah dinilai sebagai preseden penting bagi para pemain swasta. Presiden Direktur Nusantara Infrastructure M. Ramdani Basri mengatakan hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar jalan tol semakin terbuka.
Emiten berkode saham META ini juga telah melakukan langkah serupa pada 2018, saat mengakuisisi 10 persen saham PT Jasa Marga (Persero) di PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), lewat anak usaha PT Margautama Nusantara. Kini perseroan menggenggam 35 persen saham JLB.
“Sekarang mulai terbuka, karena mereka [BUMN] agak berat, sekarang mulai divestasi. Pada 2018 kami beli dari Jasamarga, artinya ada preseden bahwa mereka menjual. Waskita juga mulai jual, ke depannya adalah peluang untuk swasta, karena BUMN akan jual [tol],” katanya kepada Bisnis.com, pekan lalu.
Pasar jalan tol, lanjutnya, semakin terbuka dengan keseriusan swasta yang semakin baik. Stigma swasta yang hanya main jual beli konsesi kini mulai hilang. Tak hanya melalui akuisisi, potensi pasar bagi swasta juga kian besar dengan terbukanya peluang untuk masuk dalam prakarsa ruas tol baru.
Nusantara Infrastructure memiliki empat ruas jalan tol yang sudah beroperasi saat ini. Perseroan juga memiliki ruas tol Pettarani di Makassar yang ditargetkan akan beroperasi pada kuartal III/2020. Dalam lima tahun ke depan, perseroan berencana menambah sedikitnya lima ruas tol baru.
Salah satu dari lima ruas tol tersebut adalah tol prakarsa ruas Ulujami-Jati Asih dengan panjang sekitar 22 kilometer. Perseroan telah mendapatkan izin prakarsa per 21 Januari 2020. Proyek ini diusulkan untuk masuk dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa besarnya kue infrastruktur jalan tol yang tersedia juga menghadirkan tantangan bagi para pemain swasta. Pasalnya, jumlah para pemain swasta masih sangat sedikit untuk menggarap kue yang besar itu.
“Nah ini sebetulnya positif, ekonomi akan berjalan berputar. Masalahnya sekarang kuenya besar tetapi pemainnya sedikit, untuk kita menguntungkan karena dapat pekerjaan sekarang gampang, dulu itu hanya solicited, sekarang unsolicited bisa, 39 proyek tol saat ini, swasta yang bergerak,” jelasnya.
Dalam risetnya, Analis Valbury Sekuritas Indonesia Budi Rustanto dan Devi Harjoto optimistis target astra untuk menambah portofolio jalan tol akan tercapai, seiring komitmen pemerintah dalam pembangunan. Hal ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang guna mengantisipasi penurunan bisnis otomotif Astra.
Valbury Sekuritas Indonesia mentapkan rekomendasi beli untuk saham ASII dengan target harga Rp7.500 per saham. Saham ASII yang diperdagangkan pada level 10,1 PER berada dinilai berada dalam posisi undemanding.
Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama menilai target portofolio tol Astra hingga 2021 justu menjadi sentimen negatif. Menurutnya, belum tercapainya hal membuat investor cendeurung wait and see.
“Berarti hal itu adalah salah satu sentimen negatif yang menyebabkan terjadinya penurunan harga saham ASII. Adanya kekhawatiran belum tercapainya target tol tersebut menyebabkan pelaku pasar bersikap wait and see,” katanya.
Di sisi lain, menurutnya perseroan masih memiliki waktu untuk memenuhi target itu lewat akuisisi. Hal ini akan bergantung pada seberapa baik progres akuisisi secara bertahap yang dilakukan oleh Astra.
Sementara itu, peluang divestasi jalan tol oleh perusahaan BUMN juga kian terbuka lebar. Namun, emiten swasta akan tetap selektif dalam memilih tol-tol yang akan diakuisisi.

“Emiten swasta akan melihat tingkat congestion pada tol tersebut, semakin ramai maka semakin bagus. Seberapa kuat balance sheet juga akan menentukan, yang penting jangan sampai arus kas negatif. Kalau dalam masa sulit, efisiensi diperlukan,” ujarnya.
🍉

Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan pemerintah Indonesia tak menyembunyikan informasi tentang virus Corona. Mahfud menyebut, apa yang disampaikan di media sosial belakangan ini tentang pemerintah yang menyembunyikan fakta virus Corona adalah tidak benar.
"Nggak ada (pemerintah menyembunyikan Virus Corona). Siapa yang bilang? Media sosial itu ndak bisa dipercaya," ujar Mahfud di UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (29/2).
Mahfud menilai, ada orang yang sengaja membuat isu terkait virus Corona di Indonesia. Mahfud memastikan hingga saat ini Indonesia masih nol virus Corona.
"Coba kalau ada dimana itu virus Corona. Itu kan cuma orang mau bikin isu. Tidak (ada virus corona di Indonesia) sampai hari ini ya. Saya tidak tahu kalau sampai besok tapi sampai hari ini tidak. Sampai hari ini Indonesia masih zero corona," tegas Mahfud.
1 dari 1 halaman
Mahfud menambahkan, seandainya ada orang di Indonesia yang terkena Corona pasti bisa terdeteksi dari ciri-cirinya. Mahfud menerangkan sampai saat ini belum ada orang di Indonesia yang memiliki ciri-ciri terkena Corona.
"Tidak ada virus corona. Coba kalau ada, kalau memang ada pasti ada korbannya to. Wong cirinya jelas didahului dengan panas, sesak nafas. Ini tidak ada orang penyakit seperti itu di sini. Jadi jangan percaya pada berita hoaks. Kita berdoa mudah mudahan sampai seterusnya tidak ada virus corona di Indonesia," urai Mahfud.
🍓

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Virus Corona telah menyebarkan ketakutan yang nyata di seluruh penjuru dunia. Virus yang didapati berawal dari ini Wuhan, China ini dilaporkan telah menelan lebih dari 2300 korban. 
Tidak hanya Wuhan yang ditutup untuk aktivitas sehari-hari, yang terbaru Daegu, salah satu kota di Korea Selatan juga bagaikan kota hantu karena lonjakan virus corona di tengah warganya.  
Hal ini tentu membawa dampak luar biasa pada perekonomian China dan global, contohnya saja sektor pariwisata. Untuk mencegah penyebaran virus baru, pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan pembatasan perjalanan pada orang yang akan bepergian dari dan ke China.
Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari China. Data statistik Indonesia menunjukkan dari Januari hingga November 2019 tercatat 1,9 juta wisatawan China telah mengunjungi Indonesia.
Meskipun virus ini belum dinyatakan secara resmi ditemukan di Indonesia, tidak bisa dipungkiri hal ini akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi goyahnya ekonomi jika virus ini sampai masuk ke Indonesia.
Pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling berdampak akan merebaknya kasus ini. 
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari China.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kunjungan wisatawan China ke Indonesia selama Januari sampai Juni 2019 mencapai 1,05 juta orang, terbanyak kedua setelah wisatawan Malaysia.
Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani berpendapat, virus corona yang sudah banyak menyerang di belahan negara lain tentu menjadi ketakutan yang juga dirasakan hingga Indonesia. 
Tak hanya tindakan dari pemerintah saja, masyarakat pun perlu mawas saat bepergian ke luar negeri sehingga menimalisir kemungkinan virus masuk ke Indonesia.
"Penting pula mengenali lebih jauh negara yang ingin dikunjungi sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/2).
Pelemahan ekonomi Indonesia juga bisa terjadi karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020, penurunan tajam terjadi pada ekspor migas dan non-migas yang merosot 12,07%, hal ini dapat terjadi karena China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia. Dari sisi impor juga terjadi penurunan 2,71% yang disumbang turunnya transaksi komoditas buah-buahan. 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan sekitar 0,23%, jika perekonomian China melemah 1% akibat wabah virus Corona. Dampak virus corona juga akan menyasar pada kinerja ekspor impor Indonesia pada Januari 2020.

Walaupun status Indonesia pada saat ini belum ditemukan virus corona, sebenarnya dampak pada perekonomian nasional sudah terasa. "Strategi pemerintah saat ini untuk mengoptimalkan biaya APBN dan menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, kami pandang sudah tepat untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil,” pungkas Johanna. 
🍊


Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yakni memberikan stimulus untuk berbagai sektor guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan perekonomian global. Dimana, saat ini salah satu yang mempengaruhi adalah penyebaran virus corona.

Virus yang berasal dari Wuhan, China ini dinilai sangat menekan sektor pariwisata dan kegiatan ekspor serta impor. Oleh karenanya, pemberian stiimulus fiskal berupa insentif dinilai sangat diperlukan.

"Kalau kita lihat kondisi ekonomi dunianya melemah, maka, kan kita nggak mau Indonesia juga ikut melemah, jadi kita musti berikan stimulus untuk Indonesia. Jadi itu adalah satu set, satu paket langkah-langkah yang dipikirkan pemerintah," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di gedung DPD, Selasa (25/2/2020).




Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia sangat besar pengaruhnya dari China. Sebab, 1% penurunan ekonomi di China akan berdampak 0,3% ke Indonesia. Bahkan Menkeu Sri Mulyani sempat mengatakan bila ekonomi dunia dan China melemah karena Corona maka ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7%.

Jadi, pemerintah ingin memastikan bahwa perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh meski ada banyak tekanan dari luar. Insentif diberikan terutama kepada sektor pariwisata berupa diskon tiket pesawat hingga 30%.

"Nah itu lah yang kemudian diberikan stimulus. Dengan harapan gerak ekonomi di situ nggak ikut turun, ya kan. Kalau wismannya turun, ganti sama wisatawan domestik," kata dia.

Insentif lainnya diberikan juga kepada sektor perhotelan hingga restoran. Ini untuk mendukung wisatawan domestik agar tetap melakukan perjalanan dan daya beli tetap terjaga baik.

"Nah, apa yang dicari sama wisatawan domestik? Pasti cari tiket murah ya kan?, cari hotel murah kan? cari makanan murah kan? Nah itu yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan global value chain itu. Rantai produksi. Karena itu, kita design satu paket yang komplit. Semoga ini bisa dorong perekonomian kita," jelasnya.

"Jadi, kita harapkan kegiatan ekonominya nggak turun. Perekonomian berputar terus. Hotelnya tetap beroperasi, load factor-nya jangan sampai turun. Airlines-nya juga seperti itu dan sebagainya. Kita berharap itu bisa menggantikan potensi dari penurunan ekonomi dunia yang akan berimbas ke Indonesia," katanya.
🍓


Jakarta detik - 
Indonesia menjadi penyumbang turis terbesar kedua bagi Singapura setelah China. Di saat limbung karena virus Corona, Singapura lega turis Indonesia loyal.
Dari data Singapore Tourism Board (STB), total turis Indonesia yang berlibur ke Singapura tumbuh 3% atau menjadi 3,11 juta orang pada 2019.
"Pasar Indonesia sangatlah penting selepas China. Sumber penerimaan dan kuantitasnya," kata John Gregory Conceicao, executive director Southeast Asia STB dalam acara Year-In-Review 2019: Media & Trade Gathering, Selasa (18/2/2020).
"Grafik analisisnya konsisten. Orang lain takut karena Corona tapi orang Indonesia masih tetap saja ke Singapura. Kita yakin pertumbuhan akan naik lagi," dia menambahkan.
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turisnya gemar berbelanja jika ke Singapura. Di sisi lain, ada pertambahan jumlah turis Indonesia yang menggunakan maskapai Singapura.
"Pada Januari hingga September 2019, angka pendapatan pariwisata dari Indonesia mencapai SGD 2,26 miliar dengan pertumbuhan 6%, pertumbuhan absolut tertinggi secara year-on-year dalam devisa sektor pariwisata, di luar dari Sightseeing, Entertainment and Gaming (TR ex-SEG)," kata John.
Virus Corona tak bikin Singapura menghentikan berbagai promo bagi turis Indonesia. Pemberlakuannya ada di beberapa di travel fair, yakni di Jakarta hingga Surabaya.
Bagaimana strategi pariwisata Singapura ke depan untuk menggaet turis Indonesia?
"Kita tak hanya menjalin kerja sama dengan agen travel konvensional tapi juga dengan online agent travel (OTA) dan perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia," terang John.

Selama 2019, kunjungan turis ke Singapura mengalami pertumbuhan diikuti pengeluaran. Sudah berlangsung selama empat tahun, total kunjungan turis mencapai 19,1 juta orang dengan total penerimaan sebesar SGD 27,1 miliar.

🍑

TEMPO.COJakarta - Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan bahwa suplai minyak mentah Indonesia tidak tergantung dari negara-negara di Timur Tengah. "Kalau terjadi konflik di Timur Tengah memang berdampak, tapi bukan berarti kita bergantung hanya pada satu negara," kata Arcandra ketika RDPU dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin. 17 Februari 2020.
Lebih lanjut, Arcandra memaparkan data bahwa 
  • minyak mentah impor Indonesia sebesar 29,4 persen berasal dari Nigeria. 
  • Kemudian sebesar 41 persen dari Saudi Arabia,
  •  lalu 14,2 persen dari Australia,
  •  5 persen dari Aljazair. Negara-negara tersebut merupkan pemasok lima besar minyak mentah ke Indonesia.

Indonesia pernah mengimpor minyak mentah dari Iran sebagai pengganti alternatif dari Saudi Arabia, namun ketika dicoba di kilang Cilacap hasil yang diolah tidak sesuai dengan standar Indonesia.
Kemudian, Arcandra juga menjelaskan negara alternatif lain ketika Timur Tengah menghadapi konflik, Indonesia dapat impor minyak mentah dari Rusia ataupun Amerika.
Arcandra Tahar juga mengatakan bahwa cadangan minyak Indonesia terbukti hanya tersisa sekitar 0,2 persen cadangan dunia. "Cadangan terbukti di bawah 3 miliar barel, ini data 2 sampai 3 tahun lalu, sebesar 0,2 persen Indonesia mewakili cadangan dunia," kata Arcandra.
Dari data tersebut menurutnya, bisa disimpulkan bahwa Indonesia boleh dikatakan bukan sebagai salah satu negara yang kaya minyak, karena cadangan terbukti hanya 0,2 persen dari cadangan dunia. "Apakah dengan adanya sebuah negara mempunyai cadangan yang besar akan menentukan kemakmuran negara?," tanya Arcandra.
Dengan tegas Arcandra menjawab tidak, cadangan minyak dan gas tidak menentukan maju apa tidak. "Buktinya Venezuela cadangan nomor 1 tapi bukan termakmur.

Selain itu, ia memaparkan Malaysia punya cadangan minyak terbukti lebih besar dari Indonesia, yaitu di posisi 7 atau 8 urutan di atas Indonesia. Sedangkan Australia, China memiliki cadangan lebih besar lagi, Arab kedua terbesar diikuti Iran, Irak.
🍑

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan manufaktur yang kurang menggembirakan sebenarnya bukan cuma pada 2019 tapi sudah sejak lama. “Sejak 2004, pertumbuhan manufaktur berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, padahal sebelumnya selalu di atas yang artinya manufaktur bukan lagi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusi (share)-nya terhadap PDB masih besar. 
Dalam beberapa tahun terakhir nilai investasinya juga mengalami penurunan, sehingga saat ini investasi yang masuk ke manufaktur lebih kecil dibanding yang masuk ke sektor jasa,” kata Faisal kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (7/2). Dia mengatakan, pada paruh kedua 2019 (setelah Idul Fitri dan Pilpres) pertumbuhan manufaktur makin terseok, karena semakin berkurangnya order (permintaan) terhadap manufaktur, baik dari luar negeri (pasar ekspor) maupun pasar dalam negeri. 
“Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang dikeluarkan Nikkei mencatat, sejak Juli 2019 manufaktur di Indonesia mengalami kontraksi (nilai indeks di bawah 50), terjadi hingga akhir tahun (Desember),” katanya. 
Di sisi lain, ikim investasi yang kurang kondusif di sektor ini menjadikan nilai investasinya juga terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. 
“Sektor manufaktur yang masih cukup prospektif adalah industri makanan dan industri kimia dasar dan farmasi yang memiliki pangsa pasar di dalam negeri sangat besar,” tambahnya. 
Untuk mendongkrak pertumbuhan manufaktur, lanjut dia, pemerintah harus menjadikan manufaktur sebagai prioritas utama dalam mendorong ekonomi, dan secara konsisten menata kebijakan agar dapat mendukung daya saingnya. “Termasuk pemberian insentif fiskal dan non fiskal, serta menyelaraskan berbagai kebijakan yang mempengaruhi manufaktur yang selama ini banyak yang saling kontraproduktif,” ujar dia. 
Permintaan rendah Bhima yudhistira. Sementara itu, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, manufaktur tertekan rendahnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan AS.
Efek perang dagang membuat permintaan produk seperti elektronik dan otomotif turun tajam. 
Di dalam negeri, perlambatan konsumsi khususnya kelas menengah dan atas membuat penjualan produk manufaktur melambat. 
Permasalahan arah kebijakan pajak, menurunnya pendapatan di sektor komoditas dan lebih terjangkaunya harga barang impor dibanding produk lokal menjadi faktor utamanya. 
Sedangkan dari sisi daya saing Indonesia belum mampu memanfaatkan celah perang dagang dan bersaing dengan Vietnam. 
Untuk mendorong sektor manufatur, lanjut dia, maka perlu meningkatkan daya saing khususnya dari sisi menurunkan biaya logistik dan biaya energi (harga gas industri). Insentif perpajakan perlu lebih tepat sasaran. 
Selain itu, menjaga daya beli khususnya kelas menengah dan meningkatkan confidence kelas atas. (try) 
Sumber : Investor Daily

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Sejak 2002, Pertumbuhan Manufaktur di Bawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional"
Penulis: Nurjoni/Imam Suhartadi

Read more at: https://investor.id/business/sejak-2002-pertumbuhan-manufaktur-di-bawah-pertumbuhan-ekonomi-nasional
🍑

Jakarta -detiknews 
Struktur perekonomian Indonesia pada 2019 didominasi dari Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi 59% terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan 5,52%.
"Sepanjang 2019 provinsi-provinsi di pulau Jawa dan Sumatera itu memberikan kontribusi terbesar pada Indonesia, di Jawa terbesar di Jakarta," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Selanjutnya, 
  • Sumatera memegang kontribusi 21,32% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 
  • dengan pertumbuhan 4,57%. Kemudian disusul 
  • Kalimantan dengan porsi 8,05% dengan angka pertumbuhan 4,99%.



"Maluku dan Papua pertumbuhan ekonominya negatif 7,44%," katanya.
🍑
JAKARTA okezone- Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama beberapa jajaran menteri lainnya baru saja melakukan kunjungan ke PT Pal Surabaya, Indonesia guna mininjau langsung kapal selam KRI Alugro-405, Senin, (27/1/2020) kemarin.
"Hari ini saya dan beberapa menteri mendampingi Presiden melakukan kunjungan ke PT PAL Indonesia dan meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405," tulisnya mengutip dari keterangan di akun instagram resminya @smindrawati, Selasa (28/1/2020).
Dalam foto yang diunggahnya, Sri Mulyani terlihat menaiki kapal selam tersebut bersama dengan jajaran menteri lainnya, dengan menggunakan perlengkapan keselamatan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.
Sebenarnya, peluncuran dan pemberian nama kapal telah dilakukan pada 11 April 2019 lalu di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero). Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.
Setelah melakukan kunjungan, Jokowi langsung memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di PT PAL. Ia menegaskan kembali bahwa kebijakan pengembangan alutsista yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional.

Bersamaan dengan itu, Jokowi juga mengingatkan tentang ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut.
🍇

Sindonews KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo beserta sejumlah delegasi ke Uni Emirat Arab (UEA) pada dua pekan lalu rupanya membawa oleh-oleh bagi Tanah Air. Melalui pertemuan bilateral itu, ada 16 komitmen investasi yang terjalin antara kedua negara. Lima perjanjian tersebut berupa kerja sama pemerintah dan sisanya merupakan kerja sama bisnis.
Sejak 2018, pemerintah memang gencar membuka lebar pintu masuk investasi. Salah satu implementasinya yaitu diterbitkannya Paket Kebijakan 16. Langkah itu dilakukan dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kendati demikian, realisasi investasi di Indonesia malah relatif stagnan. Laporan triwulan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan investasi terus melemah akibat signifikannya harga komoditas serta ketidakpastian politik.

Tidak hanya itu, investasi yang stagnan juga disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang ditawarkan kepada investor. “Hampir tidak ada service excellence di birokrasi dalam negeri,” jelas Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, kepada Efi Susiyanti dari SINDO Weekly, Jumat pekan lalu. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

Faktor apa saja yang membuat pengusaha enggan berinvestasi di Indonesia?
Pertama, rezim investasi Indonesia sendiri kurang menarik dibanding negara pesaing lain. Kedua, tren investasi selalu akan turun ketika kondisi ekonomi dunia dan nasional kurang stabil atau mengalami pelemahan seperti saat ini.Ketiga, Indonesia sejak awal memiliki masalah keterbukaan investasi dan realisasi investasi, khususnya di daerah. Keempat, banyak daerah yang punya potensi investasi, tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut investasi.Biasanya pemerintah daerah (pemda) hanya mengetahui potensi investasi daerah, tetapi tidak menyiapkan proyek-proyek yang ready to invest di daerah atau memberi “red carpet” untuk berbagai perizinan realisasi investasi.Kelima, daerah tidak memiliki infrastruktur investasi yang baik, entah itu fisik maupun nonfisik, seperti pendidikan atau keterbukaan masyarakat setempat.Terakhir, harus ada outreach yang baik dan terkonsolidasi kepada investor oleh pemerintah pusat dan daerah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena promosi investasi harus berjalan sesuai dengan kemampuan realisasi investasinya di lapangan.
Apa yang ditawarkan agar pelaku usaha mau berinvestasi?
Pelaku usaha butuh kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan proses pengurusan realisasi investasi yang cepat serta efisien. Inilah alasan utama mengapa deregulasi dan debirokratisasi serta rasionalitas dalam menciptakan kebijakan terkait ekonomi, investasi, dan perdagangan menjadi agenda krusial reformasi ekonomi di tingkat nasional. Sayangnya, hanya segelintir daerah yang memahami bahwa hal itu menjadi faktor krusial untuk mendatangkan investasi ke daerah mereka.
Bagaimana perbandingannya dengan di luar negeri?
Sangat berbeda dengan negara pesaing lain di kawasan ASEAN, seperti Vietnam dan Thailand. Di sana, investor disambut dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi. Di Indonesia, cenderung sebaliknya. Hampir tidak ada service excellence pada birokrasi dalam negeri.Oleh karena itu, meskipun promosi investasi kita sudah baik, realisasinya minim karena kebijakan dalam negerinya ternyata tidak terlalu mendukung financial viability to invest atau karena service dari pihak-pihak yang menentukan realisasi investasi di tingkat nasional maupun daerah tidak mendukung atau dipersulit karena berbagai alasan.
Mengapa demikian?
Sebab, budaya birokrasi kita lebih kepada obedience atau serving the superior ketimbang serving the community sebagaimana yang seharusnya terjadi dalam demokrasi modern. Ini sudah dibentuk sejak periode Orde Baru. Jadi, memang sulit diubah karena masalah pola pikir dan budaya pendidikan.
Dampak investasi terhadap pengembangan daerah?
Investasi diharapkan berdampak terhadap pengembangan daerah, tetapi data realisasi investasi menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan di daerah tujuan utama investasi. Masih terpusat di Jawa, kendati Kalimantan juga mulai ramai.
Mengapa pemerintah kurang penetrasi ke Eropa, sedangkan potensi investor banyak di Eropa dan Rusia?
Sebetulnya sudah diupayakan untuk melakukan promosi investasi. Masalahnya adalah seberapa baiknya tawaran Indonesia kalau dibandingkan dengan tawaran negara lain serta bagaimana kemampuan Indonesia untuk merealisasikan apa yang dipromosikan. Oleh karena itu, selama rezim investasi di dalam negeri tidak dibenahi, mau promosi atau outreach seperti apapun di luar negeri, tetap tidak akan efektif mendatangkan investasi ke Indonesia.
🍑

pr week: DAVOS, SWITZERLAND: Trust in both society’s institutions and capitalism is strained despite strong economic performance, according to Edelman’s 2020 Trust Barometer.
The study found that 56% of the global population said "capitalism as it exists today does more harm than good in the world."
Most people also said traditional institutions, such as government, media, business and NGOs, don’t have a vision for the future that they can get behind. Fewer than half of respondents said government (35%), media (35%) and business (41%) have a vision for the future. NGOs received the highest approval at 45%. 
Now in its 20th year, the 2020 Trust Barometer’s results upended conventional wisdom that GDP growth correlates with higher trust, said Edelman global CEO Richard Edelman. This is the result of the broad belief that prosperity is not being fairly distributed.
The study was originally built on the work of political scientist Francis Fukuyama, who advocated that economic mobility supported by a strong legal system could sustain and develop trust. However, events following the 2008 financial crisis and the ensuing recession proved to Edelman that model may "not [be] sufficient," he said.
While much of the media narrative about socialism has focused on young people, Edelman said his work found little difference among age groups, noting the belief that capitalism does more harm than good is "universal."
Fifty-three percent of respondents over the age of 55 said capitalism does more harm than good, as was the case with 57% of the 18-to-34 age group and 59% of people ages 35 to 54. 
"The essential truth is: people are scared," Edelman added. "Their fears are overcoming their hopes."
In 15 of the 28 markets surveyed, most people said they will not be better off in five years, including the U.S., where only 43% of respondents said so, representing a 7% decline. 
Japan was the most pessimistic market, with only 15% saying they’ll be better off in five years, followed by France at 19% and Germany at 23%.
The most optimistic country was Kenya, where 90% of respondents said they’ll be better off in a half-decade. Indonesia came in second at 80% and India and Colombia tied for third at 77%.
The study also found a growing "trust" chasm between elites and the public that could be a reflection of income inequality, Edelman said. While 65% of the worldwide informed public said they trust their institutions, only 51% of the mass public said the same. 
Twenty-three of the markets surveyed had double-digit gaps, including France (21 points) and Germany (20 points). Eight markets had record trust inequality, representing an all-time high.
Globally, 83% of employees worry they will lose their jobs because of a lack of training, cheaper foreign competition, immigration, automation and the gig economy. Another 57% said they’re losing the respect and dignity they once enjoyed in their country. More than three-quarters (78%) said "regular people [are] struggle just to pay their bills as elites get richer than they deserve."
While trust has not correlated with GNP growth, Edelman said future versions of the Trust Barometer will be built on a new framework. "The next model of trust balances competence and ethical behavior," he added.
Business is seen as the most competent of institutions, ahead of NGOs, government and media. It’s the only institution seen as competent, but respondents said it’s too self-centered. The only institution seen as ethical was NGOs.
While 82% of respondents said businesses should pay decent wages and 79% said they should retrain workers who may lose their jobs to automation, only a third think businesses will actually do so. 
Edelman said last week that he was planning to use the research as a rallying cry for businesses to enact change when unveiling the report at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, on Monday. 
Calling the Business Roundtable’s assertion that corporations should have a purpose greater than shareholder value "damn important," Edelman added he wanted to see more tangible action from business leaders.
"That’s what I’m going to tell them," Edelman said. "That’s my close. The time for talk is over."

This year’s Trust Barometer pulled data from more than 34,000 respondents in 28 markets, 1,150 respondents per market. Fieldwork was conducted between October 19 and November 18, 2019.


JAKARTA sindonews- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%, turun 0,19% poin terhadap Maret 2019 dan 0,44% poin terhadap September 2018.

"Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018," papar Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (17/1/2020)

Dia menambahkan, penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69% turun menjadi 6,56% pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85% , turun menjadi 12,60% pada September 2019.


Adapun rinciannya, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 137.000 orang, dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019. Sementara itu, di daerah perdesaan turun sebanyak 221.800 orang dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019.

Suhariyanto menjelaskan, garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp440.538/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp324.911 (73,75%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp115.627 (26,25%).

"Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.017.664/rumah tangga miskin/bulan," jelasnya

🍉
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2019 sebesar USD 129,2 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2019 sebesar USD 126,6 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta, besaran tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/1).
Perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik," tutupnya.

🍉
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan pada 111 Bank Umum per November 2019.
Total rekening simpanan per November mencapai 301,586 juta rekening, naik 4,301 juta rekening atau 1,45 persen dibanding posisi Oktober 2019 sebanyak 297,285 juta rekening.
"Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan November tahun sebelumnya, rekening simpanan tumbuh 11,01 persen, dimana jumlah rekening simpanan November 2018 sebesar 271,672 juta rekening," ujar Sekretaris Lembaga LPS Muhamad Yusro melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/12/2019).
Sementara itu, total nominal simpanan di Bank Umum per November 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,65% persen.
Sebelumnya tercatat sebanyak Rp 6.003 triliun pada bulan Oktober 2019 menjadi Rp 6.042 triliun pada bulan November 2019.
"Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, total nominal simpanan ini tumbuh 6,55 persen, dimana posisi simpanan November 2018 sebesar Rp 5.671 triliun," pungkasnya.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Simpanan di Bank Tembus 301 Juta Rekening Senilai Rp 6.000 Triliun, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/12/31/simpanan-di-bank-tembus-301-juta-rekening-senilai-rp-6000-triliun.

Editor: Hendra Gunawan
🍑


JAKARTA, iNews.id - United Nations Development Program (UNDP) mengumumkan Indonesia berhasil masuk ke dalam kelompok negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Capaian ini merupakan pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir.
“Nilai IPM Indonesia untuk 2018 adalah 0,707, yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi, berada di posisi 111 dari 189 negara dan wilayah,” tulis laporan UNDP bertajuk “Melampaui Pendapatan, Melampaui Rata-Rata, Melampaui Hari Ini: Ketidaksetaraan dalam Pembangunan Manusia di Abad ke-21” itu. 
Menurut UNDP, sepanjang tahun 1990 hingga 2018, nilai IPM Indonesia meningkat 34,6 persen, dari 0,525 menjadi 0,707. Selama periode tersebut, harapan hidup di Indonesia saat lahir meningkat 9,2 tahun menjadi 71,5 tahun. Tahun rata-rata lama sekolah meningkat 4,7 tahun menjadi 8 tahun, dan tahun lama sekolah yang diharapkan meningkat dari 2,8 tahun menjadi 12,9 tahun. 
Sementara Gross National Income (GNI) meningkat sekitar 155,9 persen, dari 4,399 dolar AS (1990) menjadi 11,256 dolar AS (2019). Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet menilai, masuk dalam kelompok dengan IPM tinggi adalah tonggak bersejarah bagi Indonesia. 
“Prestasi ini adalah hasil dari komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia, yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan dan pendidikan,” ujarnya. 
Laporan UNDP juga mengingatkan pentingnya upaya-upaya yang lebih maksimal dalam pencegahan ketimpangan di Indonesia. Menurut UNDP, bila ketimpangan dimasukkan dalam pengukuran, maka nilai IPM Indonesia bisa anjlok sampai 17,4 persen. 
🍓

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan kembali sumringah. Kemarin, Kamis (5/12), indeks menguat 0,64% ke level 6.152,12. Sehingga, IHSG telah mengakumulasi kenaikan 3,34%.
Indikasinya, aksi mempercantik portofolio atawa window dressing sudah dimulai. "Kami melihat arahnya akibat window dressing meski sulit mengatakan hanya faktor ini yang menjadi penguat IHSG," ujar Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan.
Menurutnya, pergerakan saham lapis pertama (first liner) lebih atraktif selama momen window dressing. Ini tak lepas dari motivasi dari aksi windows dressing sendiri yakni untuk perbaikan portofolio.
Setali tiga uang, Analis Panin Sekuritas William Hartanto melihat, window dressing akan mengerek beberapa sektor di bursa saham. Sektor yang akan terangkat mulai dari saham-saham perbankan, barang-barang konsumer, pertambangan, kemudian disusul dengan sektor-sektor lainnya. "Secara historis selalu seperti itu," kata William.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Haryanto Wijaya menjelaskan, ada tiga sektor yang bakal positif di Desember. Ketiganya adalah, keuangan, konsumer dan industri dasar.
Dia menambahkan, secara spesifik sub-sektor perbankan yang bakal prospektif. Sedangkan dari industri dasar ada sub-sektor poultry.
Selalu ada alasan di balik window dressing. Sektor keuangan prospektif lantaran proyeksi kinerja 2020 yang lebih baik. Sektor konsumer didorong oleh sentimen membaiknya harga komoditas CPO dan inovasi yang agresif.
"Kami juga melihat prospek cerah poultry karena mandat culling dari pemerintah," terang Haryanto dalam riset 4 Desember. Pada saat yang bersamaan, valuasi saham pultry seperti PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) sudah murah.
Sejauh ini, semua sektor di bursa saham masih kompak menguat. Namun, selama periode Desember tahun-tahun sebelumnya lebih bervariasi.
Meski begitu, ritme IHSG secara keseluruhan seirama. Indeks selalu positif di Desember selama sepuluh tahun terakhir.
Hariyanto mengamini hal tersebut. Tren ini selalu berulang selama sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam kondisi investor asing yang selalu memasang posisi jual.
"Kami mengaitkan tren IHSG setiap Desember dengan adanya upaya window dressing," jelas Hariyanto.
Dia optimistis IHSG di Desember tahun ini bakal finish pada tren yang sama. Alasan fundamental untuk mencapai hal ini menurut Hariyanto juga bukan hanya berasal dari dalam negeri.
"PMI China menguat dalam ritme tercepat sejak Desember 2016," tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, Hariyanto memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini bakal finish di level 6.250.
Sementara, Alfred memperkirakan IHSG bakal ditutup pada level 6.300 hingga akhir tahun ini. Target ini sudah mempertimbangkan kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Tensi perang dagang antara Beijing dengan Washington semakin memanas. Belum lama ini, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan manuver yang mengisyaratkan penundaan perjanjian perang dagang hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada November 2020 mendatang.
“Dengan asumsi tidak ada kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China, kemungkinan IHSG akan menembus level 6.300,” jelas Alfred.
Jika mengerucut ke saham, ALfred menyarankan investor mencermati saham first liner memanfaatkan momen window dressing ini. Sebab, saham tersebut banyak tersebar di portofolio manajer investasi.
Dari Sektor keuangan, Hariyanto menjagokan sejumlah saham, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Dari sektor konsumer, ada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Sementara, William menjagokan BBRI, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk sektor keuangan. Sektor tambang, dia menjagokan PT Adaro Energy (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
🍏

Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai pembagian dividen interim dan rencana rights issue PT Phapros Tbk. (PEHA) menjadi topik halaman market dan korporasi edisi harian Bisnis Indonesia, Selasa (3/12/2019).  
Berikut perincian topiknya:
Berburu Dividen di Pengujung Tahun. Sejumlah emiten dijadwalkan bakal menebar dividen pada Desember 2019, yang diharapkan bisa meramaikan pasar saham pada pengujung tahun ini. Adapun, sekitar 10 emiten bakal membagikan dividen interim pada Desember 2019 dengan nilai kumulatif sebesar Rp7,37 triliun.
Emiten Konstruksi Bidik Pertumbuhan 5%—25%. Mayoritas emiten konstruksi milik pemerintah menargetkan raihan kontrak baru bisa bertumbuh dobel digit pada 2020.
Reksa Dana Saham Makin Tak Berdaya. Kinerja indeks reksa dana saham kian tak berdaya mendekati akhir tahun ini. Adapun, peluang untuk kembali ke zona hijau sebelum 2019 berakhir pun tinggal harapan.
Berlomba Menggarap Bisnis Hijau. Emiten-emiten energi terbarukan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Meski tergolong baru, bisnis energi ramah lingkungan dinilai masih memiliki peluang yang cukup luas untuk bertumbuh.
Rights Issue PEHA Mundur. Rencana emiten farmasi PT Phapros Tbk. melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1,1 triliun mundur dari rencana.
APLN Incar Rumah Tapak. Emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan mengubah fokus penjualan, dari segmen apartemen menjadi rumah tapak pada tahun depan.

AGAR Siap Kerek Kapasitas Produksi. Emiten anyar PT Sejahtera Mina Tbk. akan menambah kapasitas produksi dari hasil dana penawaran umum sebesar Rp27,5 miliar.
🍇


JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/11), mengumumkan terjadi inflasi sebesar 0,14% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,60 pada November 2019. Dari 82 kota IHK, 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30% dengan IHK sebesar 140,99 dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 136,92. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,06% dengan IHK sebesar 146,21 dan terendah terjadi di Batam dan Denpasar masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 137,96 dan 133,54. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,37%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,25%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,12%, kelompok sandang sebesar 0,03%; kelompok kesehatan sebesar 0,23%, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07%. BPS juga mencatat tingkat inflasi tahun kalender (Januari–November) 2019 sebesar 2,37% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,00%. Komponen inti pada November 2019 mengalami inflasi sebesar 0,11%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–November) 2019 sebesar 2,91% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,08%.   Sumber : Investor Daily

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "BPS: November Inflasi 0,14%"
Penulis: Nurjoni
Read more at: https://investor.id/business/bps-november-inflasi-014



🍓
Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Smartfren Telecom Tbk. tercatat menjadi yang paling aktif diperdagangkan oleh investor asing pada perdagangan Rabu (27/11/2019).
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham emiten bersandi FREN tersebut memimpin daftar saham teraktif yang paling diburu investor asing dengan total pembelian mencapai sekitar 52,8 juta lembar saham.
Saham berikutnya yang paling diburu investor asing adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan total pembelian mencapai sekitar 26,26 juta lembar (lihat tabel).
Masing-masing harga saham FREN dan BBRI hari ini berakhir di level Rp139 dan Rp4.170 per lembar saham.
Sementara itu, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berlanjut pada akhir perdagangan hari kelima berturut-turut. Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan IHSG ditutup terkoreksi tipis 0,05 persen atau 3,15 poin di level 6.023,04.
Lima dari sembilan sektor berakhir di zona merah, dipimpin pertanian (-2,18 persen) dan properti (-1,56 persen). Empat sektor lainnya mampu membukukan kenaikan, dipimpin industri dasar (+1,41 persen).
Dari 664 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, sebanyak 124 saham menguat, 281 saham melemah, dan 259 saham stagnan.
Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI) yang masing-masing turun 1,20 persen dan 25 persen menjadi penekan utama pergerakan IHSG pada akhir perdagangan.
Seiring dengan pelemahan IHSG, aksi jual bersih oleh investor asing berlanjut pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data BI, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) senilai Rp396,96 miliar.
Total nilai transaksi yang terjadi di lantai bursa hari ini mencapai sekitar Rp7,26 triliun dengan volume perdagangan tercatat sekitar 10,96 miliar lembar saham.
Berikut adalah 10 saham teraktif yang diperdagangkan oleh investor asing:
Saham
Volume (lembar saham)
FREN
52.809.600
BBRI
26.268.257
BRPT
13.985.500
PGAS
12.255.350
ADRO
12.074.242
DMAS
11.708.800
ACES
9.830.600
EXCL
9.942.200
CTRA
7.219.300
PNLF
6.786.200
Sumber: Bursa Efek Indonesia
🍎

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III-2019 menyempit menjadi US$ 46 juta, dari kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 2,0 miliar.
Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, penurunan defisit neraca pembayaran didorong oleh penurunan impor migas seiring penurunan volume impor BBM sejalan dengan penggunaan B20.
Demikian juga dengan penurunan defisit neraca transaksi berjalan atau currenct account deficit (CAD) yang tercatat sebesar US$ 7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, lebih rendah dari kuartal II-2019 yang sebesar US$ 8,2 miliar atau 2,9% dari PDB.
Penyempitan CAD didorong oleh peningkatan surplus neraca barang serta penurunan defisit pendapatan primer. Peningkatan surplus neraca barang terindikasi dari penurunan defisit perdagangan pada periode Juli 2019 - September 2019 menjadi US$ 112 juta dari kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 1,77 miliar.
"Defisit neraca pendapatan primer tercatat menurun seiring dengan turunnya pembayaran dividen terkait investasi portofolio kepada non-residen," kata Josua kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).
Josua juga menyoroti tentang defisit neraca jasa yang cenderung meningkat. Menurutnya, ini disebabkan oleh peningkatan jasa freight sejalan dengan kenaikan impor non minyak dan migas (non-migas) sepanjang kuartal III tahun 2018.
Sementara pendapatan sekunder masih surplus, tetapi cenderung menyusut dari periode Juli 2019 - September 2019 seiring dengan meningkatnya pembayaran remitansi tenaga kerja asing (TKA).
Di tengah penurunan defisit CAD, surplus neraca transaksi finansial dan modal cenderung meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Menurut Josua, surplus neraca transaksi finansial ini ditopang oleh aliran masuk investasi portofolio meski realisasi investasi langsung cenderung menurun.
"Penurunan investasi langsung ini disebabkan oleh masih adanya perlambatan ekonomi global," tambah Josua.
Untuk menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga kondisi CAD, Josua mengimbau pemerintah untuk mendorong ekspor produk manufaktur yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja ekspor yang memberi nilai tambah yang besar.
Di saat yang sama, pemerintah juga diimbau untuk terus menekan impor dengan melakukan pembatasan impor non-produktif, sehingga dapat menekan defisit neraca barang.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong industri perkapalan nasional untuk mempermudah logistik dalam kegiatan ekspor impor. "Sehingga ke depannya Indonesia bisa melakukan ekspor impor dengan menggunakan kapal nasional," kata Josua.

Terakhir, Indonesia juga bisa berharap lewat industri pariwisata nasional. Pemerintah saat ini sudah mengembangkan destinasi wisata baru selain Bali, dan itu yang dinilai Josua bisa menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia dan bisa menghasilkan devisa.
🍓

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,02% secara tahunan (YOY).
Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (Q3) masih tumbuh 3,06%. Secara kumulatif masih tumbuh 5,04%.
“Ini masih tidak terlalu curam dibandingkan negara maju dan negara berkembang lain di tengah perang dagang,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Selasa (5/11/2019).
Secara rinci, pertumbuhan kuartal III/2019 (qtq) naik 3,06% di mana sektor lapangan usaha untuk pengadaan listrik dan gas tumbuh 4,94%,
disusul sektor lapangan konstruksi 4,76%, dan
 jasa keuangan serta asuransi tumbuh 4,66%.
Untuk pertumbuhan PDB pada kuartal III/2019 secara (yoy), sektor lapangan usaha penyumbang tertinggi adalah jasa lainnya sebesar 10,72%, disusul jasa perusahaan sebesar 10,22%, dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial tumbuh 9,19%.
Ada 9 sektor mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan kurtal III/2018 misalnya industri 4,15% (yoy) dari sebelumnya 4,35%. Lalu pertanian juga terkontraksi menjadi 3,08% (yoy) sebelumnya 3,66%.
Suhariyanto menjelaskan, kondisi perekonomian global masih sangat diliputi dengan ketidakpastian di mana perang dagang masih berlangsung, tensi geopolitik di beberapa kawasan, dan harga komoditas yang fluktuatif yang menuju penurunan. Harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional pada kuartal III/2019 turun dibandingkan dengan periode yang sama 2018.
"Hal ini berpengaruh ke penurunan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia," katanya.
Realisasi belanja pemerintah APBN pada kuartal III/2019 tercatat hanya 22,75% dari pagu 2019 atau turun dibandingkan dengan realisasi periode sama 2018 yang mencapai 25,59 persen dari pagu 2018. "Ini tentu berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat," ujarnya.
Ekonomi mitra dagang Indonesia tumbuh melambat seperti China dari 6,5% menjadi 6%, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. "Ini untuk menunjukkan bagaimana ketidakpastian perekonomian global membawa pelemahan ekonomi di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang," jelasnya.
Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan prediksi 5,01% terbilang masih cukup realistis pada saat beberapa lembaga dan ekonom memperkirakan justru berpeluang di bawah 5% yakni sekitar 4,9%.
“Saya lihat sampai akhir tahun ini pun masih sekitar 5,01%,” ujar Aviliani di Bursa Efek Indonesia, Senin (4/11/2019).

Aviliani beralasan, sepanjang kuartal III/2019 tidak banyak sektor yang bisa memicu pertumbuhan. Apalagi kuartal III/2019 adalah momentum usai pilpres, dan adanya pergantian jajaran kabinet. Kondisi itu, menurutnya, memberi imbas pada beberapa keputusan wait and see dalam bisnis dan investasi.
🍈

Bisnis.com, JAKARTA – Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali merosot pada Oktober 2019. IHS Markit mencatat PMI Manufaktur Indonesia menurun ke 47,7 dari bulan sebelumnya yang masih pada angka 49,1.
"Masa-masa sulit di sektor manufaktur Indonesia terus berlanjut pada bulan Oktober, dengan headline PMI turun mendekati posisi terendah 4 tahun pada awal kuartal IV/2019," ujar Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw, Jumat (1/11/2019).
Data terbaru ini menunjukkan bahwa tren buruk kinerja sektor manufaktur terus berlanjut di mana pada kuartal III/2019 rata-rata PMI Manufaktur Indonesia tercatat pada angka 49,2 atau yang terendah sejak 2016.
IHS Markit melaporkan bahwa permintaan baru dari sektor manufaktur terus menurun dengan laju penurunan terbesar terhitung sejak 2015. Realisasi ekspor pun juga ikut menurun meski laju penurunannya tidak setinggi laju penurunan permintaan baru.
Hal ini pada akhirnya mendorong sektor manufaktur untuk menurunkan produksi pada Oktober 2019. Sebagaimana permintaan, produksi dari sektor manufaktur terus menurun selama 4 bulan terakhir dengan laju penurunan tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Akibat dari jumlah permintaan baru yang turun, IHS Markit melaporkan adanya kenaikan stok barang tidak terjual terhitung sejak 6 bulan lalu hingga Oktober 2019. Laju peningkatan stok barang yang terjadi berturut-turut sejak 6 bulan lalu merupakan laju peningkatan tertajam terhitung sejak Juni 2016.
"Secara keseluruhan kondisi permintaan terus melemah, sebagaimana ditunjukkan pada arus permintaan baru yang kemudian mendorong penurunan lebih jauh di produksi. Dilaporkan juga kenaikan inventaris barang tidak terjual, yang dapat mengurangi volume output pada bulan-bulan mendatang," ujar Bernard Aw.
Akibatnya, hal ini mendorong sektor manufaktur untuk memangkas aktivitas perekrutan dan aktivitas pembelian barang input.
Jumlah staf di sektor manufaktur menurun selama 4 bulan berturut-turut yakni sepanjang kuartal III/2019 dan Oktober 2019. Tingkat penurunan jumlah staf dalam 4 bulan ini merupakan penurunan yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir.
IHS Markit juga mencatat kepercayaan diri berbisnis pada sektor manufaktur di Indonesia juga berada di posisi terendah dalam 6 bulan.
Meski demikian, sentimen pelaku bisnis terhadap prospek sektor manufaktur ke depan masih berada pada angka 50.
🍈

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Realisasi investasi langsung di Indonesia nampaknya semakin moncer. Hal tersebut tercermin dari data teranyar Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
Berdasarkan data BKPM realisasi investasi pada kuartal III 2019 ini mencapai Rp 205,7 triliun atau tumbuh sebesar 18,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp 173,8 miliar.
Bila dirinci realisasi penanaman modal asing (PMA) berkontribusi paling tinggi yakni 51,04% atau setara dengan Rp 105 triliun. Beda tipis sumbangsih realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di level 48,96% sama dengan Rp 100,7 triliun.
Ekonom BCA David Sumual mengatakan pencapaian realisasi investasi yang positif karena kembalinya kepercayaan diri investor dengan arah politik yang sudah jelas di mana kabinet baru sudah terbentuk dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan sudah jelas. 
Sebab, dari akhir tahun lalu sampai awal tahun 2019 gejolak pesta demokrasi menjadi sentimen investasi di Indonesia. “Survei BCA terkait kepercayaan diri pebisnis naik sektor manufaktur naik tapi baru sebatas ekspektasinya,” kata David.
Lebih lanjut menurutnya, gairah investor semakin menggeliat karena banyak kebijakan baru dari pemerintah seperti insentif super deductible tax untuk riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membuat mereka confident investasi lagi.
Namun, menurut David sepertinya realisasi FDI sampai dengan akhir tahun 2019 sulit mencapai target sebesar Rp 792 triliun. Alasannya, tren pertumbuhan FDI di tahun ini cuma naik tipis. Realisasi FDI kuartal III-2019 naik 2% dari kuartal II-2019.
Menurut David di sisa waktu dua bulan nampaknya target tersebut hanya mimpi, karena hampir seluruh negara mengandalkan investasi langsung untung mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara peringkat kemudahan investasi di Indonesia tidak menunjukkan pemulihan. Teranyar, Bank Dunia merilis laporan Ease of Doing Business di mana Indonesia stagnan di peringkat 73. Sementara, negara tetangga seperti Singapura berada di peringkat kedua dan Malaysia di peringkat kedua belas.

“Laporan dari lembaga internasional jelek, Indonesia butuh perbaikan regulasi dan birokrasi, mungkin menunggu omnibus law,” ucap David.


🍏
Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinet baru yang akan membantunya selama masa pemerintahan periode 2019-2024. Sejumlah nama-nama baru muncul memberikan kejutan, namun beberapa posisi masih tetap diduduki oleh wajah lama, salah satunya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Berdasarkan analisa Dr Masyita Crystallin, Kepala Ekonom DBS Indonesia, penunjukkan kembali Sri Mulyani sangat positif di tengah kondisi global yang masih volatile. Tantangan global saat ini sangat berat, pertumbuhan ekonomi dunia sedang melemah, belum lagi diwarnai perang dagang dan beberapa isu geopolitik, semua hal ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Penetapan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga mendapat reaksi positif dari pasar.
Masyita memprediksi kementerian keuangan akan melanjutkan manajemen anggaran yang baik dan melanjutkan reformasi fiskal. Manajemen anggaran yang baik sangat penting dalam kondisi yang volatile, karena anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus di saat ekonomi sedang melemah (kontra-siklus) dan secara bersamaan menjaga defisit agar tetap berada di koridor yang aman. Kebijakan fiskal yang kontra siklus berarti pada saat perekonomian sedang lemah, stimulus fiskal dapat digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Masyita juga menilai reformasi fiskal akan tetap menjadi prioritas, dan hal tersebut memang sangat diperlukan untuk Indonesia karena rasio pajak yang masih kurang dari 12 persen di bawah rata-rata negara peers. Untuk tumbuh lebih tinggi Indonesia membutuhkan rasio pajak setidaknya 15 persen. Sedangkan mengenai kabinet baru secara keseluruhan, Masyita menilai cukup netral terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabinet ini memiliki kombinasi antara partai dan profesional yang cukup baik. Terlepas dari latar belakang para menteri di kabinet Jokowi yang baru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan visi Jokowi dapat tercapai, yaitu Indonesia menjadi negara kaya di tahun 2045. Hal tersebut adalah:
Pertama, untuk bisa menjadi negara kaya di 2045, Indonesia harus tumbuh di atas 6 persen. Hal ini hanya bisa dicapai jika mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia diperbaharui. Saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas dan sektor-sektor dengan nilai tambah rendah. Sektor manufaktur, yang biasanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seperti Korea Selatan dan Tiongkok, tumbuh sekitar 4 persen selama beberapa tahun terakhir, di bawah pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa tumbuh lebih tinggi revitalisasi sektor manufaktur sangat penting untuk dilakukan segera, dan dikhususkan untuk sektor dengan nilai tambah yang tinggi.
Selain itu, sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Terutama karena setiap tahun ada 3 juta tenaga kerja baru yang perlu pekerjaan.
Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sejalan dengan visi utama Jokowi dari lima tahun lalu, untuk tidak lagi memunggungi laut. Visi tersebut masih terus menjadi prioritas di periode kedua ini. Indonesia perlu menciptakan terobosan agar menjadi poros maritim dunia. Perbaikan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan konektivitas antar pulau adalah fokus pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman, hal tersebut cukup baik jika dihubungkan dengan koordinasi investasi, sehingga hubungan antara prioritas pembangunan dan realisasi investasi dapat terpelihara dengan baik.
"Selama ini Kementerian Kemaritiman di bawah Pak Luhut sudah membuka beberapa peluang investasi, salah satunya terkait dengan Belt and Road Initiative agar Indonesia masuk ke dalam jalur sutra modern. Konektivitas antar pulau perlu dikembangkan dengan baik untuk menurunkan biaya logistik secara keseluruhan," kata Masyita.
Masyita juga melihat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi adalah terus melakukan reformasi, baik infrastruktur maupun infrastruktur lunak (kemudahan berbisnis). Tantangan lainnya adalah menemukan mesin ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan di atas potensi sebesar 5 persen (manufaktur, nilai tambah yang lebih tinggi, diversifikasi jauh dari ekonomi berbasis komoditas), sambil mempertahankan stabilitas rupiah (CAD berkorelasi positif dengan pertumbuhan karena kandungan impor ekspor dan investasi cukup besar).
Dengan permintaan domestik yang stabil, Indonesia dapat dengan mudah tumbuh di sekitar 5 persen. Meskipun yang menjadi tantangan adalah meningkatkan potensi pertumbuhan ke target pemerintah sebesar 6 persen. Dalam jangka pendek, pertumbuhan global yang melambat mungkin berdampak pada pertumbuhan Indonesia, namun melihat pertumbuhan 1H19, stabilitas pertumbuhan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan Emerging Market Asia lainnya. Sayangnya, Indonesia belum menerima pengalihan produksi dari perang dagang, yang dapat menjadi terbalik bagi beberapa negara di Asia seperti Taiwan dan Vietnam.
Risiko utama dalam jangka pendek adalah terus menurunnya harga komoditas, pertumbuhan investasi swasta yang lambat (proyek infrastruktur pemerintah telah mendorong pertumbuhan dalam empat tahun terakhir). Sedangkan dalam jangka menengah, untuk tumbuh di atas potensi, Indonesia perlu mengembangkan mesin pertumbuhan yang solid (sektor manufaktur, sektor bernilai tambah lebih tinggi, kurang bergantung pada produksi komoditas mentah).
Dengan kondisi pertumbuhan yang lebih lambat, inflasi yang stabil (dekat dengan titik tengah Bank Indonesia), dan Rupiah yang relatif stabil, Bank Indonesia memiliki lebih banyak ruang untuk memangkas suku bunga kebijakan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan. Masyita melihat adanya potongan tambahan 25bps pada 4Q19.
Revisi tarif pajak perusahaan dari 25 persen menjadi 20 persen hingga 2022, pajak penghasilan untuk IPO menjadi 17 persen dan menghapuskan pajak penghasilan untuk pembayaran dividen yang diumumkan pemerintah bisa memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi namun belajar dari pengalaman masa lalu di mana sektor korporasi yang menerima insentif pajak cukup moderat. Tax holiday untuk industri perintis misalnya, mencatat nol pengeluaran pajak pada tahun 2016 dan 2017. Ada beberapa variabel lain yang lebih penting untuk keputusan investasi selain insentif pajak yang perlu ditangani juga, seperti kemudahan berbisnis, biaya logistik yang tinggi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.
Bagi investor asing dan prospek bisnis asing, Masyita menilai bahwa posisi Indonesia di mata investor masih sangat baik, potensi ekonomi negara yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi besar dan masih mendapat manfaat dari dividen demografis. Pandangan Kepala Ekonom DBS Indonesia, rupiah cenderung stabil hingga akhir tahun dengan asumsi aliran modal dan neraca perdagangan stabil. Rupiah diprediksi akan tetap sekitar Rp 14.200- Rp 14.400 dan sedikit terdepresiasi pada tahun 2020 karena percepatan pembangunan infrastruktur dibandingkan 2019.

Sumber: BeritaSatu.com
🍑

Jakarta, IDN Times - Periode pertama Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal segera berakhir. Jokowi dalam beberapa hari ke depan akan kembali dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 bersama dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.
Selama satu periode, Jokowi selalu menegaskan keinginannya dalam melakukan akselerasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan dalam salah satu Nawacita-nya, mantan Wali Kota Solo berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Setelah lima tahun, bagaimana upaaya Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia? Berdasarkan catatan "Ministrial Lecture: Perjalanan Ekonomi Indonesia" yang dirilis Kementerian PPN/Bappenas.
Apa saja yang tercapai dan yang meleset dari target? Berikut IDN Times merangkumnya klaim yang disampaikan pemerintah, Senin (14/10) tersebut.

1. Pertumbuhan ekonomi

IDN Times/Uni Lubis
Target tinggi dipasang Jokowi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nasional (RPJMN) 2014-2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6 persen hingga 7 persen. Namanya target, kadang bisa tercapai, kadang juga meleset.
Dalam rentang 2015-2018, nyatanya target yang ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019 tidak tercapai. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 4,88 persen hingga 5,2 persen. Jika di rata-rata, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5 persen. Kabar baiknya, capaian ini cukup baik dan positif di tengah gejolak perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir.

2. Tingkat kemiskinan

Ini Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode PertamaIDN Times/Rahmat Arief
Presiden Jokowi beserta jajarannya di pemerintahan boleh berbesar hati dengan capaian angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Selama satu periode menahkodai Indonesia, Jokowi berhasil menekan angka kemiskinan hingga menjadi 25,14 juta penduduk. Meski masih cukup besar, namun capaian itu perlu diapresiasi.
Pasalnya pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41 persen dari total penduduk atau sebanyak 25,14 juta penduduk. Ini merupakan angka kemiskinan terendah sejak 1998. Angka kemiskinan pada 1998 mencapai 24,2 persen dari total penduduk.

3. PDB per Kapita

Ini Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode PertamaIDN Times/Arief Rahmat
Capaian PDB per kapita periode pertama Jokowi juga cukup ciamik. Tercatat dari 2014 hingga 2018 PDB per kapita melejit signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia di 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp41,8 juta.
Sementara itu, ekonomi Indonesia di 2018 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dengan PDB per kapita mencapai Rp56,0 juta. Pekerjaan rumah kedepannya perlu dilakukan Jokowi adalah meningkatkan capaian positif yang sudah diraih sampai saat ini.

4. Inflasi

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Capaian inflasi pemerintah dalam rentang 2014-2018 juga cukup menggemberikan. Inflasi mampu dijaga stabil di kisaran 3 persen. Padahal, angka inflasi di awal pemerintahan Jokowi sempat menembus 8,3 persen.
Di 2015, inflasi tahunan langsung menukik turun ke 3,35 persen dan kembali turun ke 3,02 persen di 2016. Angka ini adalah capaian terbaik pemerintahan Jokowi selama empat tahun terakhir, bahkan sejak 2011.
Sayangnya, Jokowi sempat "kecolongan" di 2017. Saat itu, inflasi tembus hingga 3,61 persen yoy. Pemicunya karena pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA). Syukurnya, di 2018 capaian inflasi mengalami perbaikan. Tercatat inflasi mampu dicapai sebesar 3,13 persen. Capaian yang cukup positif.
Ini Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode PertamaIDN Times/Arief Rahmat

🍎

bisnis.com: PENEGASAN Presiden Jokowi bahwa dia siap mengambil keputusan gila untuk membuat lompatan kemajuan Bangsa ke depan, memunculkan pertanyaan sukar: keputusan gila seperti apa? Pertanyaan sulit lain terkait dengan tekadnya memacu ekspor dan investasi: dengan  cara bagaimana?
Bukankah 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang sudah diluncurkan terbukti “tidak nendang”? Kini rakyat menantikan tekad dan komitmen itu benar-benar diwujudkan dengan tindakan konkret.
Jawaban paling mengena dari semua itu, tampaknya perlu belajar dari Inpres 4/1985 dan Rachmat Saleh.  Kebijakan dan sosok Menteri Perdagangan era Orde Baru itu rasanya akan menjadi “resep jitu” atau “obat mujarab” penjawab tantangan perode kedua Jokowi. Baik dalam menunaikan komitmen membuat lompatan kemajuan Bangsa, maupun memacu ekspor dan investasi.
Inpres 4/1985 adalah paket deregulasi dan debirokratisasi paling dahsyat-komprehensif-revolusioner sepanjang sejarah. Inilah mungkin satu-satunya keputusan “gila” untuk kemaslahatan Bangsa yang pernah ada.
Karena dieksekusi dan diimplementasikan secara sangat konsisten-konsekuen, beleid yang “diarsiteki” oleh Rachmat Saleh itu sukses besar mendongkrak daya saing, bahkan hampir melipattigakan nilai ekspor dalam Pelita IV, persisnya dari 5,4 milyar dolar pada 1983/1984 menjadi 12,84 milyar dolar tahun 1988/1989.
Sampai di sini, kita bisa menarik dua kesimpulan: pertama, tekad mempercepat laju pembangunan membutuhkan  “keberanian tidak biasa” untuk mengambil “keputusan luar biasa”. Setidaknya kebijakan itu haruslah sekelas Inpres 4/1985. Meminjam pepatah lama, kebijakan biasa –seperti 16 PKE itu-- hanya seperti “kupas-kupas kulit bawang”, padahal yang dibutuhkan adalah “kupas tuntas” model Inpres 4.
Kedua, untuk menghasilkan kebijakan sekelas Inpres 4, para menteri haruslah sekaliber Rachmat Saleh: jujur, nasionalis sejati sekaligus negarawan, cerdas, berani, kepemimpinan kuat, visioner, amanah, adil,  dan di atas semua itu punya integritas nyaris tiada tanding.
***
SIAPA Rachmat Saleh? Mantan Gubernur BI dua periode dan Menperdag ini adalah legenda perbankan dan perdagangan. Selain sukses mengantarkan BI menjadi bank sentral berkelas dunia, dia juga berhasil “menyulap” Perdagangan menjadi instansi berwibawa. 
Seluruh kebijakan yang dia buat, sungguh sangat aplikatif dan visioner, sehingga bisa menjadi solusi jitu bagi banyak persoalan Bangsa ke depan. Pada semua lahan pengabdiannya dia mengukir banyak legacy luar biasa, yakni warisan berupa karya besar bermanfaat besar yang melegenda. 
Namun yang paling legendaris adalah integritas dan kejujurannya. Meminjam istilah taipan Ciputra dan Mochtar Riady serta “raja minyak” Arifin Panigoro: “integritas Rachmat Saleh di atas rata-rata orang Indonesia”. Integritas pribadinya nyaris tanpa noda. Oleh-oleh atau hadiah sekecil apa pun pasti ditampiknya dengan sikap berang.
Salah satu pegangan hidupnya adalah Sumpah Jabatan. Persahabatan pun akan dia korbankan apabila bisa mencederai sumpah itu, utamanya “bersumpah (Demi Allah) tidak akan memberi atau menerima apa pun dari siapa pun (terkait jabatan)”. Dan dia teramat istiqamah (konsisten) mengamalkannya dan selalu mengingatkannya kepada semua bawahan.
Saking konsistennya, bahkan saat-saat mendekati sakaratul maut pun –wafat 11 Februari 2018 dalam usia hampir 88 tahun-- dia masih berbicara Sumpah Jabatan secara eksplisit. Persisnya ketika kerabat dan sahabat berencana membawa dia berobat ke Singapura setelah sakitnya makin parah.
Karena mengira biaya untuk  itu atas tanggungan BI, langsung ditolaknya. Alasannya: sebagai pensiunan BI dia tidak berhak lagi dibiayai uang rakyat. Ketika dijelaskan bahwa itu atas biaya YKK-BI dan semua pensiunan Bank Sentral berhak mendapatkannya, dia masih mewanti-wanti petinggi BI: Sumpah Jabatan jangan sampai dilanggar hanya karena mau membantu dirinya berobat ke Singapura.  
Senantiasa bersikap konsisten dengan Sumpah Jabatan itulah yang membuat dirinya mudah menjauh dari “sindrom birahi tiga ta”: harta-tahta-wanita. Karena itu, lebih 30 tahun memimpin  “instansi basah kuyup” sama sekali tidak menghasilkan warisan berupa rumah mewah dan mobil mewah berderet-deret.
Juga tidak punya deposito belasan digit atau saham di sana-sini. Almarhum hanya mewariskan untuk empat anak dan isterinya  sebuah rumah sederhana di atas sebidang tanah di Cilandak, pinggiran selatan Jakarta. Bukan di kawasan elite Menteng, Patra Kuningan, atau Pondok Indah. Warisan untuk keluarga yang berupa kendaraan: bukan Mercy atau Alphard, tapi hanya hanya satu unit minibus Isuzu Panther keluaran tahun 2000.
Keberadaan Rachmat Saleh dengan kejujuran dan kesederhanaannya itu seolah menjadi pembenaran bahwa memang ada “pejabat setengah dewa”. Tokoh seperti ini terbilang langka, terlebih saat Negeri ini berada dalam keadaan “darurat integritas”. Kondisi demikian membutuhkan kehadiran panutan kejujuran.
Kinilah saatnya figur dengan integritas tiada banding ini dinobatkan menjadi “ikon kejujuran nasional”. Mungkin inilah pula waktunya untuk mengangkatnya menjadi pahlawan kejujuran nasional. Apalagi dia bukan hanya teramat jujur dan terlalu tinggi integritasnya, tapi juga memiliki andil besar bagi kemajuan Bangsa ini.
***
Mari kita lihat dahsyatnya Inpres 4. Sebelum ada beleid ini, pelabuhan benar-benar menjadi “sarang penyamun dan begal”. Tidak bayar, tiada layanan. Akibatnya, kongesti tak terhindarkan. Dwelling time makan waktu berpuluh hari. Pada semua tahapan pergerakan barang ada “biaya ekstra”. “Ongkos logistik” pun membubung sampai hampir 50  persen dari biaya produksi.
Berbagai upaya pernah ditempuh untuk mengatasi karut marut pelabuhan, mulai menerjunkan Tim “Walisongo” sampai Tim Opstib. Hasilnya, tidak ubahnya “kupas-kupas kulit bawang”: hilang-timbul.
Hebatnya, dalam tempo singkat Inpres 4 sukses besar mencincang habis segala bentuk ketidakberesan dan karut marut itu. “Keputusan gila” bernama Inpres 4 itu berhasil melejitkan nilai ekspor nonmigas dan investasi.
Tinggal sekarang kita nantikan kehadiran “Rachmat Saleh” lainnya dan “Inpres 4” berikutnya. (*)

  • Syafrizal Dahlan adalah Wartawan Senior, Penulis Biografi Rachmat Saleh
🍓

JAKARTA sindonews - Laporan yang dirilis United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menyebutkan bahwa kuartal I/2019 diwarnai dengan perlambatan sektor manufaktur di beberapa belahan dunia. Ini terjadi karena dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China serta pemberlakuan tarif dari Uni Eropa (UE).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono membenarkan kondisi tersebut, dengan indikasi permintaan yang menurun di pasar.

"Saat ini perekonomian global sedang melambat, karena ada faktor-faktor internasional. Kondisi ini berimbas pada produksi sektor industri di sejumlah negara dunia," tuturnya di Jakarta, Jumat (11/10/2019).


Berdasarkan data UNIDO, pada kuartal I/2019, tingkat pertumbuhan manufaktur dari negara-negara industri hanya sekitar 0,4% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi secara konsisten di setiap triwulan, yang sebelumnya mencapai 3,5% pada akhir 2017.

Amerika Utara contohnya, mencatat tingkat pertumbuhannya secara year-on-year (y-o-y) hanya 1,8%. Ini menunjukkan penurunan 2,5% dari capaian pada kuartal IV/2018.

Sementara, Amerika Latin bahkan mengalami pertumbuhan negatif di kuartal pertama tahun ini. Kontraksi terjadi 1,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh resesi yang berkelanjutan dari Argentina dan penurunan angka manufaktur Brasil.

Sementara itu, rencana Inggris menarik diri dari Uni Eropa (Brexit)menimbulkan ketidakpastian yang berdampak bagi masa depan ekonomi di wilayah tersebut. Merujuk data UNIDO, pertumbuhan sektor industri manufaktur di Eropa hanya 0,3%.

Selanjutnya, data kuartal pertama tahun ini menunjukkan pula tingkat pertumbuhan sektor manufaktur yang anjlok secara y-o-y dialami oleh dua negara ekonomi besar di wilayah Eropa, yakni Jerman dan Italia, yang masing-masing turun 2,3% dan 0,9%.

Data UNIDO juga memperlihatkan, pertumbuhan sektor industri yang negatif di beberapa negara Asia, antara lain adalah Taiwan -3,7%, Korea Selatan -1,7%, Jepang -1,1%, dan Singapura -0,3%.

Namun, di tengah perlambatan tersebut, pertumbuhan justru dialami oleh Indonesia dan Vietnam yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,1%.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengemukakan, Indonesia sedang merevitalisasi industri manufaktur melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini merupakan sebuah strategi kesiapaan dalam memasuki era industri 4.0 serta mengejar target menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengakselerasi industri manufaktur nasional agar terus melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi modern dan kegiatan litbang. Hal ini diyakini juga dapat memacu produktivitas lebih efisien sehingga mendongkrak daya saing industri kita," paparnya.

Menperin menambahkan, guna mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah saat ini telah bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan strategis yang sudah dijalankan, antara lain memberikan kemudahan izin usaha serta memfasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.

Kemenperin mencatat, PDB dari sektor manufaktur Indonesia mencapai Rp565 triliun pada kuartal II/2019, meningkat dibanding perolehan di kuartal I/2019 yang sebesar Rp555 triliun. Capaian kuartal kedua tersebut tertinggi, karena rata-rata PDB manufaktur Indonesia per kuartal adalah sekitar Rp468 triliun dari periode 2010-2019.

(fjo)
🍒

Bisnis.com, JAKARTA – Australia dinyatakan sebagai salah satu negara dengan kesenjangan ekonomi terbesar di antara negara-negara maju. Kondisi ini dinilai dapat memburuk jika tidak ada intervensi langsung dari pemerintah negara bagian dan federal.

Menurut riset Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pada Kamis (10/10/2019), dari 22 negara paling maju di dunia, Australia berada di peringkat keempat dalam hal jurang perbedaan ekonomi paling nyata antara daerah-daerahnya yang kaya dan miskin.

“Ada pula risiko lebih tinggi bahwa kondisi daerah-daerah lebih miskin, yang kemungkinan besar bergantung pada pertanian atau manufaktur, akan memburuk ketika perubahan iklim semakin intensif,” terang IMF, seperti dilansir melalui Sydney Morning Herald.

Dalam risetnya, IMF menemukan bahwa kinerja ekonomi antardaerah di negara-negara tertentu bisa lebih besar daripada kinerja di antara negara-negara, sehingga menimbulkan ketegangan politik internal yang sangat besar.


Di negara-negara dengan ketimpangan regional tergolong kecil, seperti Jepang dan Prancis, daerah-daerah yang lebih kaya memiliki PDB per kapita sekitar 35 persen lebih baik daripada daerah miskin.

Namun di negara dengan kesenjangan yang lebar, seperti Australia, daerah terkaya, termasuk beberapa bagian di Sydney dan Melbourne, PDB per kapita setidaknya dua kali lebih besar daripada daerah miskin seperti regional Queensland, Australia Barat, dan Northern Territory.

Para peneliti juga menemukan kesenjangan antara si kaya dan si miskin tumbuh di antara wilayah-wilayah dengan dampak finansial maupun sosial.

"Meningkatnya kesenjangan berarti bahwa daerah-daerah yang lebih miskin di negara maju tidak lagi secepat dahulu dalam mengejar ketertinggalannya terhadap daerah kaya,” terang IMF.

“Rata-rata, masyarakat di daerah tertinggal lebih buruk dalam hal kesehatan, dengan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi dan harapan hidup lebih rendah,” tambahnya.



Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah-wilayah tertentu di Australia. Tahun lalu, SGS Economics and Planning menemukan bahwa hampir dua pertiga dari pertumbuhan PDB selama 12 bulan sebelumnya berasal dari Sydney, Melbourne, dan Brisbane.

Lebih lanjut IMF menyatakan daerah-daerah tertinggal di seluruh dunia lebih cenderung memiliki demografi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya.

Daerah-daerah tertinggal juga memiliki lebih sedikit penduduk yang berlatar belakang pendidikan universitas dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Daerah-daerah itu juga cenderung lebih bergantung pada pertanian atau manufaktur. Adapun daerah yang lebih kaya memiliki proporsi lebih tinggi dalam hal bekerja di sektor jasa.

Tak hanya itu, basis ekonomi daerah-daerah tertinggal menempatkan mereka pada risiko perubahan iklim.

"Perubahan iklim dapat memperburuk kesenjangan karena kenaikan suhu menurunkan produktivitas tenaga kerja di pertanian dan industri yang terpapar panas, seringkali lebih memengaruhi daerah yang tertinggal,” ungkap IMF.

Terkait hal tersebut, pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison berharap mendorong migran baru untuk menetap di bagian-bagian regional Australia guna mengurangi tekanan dari kota-kota besar sekaligus untuk memperkuat basis ekonomi daerah.

Pada Jumat (11/10/2019), departemen perbendaharaan Australia dijadwalkan akan membahas kebijakan populasi pemerintah dalam suatu pertemuan di Canberra.



Dalam laporan yang sama, analisis IMF menunjukkan bahwa variabilitas yang lebih besar dalam efisiensi alokasi perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah dalam suatu negara berkorelasi dengan kesenjangan regional yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi.

“Pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan finansial khusus untuk masyarakat yang tertinggal termasuk program untuk memungkinkan relokasi pekerja,” tutur IMF.

Namun, IMF memperingatkan bahwa langkah itu harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menghambat penyesuaian di daerah terkait. Selain dukungan finansial, pemerintah Australia juga dapat memberikan lebih banyak pendidikan dan pelatihan kerja untuk daerah-daerah tertinggal.

Bagaimana Indonesia?

Berturut-turut menempati posisi puncak daftar negara maju dengan kesenjangan ekonomi terlebar sebelum Australia adalah Republik Slovakia, Republik Ceko, dan Kanada.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negeri Zamrud Khatulistiwa ini memang belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Tapi bukan berarti Indonesia miskin akan kalangan berduit.

Pada Rabu (9/10/2019), Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menuturkan bahwa rasio jurang si kaya dan si miskin di Indonesia sangat lebar. Saat ini satu persen keluarga di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan.

"Jika dinaikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen [kekayaan nasional]. Artinya, 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi,” ujar Bambang di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Menurutnya, ketimpangan absolut ini secara rasio sudah menyentuh angka 0,39. Dengan rasio ini, Indonesia menjadi negara keempat di dunia dimana kesenjangan antara kaya dan miskin sangat lebar. Pada peringkat pertama diduduki oleh Rusia, disusul India dan negara ketiga adalah Thailand.



Di antara kota-kota besar di Indonesia, Jakarta dinilai menjadi kota yang paling nyata mengalami ketimpangan kekayaan paling lebar. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kesenjangan ini bisa kita ukur secara teoretis dalam gini ratio tapi juga tentu kita lihat sendiri dalam padangan mata, sebenarnya kesenjangan yang paling besar di Jakarta," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Realitas kesenjangan di Jakarta itu terlihat dengan hadirnya perumahan paling mewah di Indonesia ada di kota ini. Pada saat yang sama rumah paling kumuh juga ada di ibu kota Indonesia ini.

"Berarti terjadi kesenjangan yang besar [di Jakarta] yang harus diatasi," katanya.

Untuk mengatasi kesenjangan yang lebar ini, Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah harus merancang mekanisme peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah serta mengurangi pengeluarannya.


Pemerintah juga terus mengupayakan masuknya investasi yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat. Cara lain yang dilakukan yakni menyiapkan kebijakan perpajakan. Pajak yang ditarik secara efektif akan memudahkan pendistribusian kekayaan mengatasi kesenjangan.
🍉

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai kapasitas listrik Indonesia masih kalah jauh dari China. Jonan pun membeberkan bukti tersebut.
Berdasarkan catatannya, kapasitas listrik terpasang Indonesia pada awal 2014 mencapai 50 gigawatt (GW) atau 50.000 megawatt (MW). Saat ini sudah mencapai 65 GW dan sampai akhir 2019 diperkirakan kapasitas listrik Indonesia mencapai sekitar 69 GW hingga 70 GW.
"Sampai akhir 2024 minimal menjadi 90 GW," ujarnya dalam acara Hari Listrik Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Total kapasitas listrik tersebut masih kalah jauh Dibandingkan China, di mana angkanya sudah mencapai 1.131 GW. Data tersebut disimpulkan Jonan, setelah melakukan pertemuan bilateral dengan China membahas persoalan energi.
"Kapasitas terpasang listrik China itu 1.131 GW, itu dibanding kita itu 15 kali kapasitas terpasang, kalau jumlah penduduk mereka itu empat kali Indonesia," ucapnya.
Dari sisi pengembangan energi, Jonan mengakui juga keunggulan negeri tirai bambu tersebut. Pasalnya, China diam-diam kini tengah gencar mengembangakn energi baru dan terbarukan (renewable energy) untuk pembangkit listrik.
Pembangkit dari energi terbarukan China disebut sudah mencapai 300 GW. Jika melihat angka tersebut, tentunya dirinya berharap agar langkah itu bisa ditiru oleh PLN untuk mengembangkan kapasitas listrik dan pengembangan EBT.
"Renewable merek, 300 GW, besar sekali. Jadi ini harapannya, mulai sekarang saya sangat berharap rekan PLN ini lebih terbuka pikirannya untuk renewable, Karena infrastruktur kelistrikan adalah kegiatan jangka panjang," katanya.
(fbn)
🍎
JAKARTA, investor.id - Optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi nasional ke depan membaik. Optimisme itu terutama didukung oleh masih kuatnya ekspektasi terhadap penghasilan yang diterima dan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang. Hal itu terungkap dalam Survei Konsumen (SK) yang dirilis Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat (4/10). Pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi ke depan sedikit menguat dari bulan sebelumnya. Hal itu tercermin pada Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) September 2019 sebesar 136,2, naik 0,2 poin dari bulan sebelumnya. Secara spasial, kata Gubernur BI, menguatnya IEK terjadi di 10 kota. Indeks tertinggi di Denpasar (8,3 poin), diikuti Mataram (7,5 poin), dan Surabaya (6,6 poin). “Meningkatnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan terutama didukung masih kuatnya ekspektasi terhadap penghasilan yang diterima dan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang,” papar Perry Warjiyo. Suvei Konsumen BI menyebutkan, pada September 2019 konsumen memperkirakan adanya kenaikan penghasilan dalam enam bulan mendatang. Itu ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Ekspektasi Penghasilan sebesar 1,9 poin dari bulan sebelumnya menjadi 148,9. “Kenaikan indeks terutama terjadi pada kelompok responden dengan pengeluaran Rp 1-3 juta per bulan dan di atas Rp 5 juta per bulan. Berdasarkan kategori usia responden, indeks ekspektasi penghasilan meningkat pada responden berusia 20-30 tahun dan 41-60 tahun,” demikian BI dalam surveinya. Di sisi lain, menurut BI, konsumen optimistis terhadap adanya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan ke depan. Itu tercermin pada Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja sebesar 122,6, lebih tinggi 0,2 poin dari bulan sebelumnya. “Kenaikan indeks terjadi pada responden dengan tingkat pendidikan sarjana dan pasca-sarjana, serta berusia 31-40 tahun dan di atas 60 tahun,” demikian survei Bi. BI dalam hasil surveinya menyatakan, perkiraan konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha dalam enam bulan mendatang tidak sekuat bulan sebelumnya. Itu ditunjukkan oleh Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha pada September 2019 yang turun 1,5 poin menjadi 137,1. Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan indeks terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 3,1-4 juta dan di atas Rp 5 juta per bulan. Menurut Bank Sentral, rasio konsumsi terhadap pendapatan pada September 2019 sedikit meningkat. Pendapatan konsumen rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada September 2019 mengalami sedikit peningkatan dari 68,6% menjadi 68,8%. BI mengungkapkan, peningkatan proporsi konsumsi pada September 2019 tersebut diikuti menurunnya rata-rata rasio pembayaran cicilan/ utang (debt to income ratio) dari 12,5% menjadi 1 1,6%. Sedangkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sedikit meningkat dari 1 9,2% menjadi 19,4%. Persepsi Menurun Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim Survei BI juga menyatakan, pada September 2019, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menurun dari bulan sebelumnya, meskipun masih berada pada level optimistis (>100). Hal itu ditunjukkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) September 2019 sebesar 107,5, lebih rendah dari 110,3 pada Agustus 2019. “Penurunan IKE disebabkan oleh penurunan semua komponen pembentuknya. Secara spasial, melemahnya IKE terjadi di 11 kota dengan penurunan terdalam di Medan (-24,1 poin),” demikian BI. Di pihak lain, menurut survei BI, pada September 2019 mengindikasikan optimisme konsumen tetap terjaga, meski sedikit mengalami pelemahan. Itu tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2019 yang tetap berada dalam zona optimistis, di atas 100, yaitu sebesar 121,8. Namun, angka itu sedikit lebih rendah dibandingkan IKK bulan sebelumnya 123,1. Menurut BI, optimisme konsumen yang terjaga pada September 2019 ditopang persepsi yang tetap positif terhadap kondisi ekonomi saat ini dan meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang. “Persepsi konsumen yang tetap positif terhadap kondisi ekonomi saat ini terutama didukung meningkatnya keyakinan terhadap kondisi penghasilan saat ini,” demikian BI. BI menjelaskan, hasil survei juga mengindikasikan tekanan kenaikan harga pada enam bulan mendatang (Maret 2020) diperkirakan relative stabil, meskipun sedikit meningkat. Hal ini terindikasi pada Indeks Ekspektasi Harga dalam enam bulan mendatang sebesar 170,6, relatif stabil dari 170,0 pada bulan sebelumnya. “Relatif stabilnya tekanan harga tersebut didukung terkendalinya harga barang di sebagian besar wilayah,” demikian BI. Tahun Depan Naik Bhima Yudhistira. Foto: IST Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin, mengatakan, sur vei konsumen BI pada dasarnya menyoroti tingkat IKK dua kelompok masyarakat di Tanah Air. Pertama, masyarakat kelas menengah- atas (kaya) yang keyakinannya menurun walaupun masih cukup optimistis terhadap prospek ekonomi Indenesia. Kedua, kelas masyarakat menengah- bawah yang lebih optimistis melihat prospek ekonomi, harga stabil, dan lapangan akan tersedia ke depannya hingga Maret 2020. “Kenapa masyarakat kelas menengah-bawah lebih optimistis? Karena harga yang stabil dan tidak naik pada komoditas strategis rumah tangga, antara lain LPG, listrik 900 VA, BBM tetap bersubsidi dan tidak akan naik sampai akhir tahun ini,” papar Bhima. Meski tahun ini harga komoditas strategis rumah tangga tersebut stabil, Bhima memperkirakan harganya berpotensi naik tahun depan. Sebab, dalam APBN 2020, pemerintah terindikasi mengurangi alokasi subsidi untuk energi. Karena itu, harga LPG, listrik, BBM bersubidi juga berpotensi naik akibat berkurangnya subsidi. Belum lagi, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2020. “Ini artinya, pemerintah juga perlu mewaspadainya dengan membuat kebijakan yang tepat agar tak terlalu berpengaruh ke inflasi yang melonjak pada tahun depan,” tutur dia. Bhima menambahkan, IKK kelompok kelas menengah-atas turun karena mereka sensitif dengan masalah stabilitas keamanan dan ekonomi terkait dengan maraknya demontrasi. Tak kalah penting, kata dia, kelompok ini juga merasa relatif tak ada insentif dari pemerintah, sehingga daya belinya tak banyak perbaikan. Selain itu, mereka mengerem belanjanya karena penurunan bunga bank komersial belum berarti ketika suku bunga acuan BI (BI 7-DRRR) sudah turun beberapa kali. Membaca survei tersebut, menurut dia, pengusaha properti perlu memperbanyak pembangunan hunian untuk kelas menengah ke bawah, atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena daya belinya yang masih relatif bagus. Dia mencontohkan, perusahaan produsen minuman juga perlu menurunkan ukuran kemasannya (downsizing) menjadi lebih kecil untuk menyasar segmen masyarakat kelas menengah-bawah. Langkah itu sudah dilakukan Coca Cola dengan menurunkan ukuran botol minuman Sprite dari 1 liter menjadi kemasan kecil 330 ml seharga Rp 5.500-an. Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah menjaga stabilitas politik dan keamanan di berbagai wilayah di Tanah Air, termasuk dengan membuat kebijakan yang mampu meredam demonstrasi dan gejolak sosial. Hal ini perlu dilalukan agar aktivitas ekonomi kembali bergulir normal dan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak sampai terganggu. Pemerintah, kata dia, juga perlu membuat kebijakan menyerap hasil komoditas penting agar petani perkebunan dan kelas menengah-atas pendapatannya meningkat. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan di antaranya Meningk tkan kapasitas serapan minyak  sawit mentah (CPO) untuk program B20 dan menyerap hasil perkebunan karet untuk mengaspal jalan yang rusak. “Selain itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan BI untuk mendorong bank komersial menurunkan suku bunganya, sehingga belanja masyarakat kelas menengah-atas juga meningkat. Mereka diharapkan mau membelanjakan uangnya lebih banyak karena biaya bunga untuk berbelanja menjadi lebih murah,” tegas dia. Dana Bansos Yusuf Rendy Manilet, Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy mengatakan, IKK September 2019 turun karena secara tren terjadi penurunan, namun kemudian bakal naik kembali pada Oktober-Desember. “Untuk September tahun ini, amunisi untuk konsumsi kelas menengah bawah sudah berkurang. Dana bansos untuk konsumen ke bawah juga trennya menurun. Jadi, alokasinya dihabiskan pada kuartal I,” kata dia kepada Investor Daily. Selain itu, kata Yusuf Rendy, penurunan tersebut sejalan dengan akselerasi bansos Agustus yang menurun. Itu dapat diartikan bahwa pendapatan berlebih diperoleh kelompok menengah bawah. “Ketika dana sudah berkuang maka kepercayaan kosumen menengah bawah berkurang. Kemudian untuk kelas menengah atas lebih karena tren dinamika politik,” tandas dia. Dia menambahkan, pada Sepetember masih ada gejolak revisi UU KPK dan UU KUHP. “Kondisi itu tidak bagus bagi pasar keuangan dan kelompok masyarakat atas,” ucap dia. Sumber : Investor Daily

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Konsumen Optimistis Ekonomi akan Membaik"
Penulis: Abdul Muslim/Triyan Pangastuti
Read more at: https://investor.id/business/konsumen-optimistis-ekonomi-akan-membaik

🍒

JAKARTA, iNews.id - Konsumen kelas menengah RI tumbuh dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Pengusaha lokal diminta untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kelas menengah pada 2020 akan menembus 141 juta jiwa. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan pada 2015 yang sebesar 70 juta jiwa.
Selain kuantitas, kata Presiden, kelas menengah Indonesia juga akan menyebar. Pada 2015, kelas menengah dengan populasi minimal 500 ribu jiwa tersebar di 25 kabupaten/kota. Pada 2020 menyebar ke 54 kabupaten/kota.
"Hati-hati dengan peningkatan seperti ini. Implikasinya, konsumen jadi semakin menarik," ujarnya dalam Munas Hipmi ke-16 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Mantan wali kota Solo tersebut menilai, peningkatan kelas menengah membuat Indonesia semakin menarik secara bisnis. Banyak investor asing yang tertarik dengan Indonesia. Dia pun meminta pengusaha lokal agar memanfaatkan kesempatan emas tersebut.
"Jangan sampai yang ambil kesempatan ini dari asing," kata dia.
Presiden menilai, momentum tersebut semakin menarik di tengah kondisi global yang tidak menentu seperti sekarang ini. Saat ini, dunia masih diliputi perang dagang AS-China yang mengancam resesi ekonomi global.

"Dalam situasi perang dagang dan ancaman resesi, magnet konsumen kita semakin kuat. Jangan sampai opportunity ini dipakai mereka, asing. Mereka akan berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini," ucapnya.
🍈


JAKARTA okezone - Bank Indonesia (BI) mencatatkan berdasarkan survei, penjualan eceren di Juli 2019 mengalami peningkatan. Hal itu tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2019 yang sebesar 221,2 atau tumbuh 2,4% secara tahunan, meningkat dari IPR pada bulan sebelumnya yang tercatat turun 1,8% secara tahunan.
Dalam rilisnya Selasa (10/9/2019), BI menyebut peningkatan tersebut utamanya didorong oleh penjualan eceran kelompok suku cadang dan aksesori dengan IPR tumbuh 23,5%, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 2,7%.
Secara wilayah, peningkatan penjualan eceran terjadi di sebagian besar kota yang disurvei oleh BI. Peningkatan terjadi diantaranya kota Jakarta dengan IPR sebesar 22,5%, Makassar sebesar 28,7%, Banjarmasin Rp26,7%, serta Surabaya sebesar 20,5%.
BI juga memperkirakan penjualan eceran di Agustus 2019 bakal kembali meningkat. Hal itu terlihat dari prakiraan pertumbuhan IPR Agustus 2019 yang meningkat menjadi 3,7% secara tahunan.
Bulan depan peningkatan penjualan eceran akan ditopang kelompok suku cadang dan aksesori. Selain itu, penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok peralatan informasi dan komunikasi, akan membaik sejalan dengan faktor musiman berupa maraknya promosi dan diskon penjualan menyambut perayaan hari kemerdekaan.
Hasil survei BI juga mengindikasikan tekanan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran akan menurun dalam enam bulan mendatang atau di Januari 2020. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) 6 bulan yang akan datang sebesar 161,1 lebih rendah dibandingkan dengan IEH pada bulan sebelumnya sebesar 162,5.

(rhs)
🍆

JAKARTA okezone- Untuk kedua kalinya di paruh pertama tahun 2019, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps).
Dengan demikian, suku bunga acuan BI menjadi berada di level 5,50% dari level 5,75%. Adapun kini suku bunga Deposit Facility (DF) menjadi di level 4,75% dan Lending Facility (LF) pada level 6,25%.
"Dengan mempertimbangkan ekonomi global maupun domestik, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21-22 Agustus 2019 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.
BI terus mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan penurunan suku bunga kebijakan.
Penurunan ini, menurutnya, sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi dan tetap menariknya imbal hasil aset keuangan domestik.

(dni)
🍒


JAKARTA okezone - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06% pada semester I-2019. Realisasi ini mengalami perlambatan dari pertumbuhan ekonomi pada semester I-2018 yang sebesar 5,17%.
"Secara kumulatif sepanjang tahun semester I-2019 pertumbuhan ekonomi 5,06%," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Adapun secara rinci, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07% dan pada kuartal II-2019 tercatat tumbuh melambat jadi 5,05%. Menurutnya, ekonomi global memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan turut berdampak pada ekonomi domestik. Hal itu tercermin dari data industri serta perdagangan di pasar global yang cenderung melemah.
Harga sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia pun mengalami penurunan pada kuartal II-2019 jika dibandingkan kuartal II-2018. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami penurunan 6,12%.
Kemudian batu bara mengalami penurunan harga 22,9% ,serta minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) turun 16,7%.

Selain itu, empat mitra dagang utama utama Indonesia yakni China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat juga mengalami perekonomian yang melambat di kuartal II-2019. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia menyebutkan, ekonomi China tumbuh 6,2% di kuartal II-2019, melambat dari kuartal II-2018 yang sebesar 6,7%. Lalu Singapura melambat jadi 0,1% di kuartal II-2019 dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,7%.
Kemudian, Korea Selatan tumbuh menjadi 2,1% di kuartal II-2019, melambat dari laju pertumbuhan kuartal II-2018 yang sebesar 2,9%. Juga Amerika Srikat yang ekonominya melambat jadi 2,3% di kuartal II-2019 dari 3,2% di kuartal II-2018.
"Melihat dari perekonomian global, maka tantangan yang kita hadapi tidaklah gampang. Sebab perlmabatan perekonomian global memang cukup signifikan," ujar dia.
(rzy)

Jakarta detik- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk memacu kinerja perekonomian tanah air.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 yang sebesar 5,05% atau melambat dibanding kuartal II-2018 yang sebesar 5,27%.

Beberapa kontributor perekonomian Indonesia tercatat loyo, Bambang menyebut seperti manufaktur yang tumbuh di bawah 4%. Sedangkan sisi investasi mampu tumbuh di level 9%.

"Ya ini early warning. Terus terang harus jadi concern kita. Karena itu triwulan III yang sekarang berjalan ini investasi dan sektor manufaktur yang benar-benar jadi perhatian," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Bambang, pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) memberikan pertumbuhan pada tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal II-2019.

"Konsumsi sudah jalan, investasi masih ketinggalan, ditambah ekspor yang sangat sulit karena kondisi trade war," jelas dia.

Oleh karena itu di semester II-2019, kata Bambang, pemerintah harus mendorong kinerja investasi. Apalagi, kegiatan Pemilu Pilpres sudah selesai.


Dia pun berharap pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2019 akan berada di level 5,1%. Dia pun menganggap untuk mencapai level 5,2% atau sesuai target akan terasa berat.

"Ya nggak ada cara lain kecuali investasi. Ini harus benar-benar harus didorong. Mudah-mudahan kemarin masih ada mood wait and see, mudah-mudahan triwulan 3-4 investasi sudah lebih baguslah," ungkap dia. 
🍅

Bisnis.com, JAKARTA - Aberdeen Standard Investments Indonesia ekspektasikan perekonomian Indonesia bergerak positif dan prospek ekuitas yang lebih optimis menjelang akhir kuartal III-2019.
Pada masa pemilu, sentimen investor cenderung gugup, membuat kondisi pasar menjadi kurang stabil dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Banyak investor yang menarik uangnya dari pasar sehingga berdampak pada IHSG yang terkoreksi hingga di angka 5.700.
Dengan Indonesia memperoleh peningkatan peringkat kredit utang jangka panjang (Sovereign Credit Rating) dari Lembaga Pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menjadi BBB pada 31 Mei lalu, investor kembali melakukan aksi beli setelah libur lebaran, dan memulihkan kondisi pasar.
“Namun, ini bukan sesuatu yang signifikan karena kondisi pasar hanya kembali ke posisi sebelum masa pemilu. Tidak ada perubahan suku bunga dan harga minyak masih rendah,” ungkap Bharat Joshi, Asian Equities Investment Director, Aberdeen Standard Investments Indonesia dalam keterangan persnya.
Kondisi pasar akan relatif stabil untuk dua sampai tiga bulan ke depan. Menurut Bharat, investor akan terfokus pada tokoh yang akan menjabat sebagai Menteri, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kita akan mendapat kepastian pada saat Presiden Jokowi resmi dilantik dan menunjuk kabinetnya. Investor ingin adanya stabilitas pada sektor keuangan khususnya dalam menangani current account deficit,” katanya.
Investor juga tertarik dengan bagaimana Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan akan meningkatkan ekspor, menarik investasi asing dan mengambil keuntungan dari perang dagang AS dan China.
“Indonesia sudah melakukan pembangunan infrastruktur seperti tol, bandara, dan pelabuhan untuk dapat mendatangkan investasi. Kawasan industri diperlukan dan sangat penting untuk dapat menarik investasi asing (FDI), seperti kita ingin mengundang perusahaan manufaktur smartphone ke Indonesia untuk memaksimalisasi dampak positif dari perang dagang AS-China,” kata Bharat.
Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya energi yang dimiliki negara guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. “Penting untuk menggandeng investor asing berpartisipasi ‘mengolah’ sumber daya yang selama ini belum dimanfaatkan. Hal ini juga dapat mendukung negara mendapatkan masukan dari pajak ” jelas Bharat.
Bharat ekspektasikan, setelah resmi menjabat untuk kedua kalinya nanti, rencana kebijakan Jokowi yang ingin memangkas pajak penghasilan badan usaha dari 25 persen menjadi 20 persen akan menjadi katalisator positif yang bisa mendorong IHSG. “Tapi dengan catatan kebijakan tersebut sudah mendapatkan persetujuan DPR untuk diimplementasikan,” lanjutnya.

Merujuk pada keputusan Bank Indonesia (BI) pekan lalu terkait pemotongan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, Bharat berpendapat, ini bukanlah kejutan bagi pasar. Kondisi ini cukup terprediksi dengan adanya penguatan Rupiah baru-baru ini dan angka inflasi sederhana serta pemulihan yang bertahap.
Indikator saat ini menunjukkan pertumbuhan PDB yang lambat di Kuartal II-2019, baik di sektor konsumsi maupun investasi. Hal ini menegaskan perlunya kelonggaran moneter lanjutan yang akan bergantung pada neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar.
“Dengan terpilihnya kembali Presiden Jokowi, ada prospek investasi semakin berkembang (secara bertahap) pada 2019 hingga 2020. Sentimen adalah kuncinya. Suku bunga yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan investasi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sesuai,” jelas Bharat.
Aberdeen Standard Investments Indonesia masih tetap positif terhadap saham ekuitas, reksa dana campuran dan reksa dana pendapatan tetap karena semua instrumen ini akan mendapatkan dampak positif dari kelonggaran moneter lanjutan, kemungkinan reformasi kebijakan pemerintah, dan pemulihan di sektor konsumsi serta investasi swasta di Indonesia.
🍅
KONTAN.CO.ID -  YOGJAKARTA. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia. Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi batu sandungan yang mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2019 sebesar 0,382, turun 0,007 poin dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,389. Bila dibanding September 2018 yang sebesar 0,384, tingkat gini ratio pada Maret 2019 turun 0,002.
Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikali Zaini, mengatakan, serapan tenaga kerja jadi faktor utama perlambatan tinggkat kemiskinan semakin berkurang. Alasannya, pemerintah saat ini cenderung menyerap sektor tenaga kerja di sektor jasa.
Padahal sektor tersebut tidak terlalu besar menyerap tenaga kerja. Sehingga sektor padat karya katanya paling relevan guna mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya industri manufaktiur dan pertanian.
Mikail mengamati, dalam sepuluh tahun terakhir sektor padat karya turun dan cenderung stabil di bawah 20% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia.Industri manufaktur atau olahan dapat memnyerap tenaga kerja lebih banyak. Utamanya lapangan kerja untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Nah, stimulus yang perlu diperkuat adalah memberikan insentif pajak kepada perusahaan manufaktur. Misalnya dengan tetap menjaga insentif pajak super. Dia menilai stimulus positif itu, bisa meningkatkan produksi dan berdampak penambahan jumlah tenaga kerja.
Di sisi lain, Mikail mengaskan, soal birokrasi harus sinkron antara pemerintah dan lembaga. “Jadi investor juga mendapatkan kepastian,” kata Mikail kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).
Dari segi sektor pertanian, pemerintah juga perlu menjaga kestabilan bahan pangan, utamanya beras. Sebab, flukluasi harga beras sensitif terhadap kemiskinan. Daya beli masyarakat terhadap beras rentan dengan kesenjangan.
Berdasarkan data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian (Kemtan), produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektare (ha). Ini masih di bawah Vietnam yang mencapai 6,67 ton per ha.
Mikail menilai kemiskinan di desa diakibatkan oleh kontribusi beras sebanyak 26,46%. Sedangkan di kota, komoditas tersebut berkontribusi 20,11% terhadap kemiskinan. ”Kuncinya meningkatkan produktivitas per hektare membuka lahan pertanian baru, meningkatkan skill petanim dan subsidi faktor input petani,” tutur Mikail.
Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengimbau, pemerintah memang sudah seharusnya fokus ke dua sektor itu. Sehingga pendapatan masyarakat miskin dan mengengah miskin bisa membaik.
“Level masyarakat miskin naik, yang menengah miskin jangan sampai jatuh,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).
Baik sektor manufaktur atau pertanian kebanyakan pekerjaanya adalah masyarakat miskin dan mengegah miskin. Oleh karena itu kata Mikail pemerintah perlu mendorong instansi terkait mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk, mengadakan pelatihan kepada petani, sehingga produktivitas naik.

Bhima menambahkan, bukan berarti pemerintah mengabaikan sektor jasa. Yang perlu ditingkatkan adalah skill pekerja, lantaran tuntutan keahliah di sektor jasa kini semakin tinggi.
🍓

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang tercermin dalam rasio gini mengalami penurunan 0,002 poin menjadi 0,382 pada Maret 2019.
Berdasarkan data rasio gini Maret 2019 yang dirilis BPS, Senin (15/7/2019), gini rasio pada Maret 2019 yang sebesar 0,382 turun 0,002 poin dibandingkan dengan gini rasio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan rasio gini Maret 2018 yang sebesar 0,389.
Rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibandingkan dengan rasio gini Maret 2018 yang sebesar 0,401.
Sementara itu, rasio gini di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,319 dan rasio gini Maret 2018 yang sebesar 0,324.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,71 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
🍉

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2019 sebesar USD 123,8 miliar.
Angka cadangan devisa ini meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2019 yang sebesar USD 120,3 miliar.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, dengan cadangan devisa yang mencapai USD 123,8 miliar pada Juni 2019 akan membuat neraca pembayaran kuartal II 2019 surplus USD 3 miliar, atau naik tipis dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar USD 2,4 miliar.
"Posisi USD 123,8 miliar itu tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, bahwa secara overall itu di triwulan kedua secara keseluruhan akan mengalami surplus neraca pembayaran sekitar USD 3 miliar," ujar Perry saat ditemui di Kompleks Masjid BI, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Perry menambahkan, selain cadangan devisa neraca pembayaran yang surplus pada kuartal II 2019 juga akan ditopang dengan meningkatnya aliran masuk modal asing yang terlihat di neraca transaksi modal dan keuangan.
Hingga per 4 Juli 2019, Bank Indonesia mencatat arus masuk modal asing atau capital inflow ke Indonesia telah mencapai Rp 170,1 triliun.
Aliran dana tersebut masuk melalui portofolio Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Kendati begitu, Perry mengatakan untuk neraca transaksi berjalan besaran defisitnya tidak akan melebihi dari tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Di kuartal I-2019, defisit transaksi berjalan sebesar 2,6 persen PDB atau sekitar tujuh miliar dolar AS. 
"Secara persisnya angka defisit transaksi berjalan menunggu angka-angka neraca perdagangan di Juni. Kami tunggu BPS untuk melihat persisnya angka defisit transaksi berjalan seperti apa tapi perkiraan kami tidak akan lebih tinggi dari tiga persen PDB, atau lebih rendah dari PDB," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com


🍒
New York, Beritasatu.com - Dana investasi portofolio dari Amerika Serikat (AS) akan mengalir ke Indonesia, negeri yang dinilai memberikan imbal hasil tinggi. Sinyal penurunan laju pertumbuhan ekonomi negeri itu akan memaksa The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan dan kebijakan itu akan mendorong dana investasi portofolio keluar dari AS.
"Tahun ini, bank sentral AS bakal memangkas 25 hingga 50 basis poin fed fund rate dan itu sudah cukup mendorong dana investasi portofolio ke luar negeri," kata analis senior yang juga deputi direktur Kantor Perwakilan di Bank Indonesia (BI) New York M Noor Nugroho dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa arus utama dari Indonesia di Kantor Perwakilan BI New York, Jumat (21/6/2019).
Kantor ini terletak dekat World Trade Center (WTC). Pada 11 September 2001, twin towers WTC diluluhlantakkan pesawat yang ditabrakkan oleh pilot, menewaskan sekitar 2.996 orang dan melukai 6.000 orang.
Ekonomi AS hingga Mei 2018 mencapai kinerja tertinggi selama satu dekade terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 2,9%, meningkat dari 2,7% setahun sebelumnya. Pada Mei 2019, year on year, laju pertumbuhan ekonomi negeri itu mencapai 3,1%. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi di dalam negeri.
Laju inflasi AS yang pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing, sebesar 2,1%, naik dari 0,7% tahun 2015, pada tahun 2018 turun menjadi 1,9%. Laju inflasi menurun lagi menjadi 1,8% pada Mei 2019, year on year. "Kondisi ini dilihat sebagai tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat AS," jelas Nunu, nama sapaan M Noor Nugroho.

Sedang angka pengangguran terbuka Mei 2019, year on year, turun ke level 3,7% atau terendah selama 50 tahun terakhir. Pada tahun 2010, angka pengangguran terbuka mencapai 10%.
"Kinerja ekonomi AS diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada tahun 2018 dan selanjutnya diprediksi akan terjadi penurunan," kata Nunu. Namun, hingga Mei 2019, belanja masyarakat AS masih kuat. Pasar ritel masih menunjukkan pertumbuhan. Upah pekerja naik 3%.
Pemerintahan Presiden Donald Trump, kata Unu, memberikan stimulus fiskal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sesuai janji kampanyenya. Rencana pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko terus diupayakan.
Capital Inflow
Pada kuartal ketiga dan keempat 2019, ekonomi AS diperkirakan tidak sebagus periode sebelumnya. Jika pertemuan Juni, suku bunga acuan bank sentral AS dipertahankan pada level 25%-50%, pada paruh kedua 2019, fed fund rate kemungkinan akan diturunkan.
Imbal hasil investasi portofolio di Indonesia tergolong tinggi dan kondisi itulah yang akan menarik pemilik dana dari AS. Suku bunga surat berharga negara (SBN) masih di atas 7%. Pasar saham memberikan return signifikan.
"Dana investasi portofolio akan mengalir ke Indonesia. Kita berharap, investasi untuk sektor riil juga meningkat," ungkap Nunu. Tingkat upah pekerja di Indonesia sudah cukup bagus dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh. Namun, kepastian hukum masih menjadi pertanyaan.
Para pelaku bisnis sangat memperhatikan kepastian hukum. Mereka menghendaki proses perizinan yang cepat, baik di pusat maupun di daerah. Di Indonesia, regulasi di pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota acap tidak sama.
Trade War
Perang dagang atau trade war yang dilancarkan Trump, kata Nunu, untuk sementara menguntungkan AS. Kenaikan defisit tidak seperti periode sebelumnya. Pengenaan tarif bea masuk (BM) 10% untuk produk impor US$ 200 miliar sudah cukup menahan laju pembengkakan defisit.
Pertemuan G-20 tanggal 28-29 Juni 2019 akan dimanfaatkan Trump untuk menjelaskan rencana pengenaan bea masuk 25% untuk produk senilai US$ 300 miliar.
Namun, demikian Nunu, trade war pada akhirnya tidak menguntungkan AS dan RRT, dua negara yang berseteru. Daya tahan RRT akan lebih kuat menghadapi AS. Karena dari sisi purchase power parity (PPP), RRT kini sudah menyamai AS dan akan melampaui.
Indonesia, kata Nunu, berpeluang untuk mengisi pasar AS yang tidak lagi diisi produk BBM RRT. Saat ini, pasar AS banyak diisi produk Vietnam dan Bangladesh.
Produk di pasar AS yang bisa diisi Indonesia adalah karet, mebel, kayu, perhiasan, mainan anak-anak, dan permesinan. Sedang RRT sudah membuka pasar baru untuk produknya yang ditolak AS, yakni pasar Israel, Pakistan, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa.




JAKARTA nikkei-- Global investors are increasingly eyeing Indonesia as a good place to park their money, a trend that may increase after S&P Global Ratings bumped up the Southeast Asian country's sovereign credit rating.
The raise to BBB from BBB- on May 31 comes on the heels of President Joko Widodo's reelection, prompting expectations that Indonesia will remain committed to structural reform.
Indonesia logged a capital inflow of about 9.1 trillion rupiah ($6.37 billion) from January till early April, Mirza Adityaswara, senior deputy governor of Bank Indonesia, told a local newspaper, saying the inflow is "good." Investment in Indonesian government bonds accounted for more than 80% of the inflow, according to Mirza.
Two other ratings agencies, Moody's Investors Service and Fitch Ratings, had joined S&P in upping the country' rating by May 2017 to investment grade BBB-. S&P latest move now means that all three major agencies agree on the BBB rating.
Indonesia issued 177 billion yen ($1.63 billion) in yen-denominated bonds on May 22. This largest public offering of samurai bonds in Asia reflects renewed investor interest.
Emerging economies experienced capital outflows in 2018 due to successive interest rate hikes by the U.S. Federal Reserve.
At the time, Indonesia witnessed an exodus of capital from its government bond market as bond prices fell while the rupiah temporarily plunged about 10%. Now, the trend has reversed, with the economy notching solid growth of about 5% after the Widodo administration was formed in October 2014.
The country also remains stable both politically and socially, further boosting investor confidence.
Widodo has carried out a number of regulatory reforms and lifted restrictions on foreign capital. This has helped raise Indonesia's ranking in terms of business friendliness in 2018 to 73rd from 120th, according to a World Bank survey.
Reforms temporarily slowed as Widodo embarked on a series of populist measures during the presidential campaign. But observers feel that they will ramp up again, as Industry Minister Airlangga Hartarto has pledged to create a business-friendly environment during the president's second term.
Widodo declared a goal in early May of making Indonesia one of the world's top five economies by 2045. With the International Monetary Fund and others estimating a growth rate at around 6.5%, the country is expected to maintain high growth if it pushes ahead with reforms.
The global economic outlook is precarious due to the U.S.-China trade war. But the Asian Development Bank and others think the Indonesian economy will remain largely unscathed, citing the country's low reliance on the two economic giants for trade.
Compared to Vietnam, Indonesia is not an attractive option for manufacturers fleeing China. However, its exports should remain strong, allowing it to weather the stormy trade climate.
The official outcome of Indonesia's presidential election is pending as Widodo's rival has challenged the vote in the Constitutional Court. But this has not deterred Widodo, who is laying the foundation of his second term. For example, he already met leaders of the opposition Democratic Party headed by former President Susilo Bambang Yudhoyono.
Part of Widodo plans call for relocating Indonesia's capital from Jakarta and for developing industry, both huge projects that will involve a mobilizing great deal of human capital.

During the five years of his second term, Widodo's policies will be tested on whether they can fully realize Indonesia's growth potential while attracting overseas investors with more a business-friendly environment.
🌼

JAKARTA okezone- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Chile atau Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) akan mempermudah ekspor produk Indonesia ke Amerika Selatan.
“CEPA ini win win solution untuk kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan keduanya dan kerja sama ini secara spesifik juga akan menjadikan Chile sebagai hub Indonesia ke Amerika latin dan juga menjadikan Indonesia sebagai hub Chile memasuki pasar Asia,” kata Mendag seperti dilansir Antaranews, di Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Menurut Enggar, kerja sama tersebut merupakan kesempatan baik untuk para pelaku usaha dan media untuk mendorong kemitraan kedua negara dalam membuka peluang bisnis.
“Saya berharap kedua negara bisa menyelenggarakan forum bisnis dan business matching yang diselenggarakan setiap tahun oleh kedua negara,” ungkap Enggar.
Produk utama Indonesia yang mendapat preferensi di antaranya: minyak sawit dan turunannya, kertas dan bubur kertas, perikanan, makanan dan minuman, produk otomotif, alas kaki, mebel, perhiasan, sorbitol, produk tekstil dan lainnya.
Sesuai kesepakatan, setelah implementasi IC-CEPA dilaksanakan, kedua negara akan melanjutkan perundingan ke tahap selanjutnya, yaitu perdagangan di sektor jasa dan investasi.
“Setelah perjanjian tarif barang, tahap selanjutnya adalah perundingan di bidang jasa dan investasi, karena memang IC-CEPA dilakukan bertahap. Untuk tenggat waktunya, akan dibahas lebih lanjut melalui Joint Committee IC-CEPA yang akan bertemu sesuai kesepakatan bersama,” kata Mendag.
Total perdagangan Indonesia-Chile pada 2018 mencapai USD274 juta.
Sementara itu, untuk periode Januari-Maret 2019, total perdagangan kedua negara mencapai USD56,1 juta dengan nilai ekspor Indonesia sebesar USD34,9 juta dan impor sebesar USD21,2 juta.
Chile merupakan negara tujuan ekspor Indonesia dengan total ekspor USD158,9 juta pada 2018, meningkat 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD158,5 juta.


    (dni)
    🍒
    JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat daya saing Indonesia tercatat naik 11 poin ke peringkat 32 dunia pada tahun 2019. Hal ini berdasarkan pemeringkatan bertajuk IMD World Competitiveness Ranking 2019. Dalam laporan yang diluncurkan pada Selasa (28/5/2019) di Lausanne, Swiss tersebut, daya saing Indonesia tampak naik signifikan pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu. Tahun 2018, daya saing Indonesia tercatat pada posisi 43 dunia. IMD menyatakan, Indonesia adalah negara dengan kenaikan daya saing paling pesat di kawasan Asia. Ini terjadi berkat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan dan perbaikan infrastruktur serta kemudahan berusaha. 
     Adapun berada pada peringkat pertama dunia adalah Singapura. Pada tahun 2018 lalu, daya saing Singapura berada pada posisi 3 dunia. "Kawasan Asia Pasifik tumbuh menjadi sumber daya saing. Sebanyak 11 dari 14 negara memperbaiki atau mempertahankan posisi mereka, dipimpin oleh Singapura dan Hong Kong pada pucuk peringkat global," jelas IDM. Selain kalah dari Singapura, daya saing Indonesia juga kalah dari Malaysia, yang bertahan di posisi 22 dunia. Sementara itu, Thailand berada pada posisi 25, naik 5 peringkat dari posisi 30 pada tahun 2018 lalu. 
    Adapun daya saing Jepang terpantau turun 5 poin ke posisi 30 pada tahun 2019 ini. Penurunan itu disebabkan merosotnya kondisi ekonomi, kondisi utang pemerintah, dan melemahnya iklim usaha.
     IDM menyusun peringkat daya saing negara berdasarkan 4 kategori, yakni kinerja perekonomian, infrastruktur, efisiensi pemerintah, dan efisiensi bisnis. Negara yang memiliki peringkat daya saing terbaik mencatat nilai tertinggi dalam 4 kategori tersebut.

    Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Naik Signifikan, Daya Saing Indonesia di Posisi 32 Dunia ", https://money.kompas.com/read/2019/05/29/140135526/naik-signifikan-daya-saing-indonesia-di-posisi-32-dunia
    Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
    Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
    🍇

    JAKARTA sindonews - Kementerian Keuangan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dalam rapat paripurna DPR, Senin (20/5/2019).

    Rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamparkan kondisi ekomomi Indonesia saat ini.

    "Kita mengalami tantangan yang besar. Pasalnya, faktor global yang terjadi seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat ekonomi Indonesia mengalami tekanan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2019).


    Dia pun menyebutkan dinamika tantangan global dan domestik menjadi salah satu rintangan. Perang ekonomi menjadi salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi negara berkembang

    "Memang tekanan Indonesia masih akan terasa, tapi Indonesia masih dapat menunjukkan dirinya kuat karena kita akan terus memperkuat fundamental ekonomi," katanya.

    Dia mengungkapkan akan berupaya memperkokoh fondasi tersebut meskipun akan menghadapi tantangan yang berat.

    "Kapasitas perekonomian Indonesia untuk tumbuh tinggi mengalami kendala keterbatasan output potensialnya. Potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebar di Indonesia harus ditingkatkan," katanya.
    (ven)
    🍏

    JAKARTA – Para pengusaha sektor riil dan pelaku pasar finansial tidak mengkhawatirkan aksi demo menolak hasil pemilu. Mereka yakin Polri dan TNI bisa menguasai keadaan. Namun, mereka mengimbau para tokoh masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu konflik horizontal.
    Sementara itu, di tengah meningkatnya kembali suhu politik menjelang pengumuman hasil pemilu pada Rabu (22/5) besok, investor di pasar saham justru mengabaikan isu aksi demo 22 Mei.
    Hal itu tercermin pada rebound indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Memasuki awal pekan (Senin, 20/5), IHSG menguat 80,25 poin (1,37%) ke level 5.907,12, setelah terkoreksi hingga 6% sepanjang pekan lalu.
    Meski cenderung bersifat technical rebound, penguatan IHSG kemarin mendorong optimisme baru bahwa investor di dalam negeri memilih bertahan di pasar saham dan mengabaikan isu demo 22 Mei. Ketika investor asing melepas saham hingga membukukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp 642,8 miliar, para investor domestik malah agresif memborong saham.
    Kendati demikian, sentimen negatif masih mewarnai pasar valas, Berdasarkan kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah kemarin melemah ke level Rp 14.478 per dolar AS dibandingkan hari perdagangan Jumat (17/5) pekan lalu di posisi Rp 14.469 per dolar AS.
    Tak Perlu Panik
    Menurut Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo, penurunan tajam yang dialami IHSG dalam dua pekan terakhir belum masuk kategori kejadian luar biasa. Namun di sisi lain, BEI menyiapkan strategi protokol krisis apabila dalam satu hari IHSG anjlok signifikan.
    Baca selengkapnya di https://subscribe.investor.id/
    Sumber: Investor Daily
    🍓


    Makassar, Beritasatu.com - Dengan investasi US$ 50 miliar di hilir, membangun kilang BBM dan petrokimia, Pertamina akan menjadi perusahaan migas terbesar di Asia tahun 2026 di luar Jepang, Korsel, dan Tiongkok. Kapasitas kilang BBM akan meningkat dari 1 juta barel per hari (bph) menjadi 2 juta bph minyak mentah. Sedang BBM yang dihasilkan akan meningkat dari 680.000 bph menjadi 1,7 juta bph.
    "Kenaikan tajam akan terjadi pada produk petrokimia yang meningkat 11 kali menjadi 6,6 juta ton per tahun," kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignasius Tallulembang dalam wawancara khusus dengan Beritasatu.com di Hotel Aryadutta, Makassar, Jumat (17/5/2019). Pria yang biasa disapa dengan nama Lete itu berada di Makassar untuk meninjau kesiapan pasokan BBM dan LPG di Pertamina Marketing and Operation Region (MOR) VII menjelang Idul Fitri. MOR VII mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
    Industri hilir Pertamina yang menelan dana investasi US$ 50 miliar itu terdiri atas tiga bagian, yakni pertama, Refinery Development Master Plan (RDMP), yakni upgrading atau peningkatan kapasitas empat kilang BBM lama, yakni Kilang Balikpapan, Balongan, Cilacap, dan Dumai. Kedua, adalah Grass Root Refinery (GRR), yakni kilang baru yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur, masing-masing berkapasitas 300.000 bph.
    Ketiga adalah pabrik petrokimia. Selain pabrik petrokimia yang terintegrasi dengan dua kilang BBM baru (GRR), ada pabrik petrokimia yang berdiri sendiri, yakni di Balongan. Dalam tujuh tahun ke depan, pembangunan akan dikebut dan ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026.
    Selain enam kilang BBM, kata Lete, Pertamina juga membangun Bio Refinery atau kilang bahan bakar dari sawit di Plaju. Teknologi sudah tersedia untuk mengolah CPO menjadi bahan bakar nabati.
    "Pembangunan kilang BBM, petrokimia, dan bio refinery dalam tujuh tahun ke depan memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi pembangunan Indonesia," ungkap Lete. Setidaknya, 200.000 tenaga kerja baru akan terserap. Usaha kecil, menengah, hingga besar akan terlibat. Pertamina akan memanfaatkan seoptimal mungkin produk dalam negeri.
    Hemat Devisa
    Kilang Pertamina saat ini, kata Lete, hanya mampu mengolah minyak mentah 1 juta bph dan menghasilkan produk BBM --yakni gasoline atau bensin, diesel, dan avtur-- sekitar 680.000 bph. Sedang kebutuhan saat ini sekitar 1,4 juta bph. Ada kekurangan 50% yang dipenuhi oleh impor. Ditambah dengan produksi petrokimia, devisa yang bisa dihemat sedikitnya US$ 13 miliar per tahun.
    Pertamina juga meningkatkan kualitas produk. Produk yang akan dihasilkan adalah program ramah lingkungan yang kualitasnya setara dengan Euro 5. Dengan mengusung nama Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC), Kilang Cilacap, misalnya, menghasilkan BBM dengan kualitas Euro 4.

    Kapasitas kilang BBM akan ditingkatkan dari 1 juta bph menjadi 2 juta bph.
    Pertamina membangun dua kilang BBM baru di Tuban, Jawa Timur dan di Bontang, Kalimantan Timur. Dua kilang BBM, masing-masing, berkapasitas 300.000 bph akan terintegrasi dengan petrokimia. "Dengan demikian, nantinya Pertamina memiliki empat RDMP dan dua GRR," ujar Lete.
    Kapasitas kilang BBM akan ditingkatkan dari 1 juta bph menjadi 2 juta bph. Pertamina juga akan meningkatkan kemampuan menghasilkan produk berkualitas atau produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dari sekitar 75% saat ini menjadi sekitar 90%.
    Produk BBM akan ditingkatkan menjadi tiga kali lipat, dari 680.000 bph menjadi 1,7 juta bph gasoline, diesel dan avtur. "Yang meningkat paling signifikan adalah produk petrokomia yang bakal bertambah 11 kali lipat. Ini yang paling menarik," ungkap Lete.
    Masuknya Pertamina ke industri petrokimia menandai sebuah era baru mengingat selama ini, perusahaan negara itu hanya menghasilkan minyak mentah, gas, dan BBM. Petrokimia adalah kebutuhan utama Indonesia yang saat ini sudah memasuki kehidupan modern dan sedang gencar membangun industri. Hampir semua barang kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan transportasi adalah produk petrokimia.
    "Ada Chandra Asri, tapi kapasitasnya sangat kecil, sehingga Indonesia harus impor," jelas Lete.
    Dengan menghasilkan sekitar 6,6 juta ton per tahun, produk petrokimia akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian bangsa. Selain menghemat devisa, industri petrokimia memberikan multiplier effect yang tinggi bagi masyarakat sekitar. Transportasi, rumah, restoran, dan mal di kawasan sekitar kilang akan berkembang pesat
    Lete mengakui, megaproyek senilai US$ 50 miliar yang tengah dibangun adalah yang terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Ke depan, bisa jadi tak ada lagi proyek yang nilainya sebesar ini.
    Untuk pendanaan, Pertamina menggunakan beberapa strategi. Ada yang berupa project financing. Pertamina meminjam dari lembaga keuangan. Ada juga penyertaan dengan komposisi 70% pinjaman dan 30% ekuitas. Untuk mendapatkan ekuitas, Pertamina mencari mitra atau partnership.
    Selain itu, ada skema built, operate, and transfer (BOT). Setelah dibangun dan dioperasikan selama 30 tahun, proyek diserahkan ke pemerintah Indonesia. Strategi ini diterapkan dalam pembangunan kilang BBM di Bontang. Semua pendanaan megaproyek senilai Rp 197,6 triliun itu disediakan oleh mitra. Minyak mentah juga disediakan mitra, yakni perusahaan dari Oman, Overseas Oil and Gas LLC (OOG). Perusahaan ini mendapatkan porsi kepemilikan 90%, sedang Pertamina diberikan golden share 10%.
    Produksi Kilang Bontang akan dipasarkan di Indonesia. Pertamina nantinya membeli produk BBM dari Kilang Balongan seperti premium, gasoline, dan avtur. Minyak mentah disediakan OOG, hasil kilang dijual di dalam negeri dan pembelian dengan rupiah.
    Kilang BBM baru di Tuban dibangun bersama Rosneft dari Rusia dengan kepemilikan 55% Pertamina, 45% Rosneft. Megaproyek senilai Rp 199,2 triliun itu mulai konstruksi 2020 dan ditargetkan beroperasi 2024.
    Semua pembangunan megaproyek Pertamina, kata Lete, mengoptimakan produk lokal atau memanfaatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
    "Kami upayakan agar semaksimal mungkin bisa mencapai 80% local content," papar Lete.
    Nomor Satu
    Dengan Kilang BBM yang mengolah 2 juta bph minyak mentah dan menghasilkan 1,7 juta bph BBM, Indonesia akan menjadi nomor satu di Asia di luar Jepang, Korsel, dan Tiongkok. Kilang Pertamina akan mengalahkan Petronas Malaysia, PTT Thailand, bahkan Korea sekalipun, yakni SK Energy, salah satu perusahaan oil and gas terbesar di Korea.
    Juga dengan menghasilkan 6,6 juta ton produk petrokimia setahun, demikian Lete, Pertamina menjadi nomor satu di regional. Untuk polietilena dan polipropilena, Indonesia akan menjadi nomor satu, terbaik dan terbesar kapasitasnya. Untuk aromatic paraxylene, Pertamina masih di peringkat ketiga.

    "Pertamina hanya kalah dari SK Energy yang kapasitasnya sudah 3 juta ton per tahun," ujar Lete.
    🍊

    Jakarta detik- PT Pertamina (Persero) menghentikan impor avtur dan solar. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

    Impor Avtur sudah disetop, sedangkan solar akan disetop mulai Mei ini.

    "Jadi mulai April kita sudah tidak lagi impor avtur, per Mei untuk solar, kalau avtur sudah. Pengadaan impor sejak bulan depan avtur solar tidak lagi impor," ujar Nicke.

    Dia menjelaskan impor avtur solar bisa disetop dengan optimalisasi kilang yakni kilang Plaju dan Cilacap.

    "Dengan kita optimalkan kilang, termasuk Plaju dan juga Cilacap," kata Nicke.

    Dengan demikian, lanjut Nicke, langkah yang telah ditempuh untuk mengurangi impor ialah memangkas impor minyak mentah, avtur dan solar.

    "Ini juga penghematan, penurunan impor crude itu sudah dilakukan Januari, kalau produk mulai April," tutur Nicke.

    🍓

    JAKARTA okezone- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan perlunya pendidikan kejuruan dihubungkan dengan industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, siap untuk hal-hal baru.
    Presiden Jokowi melalui cuitannya di akun twitternya @jokowi menyebutkan sekarang saatnya fokus pada pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia).
    Kepala Negara menyebutkan sebanyak 51% tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD. "Ini harus kita selesaikan besar-besaran dengan pelatihan-pelatihan," kata Jokowi seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Sabtu (11/5/2019).
    Hingga Sabtu siang, cuitan yang diunggah sekitar pukul 08.28 WIB itu sudah disuka 6.429 kali dan tweet ulang 1.301 kali.
    Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengingatkan dunia pendidikan harus memperhatikan pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, dan agama, dalam rangka pembangunan SDM yang memiliki karakter dan kualitas yang baik.
    Pernyataan itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2019.
    "Kita semua merayakan dengan bergembira. Tapi ingat bahwa pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan SDM yang memiliki karakter dan kualitas yang baik," ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
    Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat hari Pendidikan Nasional di semua akun media sosialnya, baik di Twitter, Facebook, maupun Instagram.
    Di akun Instagram dan Twitter resminya @jokowi, Kepala Negara mengunggah gambar animasi suasana belajar mengajar di sebuah kelas berikut tulisan "Selamat Hari Pendidikan Nasional". Dalam gambar tersebut tampak juga foto tokoh pendidikan nasional Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang dipajang di dinding kelas.
    "Pendidikan adalah jalan panjang yang ditempuh sebuah bangsa yang menghadapi tantangan untuk membangun identitas, karakter, dan martabatnya," tulis Presiden dalam unggahan tersebut.

    (dni)
    🍎

    Bisnis.com, JAKARTA - Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) telah melakukan pemetaan bahan bakar nuklir yakni uranium dan thorium di wilayah Indonesia.
    "Kami sudah melakukan pemetaan ke seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi uranium dan torium dan masih berlanjut," kata Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Batan Suryantoro, Senin (6/5/2019).
    Menurut Suryantoro, karena bahan bakar dari nuklir itu uranium dan torium, maka Batan melakukan pemetaan di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sudah terkumpul potensi 74 ribu ton uranium dan 130 ribu ton thorium. 
    Uranium adalah unsur yang bersifat fissil (dapat membelah diri) setelah bereaksi nuklir dan thorium bersifat fertil (membiak), atau tidak dapat membelah diri. 
    "Selama ini uranium dan torium yang digunakan sebagai bahan bakar reaktor riset masih impor dari Amerika Serikat karena di Indonesia belum dilakukan eksploitasi terhadap cadangan uranium dan torium," ujarnya.
    Suryantoro juga mengatakan bahwa, uranium dan thorium  yang tersimpan di bumi Indonesia sebagai cadangan untuk anak cucu nanti.
    "Jadi setelah kami petakan daerah yang berpotensi uranium dan thorium berada di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan seluruh pulau Indonesia, kalau di Kalimantan banyak potensi uranium salah satunya di wilayah Kalan," ungkapnya.
    Eksploitasi sampai saat ini, kata Suryantoro, belum bisa dilakukan. Batan baru melakukan eksplorasi untuk pemetaan potensi cadangan uranium  dan thorium di Indonesia.
    🍅


    JAKARTA okezone – Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) soal konsumen dan Badan Pusat Statistik (BPS) soal bisnis menunjukkan dua hasil yang berbeda.
    Dalam survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2019 mengindikasikan optimisme konsumen meningkat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2019 sebesar 128,1 yang lebih tinggi dibandingkan 124,5 pada bulan sebelumnya.
    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) mencapai 102,10 pada kuartal I-2019. Posisi ini turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 106,28.
    Sementara, jika dibandingkan dengan kuartal IV-2018, ITB tercatat sebesar 104,71."Kondisi bisnis Kuartal I-2018 sebesar 102,10, namun optimisme pelaku bisnis lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto seperti dilansir Harian Neraca, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
    Soal indeks optimisme konsumen, survei tersebut menyebutkan peningkatan itu didorong oleh menguatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan dan membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam info terbarunya.
    Dijelaskan, Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) meningkat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi kegiatan dunia usaha enam bulan mendatang. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga meningkat didukung oleh membaiknya persepsi terhadap penghasilan saat ini dan keyakinan untuk membeli barang tahan lama.
    Hasil survei juga mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga diperkirakan menurun dalam tiga bulan mendatang (Juli 2019), terutama dipengaruhi oleh kembali normalnya permintaan barang dan jasa seiring berlalunya periode Hari Raya Idul Fitri.
    Selanjutnya, tekanan harga juga diperkirakan menurun dalam enam bulan mendatang (Oktober 2019) didukung oleh persepsi konsumen terhadap terjaganya pasokan barang konsumsi dan lancarnya distribusi barang.

    Terkait dengan optimisme pebisnis yang turun disebabkan antara lain didorong beberapa kategori lapangan usaha. Seperti konstruksi mengalami penurunan dari posisi ITB sebesar 104,14 pada kuartal I-2018 menjadi 98,95 di kuartal I-2019. Kemudian kategori lapangan usaha lain yang tercatat turun adalah pengadaan listrik dan gas.
    Dari posisi ITB tahun lalu sebesar 114,58 kini merosot ke posisi 98,41. Penurunan ini diikuti sektor jasa pendidikan, dari sebelumnya posisi ITB sebesar 111,98 menjadi 98,35.
    Kendati demikian, pria yang kerap disapa Kecuk ini mengatakan, peningkatan kondisi bisnis pada kuartal I-2019 ini terjadi pada 10 kategori lapangan usaha. Kondisi bisnis yang membaik dan optimisme pelaku bisnis tertinggi terjadi pada katagori jasa keuangan dan asuransi hingga sektor pertanian. "Berdasarkan sektornya yang tumbuh bagus jasa keuangan dan asuransi, disusul pertanian kehutanan dan perikanan," tutur dia.
    Kecuk menambahkan, meski tercatat mengalami penurunan, kondisi bisnis pada kuartal II-2019 diperkirakan meningkat dengan optimisme pelaku bisnis yang lebih tinggi dari kuartal sebelumnya.
    "Di Kuartal II-2019 optimismenya meningkat karena ITB-nya meningkat menjadu 106,44 kalau diliat dengan adanya Ramadhan dan Lebaran mereka melihat permintaan akan meningkat sehingga ITB order dalam negeri meningkat," katanya.

    (dni)
    🍊
    Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2019. 

    BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2019 mencapai 5,07%.

    Sayangnya, ekonomi Indonesia jauh di bawah harapan pasar. Dalam Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia, ekonom memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,19% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dari kuartal-I 2018 dan juga kuartal-IV 2018 yang masing-masing sebesar 5,06% YoY dan 5,18% YoY.


    "Laju pertumbuhan triwulanan tercatat negatif 0,52%," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi persnya di Gedung BPS, Senin (6/5/2019).


    Sementara jika melihat proyeksi yang disampaikan Bank Indonesia (BI) meramalkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% di kuartal I-2019. Konsumsi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tiga bulan awal 2019 ini.

    Sektor pertanian pada Triwulan I-2019 ini tumbuh hanya 1,81%. Tanaman pangan mengalami kontraksi 5,94%. Sementara sektor, industri masih tumbuh 3,86% (year on year).

    "Sementara perdagangan tumbuh kuat 5,26%, kuat jauh lbh baik dr sebelumnya," kata Suhariyanto. 

    Berdasarkan sumbernya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 masih ditopang industri pengolahan yang tumbuh tinggi mencapai 0,83%. 

    "Sedangkan dari sisi pengeluarannya, konsumsi rumah tangga 5,01%. Lebih tinggi dari triwulan I-2018 yang mencapai 4,94%," kata Suhariyanto.
    🍑

    Oleh Farid Subkhan: Founder Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) & Dosen Perbanas Institute Jakarta
    infobank: SUDAH satu hari kita lalui pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR-MPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk periode 2019-2024. Berjuta asa dan panjatan do’a bagi bangsa ini agar menjadi lebih baik, adil, makmur, aman dan sejahtera. Baldatun toyibatun wa robbun ghofur.
    Sambil menunggu pengumuman resmi dari KPU, saya mengucapkan selamat kepada calon Presiden dan Wakil Presiden serta para calon wakil rakyat terpilih pada pemilu tahun 2019.
    Tulisan ini bermaksud mempertanyakan arah ekonomi Indonesia kedepan pasca Pilpres 2019. Apakah arah ekonomi benar-benar akan menuju kemajuan sebagaimana yang kita cita-citakan bersama? Tentu kita tidak sabar jika harus menunggu jawabannya di tahun 2024.
    Tulisan ini saya buat ditengah kegelisahan saya ketika mengajar mahasiswa untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, dan Strategi Pemasaran. Ada tiga pertanyaan yang menggelitik saya. Pertama kemana arah pembangunan ekonomi Indonesia? Kedua apa yang menjadi fokus pembangunan ekonomi Indonesia? Ketiga bagaimana upaya branding dan PR pemerintah untuk membangun reputasi dan menarik potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata?
    Pertama, terkait dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Jika kembali pada tujuan dasar ekonomi, semua negara selalu ingin mengejar pertumbuhan. Apalagi untuk Indonesia yang masih pada tahapan awal berkembang. Perjalanan menjadi negara maju masih sangat panjang. Namun jika kita tidak membangun pondasi yang tepat. Mimpi menjadi negara maju akan kandas ditengah jalan.
    Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Harus ada keselarasan antara arah kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Siapapun presiden terpilih, saya yakin pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi untuk mengejar kemakmuran.
    Sejak era reformasi, mengapa pertumbuhan ekonomi stagnan? Tepat satu tahun setelah krisis moneter 1999, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,92% (2000), tahun 2005 sebesar 5,69%, tahun 2010 sebesar 6,22%, tahun 2015 sebesar 4,88% dan pada tahun 2018 sebesar 5,17%.
    Pada masa Orde Baru, sejarah mencatat ekonomi Indonesia pernah tumbuh 10,92% pada tahun 1968; 9,88% pada tahun 1980; 8,22% pada tahun 1995; 7,82% pada tahun 1996 sebelum akhirnya terpuruk pada tahun 1998 karena krisis finansial.
    Keterpurukan pada tahun 1999 terutama terjadi karena pondasi sistem tata kelola keuangan yang rapuh, lemahnya sistem monitoring perbankan dan lembaga keuangan, praktik pembiayaan yang kurang prudent hingga praktik nepotisme berlebihan. Ditambah dengan penggunaan hutang luar negeri yang tidak terkelola dengan baik untuk menutupi defisit APBN hingga hutang swasta ke luar negeri yang tidak terkontrol.
    Krisis ekonomi 1999 bak petir yang menyambar bangsa Indonesia di siang bolong. Akibatnya, ekonom, pemerintah, DPR hingga Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter benar-benar traumatis. Mimpi Orde Baru menjadi tinggal landas di tahun 1999 benar-benar hanya tinggal di landasan. Akhirnya para pembuat dan pelaksana kebijakan moneter di republik ini lebih memilih untuk mengejar stabilitas – melalui pengendalian inflasi, ketimbang mengejar pertumbuhan ekonomi.
    Benarkah mazhab kebijakan moneter ini sudah tepat untuk Indonesia? Haruskah kita mengubur mimpi menjadi negara maju melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan? Terlalu mahal harga yang dipertaruhkan untuk anak cucu bangsa ini jika pertumbuhan ekonomi stagnan.
    Kita harus berani mengubah arah kebijakan moneter saat ini. Dari mengejar target pengendalian inflasi menjadi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia (BI) harus berani mengambil kebijakan suku bunga yang ekspansif dan pro-investasi dalam negeri. Tujuannya untuk mendongkrak produksi, meningkatkan konsumsi masyarakat, mendongkrak ekspor, dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Meskipun BI merupakan lembaga yang independen, saya yakin hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Presiden dan Gubernur BI.
    Bagaimana kalau terjadi risiko inflasi yang tidak terkendali? Data statistik menunjukkan bahwa inflasi tidak akan terjadi pada semua sektor industri secara bersamaan. BI bersama pemerintah dapat mengambil kebijakan yang bersifat sektoral pada industri yang mengalami inflasi yang membahayakan ekonomi.
    Jangan justru dibalik. Gara-gara inflasi yang tinggi di satu-dua sektor industri – misalnya sektor properti dan otomitif, lantas semua sektor ekonomi harus ditekan pertumbuhannya oleh kebijakan moneter yang kontraktif secara keseluruhan. Akhirnya stagnasi ekonomi akan terjadi secara terus-menerus. Ekosistem iklim usaha menjadi tidak sehat, bahkan mengancam kebangkrutan beberapa pelaku usaha.
    Saya tidak terlalu hawatir dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola APBN. Meskipun pembangunan infrastruktur sering dikritik tidak memberikan insentif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun saya yakin hal ini bisa diatasi dalam perimbangan APBN kedepan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
    Kedua, terkait sektor yang menjadi fokus pembangunan ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Baru, pola pembangunan ekonomi menerapkan teori Rostow mulai dari masyarakat tradisional, pra-tinggal landas, tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Pada tahapan masyarakat tradisional, ciri khas struktur ekonomi masyarakat menitik-beratkan pada sektor pertanian (tahun 1969-1974).
    Pembangunan sektor pertanian dengan target swa-sembada pangan telah berhasil dicapai oleh Orde Baru. Namun gagal mewujudkan tahap tinggal landas pada tahun 1999 – dengan ciri khas pertumbuhan yang sangat tinggi pada satu atau beberapa sektor industri.
    Mengapa Orde Baru gagal mencapai tinggal landas? Padahal pada awal 1990-an, Indonesia bersama Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Korea Selatan disebut Bank Dunia sebagai Macan Asia. Selain Indonesia, negara-negara tersebut berhasil menjadi Macan Asia betulan. Mengapa tahapan menjadi negara maju gagal kita tiru dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, dan lain-lain?
    Jawabannya karena struktur dasar ekonomi Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut. Indonesia tidak akan menjadi negara maju dengan strategi copy paste ala pertumbuhan ekonomi negara lain. Indonesia tidak mungkin mampu menyaingi Jepang dan Korea Selatan dalam kemajuan industri otomotif dan elektroniknya.
    Indonesia juga tidak akan mampu menyaingi Singapura untuk industri jasanya dan menjadi hub ASEAN. Begitu juga Indonesia tidak akan mampu menyaingi Jerman untuk kualitas produk teknologinya. Maka lupakan saja strategi copy paste.
    Sektor apa saja yang bisa menjadikan indonesia maju? Yakinlah bahwa Indonesia memiliki tiga sektor ekonomi yang tidak akan tertandingi oleh negara manapun jika dikembangkan.
    Ketiga sektor tersebut adalah 1) sektor pertanian & peternakan, 2) sektor maritim & energi, 3) sektor pariwisata & industri kreatif.
    Pada sektor pertanian dan peternakan, kebijakan strategis dan fiskal pemerintah harus didorong untuk menjadikan jutaan hektar lahan di Jawa dan luar Jawa kembali menghasilkan swasembada pangan dan produk peternakan yang unggul. Bahkan harus berorientasi pada pasar ekspor. Baik produk segar, frozen, olahan, hingga produk dalam kemasan.
    Sebagai negara maritim, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah dan mengembangkan produk-produk maritimnya. Disamping itu Indonesia harus menjadi negara yang memiliki kemandirian energi yang berkelanjutan.
    Adapun potensi pariwisata dan industri kreatif Indonesia tidak akan tertandingi oleh negara manapun. Bahkan seharusnya mampu menghasilkan devisa yang lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia. Termasuk pada industri musik, film, dan hiburan yang perlu secara khusus diperhatikan oleh pemerintah dalam lima tahun kedepan.
    Seluruh ekosistem hulu-hilir dan pilar pendukung ketiga sektor tersebut harus diperkuat untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Mulai dari industri primer (produksi dan pengembangan), sekunder (penyimpanan & pengolahan), tersier (jasa dan perdagangan), quartener (riset & pengembangan), hingga industri quiner (teknologi dan digitalisasi).
    Ketiga, setelah arah kebijakan moneter dan fiskal sudah on track, fokus pembangunan sudah tepat sektornya, langkah selanjutnya adalah membangun reputasi negara yang terpercaya untuk menarik investasi, perdagangan, dan pariwisata serta untuk mendapatkan dukungan publik yang optimal.
    Yang ketiga ini jujur harus kita akui bahwa dari sejak era Orde Baru hingga kini country branding & public relation (PR) kita masih sangat lemah untuk negara sebesar Indonesia.
    Negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Vietnam secara umum memiliki reputasi yang jauh lebih baik untuk menarik investasi, perdagangan, dan pariwisata dari berbagai negara di seluruh dunia.
    Sepanjang tahun 2018 Thailand, Malaysia, dan Singapura secara berturut-turut berhasil menarik wisatawan mancanegara hingga 38,3 juta, 25,8 juta, dan 18,5 juta dibandingkan Indonesia sebesar 15,8 juta. Disamping itu, kinerja neraca perdagangan Indonesia secara umum juga masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang mencatatkan surplus perdagangan luar negeri pada tahun 2018.

    Kuncinya adalah membangun country branding & public relation yang efektif dan relevan dengan tren perubahan sistem dan teknologi komunikasi branding dan PR. Strategi branding dan PR yang tepat di era industri 4.0 menjadi kunci utama untuk membangun reputasi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat nasional dan internasional. Pada akhirnya, ketiga upaya tersebut diatas menjadi faktor penentu utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. (*)
    🍎

    Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pada triwulan I-2019, pertumbuhan produksi lndustri manufaktur besar dan sedang (IBS) naik sebesar 4,45 persen year-on-year (YoY) terhadap triwulan I-2018.
    Kepala BPS, Suhariyanto memaparkan, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya produksi industri pakaian jadi yang banyak menyerap tenaga kerja sebesar 29,19 persen, industri minuman naik 24,82 persen, industri percetakan dan reproduksi media rekaman naik 21,44 persen, industri pengolaan tembakau naik 17,19 persen, dan industri furnitur naik 12,92 persen. "Untuk industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, turunnya 20,98 persen," kata Suhariyanto, di gedung BPS, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
    Bila dibandingkan dengan triwulan IV-2018 (q-to-q), pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang naik sebesar 0,61 persen. Industri yang mengalami kenaikan produksi tertinggi adalah lndustri Furnitur sebesar 12,61 persen, industri pengolahan lainnya naik 9,02 persen, industri pakaian jadi naik 8,79 persen, industri minuman naik 8,71 persen, sementara industri farmasi, produksi obat kimia dan obat tadisional naik 8,32 persen. Sementara itu untuk industri yang mengalami penurunan terbesar adalah Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebesar 23,13 persen.
    Sementara itu untuk pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan I-2019 naik sebesar 6,88 persen (y-on-y). Menurut Suhariyanto, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya produksi industri percetakan dan reproduksi media rekaman yang naik 29,63 persen. Sedangkan industri yang mengalami penurunan pertumbuhan produksi terbesar adalah industri mesin dan perlengkapan ytdl, turun 9,26 persen.
    Bila dibandingkan dengan triwulan IV-2019, pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan l-2019 naik sebesar 4,55 persen. Industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan produksi tertinggi adalah industri komputer, barang elektronika dan optik, naik 15,76 persen. Sedangkan industri yang mengalami penurunan terbesar adalah jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang turun 2,87 persen.

    Sumber: BeritaSatu.com
    🍒

    JAKARTA okezone– PT. Grand Kartech Tbk (KRAH) optimistis dapat memperluas pasar bisnisnya, sebab industri manufaktur Indonesia tengah mencatatkan pertumbuhan luar biasa. Terlihat data Trading Economics kuartal III tahun 2018 menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor manufaktur Indonesia menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN dengan nilai sebesar USD39,7 miliar.
    Kementerian Perindustrian juga mencatat, sektor industri pengolahan nonmigas periode 2015-2018 mengalami kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87%. Sektor ini masih menjadi yang berkontribusi paling besar terhadap PDB nasional, dengan setoran hingga 17,66% pada 2018.

    Dengan konsistensi kontribusi yang tertinggi tersebut, pemerintah berkomitmen lebih memacu pengembangan industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan (roadmap) Making Indonesia 4.0. Apresiasi besar dari roadmap itu, telah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.
    🍑

    JAKARTA sindonews- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39 atau meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh 0,82% dibandingkan tahun 2017.

    "Kualitas hidup di Indonesia semakin membaik dan meningkat," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (15/4/2019).

    Dia mengatakan, bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.


    "Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun (Diploma I), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2017," sambungnya.

    Selanjutnya, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun (kelas IX), lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp11,06 juta per tahun, meningkat Rp395.000 rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.
    (fjo)
    🍉

    Merdeka.com - Pemilihan umum (Pemilu) serantak 2019 baru saja selesai dilakukan. Pesta demokrasi 5 tahunan ini pun telah berjalan lancar dan aman. Sementara, proses perhitungan sendiri masih terus dilakukan baik lewat lembaga survei, maupun lembaga pemerintah. Lalu bagaimana kepercayaan investor pasca Pimilu 2019?
    Panel Ahli Katadata Insight Center, Wahyu Prasetyawan meyakini tingkat kepercayaan investor pasca Pemilu 2019 ini akan terus menunjukan tren positif. Keyakinan itu mengingat pesta demokrasi yang dilakukan di negara Indonesia telah sesuai harapan dan berlangsung aman.
    "Kita liat kemarin sampai dengan hari ini bahkan hasil pemilu berjalan lancar seperti yang kita duga dan itu akan lebih meningkatkan lagi kepercayaan investor untuk ke depan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (19/4).
    Dia pun mengapresiasi kinerja pemerintah, lembaga kepolisian hingga TNI yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pelaksanaan Pemilu serentak bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dengan keberhasilan itu dapat dipastikan kepercayaan investor akan semakin membaik.
    "Itu patut diapresiasi sebagai kemampuan orang Indonesia bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu dengan jumlah pemilih ratusan juta itu luar biasa sekali menurut saya. Paling tidak kita liat 3 bulan ke depan ketika kita akan melakukan survei kembali," katanya.
    Sebelumnya, Katadata Isight Center (KCI) merilis Indeks Kepercayaan Investor terhadap Pemerintah (IKIP) di Kuartal I-2019. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 255 investor yang mengelola dana lebih dari Rp 700 triliun, menunjukkan bahwa investor menyakini kinerja pemerintah pada Kuartal I-2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan Kuartal IV-2018 lalu.
    Panel Ahli Katadata Insight Center, Wahyu Prasetyawan mengatakan, pososi indeks keperayaan investor pada kuartal pertama berada dilevel 172,1. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV pada tahun lalu yang berada di level 156,2.
    "Angka di atas 100 persen menggambarkan mayoritas investor di pasar finansial memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja pemerintah saat ini," katanya beberapa waktu lalu [idr]
    🍐

    Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia sudah bisa mengekspor produk ke luar negeri. Hal itu disebut Jokowi di debat putaran kelima pemilu 2019, Sabtu (13/4/2019).
    “BUMN kita sudah bisa ekspor, salah satunya kereta ke Bangladesh dengan nilai yang besar,” ujar Jokowi.
    Berdasarkan penelusuran, ekspor kereta ke Bangladesh sudah dilakukan BUMN PT INKA pada Januari 2019. Perusahaan itu mengirim 250 gerbong kereta penumpang ke Bangladesh yang nilainya mencapai US$100,89 juta atau Rp1,4 triliun.
    PT INKA juga pernah mengekspor 50 gerbong kereta ke Bangladesh dengan nilai kontrak US$13,8 juta. Kemudian, pada 2016 PT INKA mengekspor 150 gerbong kereta dengan nilai US$72,39 juta.
    PT INKA berencana memperluas pasar ekspor kereta api ke 8 negara di Afrika dan Asia Tenggara yakni Mozambik, Sudan, Nigeria, Senegal, Zambia, Mesir, Sri Lanka dan Myanmar.
    Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro pernah mengatakan bahwa pabrik BUMN Kereta Api itu di Banyuwangi akan berorientasi ekspor. Pabrik di Banyuwangi saat ini masih dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan berlangsung selama satu tahun.

    Budi menjelaskan, setelah beroperasi penuh pabrik Banyuwangi dapat memproduksi 4 kereta per hari. Hal tersebut menambah kapasitas produksi INKA yang saat ini memiliki kapasitas 1,5 kereta per hari.
    🍎

    Merdeka.com - Katadata Insight Center (KCI) merilis Indeks Kepercayaan Investor terhadap Pemerintah (IKIP) di kuartal I-2019. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 255 investor yang mengelola dana lebih dari Rp 700 triliun, menunjukan bahwa kinerja pemerintah pada kuartal I-2019 mengalami perbaikan dibandingkan kuartal IV-2018 lalu.
    Panel Ahli Katadata Insight Center, Wahyu Prasetyawan mengatakan, posisi indeks keperayaan investor pada kuartal pertama berada dilevel 172,1. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal-IV pada tahun lalu yang berada di level 156,2.
    "Angka di atas 100 persen menggambarkan mayoritas investor di pasar finansial memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja pemerintah saat ini," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/4).
    Wahyu menjelaskan, untuk mengukur penilaian investor terhadap kinerja pemerintah pihaknya menggunakan 5 komponen. Yaitu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, suasana aman dan tenteram, stabilitas harga barang dan jasa, penyediaan infrastruktur, serta kepastian hukum dan keadilan.
    Hasilnya, dari kelima komponen penyusunan IKIP mengalami kenaikan dan berada di level yang relatif tinggi. "Semua kenaikan itu terjadi untuk semua komponen pembentuk indeksnya. Kenaikannya jadi rata gitu tidak ada yang paling tinggi, khususnya dalam menyediakan infrastruktur," imbuhnya.
    Parameter ini bisa dilihat dari komponen indeks menyangkut penyediaan dan perawatan infrastruktur yang meningkat menjadi 184,7 dari 173,8. Selain infrastruktur, kemampuan pemerintah yang lebih baik dalam menciptakan suasana aman dan tenteram juga mendapatkan apresiasi dari investor.
    "Itu tercermin dari peningkatan komponen indeks mengenai penciptaan suasana aman dan tenteram yang meningkat menjadi 182,7 dari sebelumnya 166,9," katanya.
    Meski demikian, dalam hal kepastian hukum dan rasa keadilan dinilai investor masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah Indonesia saat ini. Di antara 5 komponen IKIP, investor memberi nilai terendah bagi pemerintah pada sektor tersebut.
    Sementara itu, Panel Ahli Katadata Insight Center lainnya Damhuri Nasution, menambahkan bahwa kenaikan kepercayaan investor terhadap kinerja pemerintah tersebut sejalan dengan penilaian positif investor terhadap sejumlah indikator makro ekonomi. Penilaian positif investor tersebut terlihat dari kinerja pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi, suku bunga, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.
    "Sebanyak 62 persen investor memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik pada triwulan pertama 2019," ujar Damhuri.
    Selain itu, laju inflasi dinilai sedang oleh 48 persen investor dan 42 persen investor lain malah menganggap laju inflasi saat ini cukup rendah. Dari sisi suku bunga, menurut Damhuri, separuh investor sepakat suku bunga Indonesia saat ini berada pada kondisi sedang, tidak terlalu rendah tetapi juga tidak tinggi.
    Sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika saat ini pun sudah sesuai dengan nilai fundamental menurut 45 persen investor. "Angka ini 12 persen lebih besar dibanding kuartal sebelumnya." [idr]
    🍊



    KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas mulai membaik pada Februari 2019. Dari catatan Bank Indonesia (BI) , bulan lalu pertumbuhannya mencapai 6,0% (yoy) menjadi senilai Rp 5.671,2 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Januari 2019 sebesar 5,5% (yoy) senilai Rp 5.646,4 triliun.
    Dalam analisisnya, Bank Indonesia bilang bahwa penopang akselerasi terutama berasal dari komponen uang kuasi yang tumbuh 7,1% (yoy), dan surat berharga non-saham sebesar 16,8% (yoy) pada Februari 2019.


    Sayangnya, di sisi lain uang beredar dalam arti sempit justru mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya 2,6% (yoy) dibandingkan Januari 2019 yang tumbuh 3,8% (yoy).
    “Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, peningkatan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas terutama disebabkan oleh perbaikan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih serta akselerasi pertumbuhan kredit,” tulis bank sentral dalam analisisnya dikutip Selasa (2/4).
    Pertumbuhan nilai aktiva luar negeri bersih pada Februari 2019 membaik menjadi -5,1% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -9,4%. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan tagihan kepada bukan penduduk, khususnya peningkatan giro pada bank koresponden.
    Kenaikan tersebut juga sejalan dengan posisi cadangan devisa pada Februari 2019 seiring penerbitan sukuk global dan penerimaan devisa migas.

    Kredit perbankan juga ikut terkerek tipis pada Februari 2019 dengan pertumbuhan 12% (yoy) senilai Rp 5.254,7 triliun. Sementara bulan sebelumnya pertumbuhan mencapai Rp 11,9% (yoy) senilai Rp 5.216,4 triliun.
    🍊


    Merdeka.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sebanyak 140 emiten telah melaporkan kinerja keuangan sampai dengan hari ini.
    Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna Setia menuturkan, jumlah ini mewakili 25 persen dari total emiten yang tercatat di bursa sebanyak 558 emiten.
    "Dari total perusahaan, yang menyampaikan laporan keuangan kalau dibagi lagi kan ada saham, obligasi dan lain-lain. Dan dari saham saja, yang sudah sampaikan 140 emiten. Berarti representasi 25 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/3).
    Dari segi pendapatan, terjadi pertumbuhan sebesar 12 persen atau naik Rp 123 triliun dari Rp 1.725 triliun menjadi Rp 1.965 triliun.
    Sementara itu, untuk target calon emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), BEI tetap menargetkan sebanyak 75 perusahaan agar melantai di bursa saham pada tahun ini.
    Saat ini, dalam pipeline BEI terdapat sebanyak 16 perusahaan yang akan menjadi perusahaan tercatat di pasar modal.
    "Workshop go public penting. Kunjungan dan sharing ke mereka," tandasnya.
    Reporter: Bawono Yadika

    Sumber: Liputan6.com [idr]
    🍓
    Bisnis.com, JAKARTA -- Kenaikan gaji 5% bagi Aparatur Sipil Negara yang dirapel sejak Januari 2019 dan sudah bisa dinikmati mulai bulan depan, dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Meskipun rapel kenaikan gaji bagi sejumlah ASN tersebut memang diyakini akan mendorong konsumsi rumah tangga, tapi kenaikannya tidak akan signifikan berimbas pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    "Dampak kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ekonomi saya kira enggaksignifikan," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada Bisnis, Minggu (31/3/2019).

    Pasalnya, porsi belanja pemerintah hanya 9%-10% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih jauh, dia menilai kenaikan gaji bagi ASN tersebut merupakan kebijakan yang berbau populis untuk mengejar suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar April 2019.
    Bhima menuturkan pada awal menjabat, Presiden Joko Widodo menjanjikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan untuk belanja infrastruktur yang produktif. Namun, faktanya, pada periode anggaran 2017-2018 dan terutama menjelang Pemilu 2019, belanja pegawai justru naik 22% dan belanja barang tumbuh 18,4%, sedangkan belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur turun 9,25%.

    "Ini kan populis banget, karena lebih untuk mengejar suara Pemilu. Artinya, komitmen awal pemerintah melakukan reformasi struktural dalam APBN dipertanyakan," ucapnya.

    Menurut Bhima, efek belanja pegawai yang membesar akan mempersempit ruang fiskal sehingga hal tersebut dinilai kurang sehat bagi pengelolaan fiskal di Tanah Air. Apalagi, kinerja ASN juga belum begitu memuaskan, yang terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EODB) 2018 yang justru menurun dari 72 ke ranking 73.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengakui bahwa dampak dari kenaikan gaji ASN kepada pertumbuhan ekonomi memang tidak akan terlalu signifikan. Alasannya, porsi kenaikan gaji masih terbilang minim dan hanya ASN golongan tertentu yang menerima kenaikan gaji tersebut. 
    Di sisi lain, dia melihat ada peluang terkereknya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari beberapa momentum pada kuartal II/2019. Momentum tersebut yakni Pemilu, serta Ramadan dan Idulfitri.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan kenaikan gaji diberikan karena sudah 4 tahun terakhir ASN tak mendapat kenaikan gaji. Padahal, pada 2007-2015, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu dinaikkan.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga membantah kenaikan gaji PNS pada tahun ini sengaja dilakukan demi mengamankan suara Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. 

    Kenaikan gaji ASN dilakukan seiring keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah No.7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada 13 Maret lalu. Kenaikan gaji tersebut berlaku mulai 1 Januari 2019, tapi pemerintah baru mencairkannya sekaligus mulai 1 April 2019.

    Seperti yang tercantum di lampiran PP itu, disebutkan bahwa gaji terendah PNS, yakni golongan I A dengan masa kerja 0 tahun, akan naik dari Rp1.486.500 per bulan menjadi Rp1.560.800 per bulan. Adapun gaji tertinggi PNS, yaitu golongan IV dengan masa kerja lebih 30 tahun, akan naik dari Rp5.620.300 per bulan menjadi Rp5.901.200 per bulan.

    Untuk PNS golongan II dan II A dengan masa kerja 0 tahun, gajinya naik dari Rp1.926.000 per bulan menjadi Rp2.022.200 per bulan. Selanjutnya, golongan II D dengan masa kerja 33 tahun, naik dari sebelumnya Rp3.638.200 per bulan menjadi Rp3.820.000 per bulan.

    Kemudian, PNS golongan III dan III A masa kerja 0 tahun, gajinya naik dari Rp2.456.700 per bulan menjadi Rp2.579.400 per bulan, sedangkan golongan III D masa kerja 32 tahun dari sebelumnya Rp4.568.000 per bulan menjadi Rp4.797.000 per bulan.

    Lalu, gaji PNS golongan IV terendah, yaitu golongan IV A dengan masa kerja 0 tahun, dari sebelumnya Rp2.899.500 per bulan menjadi Rp3.044.300 per bulan, sedangkan yang tertinggi yaitu IV E dengan masa kerja 32 tahun, dari sebelumnya Rp5.620.300 per bulan menjadi Rp5.901.200 per bulan. 
    🍐

    JAKARTA okezone- Pembangunan LRT Jabodetabek memecahkan dua rekor dunia yaitu untuk konstruksi longspan atau bentangan panjang tanpa pilar, serta untuk jembatan lengkung dari beton terpanjang untuk jalur kereta api.
    Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budi Harto menyebutkan bahwa ada dua tempat di LRT yang mencatatkan rekor dunia.
    "Insya Allah di proyek LRT Jabodetabek Tahap I ini ada dua tempat yang mencatatkan rekor dunia," kata Budi Harto seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
    Ia memaparkan, lokasi pertama adalah di longspan untuk konstruksi u-box girder di ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang memiliki panjang 90 meter, mengalahkan rekor sebelumnya yang terletak di Uni Emirat Arab, yang mencapai "hanya" sekitar 70 meter.
    Sedangkan rekor lainnya, ujar dia, adalah jembatan lengkung dari beton untuk kereta api sepanjang 148 meter, yang terletak di jalur perpindahan dari Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.
    Sementara itu, Corporate Secretary PT Adhi Karya Tbk Ki Syahgolang Permata menuturkan, secara keseluruhan, proses pembangunan proyek LRT Jabodetabek ini diperkirakan telah mencapai sekitar 60 persen, yang terdiri atas lintasan Cawang-Bekasi 60 persen, Cawang-Cibubur 85 persen, dan Cawang-Dukuh Atas 40 persen.
    Untuk tahap selanjutnya, diperkirakan adalah pemasangan rel dan sistem perlistrikan, sehingga dapat diujicobakan dengan kereta pada sekitar pertengahan tahun 2019.
    Berdasarkan data dari laman lrtjabodetabek.com, pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 dengan 3 rute lintas pelayanan Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur, menghabiskan total biaya konstruksi sekitar Rp22 triliun atau setara dengan Rp513,8 miliar per kilometer sepanjang 44,3 kilometer dengan struktur melayang.
    Di Ibukota selain LRT Jabodebek, pemerintah juga membangun LRT Jakarta yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Velodrome (Rawamangun) dengan total biaya konstruksi sekitar Rp5 triliun atau sebesar Rp1 triliun per kilometer sepanjang 5,8 kilometer dengan struktur melayang.
    Dari laman tersebut juga diketahui bahwa untuk pembangunan Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta, total biaya pembangunannya mencapai sekitar Rp10 triliun atau sebesar 1 triliun per kilometer untuk struktur layang yang mencapai sekitar 10 kilometer.
    (dni)
    🍑

    KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan sebuah masalah besar dari sisi efisiensi biaya dan perencanaan proyek. Maka, tak heran bila banyak proyek infrastruktur dibangun secara ugal-ugalan.
    Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, mekanisme penunjukan langsung kepada BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur membuat terjadinya eskalasi biaya.

    Pasalnya, mekanisme lelang yang ditentukan lewat harga terendah abai dilakukan. Ia mencontohkan, proyek Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit(LRT) Jabodetabek yang bergulir saat ini meningkat anggarannya cukup signifikan.
    “Saat pertama kali dibangun perkiraan anggarannya Rp 20 triliun, sekarang bengkak jadi Rp 31 triliun, bahkan ada kabar mereka kurang dana Rp 4 triliun lagi yang belum dicari solusinya,” ujar Faisal dalam diskusi bertema Politik Pembangunan Infrastruktur di Kawasan SCBD, Kamis (28/3).
    Faisal bilang dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur jelas tak efisien dari sisi anggaran, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mestinya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat bawah, seperti subsidi atau belanja sosial.
    Menurutnya, kebijakan yang dipilih pemerintah saat ini menggerus peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 peran swasta dipatok 37%, sedangkan realisasinya hingga tahun 2018 lalu hanya 9%.
    Faisal menambahkan, kesalahan lain pemerintah selama empat tahun terakhir ini dalam pembangunan infrastruktur adalah pola pikir.
    Dia bilang Indonesia sebagai negara kepulauan tak boleh berpikir dalam pembangunan infrastruktur seperti Negara daratan. “Makanya, kita tak cocok tiru China dan Malaysia karena mereka bukan negara kepulauan,” ungkapnya.
    Faisal bilang pembangunan Tol Laut seharusnya bisa lebih mudah ketimbang jalan tol di darat. Hal ini karena tak ada pembebasan lahan di sana. Namun, pembangunan terganjal karena pemerintah justru fokus mengembangkan infrastruktur di darat.

    🍓

    Merdeka.com - Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (RDK OJK) melaporkan stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga. Dengan demikian, OJK optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2019 bisa mencapai 5,2 persen.
     Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Yohanes Santoso Wibowo mengatakan, salah satu indikator utamanya yakni kinerja intermediasi dan profil risiko lembaga jasa keuangan terpantau stabil pada Februari 2019. Menurutnya, indikator perekonomian beberapa negara maju seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok cenderung berada di bawah ekspektasi. Sehingga mendorong penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2019. "Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika, Eropa Barat, Jepang, China, termasuk emerging markets, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan diturunkan. Dengan kondisi ini, kebijakan moneter global akan lebih longgar," ungkapnya di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Kamis (28/3). Perkembangan tersebut disebutnya mendorong The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan Federal Funds Rate (FFR) pada 2019, serta menghentikan program normalisasi neraca mulai September 2019. "European Center Bank juga menahan suku bunga dan bakal nambah likuiditas. Jepang juga mempertahankan suku bunganya. Pemerintah Tiongkok berencana memberikan insentif moneter dengan pelonggaran suku bunga dan rasio GWM (Giro Wajib Minimum)," jelasnya. "Tujuannya, supaya ekonomi lebih longgar dan bank lebih fleksibel. Jadi ada pemotongan pajak. Ini diharapkan bisa menstimulisasi perekonomian mereka," dia menambahkan. Kondisi tersebut, lanjutnya, kemudian mendorong berlanjutnya capital inflow ke emerging markets, termasuk Indonesia, khususnya di pasar surat utang dan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Sejalan dengan perkembangan likuiditas dan tren global, Bank Indonesia juga memutuskan mempertahankan suku bunga kebijakannya. "Pertumbuhan ekonomi moderat, kisaran 5,2 persen. Pertumbuhan sektor riil kita harap masih tetap baik. Ini dampaknya ke sektor keuangan. Diharapkan stabilitas keuangan tetap baik," tandasnya. Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana Sumber: Liputan6.com [azz] 

    🍧

      Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan penggunaan Moda Raya Transportasi (MRT) di panggung dekat halte Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/3/2019).
    Dalam sambutannya Presiden Jokowi berpesan kepada warga Jakarta khususnya pengguna MRT untuk berperilaku tertib dan disiplin.
    “Saya berpesan kepada warga Jakarta, khususnya pengguna untuk menjaga MRT tetap bersih, jangan buang sampah sembarangan, budaya antri dan disiplin waktu. Ini agar MRT kita bisa kita pakai muter-muter Jakarta,” ujar Jokowi yang disambut riuh warga yang memadati panggung.
    Menurut Jokowi, selepas peresmian MRT fase pertama langsung dicanangkan pembangunan fase kedua.
    “Tahun ini saya perintahkan gubernur untuk mulai rute Timur, Barat. MRT fase kedua mulai hari ini kita mulai lagi. Kita harapkan di akhir tahun ini insya allah MRT kita akan terhubung utamanya dari Depok- Bekasi menuju Jakarta,” tambah Jokowi.

    Sumber: BeritaSatu.com
    🍈

    Jakarta detik- Lembaga pemeringkat utang Fitch telah mengumumkan peringkat utang (rating) Indonesia tetap berada di posisi BBB dengan outlook stable pada 14 Maret 2019. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017.

    Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang (rating) Indonesia tersebut.

    Selanjutnya, beban utang Indonesia dibandingkan negara peers dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat. 


    Adapun, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara-negara setara (peers). Fitch meyakini bahwa permintaan domestik dan investasi akan terus mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Lebih lanjut Fitch menyatakan, Indonesia mempunyai potensi positif dari pengalihan tujuan investasi seiring kondisi perekonomian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat. 

    Fitch menilai fundamental Sovereign Credit Indonesia akan tetap kokoh seiring stabilnya pergerakan nilai tukar dan tetap terjaganya cadangan devisa.

    Pemerintah Indonesia dinilai menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat, yang ditandai dengan penurunan defisit APBN dari 2,51% pada 2017 menjadi 1,76% pada 2018. 

    Penurunan defisit APBN ini didorong oleh perbaikan penerimaan perpajakan dan peningkatan kualitas belanja. Kebijakan fiskal yang prudent juga ditunjukkan dengan utang Indonesia yang rendah dengan rasio 29,8% terhadap PDB pada 2018. Selanjutnya, Fitch meyakini rasio utang Pemerintah tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan serta defisit APBN terjaga di level yang rendah.


    Langkah Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi BBB dengan outlook stable tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah pelemahan ekonomi global.

    "Reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan merupakan upaya menjaga stabilitas perekonomian Indonesia," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/3/2019).

    Pengumuman Fitch ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia masih dipercaya tetap kuat oleh dunia internasional di tengah tekanan pelemahan ekonomi global. Apresiasi dari lembaga internasional terkemuka seperti lembaga rating terhadap kinerja perekonomian Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat, adil, dan mandiri serta perbaikan perekonomian Indonesia secara umum.

    Pemerintah senantiasa mengatasi tantangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif. Selanjutnya, peranan dari berbagai pihak dan masyarakat luas juga sangat penting dalam mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif ke depan.

    Fitch telah berdiri sejak tahun 1913 dan telah memiliki 50 cabang di dunia. Fitch memiliki representasi yang kuat dalam menilai peringkat utang negara-negara Emerging Markets di Asia, Amerika Latin, Eropa Timur dan Tengah, Afrika dan Timur Tengah. Fitch merupakan salah satu lembaga pemeringkat utang yang kredibel dan telah menjadi referensi utama para investor dalam berinvestasi.

    Berikut posisi peringkat utang terakhir Indonesia:

    - Fitch: BBB Stable
    - Moody's: Baa2 Stable
    - S&P : BBB- Stable
    - Japan Credit Rating Agency: BBB Stable
    - Rating & Investment: BBB Stable

    KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengafirmasi peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB atau dengan outlook stabil (Investment Grade) pada 14 Maret 2019. Peringkat ini sama dengan sebelumnya yakni pada 2 September, di mana peringkat Indonesia berada pada level BBB.
    Meski rating investasi Indonesia terbilang stabil, tetapi Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam mengatakan hal tersebut belum cukup kuat untuk menarik foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung.

    "Rating investasi sudah cukup lama kita dapatkan. Bagus untuk aliran modal portfolio, tetapi belum tentu menjamin masuknya FDI," ujar Pieter kepada Kontan.co.id, Kamis (14/3).
    Menurut Pieter dalam dua tahun terakhir rating investasi Indonesia masih baik, tetapi masih kalah dengan negara lain seperti Vietnam. Bahkan, meski rating Indonesia dengan outlook stabil di 2018, FDI tetap mengalami penurunan.
    Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) di tahun 2018 memang mencapai Rp 392,7 triliun. Realisasi ini turun 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
    Pieter mengatakan untuk menarik masuknya aliran modal dalam bentuk FDI, pemerintah harus mengatasi masalah perizinan, pembebasan lahan, perburuhan, serta konsistensi kebijakan jauh lebih penting.
    Sementara itu, Dalam keterangan tertulis Fitch, faktor kunci yang mendukung peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan beban utang pemerintah yang relatif rendah meski adanya tantangan masih kuatnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, penerimaan pemerintah yang rendah, serta indikator struktural lainnya yang masih di bawah negara peers.
    Fitch pun menyebutkan Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan penguatan dibandingkan dengan negara peers, meski PDB Indonesia tahun ini masih diperkirakan melambat menjadi 5% dari tahun lalu yang sebesar 5,2%.
    🍑



    Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings (Fitch), Kamis (14/3), kembali mengafirmasi peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB/outlook stabil (investment grade). Sebelumnya pada 2 September 2018, lembaga yang berkantor pusat di New York dan London itu telah menempatkan peringkat Indonesia pada level yang sama.
    Dalam menanggapi hal itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan afirmasi ­rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil mencerminkan keyakinan lembaga rating atas perekonomian Indonesia dan resi-liensi sektor eksternal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ­ketidakpastian. 
    Tahun lalu, lembaga pemeringkat asal Jepang, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR), meningkatkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Peringkat  itu satu level di atas batas bawah layak investasi (investment grade). Hal itu, menurut BI, mencerminkan dunia yakin dengan perekonomian Indonesia.
    “Ke depan, BI akan tetap konsisten menempuh bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas eks-ternal dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga akan terus dipererat,” ujar Perry dalam keterangan resminya, Kamis (14/3).
    Perry menyebut beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut ialah prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan beban utang pemerintah yang relatif rendah di tengah tantangan, yang antara lain berasal dari masih kuatnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, penerimaan pemerintah yang rendah, serta indikator struktural lainnya yang masih di bawah negara peers.
    Namun, kata dia, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan penguatan jika dibandingkan dengan negara peers. (*/E-2)
    🍓


    bloomberg: Two of Asia’s biggest emerging economies will soon elect leaders, and wagers are already being placed on their currencies. The consensus: Indonesia’s rupiah will trump India’s rupee.
    It boils down to who retains power among the two pro-business incumbents. Opinion polls show Indonesian President Joko Widodo is set to win the April 17 vote, while Indian Prime Minister Narendra Modi’s position appears less secure following regional defeats for his party late last year.







































































































    Rupee Versus Rupiah

    “The rupiah offers a better risk-reward for investors than the rupee,” said Rainer Michael Preiss, an executive director at Taurus Wealth Advisors Pte. in Singapore. “With regard to Indonesia, our view is that consistency is good. If Modi doesn’t get re-elected, some people might think this is a negative and that could lead to more volatility in the rupee.”
    The two nations are often compared as they offer high-yielding assets with large consumer bases. The duo is also vulnerable to changes in U.S. interest-rate policy.

    Already a Winner

    Judging by their performance this year, the rupiah is a clear favorite.

    RUPIAHRUPEE
    Gain/lossup almost 2%down more than 2%
    Relative to peers in Asiabest performer after Thai bahtworst performer
    Indonesia’s stocks and bonds have lured almost $3 billion from overseas funds since Jan. 1, while Indian assets have seen net outflows of about $100 million.
    The rupee could weaken past 75 per dollar if Modi failed to win a second term, said Prakash Sakpal, an economist at ING Groep NV in Singapore. Morgan Stanley this month recommended selling the currency with a target of 74.6 via three-month non-deliverable forwards and said it expects more weakness before the election. The currency closed at 71.2275 on Feb. 15.
    The terror attack that killed dozens of soldiers in India last week is also weighing on the market as investors ponder the scale of the government’s retaliation. Modi has vowed to give a befitting reply to Pakistan-based terror groups, which the government blamed for the worst assault on India since the ruling party swept to power in 2014.
    The rupiah will probably hover around 14,000 per dollar for most of this year, little changed from current levels, though it could weaken to 14,300-14,400 before elections, Sakpal said.
    A second term for Jokowi -- as the Indonesian president is popularly known -- could draw a flood of investors, Taurus’s Preiss said.
    “I think many people are still underweight Indonesia,” he said. “It would be a powerful rally.”

    Here are more comments from analysts:

    Alexander Wolf, Hong Kong-based head of investment strategy for Asia at JPMorgan Private Bank:
    • Foreign investors have pinned their hopes on Modi, believing “this is the new India, it is progressive, it is pro-reform, it is going to take the right steps”
    • While Jokowi has had somewhat of a “mixed record” moving back and forth between market friendly and populous policies, “more orthodox policies” were seen under his administration
    • The rupiah would be a safer bet with a slight upside as it has advanced and the nation is more exposed to the Chinese growth cycle because of its exports of commodities
    Dwyfor Evans, head of Asia-Pacific macro strategy at State Street Global Markets in Hong Kong:
    • The rupee faces near-term challenges based on the politics, but could surprise to the upside given the mandate the Reserve Bank of India has given for growth, which is a plus for inflows. The rupiah is attracting overseas interest again and Bank Indonesia recently signaled undervaluation, which augers well
    • “Jokowi is preferred over alternatives as he is supportive of a reformist agenda, although his achievements have been mixed. Modi is in a tougher position regarding reform as state governments in India assume a lot of power, which blunts the impact of New Delhi”
    • A victory by the opposition would undermine India assets as would a hung parliament as it implies reform gridlock; markets like Modi as he has clamped down on corruption and has overseen structural and operational improvements at the RBI and at the Treasury
    Tuan Huynh, Singapore-based chief investment officer and head of discretionary portfolio management for emerging markets at Deutsche Bank Wealth Management:
    • Markets expect Jokowi and Modi to be re-elected, and that would mean a continuation of the reforms agenda. If there were any unexpected election results, the currency market could see higher volatility
    • In the months leading to the election, weakness in the rupee is possible as the market is pricing in the election uncertainties. After the election, the focus would be on macro drivers such as the RBI’s policy, the U.S. Fed’s rate-hike paths and oil prices
    • The rupee and the rupiah would benefit this year from the slower Fed rate hikes, milder dollar strength and lower oil prices
    — With assistance by Andrew Janes, Yousef Gamal El-Din, Yvonne Man, Rishaad Salamat, and Yumi Teso
    🍧

    JAKARTA sindonews- Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan eceran (ritel) tumbuh tinggi pada Januari 2019. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2019 tumbuh 7,2% (yoy). Namun hasil ini lebih rendah dibandingkan Desember 2018 sebesar 7,7% (yoy).

    "Pertumbuhan penjualan eceran ini ditopang oleh peningkatan penjualan sub kelompok komoditas sandang dan kelompok komoditas barang budaya dan rekreasi," terang Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan di Jakarta, Senin (11/3/2019).

    Penjualan ritel diprakirakan tumbuh meningkat pada Februari 2019. Hal ini terindikasi dari IPR Februari 2019 yang tumbuh 10,9% (yoy), didorong oleh penjualan sub kelompok komoditas sandang dan kelompok komoditas barang budaya dan rekreasi. Peningkatan penjualan tersebut antara lain didorong faktor musiman perayaan hari raya Imlek.



    Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang (April 2019). Indikasi tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) 3 bulan yang akan datang sebesar 154,3, lebih rendah dibandingkan IEH pada bulan sebelumnya sebesar 156,9.

    (ven)
    🍑


    Liputan6.com, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menghadiri peresmian jembatan gantung Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (9/3/2019).
    Jembatan kebanggaan warga Sukabumi ini memiliki panjang 243 meter dan lebar 1,2 meter, yang menjadikannya sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara.
    "Terima kasih Situgunung Suspension Bridge ini telah dikerjakan dengan bagus dan terimakasih juga kepada Kementerian LHK, PT Fontis Aquam Vivam yang merupakan badan usaha swasta yang mengembangkan wisata di sini," sambut Luhut di lokasi acara.
    Pemerintah mendukung pembangunan obyek wisata seperti jembatan gantung tersebut karena sejalan target untuk menjadikan pariwisata sebagai pemberi sumbangan devisa negara terbesar.
    Sesuai kewenangan yang di antaranya membawahi sektor pariwisata dan perhubungan, Luhut B. Pandjaitan memaparkan strateginya untuk membangun daerah Selatan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Sukabumi.
    Salah satunya dengan membangun konektifitas transportasi yang sangat vital diperlukan untuk memajukan wisata. "Apapun yang kita kerjakan di sini, nanti kalau tidak ada angkutan yang bagus, orang tidak akan mau datang," ujar dia.



    Luhut menuturkan, berbagai upaya pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur pendukung yang sudah dan sedang dilaksanakan, di antaranya pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten terluas di Jawa Barat itu dengan provinsi lain.
    "Program jalan tol Ciawi ke Sukabumi itu sudah 21 tahun mangkrak. Sekarang tahap 1 sudah selesai dan akan terus dikejar (karena) Presiden mau (supaya dapat diselesaikan) tahun 2021. Itu jalan tol harus jadi sampai ke Pelabuhan Ratu dan juga nanti ke Cianjur sehingga betul-betul daerah ini menjadi kawasan yang bagus. Jalan itu di selatan itu supaya menghubungkan dari Banten terus selatan sampai nanti ke Sukabumi sehingga ekonomi di sini akan tumbuh," tutur dia.
    Selain jalan darat, Luhut juga mendorong pembangunan bandar udara di Sukabumi dapat lebih diakses oleh para pelancong. "Saya dorong betul lapangan terbang yang di Sukabumi itu supaya selesai tahun ini. Dan ini bukan bicara akan-akan. Ini sudah kita mulai," pungkasnya.
    Hal demikian disambut baik dan sangat diapresiasi oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang mewakili masyarakat Sukabumi. Menurut dia, berbagai upaya pemerintah yang disampaikan oleh Luhut sangat dinantikan oleh masyarakat.
    "Pembangunan infrastruktur di wilayah kami jelas-jelas sangat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi nanti apabila jalan tol tahap 3 selesai, tentunya ini akan mengurangi kemacetan parah yang kerap kali dialami masyarakat yang dampaknya tentu akan meningkatkan pula kunjungan wisata ke wilayah Sukabumi," tutur Bupati Marwan.
    Seperti diketahui, Indonesia juga memiliki jembatan lain yang tak kalah membanggakan. Di saat, Amerika Serikat memiliki jembatan suspensi tertua yakni Jembatan Brooklyn yang selesai dibangun tahun 1883, Indonesia punya jembatan yang lebih tua yakni jembatan lama Kediri 'Brug Over den Brantas te Kediri'. Jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa ini diresmikan pada 18 Maret 1869.
    🍧
    Jakarta, Beritasatu.com - Aktivitas manufaktur di Tanah Air terus menujukkan tren yang positif sepanjang Februari 2019. Hal ini dibuktikan dengan indeks manajer pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 50,1. Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,9, menandakan sektor manufatur tengah ekspansif.
    “Kabar gembira dari sektor industri adalah pertumbuhan yang bisa membuat kita terus optimis. Kalau kita lihat PMI manufaktur mengalami kenaikan, kemudian investasi juga terus tumbuh,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
    Indeks manufaktur yang dirilis setiap bulan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja industri pengolahan pada suatu negara, yang berasal dari pertanyaan seputar jumlah produksi, permintaan baru, ketenagakerjaan, inventori, dan waktu pengiriman. Apabila data indeks di atas 50 menunjukkan peningkatan di semua variabel survei.
    Survei PMI manufaktur menggunakan data respons para manajer di bidang pembelian yang berasal dari 300 perusahaan manufaktur berbagai sektor, di antaranya industri logam dasar, kimia dan plastik, tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman.
    PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2019 sempat mengalami sedikit penurunan dibanding Desember 2018.
    Namun menurut Airlangga Hartarto, itu merupakan hal yang wajar.
    “Itu semacam siklus di setiap tahun, indeks PMI turun sedikit di Januari, tetapi nanti akan naik lagi. Jadi ini sesuatu yang biasa saja. Tahun-tahun sebelumnya juga semuanya indeks di atas 50 kecuali Januari,” kata Airlangga Hartarto.
    Airlangga Hartarto menegaskan, aktivitas industri manufaktur mesti dilihat dalam jangka waktu lebih panjang. Stagnansi aktivitas dalam hitungan sebulan tak serta merta menjadi kesimpulan. Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4%.
    Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika.
    “Kemperin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk terus mendorong industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” kata Airlangga Hartarto.
    PMI Indonesia Februari lalu terlihat lebih baik dibanding kawasan Asia Tenggara yang turun ke posisi 49,6 dari bulan sebelumnya 49,7 atau terendah sejak Juli 2017. Di tingkat global, indeks manufaktur berada pada level 50,6 atau terendah sejak Juni 2016. Pelambatan ini diduga menggambarkan produksi manufaktur dunia yang stagnan di tengah perang dagang Tiongkok versus Amerika Serikat.
    “Indonesia mencatat ekspansi ketenagakerjaan paling kuat, sementara tiga dari tujuh negara peserta survei melaporkan penurunan tenaga kerja,” ujar Ekonom IHS Markit David Owen dalam laporan surveinya.
    Secara umum, Nikkei mencatat, para responden tetap cukup antusias terhadap perkiraan bisnis tahun mendatang. Responden berharap, aktivitas manufaktur akan membaik seiring dengan variasi produk yang lebih banyak, investasi kapital dan ekspansi bisnis yang terencana.
    Berdaya Saing Global
    Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah terus berupaya memacu pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global, seiring pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0.
    "Selain itu mengoptimalkan produktivitas, terutama industri yang berorientasi ekspor. Saat ini, kebijakan makro tetap dijaga dengan komitmen pemerintah melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan," kata Airlangga Hartarto.
    Menurut Airlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berada di 5,17%, paling tinggi dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan angin sedang bertiup ke Indonesia.
    Artinya, industri Indonesia semakin percaya diri di kancah global dan masih memiliki peluang ekspansi. Pada tahun 2018, beberapa sektor industri tumbuh hampir dua kali lipat atau di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, permesinan dan logam tumbuh hampir 9,5%.
    Selanjutnya, untuk memacu industri manufaktur nasional, pemerintah juga telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
    Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, ekspor Indonesia ke Australia akan meningkat, karena Australia telah memberikan komitmen untuk mengeliminasi bea masuk impor untuk seluruh pos tarifnya menjadi 0%.
    Beberapa produk Indonesia yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya, antara lain produk otomotif khususnya mobil listrik dan hybrid, kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, serta peralatan elektronik.
    “Kami sangat menyambut baik kerja sama ekonomi yang komprehensif ini, karena menjadi momentum untuk sama-sama memacu pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” tegas Airlangga Hartarto.
    Lebih lanjut Airlangga Hartarto mengatakan, IA-CEPA merupakan tonggak baru hubungan Indonesia dan Australia yang mencapai tingkat lebih tinggi.
    Selain itu, kemitraan komprehensif ini tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi saja, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas. “Cakupan kemitraan yang komprehensif ini akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia dan Australia dalam jangka panjang,” kata Airlangga Hartarto.
    Airlangga Hartarto optimistis, investasi di industri manufaktur di Tanah Air pun dapat meningkat pada tahun ini karena pemerintah telah merilis aturan terkait dengan tax holiday yang mencakup lebih banyak sektor, yaitu melalui PMK 150/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
    Selain itu, kepastian untuk mendapatkan insentif tersebut juga lebih jelas dengan adanya online single submission (OSS). “Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai stabil. Ini kesempatan Indonesia untuk terus memacu investasi, ekspor, dan pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor industri,” kata Airlangga Hartarto.
    🍓
    JAKARTA sindonews - Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar dunia di atas Filipina, India, Srilanka, dan Brasil, diterangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi alasan kenapa perlunya nilai tambah komoditas kelapa perlu dikembangkan. Tercatat nilai ekspor produk turunan kelapa pada 2017 sebesar USD1,2 miliar yang terdiri dari coco fibre, kopra, dessicated coconut, coconut cream, coconut sheel, charcoal dan coconut activate carbon. 

    "Kelapa merupakan tanaman perkebunan dengan areal terluas kedua setelah kelapa sawit di Indonesia, lebih luas dibanding karet, kopi dan kakao serta tanaman perkebunan lainnya. Sebagian besar pengolahan dilakukan pada skala rumah tangga dan kelompok kecil di setiap kecamatan," ujar Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta. 

    Pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Minahasa Selatan, terdiri dari tiga jenis kegiatan utama, yaitu fasilitasi penumbuhan wirausaha baru industri kecil pengolahan produk olahan kelapa (minyak kelapa), pengembangan sentra industri kecil arang tempurung kelapa, dan peningkatan kemampuan IKM permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG) pendukung pengolahan kelapa. 


    Kegiatan fasilitasi penumbuhan wirausaha baru industri kecil pengolahan produk olahan kelapa (minyak kelapa), dilaksanakan melalui bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan IKM pengolahan minyak kelapa kepada 25 orang. Selain itu, fasilitasi mesin dan peralatan IKM pengolahan minyak kelapa yang terdiri dari 10 set mesin TTG kombinasi parut kelapa dan peras santan kelapa. 

    Dalam upaya pengembangan sentra IKM arang tempurung kelapa, akan dilakukan melalui bimbingan teknis produksi dan kewirausahaan IKM arang tempurung kelapa kepada 20 orang serta fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan arang tempurung kelapa (alat pembakar arang dan mesin penepung arang). 

    “Sedangkan, peningkatan kemampuan IKM permesinan TTG pendukung pengolahan kelapa, dilakukan melalui fasilitasi mesin dan peralatan dan pendampingan untuk dua IKM,” tutur Gati. 

    Pogram strategis ini diyakini dapat mendorong tumbuh kembangnya IKM produk olahan turunan kelapa di dalam negeri yang akan meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis kelapa.
    (akr)
    🍀


    KENDARI ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat setiap tahun terus melampaui target, yang ditetapkan.

    "Sudah lebih terus. Kemarin (2017), lima juta, (jadi) 5,4 juta. Lalu, tujuh juta (2018), lebih lagi menjadi 9,4 juta. Tahun ini, sembilan juta, 'nggak' tahu nanti jadi berapa lagi," kata Presiden usai mencanangkan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu.

    Presiden –seperti dilansir Antara-- menghadiri acara itu untuk meninjau program sertifikasi tanah di provinsi tersebut.

    Kepala Negara menjelaskan dirinya ingin melihat secara langsung pemberian batas patok di tanah masing-masing masyarakat.

    Menurut Presiden dengan pengukuran itu dapat diketahui titik koordinat lahan di lapangan secara langsung.

    "Saya ingin melihat itu, ingin melihat di lapangannya kayak apa. Kalau sekarang, urusannya pemilik dengan pemilik, dapat koordinat, langsung ketemu semuanya tadi," kata Presiden.

    Saat di Gedung Bahteramas, Kendari, Presiden menyerahkan sebanyak 2.010 sertifikat tanah untuk rakyat.

    Dalam sambutannya saat acara penyerahan, Presiden mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertifikat dan mengalkulasi secara matang jika hendak dijadikan agunan sebagai pinjaman ke bank. (gor)
    🍯

    Liputan6.com, Medan - Pemerintah akan menetapkan 7 hub internasional atau pelabuhan penghubung internasional guna memangkas ongkos logistik. Langkah ini untuk menggantikan Singapura yang selama ini masih menjadi negara dengan pelabuhan alih muat atau transhipment kargo ekspor asal Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penetapan 7 hub internasional bertujuan untuk menciptakan ongkos logistik (cost logistic) yang paling murah. Keberadaan hub internasional akan mempermudah ekspor Indonesia. Ekspor RI bahkan bisa langsung (direct call) ke Amerika Serikat (AS) dan bahkan Eropa.
    "Kita sudah rapatkan buat 7 hub di Indonesia, kita mau cost yang paling rendah, karena transportation cost itu yang buat harga-harga barang itu naik. Sekarang hub kita itu kan Singapura, padahal kalau kita posisikan Priok jadi hub internasional enggak usah ke Singapura, langsung mau ke Amerika atau Eropa," ujarnya di Medan seperti ditulis Minggu (3/3/2019).
    Dia menambahkan, pemerintah kini tengah menyiapkan mapping (peta) terkait kepentingan hub internasional RI tersebut. Pihaknya menargetkan mapping ini terbit paling lambat bulan depan.
    "Jadi yang dinamakan direct call itu dulunya saya pikir dari Ujung Pandang ke luar negeri tapi ternyata luar negerinya hanya ke Singapura, kalau ke Singapura aja ngapain," ujar dia
    Adapun dengan keberadaan 7 pelabuhan penghubung ini, dirinya berharap ongkos logistik dari transaksi ekspor dapat ditekan sebanyak 35 hingga 55 persen.
    "Jadi bagaimana penurunan cost itu bisa mencapai 35 persen. Malah ada yang 55 persen jika kita pindahkan itu," tandasnya.
    Sebagai informasi, 7 pelabuhan penghubung yang ditetapkan sebagai hub internasional ialah Belawan/Kuala Tanjung Sumatera, Tanjung Priok Sumatera, Kijing Kalimantan Barat, Tanjung Perak Jawa Timur, Makassar Sulawesi Selatan, Bitung Sulawesi Utara, dan Sorong Papua Barat.
    🍑

    Jakarta detik- Sejumlah pakar di sektor ekonomi hari ini kumpul dalam acara Economic Outlook 2018 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

    Dalam kesempatan itu, Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri memandang, Indonesia tak akan krisis dalam waktu dekat siapapun Presidennya.

    "Apapun yang terjadi, siapapun presidennya, 4,75% pertumbuhan sudah di tangan. Tidak mungkin krisis. Disumbang 5% konsumsi rumah tangga, 5% investasi, 5% konsumsi pemerintah. Hitungan saya 4,75%. jadi 5% itu sudah di tangan. Ditambah konsumsi lembaga non pemerintah," kata dia dalam diskusi tersebut.

    Namun, ia mengatakan, pemerintah tak boleh terlena dengan kondisi tersebut. Karena, gencarnya pembangunan yang dilakukan ternyata belum bisa dirasakan secara merata.

    Buktinya, sambung dia, dalam 4 tahun terakhir, elektabilitas Jokowi hanya mentok di kisaran 53%. Harusnya, kata Faisal, bila pembangunan dirasakan merata maka Jokowi akan makin populer di kalangan masyarakat.

    "Jadi ada sesuatu yang hilang. tugas saya menghadirkan yang hilang itu," tandas dia.

    (dna/fdl)
    🍐


    Kiswoyo mengatakan lebih lanjut, menguatnya kembali rupiah ikut mendorong gairah bursa di dalam negeri. “Investor asing memang mengucurkan dana di pasar saham Indonesia sehingga IHSG berkinerja positif. Hal itu bertalian dengan perkasanya rupiah. Sampai akhir tahun ini, IHSG bisa tembus level 7.000,” ujarnya.
    Nelwin Aldriansyah mengatakan, dengan posisi IHSG yang lebih baik, korporasi bisa lebih yakin untuk masuk mencari pendanaan di bursa saham ataupun melalui penerbitan obligasi. Hal ini akan mendorong penggalangan dana korporasi melalui IPO saham dan surat utang bisa lebih ramai tahun ini dibandingkan 2018.
    ”Pada 2018, sejak awal tahun, pasar modal Indonesia menghadapi tekanan. Namun, memasuki November 2018, arus dana investor asing mulai kembali ke bursa saham dan obligasi di Indonesia. Hal itu masih terus berlanjut hingga saat ini,” ujar Nelwin.
    Meski demikian, lanjut dia, di tengah aliran dana investor asing yang mulai kembali ke pasar modal Indonesia, dalam beberapa hari sebelumnya sempat terjadi koreksi. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh sentimen eksternal.
    ”Itu karena berbagai data seperti terkait pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa ternyata diperkirakan tidak bisa lebih baik dari perkiraan awal. Sejauh ini, kita juga menghadapi kabar terkait proyeksi kondisi ekonomi Jepang yang akan berada dalam tekanan,” ungkap dia.
    Namun, lanjut dia, kondisi ekonomi Indonesia tahun ini justru diperkirakan lebih baik dari pencapaian 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% tahun lalu atau tertinggi sejak 2014.
    Di tengah sinyal kondisi negara ini yang akan membaik, Nelwin menuturkan, pemerintah RI masih mampu menjaga defisit anggaran di level sekitar 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). ”Persentase itu lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar 2,19% dari PDB. Sementara itu, kita juga ketahui, posisi inflasi RI masih terjaga dalam kisaran 3%,” papar dia. (bersambung)
    🍇
    ID: Tak ada keraguan sedikit pun bahwa pasar saham domestic sedang berlimpah optimisme. Jika akhir tahun lalu indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah 2,54% pada level 6.194,50, tahun ini IHSG diprediksi tembus level psikologis 7.000 atau menguat 13%.
    Sinyal bahwa IHSG tahun ini bakal terus melaju di zona hijau sudah berkelebatan. Selama tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak awal Januari hingga akhir pekan lalu (22 Februari), IHSG menguat 4,95%. Penguatan IHSG diikuti aksi borong saham oleh para investor asing. Selama tahun berjalan, asing membukukan pembelian bersih (net buy) saham senilai Rp 10,88 triliun.
    Secara historis, pergerakan IHSG saat ini lebih kinclong dibanding periode sama tahun lalu. Pada Januari- 23 Februari 2018, indeks memang menguat 4,15%, namun investor asing terus melepas saham hingga membukukan penjualan bersih (net sell) Rp 7,5 triliun. Aksi jual saham oleh investor asing berlanjut sampai pengujung tahun, sehingga total netsell asing pada akhir 2018 mencapai Rp 50,74 triliun.
    Laju positif IHSG saat ini mengindikasikan banyak hal. Pertama, tahun politik tak membuat investor di lantai bursa khawatir, cemas, apalagi panik. Mereka percaya, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislative (pileg) secara serentak pada 17 April mendatang akan berlangsung aman, damai, tertib, dan demokratis.
    Bangsa Indonesia sudah berpengalaman menggelar pemilu yang aman dan damai. Itu sebabnya, para investor di pasar saham domestik yakin suhu politik yang menghangat dalam beberapa waktu terakhir tak akan memanas, apalagi sampai ‘membara’. Sedikit ketegangan yang terjadi saat ini hanya ‘riak-riak’ kecil dan ‘bumbu’ pemilu semata. Justru karena riak-riak itu, perhelatan pemilu di Indonesia menjadi meriah dan dinamis.
    Kedua, para investor punya ekspektasi kuat bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden nanti akan mampu menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik. Tahun ini, perekonomian nasional dipatok tumbuh 5,3%, lebih tinggi dari pencapaian tahun lalu 5,17%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, emiten-emiten yang melantai di BEI akan menorehkan kinerja lebih baik. Laba mereka akan meningkat, sehingga harga sahamnya naik.
    Ketiga, secara empiris, pemilu selalu menjadi berkah di lantai bursa. Pada 1999 yang merupakan pemilu pertama setelah reformasi (untuk memilih anggota legislatif), IHSG melonjak 70,06%. Saat pilpres pertama era reformasi digelar bersama pileg pada 2004, indeks saham kembali melejit 44,56%. Pada tahun pemilu berikutnya (2009 dan 2014), IHSG melambung masing-masing 86,98% dan 22,29%.
    Penguatan IHSG pada tahun pemilu merupakan bentuk apresiasi para investor saham terhadap keberhasilan Bangsa Indonesia menggelar pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Tak hanya itu, pemilu Indonesia adalah pesta demokrasi yang terlegitimasi (legitimate). Presiden dan anggota legislative yang terpilih secara absah akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kredibel.
    Keempat, para investor maklum bahwa faktor-faktor pengganggu IHSG kini tak sedahsyat dulu. Pada 2018, pasar finansial global diharu biru kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed). Kebijakan The Fed yang hawkish (naik agresif) tahun lalu memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan menggerus nilai tukar rupiah.
    Empat kali kenaikan fed funds rate (FFR) ke posisi 2,25-2,50% tahun lalu memaksa Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) enam kali ke level 6%. Tahun ini, pasar finansial global diperkirakan lebih tenang karena The Fed diestimasikan hanya menaikkan dua kali suku bunga acuan. Kenaikan FFR yang landai (dovish) akan mendorong dana-dana global masuk ke emerging markets karena instrument investasi di AS tak seatraktif dulu.
    Para pengelola hedge fund akan mencari negara yang menawarkan keuntungan investasi (return) lebih tinggi. Indonesia termasuk di antaranya Pasar finansial global pada 2019 juga diperkirakan lebih anteng karena tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok mereda.
    Pekan ini memang pekan yang amat menentukan menjelang tenggat awal Maret. Pasar akan bereaksi negatif jika kedua Negara tidak mencapai mufakat. Namun, menilik pernyataan AS dan RRT bahwa perang dagang sesungguhnya merugikan kedua negara, sepertinya kesepakatan itu tinggal menunggu waktu saja.
    Jika asumsi dan skenario-skenario tersebut berjalan sesuai harapan, tak ada alasan bagi investor untuk merasa galau ketika membeli saham-saham favorit. Setidaknya ada empat sector yang sahamnya dianggap menjanjikan tahun ini, yakni barang konsumsi, keuangan (khususnya perbankan), perdagangan, dan infrastruktur. Potensi keuntungan (capital gain) saham sektor konsumsi, perbankan, perdagangan, dan infrastruktur cukup relevan dengan situasi ke depan.
    Sektor konsumsi dan perdagangan antara lain akan terdongkrak belanja pemilu dan terjaganya daya beli masyarakat. Sektor perbankan akan terdorong kinerja emiten bank dan suku bunga acuan yang lebih terukur. Sektor infrastruktur bakal ditopang proyekproyek infrastruktur yang beroperasi penuh tahun ini.

    Meski demikian, investor saham tak boleh terbius oleh optimisme dan ekpsektasi. Optimisme dan espektasi hanya bagian kecil dari ‘mesin’ yang menggerakkan pasar saham. Investor harus tetap cerdas, bijak, dan waspada. Krisis di pasar saham ibarat pencuri. Ia bisa datang kapan saja, tak mengenal toleransi, tak kenal kompromi, terutama terhadap orang-orang yang lengah dan lalai.  (*)
    🍓

    NEW YORK sindonews- Lembaga riset tentang ekonomi asal Inggris, Oxford Economics melansir bahwa negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara yang saat ini tergolong pasar negara berkembang akan mendominasi ekonomi dunia pada dekade mendatang.

    Melansir dari Business Insider, Sabtu (23/2/2019), Oxford Economics menyatakan ekonomi Asia akan menjadi pasar paling sukses di tahun 2028. Dari riset yang mereka lakukan, ada 10 negara pasar berkembang saat ini yang akan mendominasi ekonomi dunia pada 10 tahun mendatang, dimana 7 dari Asia, satu dari Eropa, satu dari Amerika Selatan, dan satu lagi dari Afrika.

    Untuk mencapai itu, Oxford Economics mengatakan pasar negara berkembang perlu melakukan akumulasi modal yang cepat melalui pembiayaan domestik. Selain itu, mereka harus membangun pertumbuhan ekonomi (PDB) dan ekspor yang kuat.


    Membangun ekspor yang besar, kata Oxford Economics adalah faktor kunci dalam menghindari middle income trap. Jebakan kelas menengah menjadi risiko yang membayangi negara-negara pasar berkembang. Seperti halnya comfort zone (jebakan zona nyaman), kondisi jebakan kelas menengah membuat negara tersebut tidak bisa melaju ke tahap pertumbuhan ekonomi selanjutnya, menjadi negara maju.

    Karena itu, kata Oxford Economics, pasar negara berkembang perlu meningkatkan investasi dan inovasi dalam perekonomiannya. Pendalaman modal (investasi) harus dibiayai dari tabungan domestik.

    Berikut 10 ekonomi negara berkembang dengan pertumbuhan tercepat hasil riset dari Oxford Economics:

    10. Afrika Selatan
    Oxford Economics menempatkan Afrika Selatan sebagai ekonomi pasar berkembang tercepat ke-10 dalam daftar, dengan pertumbuhan rata-rata PDB tahunan sebesar 2,3%. Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara Afrika yang masuk dalam daftar. Namun kendala saat ini, kurangnya pendalaman modal domestik demi meningkatkan lapangan kerja.

    9. Polandia
    Satu-satunya negara di Eropa yang masuk 10 besar adalah Polandia. Negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi pesat sejak bergabung ke Uni Eropa. Negara di Eropa Timur ini diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan PDB 2,5%, dengan permodalan yang tinggi berkat akses yang kuat ke sektor perbankan Eropa dan penggunaan mata uang euro.

    8. Chili
    Satu-satunya negara di Amerika Selatan yang masuk daftar adalag Chili. Memiliki pertumbuhan pasar yang lebih menarik dibandingkan dua negara besar di Amerika Selatan: Brasil dan Argentina. Chili memiliki modal di bidang pertambangan, dimana mereka berada di garis depan untuk pasar baterai lithium di masa mendatang. Oxford Economics memprediksi tingkat pertumbuhan rata-rata Chili di 2,6%.

    7. Thailand
    Thailand dijuluki sebagai negara yang ramah senyum. Keramahan ini membuat Thailand sebagai tujuan wisata nomor satu di dunia. Sektor pariwisata memberi kontribusi 11% kepada PDB mereka. Thailand merupakan salah satu pasar negara berkembang dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yaitu rata-rata 2,9%. Pada dekade sebelumnya, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Thailand berada di bawah tren. Namun seiring pertumbuhan ekonomi, hal ini akan berubah di masa mendatang.

    6. Turki
    Turki memiliki keuntungan geografis karena terletak di dua benua: Asia dan Eropa. Meski saat ini, pasar ekonominya tidak stabil karena kejatuhan mata uang lira, namun Oxford Economics menilai pasar ekonomi Turki sedang bangkit. Oxford memperkirakan perekonomian akan tumbuh sekitar 3% per tahun. Masalahnya, Turki saat ini memiliki ketergantungan pada modal asing, yang membuat mereka krisis pada 2018 dengan kekacauan mata uang lira. Mereka harus melakukan pendalaman modal dari dalam negeri.

    5. Malaysia
    Malaysia memiliki keunggulan di bidang pertanian dan komoditas, membuat negeri jiran ini sebagai salah satu kekuatan Asia Tenggara lainnya yang sedang naik daun. Sayangnya, pertumbuhan PDB sebesar 3,8% yang mengesankan tidak diimbangi dengan pertumbuhan TFP (Total Factor Productivity) negara tersebut. TFP merupakan indikator umum yang digunakan untuk mengukur produktivitas. Dan TFP Malaysia merupakan yang terendah dalam 10 besar ini.

    4. China
    Mungkin Anda terkejut ketika Republik Rakyat China berada di peringkat empat. Pertumbuhan ekonomi China yang melesat di dekade lalu, disebut-sebut kini telah melewati titik kulminasi. Pertumbuhan PDB China diperkirakan melambat dalam dekade berikutnya dan tingkat utang mereka terbilang tinggi. Namun, pasar perbankan China sangat besar dan memiliki angka pendalaman modal tertinggi. PDB China diperkirakan berada di atas 5,1% pada dekade mendatang.

    3. Indonesia
    Negara kepulauan yang mempunyai kisah pertumbuhan paling menarik di dunia. Oxford Economics memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu lokomotif ekonomi global di masa mendatang. Memiliki bekal dengan sumber daya alam melimpah dan kini semakin mengurangi ketergantungan pada modal asing. Indonesia akan menjadi pemain kunci di ekonomi dunia di masa depan dengan pertumbuhan sekitar 5,1%.

    2. Filipina
    Seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan dengan potensi ekonomi yang besar. Filipina memiliki pertumbuhan tenaga kerja tertinggi diantara 10 besar daftar Oxford Economics. Pertumbuhan ekonominya diperkirakan sebesar 5,3%, dan akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di masa depan.

    1. India
    India menduduki daftar puncak dengan pertumbuhan PDB rata-rata 6,5%. Negeri Anak Benua bahkan akan menjadi negara ekonomi besar di dunia. Memiliki keunggulan dari populasi yang lebih dari 1 miliar jiwa, bilamana dimanfaatkan sepenuhnya bakal menjadi kekuatan dahsyat di pasar global.
    (ven)
    🍉


    Liputan6.com, Jakarta Akhir tahun lalu, PT Inalum (Persero) telah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Walaupun begitu, akuisisi saham PTFI ini kembali ramai menjadi perbincangan.
    Banyak yang ingin mengetahui keuntungan yang diperoleh PT Inalum (Persero) dan Indonesia setelah merampungkan akuisisi tersebut. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan oleh PT Inalum (Persero) dan Indonesia.
    1. Keuntungan finansial 
    Inalum mengeluarkan 3,85 miliar dollar AS atau Rp 54 triliun untuk akusisi PTFI. Mengutip dokumen Inalum, laba bersih PTFI tiap tahunnya diprediksi akan mencapai 2 miliar dollar AS lebih per tahun dari 2023 hingga 2041. Jika Inalum memiliki 51% sahamnya, maka perusahaan diproyeksikan akan mendulang laba bersih sebesar 18 miliar dollar AS atau Rp 261 triliun dari PTFI dalam kurun waktu tersebut.
    2. Keuntungan manajemen 
    Mengutip dokumen Inalum, setelah PTFI beroperasi selama 51 tahun, justru sekarang pihak Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan dividen, anggaran dasar, direksi, dan komisaris.
    3. Posisi PTFI dibawah pemerintah 
    Rampungnya akusisi PTFI juga berdampak terhadap berubahnya operasional PTFI dari berdasarkan Kontrak Karya (KK) jadi berlandaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sewaktu beroperasi melalui KK, kedudukan PTFI setara dengan Pemerintah Indonesia dan KK berlaku layaknya sebuah undang-undang. Dengan beralihnya KK menjadi IUPK, saat ini status PTFI berada dibawah pemerintah. 
    4. Cadangan emas terbesar di dunia
    Tambang emas terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua. Namanya tambang Grasberg dan selama ini dikelola oleh PTFI. Kekayaan tambangnya yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak, diperkirakan memiliki nilai lebih dari 150 miliar dollar AS atau Rp 2.190 triliun. Mengutip dokumen Inalum, emas dan tembaga di tambang bawah tanah Grasberg diperkirakan tidak akan habis hingga 2060. 
    5. Menguntungkan masyarakat Papua 
    Dari 100 persen saham PTFI, 10 persennya akan dimiliki oleh pemerintah lokal Papua sehingga masyarakat Papua bisa merasakan manfaat langsung dari sumber daya alamnya. Namun, hingga kini saham itu masih dipegang Inalum dan belum dapat diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Papua karena masih berlangsung proses negosiasi antara Pemda Provinsi Papua dengan Pemda Kabupaten Mimika terkait pembentukan BUMD untuk menampung saham tersebut.
    6. Penyerapan tenaga kerja lokal 
    PTFI memiliki kapasitas untuk menyediakan 30 ribu lapangan pekerjaan. Tenaga kerja di PTFI saat ini mayoritas orang Indonesia. Hingga Maret 2018, jumlah karyawan di PTFI yang secara langsung direkrut oleh PTFI adalah 7.028 orang. Sekitar 2.888 karyawannya adalah orang Papua.
    7. Pengembangan masyarakat setempat 
    Kehadiran PTFI menyumbang pengembangan masyarakat setempat. Pada 2018, PTFI berkomitmen untuk membangun masyarakat lokal di daerah operasional PTFI. Pada 2016 dan 2017, PTFI total menyumbangkan 33 juta dollar AS dan 44 juta dollar AS.
    8. Sumber perekonomian daerah Papua 
    Sekitar 90 persen kegiatan ekonomi 300 ribu penduduk Kabupaten Mimika bergantung pada operasional PTFI. Pada masa depan, pengembangan ekonomi lokal akan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat menjadi mandiri. 
    9. Alih teknologi dan pengetahuan 

    Tambang bawah tanah Grasberg yang dioperasikan oleh PTFI adalah tambang yang paling rumit di dunia. Tambang tersebut menjadi tempat belajar terbaik untuk para ahli tambang di Indonesia sehingga pengetahuan mereka dapat diterapkan di tambang bawah tanah lain di Indonesia dan di negara lain.

    🍉


    Jakarta detik- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan klaim Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan jalan desa sepanjang 191 ribu km. Dia mempertanyakan kapan pembangunan jalan sepanjang itu dilakukan.

    "Jokowi klaim membangun jalan desa 191.000 km. Ini sama dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi. Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi," cuit Dahnil dalam akun Twitternya @dahnilanzar.


    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo menjelaskan jalan yang dibangun dari dana desa sepanjang 191.000 km itu dilakukan dalam empat tahun terakhir. Jalan desa tersebut dia bilang tersebar di hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia.

    "191 ribu Km jalan untuk 74.957 desa dalam 4 tahun itu sebenarnya tidak besar, karena berarti rata-rata dalam 4 tahun desa membangun jalan 2,5 km saja," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Selasa (19/2/2019).

    Dia bilang rincian jalan yang terbangun di setiap desa terlalu panjang untuk dijabarkan. Namun capaian tersebut Eko bilang tak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Dia memastikan setiap desa yang ada di Indonesia saat ini pasti ada jalan yang dibangun menggunakan dana desa.

    "74.957 desa semuanya bangun jalan. Bapak random ke desa saja, pasti ada jalan desanya yang dibangun oleh dana desa," katanya.


    Capaian pembangunan jalan desa ini juga disebut mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional.

    "Minggu lalu saya mendapat kehormatan menjadi Keynote speaker pada 42th IFAD Governing Council di kantor pusat FAO di Roma, Italia untuk sharing Dana desa dan business model Pembangunan desa di Indonesia di depan delegasi dari 123 negara," katanya.

    "Yang membuat banyak pihak termasuk lembaga-lembaga dunia mengapresiasi adalah karena Indonesia mampu melakukan pembangunan model dana desa serentak di 74.957 desa secara bersamaan, serta dilakukan dan ditentukan oleh masyarakat desa," tambahnya.

    Adapun dalam kurun waktu 2015-2018, dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 187 triliun. Sementara khusus untuk 2018, dana tersebut ditambah Rp 70 triliun.

    Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan selama empat tahun adalah Rp 257 triliun. Capaian lainnya dari dana desa selain jalan adalah pembangunan jembatan 1.140,37 meter, 8.983 unit pasar desa, 5.731 unit tambatan perahu, 4.175 unit embung, 58.931 unit irigasi, 959.569 unit air bersih, 50.854 kegiatan PAUD, 24.820 unit posyandu dan lainnya. (eds/hns)

    🍈

    JAKARTA ID-Kebijakan manajemen PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga avtur dari semula sebesar Rp.8.210/liter menjadi Rp.7.960/liter, sementara posting price avtur di bandara Changi Singapura adalah Rp.10.760/liter, merupakan bentuk keberpihakan Pertamina terhadap kepentingan masyarakat.



    “Penurunan harga avtur Pertamina tersebut lebih merupakan sikap Pertamina yang peduli dengan kepentingan masyarakat pengguna pesawat udara dan terhadap persoalan maskapai penerbangan yang merasa harga avtur penyebab mahal nya harga tiket penerbangan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (16/2).



    Menurut Sofyano, jika Pertamina berpedoman sebagai pelaku bisnis, apalagi avtur adalah BBM non subsidi yang perlakuannya harusnya business to business (B to B), maka penurunan harga yang bisa di bawah posting price avtur Singapura itu adalah hal yang bertentangan dengan keberadaan bisnis Pertamina terkait bisnis avtur. Bisnis avtur murni B to B.



    Sofyano mengungkapkan, dalam harga avtur Pertamina selama ini terdapat beban PPN sebesar 10%, serta PPh dan Iuran BPH Migas yang tidak ada pada komponen harga avtur di Singapura. “Karenanya saya tidak yakin harga tiket penerbangan bisa jadi murah hanya karena Pertamina menurunkan harganya sebesar itu kecuali pemerintah memberikan subisidi sebesar 50% dalam harga avtur” lanjut Sofyano.



    Disisi lain, Sofyano juga menyatakan keheranannya mengapa selama ini terbukti harga tiket maskapai penerbangan swasta bisa lebih murah dari harga tiket penerbangan milik BUMN. “Garuda juga kan BUMN yang juga punya misi melayani rakyat sesuai amanah pada UUBUMN karena nya harga tiket penerbangan Garuda harusnya bisa lebih murah dari tiket maskapai swasta. Karenanya Pemerintah harus memperhatikan masalah ini,” tutup Sofyano.

    🍊


    YOGYAKARTA ID- Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai penurunan tarif listrik bagi pelanggan R-I 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) mulai 1 Maret 2019 merupakan keputusan yang tepat.

    "Ini saya kira memang saat yang tepat (menurunkan tarif listrik) karena harga minyak dunia sebagai salah satu variabel pembentuk harga sedang rendah-rendahnya," kata Fahmi saat ditemui di University Club UGM Yogyakarta, Jumat.

    Menurut dia, selain harga minyak dunia sebagai variabel pembentuk harga, harga batu bara juga sedang dalam kondisi rendah, ditambah dengan nilai tukar rupiah yang saat ini sedang menguat terhadap dolar AS.

    Fahmi meyakini bahwa penurunan tarif listrik itu tidak akan membebani PLN. Penurunan itu, menurut dia, juga tidak perlu dikaitkan dengan politik.

    "Justru kalau tidak diturunkan akan sayang sekali karena memang inilah saat yang tepat bagi PLN untuk menurunkan tarif di semua golongan," kata dia.

    Ia mengatakan dengan menurunkan tarif listrik pada waktu yang tepat seperti saat ini, sektor industri akan terdorong sehingga mampu berekspansi dengan lebih cepat.

    Selanjutnya, pertumbuhan industri itu pada gilirannya juga akan menaikkan ekonomi secara signifikan. Menurut dia, apabila saat ini pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan penurunan listrik itu diyakini bisa tumbuh mencapai 6%.

    "Nah pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu nantinya juga akan membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Jadi menurut saya ini tidak perlu dikaitkan dengan politik," kata dia. (ant/gor)
    🍊

    JAKARTA ID - Hasil studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) menyebutkan pentingnya mendorong sektor manufaktur untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat, saat peluncuran hasil studi yang dituangkan dalam bentuk Buku Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Sektor Manufaktur di Indonesia 2020-2024 itu mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan Indonesia agar dapat menjadi negara maju dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Indonesia juga memerlukan diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih cepat.

    "Dalam waktu lima belas tahun ke depan, Indonesia bertekad untuk menjadi negara berpendapatan tinggi," kata Bambang.

    Namun, lanjutnya, hasil studi ADB-Bappenas menunjukkan struktur perekonomian yang masih berbasis komoditas serta manufaktur dan jasa berteknologi rendah akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

    "Untuk itu, pemerintah harus mendorong industrialisasi agar pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.

    Sektor manufaktur Indonesia saat ini belum terdiversifikasi dan masih mengekspor produk dengan variasi yang relatif sedikit. Ekspor utama Indonesia, kata dia, saat ini juga masih didominasi oleh komoditas mentah dan barang manufaktur sederhana.

    Hal ini sangat berbeda dengan jenis produk ekspor dari negara maju, dimana produknya relatif lebih kompleks dan bernilai lebih tinggi, seperti mesin, bahan kimia, ataupun elektronik.

    Meskipun sebagian besar perusahaan Indonesia sudah terhubung dengan rantai nilai global, lanjut Bambang, tetapi sebagian besar eksportir tersebut merupakan pemasok bahan mentah untuk industri di negara lain.

    Selain itu, porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia yang berpendapatan tinggi pada puluhan tahun lalu. Sementara itu, sekitar 99 persen dari perusahaan manufaktur di Indonesia berukuran mikro atau kecil.

    Bambang menuturkan hasil studi tersebut menganalisis prospek pertumbuhan Indonesia selama 2020-2024, khususnya bagaimana ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran tujuh persen di masa datang.

    Studi tersebut juga membahas pentingnya upaya diversifikasi dan meningkatkan sektor manufaktur, termasuk agar pemerintah dapat mendorong kebijakan industri yang lebih modern, serta peranan penting dari kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Agar aspirasi dan cita-cita untuk mencapai negara berpendapatan yang lebih tinggi ini dapat dicapai, penting bagi Indonesia untuk mendorong pengembangan industri manufaktur dengan kompleksitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

    Selain itu, penting juga meningkatkan produktivitas, mendukung diversifikasi produk, menciptakan keterkaitan nilai tambah yang lebih kuat antara perusahaan besar dengan UKM, dan juga perusahaan domestik dengan pasar internasional.

    "Pemerintah dapat berperan penting dalam proses revitalisasi sektor manufaktur melalui kerja sama dan koordinasi yang lebih efektif. Pemerintah perlu memulai dialog dengan sektor swasta agar dapat bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap pembangunan sektor manufaktur modern. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mendorong inovasi produk yang lebih bervariasi dengan konten teknologi yang lebih tinggi," kata Penasihat di Departemen Penelitian Ekonomi dan Kerja Sama Regional ADB Jesus Felipe.

    Hasil studi ADB-Bappenas ini juga menekankan transformasi ekonomi Indonesia perlu menjadi prioritas pembangunan jangka menengah 2020-2024. Hasil studi ADB-Bappenas juga menjadi landasan yang kokoh bagi para pengambil kebijakan Indonesia agar mulai merencanakan kebijakan yang perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang.

    "Analisis dan rekomendasi dalam buku ini juga akan menjadi masukan penting bagi agenda pembangunan jangka menengah 2020-2024," kata Bambang. (ant/gor)

    🍞
    Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tercatat USD 376,8 miliar atau setara Rp 5.323 triliun (Rp 14.123 per USD). Terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 186,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 190,6 miliar.
    Posisi ULN tersebut meningkat USD 17,7 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya. "Sebab, neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sehingga utang dalam Rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi Dolar AS," tulis BI dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/2).
    Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 6,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir triwulan sebelumnya sebesar 4,2 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta.
    Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tercatat USD 183,2 miliar, meningkat USD 7,1 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya.
    Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.
    "Selain itu, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh penerbitan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019. Secara tahunan, ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 3,3 persen (yoy)."
    Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV 2018 meningkat USD 10,6 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh investor asing.
    ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 73,8 persen.
    "Secara tahunan, ULN swasta pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh meningkat sebesar 10,9 persen (yoy)," jelasnya.
    Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36 persen.
    Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3 persen dari total ULN.
    "Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian."
    [bim]
    🍉
    Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah sedang mematangkan pembentukan tujuh pelabuhan di Indonesia yang akan dijadikan pelabuhan hub berkelas internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini direncanakan akan jadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri.
    "Kita ingin mengurangi dominasi Singapura yang selama ini menjadi hub-nya. Nah kalau bisa hub yang selama ini tergantung Singapura itu bisa dipindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," kata Menteri Bambang saat ditemui usai rapat tentang tol laut, di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Jumat (15/2).
    Tujuh pelabuhan ini, lanjut dia, akan terintegrasi mulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, di sisi paling Barat hingga pelabuhan Sorong di sisi paling Timur Indonesia.
    "Nanti kita lihat kan hub itu kan beda-beda. Nanti mana yang istilahnya kalau kayak bandara mana yang bisa pesawat badan lebar mana yang bisa pesawat badan sedang," jelas dia.
    Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri ini juga mempertimbangkan konektivitas yang ada seperti kereta, jalan tol dan jalan raya yang memadai. Dengan demikian, industri-industri dalam negeri bisa dengan mudah mengirimkan barang melalui pelabuhan terdekat.
    "Apakah ke pelabuhan yang lebih besar di Indonesia dan kemudian dikirim keluar atau dengan pelabuhan itu bisa (langsung) kirim keluar," ungkapnya.
    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ketujuh yang direncanakan bakal menjadi hub tersebut yakni Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong.
    "Kajiannya akan difinalkan dan hub paling besar Jakarta. Semua internasional. Tapi nanti hub besar saya lagi minta kajian angka-angkanya," jelas Menko Luhut.
    Pemerintah pun tengah menyiapkan kan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum rencana pengembangan pelabuhan hub ini. Tak hanya itu, pemerintah, melalui Bappenas akan menyiapkan berbagai insentif agar tarif pelayanan di Pelabuhan agar menjadi lebih murah. "Harus dong (ada insentif). Justru itu lagi saya suruh dikaji detailnya oleh Bappenas. Kita lihat beberapa waktu ke depan. Kita akan bicara lagi," tandasnya.
    [bim]
    🍒

    Comments

    1. KABAR BAIK!!!

      Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

      Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

      Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

      Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

      Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan

      Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

      Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

      Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

      Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

      ReplyDelete
    2. Promo www.Fanspoker.com :
      - Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
      - Bonus Cashback 0.5% Setiap Senin
      - Bonus Referal 20% Seumur Hidup
      || WA : +855964283802 || LINE : +855964283802 ||

      ReplyDelete

    Post a Comment

    Popular posts from this blog

    onlineisasi-digitalisasi (5)

    terkait perbankan (bbri, bbca, bnii)

    analisis fundamental sederhana: saham KONSUMER (mapi, myor, unvr, icbp, amrt, cpin, hero, mapi, cleo, ades)