ENERGI baru TERBARUKAN (1)


🍦

 



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali melebarkan sayap bisnisnya usai terlibat dalam proyek pembangunan industri gasifikasi batubara menjadi metanol di Batuta Industrial Chemical Park di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Sebagai informasi, proyek senilai US$ 2 miliar tersebut diinisiasi oleh konsorsium PT Bakrie Capital Indonesia, PT Ithaca Resources, dan Air Products. Bahan baku metanol tersebut berasal dari batubara yang dipasok dari BUMI dan Ithaca Resources.
Batubara ini kemudian diolah oleh fasilitas produksi milik Air Products untuk dijadikan metanol. Fasilitas ini nantinya akan mampu memproduksi hampir 2 juta ton metanol per tahun. Proyek tersebut diharapkan akan onstream pada tahun 2024 mendatang.
Direktur & Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava menyampaikan, untuk bisa menghasilkan 2 juta ton metanol per tahun, maka pihak BUMI berpotensi memasok kebutuhan batubara sebanyak 6 juta ton per tahun.
Anak usaha BUMI di bidang tambang batubara seperti Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam kebutuhan pasokan batubara untuk proyek industri metanol tersebut.
“Penyediaan pasokan batubara ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar untuk bisnis batubara kami,” ujar Dileep, Sabtu (16/5).
Menurutnya, proyek ini memiliki prioritas yang tinggi karena hasil akhirnya dapat mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus memberi nilai tambah bagi bisnis batubara BUMI.
Partisipasi BUMI dalam proyek industri metanol di Kalimantan Timur semakin menambah diversifikasi portofolio bisnis perusahaan tersebut.
Di samping proyek tersebut, BUMI juga sedang mengembangkan bisnis nonbatubara melalui proyek tambang emas Poboya, Palu, Sulawesi Tengah yang dijalankan anak usahanya PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Perusahaan ini memiliki anak usaha yakni PT Citra Palu Minerals yang mengelola tambang emas di Poboya.
Dileep menyebut, saat ini pengerjaan proyek tersebut masih terus berlangsung di tengah pandemi corona. Uji coba fasilitas produksi dore bullion dari tambang emas Poboya telah dilakukan pada awal tahun ini. Fasilitas produksi yang dibangun oleh BRMS memiliki kapasitas pemrosesan sebesar 500 ton bijih per hari.
Selain itu, BUMI juga sedang menggarap proyek tambang seng di Dairi, Sumatra Utara yang ditargetkan beroperasi secara komersial di tahun 2022. 

“Produksi seng komersial dilakukan dengan bekerja sama dengan China Non Ferrous Metals (CNFS),” ungkap Dileep.

🍉
Bisnis.com, JAKARTA – Bakrie Capital Indonesia, Air Products and Chemicals Inc dan PT Ithaca Resources menandatangani perjanjian kerja sama proyek coal to methanol senilai US$2 miliar.
Proyek tersebut adalah wujud upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor methanol.
Methanol sendiri merupakan barang paling strategis bagi Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi produk kimia yang dibutuhkan, tetapi juga untuk dukung implementasi program biodiesel.
Selain Coal to Methanol (CTM), gasifikasi batu bara juga dapat mengkonversi batu bara muda menjadi syngas untuk kemudian diproses menjadi Dimethyl Ether (DME), yang dapat digunakan sebagai bahan baku LPG, sehingga diharapkan dapat mengurangi impor gas untuk LPG.
Proses produk hilir dari gas ini juga bisa dijadikan amonia hingga pupuk. Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan pemerintah dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi gembira mengetahui bahwa proyek ini dapat mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia, dan berpotensi menjadi sumber devisa negara.
“Ini sejalan dengan harapan pemerintah yang terus mendorong produksi nasional dalam berbagai bidang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/05/2020).
Jodi menambahkan perkembangan teknologi yang terus berjalan dan komitmen pemerintah untuk terus mendorong adanya nilai tambah. Kesepakatan ini, diharapkan pula akan terus meningkatkan lapangan kerja dan terutama dalam tahap pembangunan dan operasional nantinya.
“Transfer teknologi dari investor ke perusahaan Indonesia tentu akan saling menguntungkan kedua belah pihak,” tambah Jodi.
Gasifikasi merupakan proses kimiawi untuk mengubah bahan bakar berbentuk padat menjadi gas, dengan menggunakan reaksi sejumlah campuran zat.
Beberapa waktu lalu PT Pertamina (Persero) juga sudah menjajaki kerja sama bersama PT Bukit Asam Tbk., untuk menciptakan bahan bakar baru dari proses gasifikasi batu bara. Selama ini, pemanfaatan batu bara hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembangkit listrik, yang memiliki dampak pada polusi.
Namun,  dengan adanya gasifikasi, pemanfaatan batu bara diharapkan dapat menjadi lebih rendah emisi, yang berarti lebih ramah lingkungan.
Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama Air Products & Chemicals, Inc. melakukan kerja sama penghiliran batu bara.
Dalam keterangan pers, PT Bukit Asam Tbk, upaya penghiliran batu bara diyakini dapat mengurangi nilai impor gas Indonesia hingga sekitar US$1 miliar per tahun.
Adapun, investasi antara PTBA dan Air Products untuk pengembangan gasifikasi ini adalah US$3,2 miliar. Nantinya, Air Products bertindak sebagai investor di bisnis Upstream dan Downstrem.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin, menyatakan bahwa melalui hilirisasi, batubara berkalori rendah akan diubah menjadi produk lain yang memiliki nilai tinggi dengan menggunakan teknologi gasifikasi.
Teknologi ini akan mengkonversi batubara muda menjadi syngas untuk kemudian diproses menjadi Dimethyl Ether (DME), Methanol, dan Mono Ethylene Glycol (MEG).
Proyek penghiliran batu bara ini direncanakan akan memproduksi 1,4 juta ton DME, 300.000 ton Methanol, dan 250.000 ton MEG. Saat ini studi kelayakan sudah selesai dan masuk ke tahap FEED dan EPC. Pabrik ini diharapkan dapat beroperasi di akhir 2023.
“Hilirisasi ini sesuai dengan corporate tagline kami Beyond Coal di mana Bukit Asam mulai melakukan transformasi untuk memberikan nilai tambah batubara dengan mengolah menjadi produk akhir seperti DME, Methanol, dan MEG,” ujar Arviyan Arifin dalam keterangan pers, Kamis (30/1/2020).

Tak hanya Bukit Asam, Air Products juga menyatakan kesiapannya dalam membangun industri penghiliran batu bara. Pada kesempatan tersebut, Air Products juga menyatakan kesanggupannya dalam hal dukungan pendanaan dari investasi yang diperlukan.
🍑

Merdeka.com - PT Pertamina mulai menyalurkan solar dengan campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 30 persen (B30) di wilayah Sorong Papua Barat, pada pertengahan Desember 2019.
Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho mengatakan,‎ penyaluran ini merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Marketing Operation Region VIII dan secara bertahap akan mulai disalurkan pula ke seluruh Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Fuel Terminal di wilayah Maluku – Papua hingga Januari 2020.

Penyaluran produk BBM ramah lingkungan Biosolar B30 ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan bahan bakar Biosolar dengan kandungan 30 persen FAME atau minyak nabati dari kelapa sawit.
"Sebanyak 4.600 Kilo liter (KL) Biosolar B30 telah dipasok ke Fuel Terminal Sorong sejak Selasa (10/12/2019) dan siap disalurkan ke konsumen retail dan industri di wilayah Sorong dan sekitarnya," kata Brasto, di Jakarta, Kamis (19/12).
Pertamina telah menyalurkan biosolar B30 ke 16 lembaga penyalur yang disuplai dari Terminal BBM Sorong diantaranya tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) reguler wilayah Kota Sorong, 4 SPBU Kompak atau mini wilayah Kabupaten Sorong, 3 SPBU Kompak wilayah Kabupten Maybrat, 3 SPBU Kompak wilayah Kabupaten Tambraw, dan 3 SPBU Kompak di wilayah Sorong Selatan.
🍈

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa memperkirakan perkembangan energi terbarukan di Indonesia pada 2019 mengalami stagnansi bahkan cenderung menurun. Dia mengatakan sejumlah investor mulai keluar dari Indonesia.
"Sejumlah investor asing yang ramai-ramai masuk ke Indonesia tahun 2015-2016, mulai keluar dan menanamkan investasinya di negara tetangga kita," kata Fabby di Soehana Hall The Energy, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Menurut dia, pangkal penyebabnya adalah kebijakan dan regulasi yang tidak menarik bagi investor dan juga pengembang. "Serta bankability proyek sehingga membuat proyek-proyek yang sudah PPA pun sukar mendapatkan pendanaan dari perbankan dan dari lembaga keuangan," kata dia.
Bahkan dari hasil survei terakhir, kata dia, sejumlah bank dalam negeri mulai kehilangan selera atas proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia.
Dalam hal investasi energi terbarukan, kata dia, Indonesia berkompetisi dengan sesama negara ASEAN lainnya, khususnya Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand. Dalam tiga tahun terakhir, negara-negara ini mengalami kenaikan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang cukup tinggi dan yang ditandai dengan mengalimya arus investasi dari luar.
Di era energi terbarukan, kata dia, semua negara punya sumber daya energi terbarukan yang relatif setara dan dapat dikembangkan. Investor punya pilihan cukup banyak dan leluasa memilih negara yang memberikan pengembalian investasi yang menarik dan risiko yang kecil.
Dia menilai situasi yang dihadapi Indonesia saat ini seharusnya membuat pemerintah cemas, dan menjadi perhatian.
"Kita patut bersyukur bahwa sepertinya kecemasan itu muncul dan dimanifestasikan dengan adanya langkah-langkah perbaikan dan koreksi yang kita lihat dalam empat hingga lima bulan terakhir ini," kata Fabby.

Ditanya soal persaingan negara ASEAN menggaet investor energi terbarukan, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan ESDM, Halim Sari Wardana mengatakan, "Yang namanya invetasi itu, semua investor akan melihat, satu, kemudahan investasi. Kemudian investasi itu didukung dengan melihat bagaimana potensinya, misal potensi melimpah, demand bagus, kemudahan investasi, pasti masuk."
🍉

TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa memperkirakan tren penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS Atap meningkat signifikan pada 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan permintaan PLTS Atap, khususnya dari industri.
"Untuk 2020, tren yang positif itu untuk solar PV rooftop, picking up-nya mulai dari rumah tangga sampai industri," kata Fabby di Soehana Hall The Energy, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Dari hitungannya, pembangunan PLTS Atap untuk rumah saja, lebih dari 655 Mega Watt (MW) pada 2020. Sedangkan jika digabung dengan bangunan industri atau komersial memiliki potensi penyerapan sebesar 12 hingga Giga Watt.
"ahun depan, Fabby memperkirakan kapasitas untuk kawasan komersial dan industri itu bisa di atas 300 MW. "Karena beberapa industri besar sudah punya rencana memasang 5 MW, 7 MW, hingga 10 MW. Di Jawa Tengah, beberapa industri besar sudah mengatakan mau masang. Itu sinyal yang bagus," ujarnya.
Dia melihat tingginya permintaan tersebut, salah satunya karena karakteristik PLTS Atap tergolong mudah untuk diaplikasikan, dibandingkan dengan teknologi energi baru terbarukan (EBT) lainnya.
"Kalau kita lihat, dia itu punya karakteristik modular, teknologinya gampang diakses, dan bisa diaplikasikan dalam skala kecil, artinya ada potensi yang besar di rumah tangga, bangunan rumah, bangunan komersial, lalu juga industri," kata Fabby.
Oleh karena itu, penggunaan PLTS Atap harus terus didukung oleh pemerintah agar target bauran energi baru terbarukan yang dicanangkan hingga 2025 tercapai. Target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025 yang diperkirakan memerlukan investasi US$ 70 hingga US$ 90 miliar.
Adapun saat ini terdapat revisi Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu juga turut mendukung penggunaan PLTS Atap.

"Dengan revisi peraturan Menteri ESDM yang berkaitan dengan SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan Capacity Charge (biaya kapasitas), kami melihat industri mulai bergairah untuk memasang, karena mulai masuk," ucap Fabby.
🍈

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengaku sumringah Grab Indonesia menggunakan motor listrik dari PT Gesits Technologies Indo (GTI) untuk kendaraan operasionalnya. PT Gesits Technologies Indo (GTI) atau Gesits merupakan produsen sepeda motor listrik buatan lokal Indonesia. “Saya berterima kasih kepada Grab Indonesia yang mau memberi kepercayaan kepada Gesits sebagai kendaraan operasionalnya,” ucapnya saat acara Roadmap Ekosistem Kendaraan Listrik yang diselenggarakan Grab di Gedung Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (13/12/2019). Baca juga: Gandeng Produsen Kendaraan Bermotor, Grab Siap Uji Coba 20 Kendaraan Listrik Dengan begitu, lanjut dia, produk Gesits dapat bisa dikenal lebih dekat oleh masyarakat luas. “Jadi masyarakat dapat melihat dan merasakan seperti apa kemampuan motor listrik dari Gesits,” ujar Bambang. Bicara sumber daya, Bambang menceritakan saat ini Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Pertamina tengah mengembangkan fast charging dan battery swapping untuk produk Gesits. “Untuk battery swapping, pengguna cukup menukarkan batrai kosong dengan yang terisi, lalu batrai kosong tersebut bisa di charge kembali,” paparnya. Baca juga: Baca juga: Pemerintah Targetkan Produksi Baterai Kendaraan Listrik di 2023 Lebih jauh Bambang melanjutkan, eksistensi kendaraan bertenaga listrik di Indonesia sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. “Sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 untuk mempercepat hal itu,” terang Bambang. Sebagai informasi, di hari yang sama Grab secara resmi mengumumkan akan melakukan uji coba kendaraan bertenaga listrik mulai Januari 2020. President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, langkah ini sebagai bentuk dukungan Grab dalam membangun ekosistem kendaraan bertenaga listrik di Indonesia. Sebagai langkah awal, Grab akan mengoperasikan 20 unit kendaraan yang terbagi dari mobil dan motor di sekitar wilayah Jabodetabek.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menristek Sumringah Grab Gunakan Motor Listrik dari Gesits ", https://money.kompas.com/read/2019/12/13/154700626/menristek-sumringah-grab-gunakan-motor-listrik-dari-gesits.
Penulis : Mico Desrianto
Editor : Mikhael Gewati
🍉

automotive logistics: Vietnamese carmaker VinFast is now in the third month of production at its $3.5 billion assembly plant in the northern port city of Hai Phong, with two models now being distributed to the domestic market: the Lux A2.0 saloon and an SUV called the LUX SA2.0. The OEM is using integrated production software and hardware supplied by Siemens, and says that the entire value chain has been integrated and digitalised with Siemens’ Digital Enterprise portfolio.
The A2.0 saloon began production in June and was followed by the LUX SA2.0 in July. The vehicles are derived from the BMW 5-Series and X5 platform following an agreement between parent company Vingroup and the German OEM, while contract manufacturer Magna Steyr is acting as a consultant to Vingroup on vehicle technology.
An electric vehicle (EV) is expected to follow by the end of this year, but the plant is also already producing e-scooters. VinFast set up a joint venture with battery specialist LG Chem earlier this year for the production of lithium-ion batteries for the forthcoming EV and is building a facility adjacent to the main assembly plant.
The Siemens portfolio it is using includes Teamcenter software to develop a digital twin of the production process. Digital twins are replicas of physical systems that allow data to be transmitted seamlessly to optimise manufacturing.
VinFast said it was initially aiming at annual production of 250,000 vehicles, a high target given that Vietnam’s total vehicle sales last year reached roughly the same number. However, parent company VinGroup said it wanted to double that production number in the long term by producing 12 vehicles and motorbikes, despite not having previously been involved in the car industry. According to a spokesperson for the carmaker, this would include exports to other ASEAN markets.
VinFast also has an agreement with GM, signed in June 2018, to exclusively distribute the Chevrolet brand in Vietnam. According to GM, VinFast has taken ownership of the GM Hanoi factory and is investing in a new global small car licensed from GM and manufactured and sold under the VinFast brand. Production of the vehicle will begin this year.

While VinGroup has no previous vehicle production experience – having focused on technology, industrial and property services – it has put together a management team of former talent from top carmakers, including FCA, Ford, GM and Tata. VinFast is led by CEO Jim Daluca, who spent more 16 years at GM in a range of manufacturing roles, his last one being executive vice-president – global manufacturing, manufacturing engineering, and labour relations. Shaun Calvert was GM’s vice-president of manufacturing and Sam Casabene was Ford’s vice-president of purchasing.
🍑

Merdeka.com - Pemerintah Denmark turun tangan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada empat provin‎si di Indonesia dengan mengedepankan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, ‎pengembangan EBT untuk menggantikan energi fosil sesuai potensi setiap daerah menjadi sebuah tantangan. Untuk melaksanakannya, empat provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Riau mendapat‎ bantuan dari Pemerintah Denmark, konsep yang diberikan nantinya akan tertuang dalam RUED.
"Denmark telah memberikan dukungan terhadap pengembangan RUED untuk empat provinsi," kata Arifin, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/12).
Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Rasmus Prehn mengungkapkan, rekomendasi yang diberikan Demark untuk membuat pemanfaatan EBT lebih masif, efisien dan murah. Berdasarkan pengalaman Denmark dalam mengembangkan EBT, teknologi untuk pengembangan EBT semakin lama semakin murah hal ini juga akan dialami Indonesia.

"EBT teknologi semakin murah, di Denmark lebih murah solar power lebih murah dari pada pembangkit fosil di Denmark dan itu akan terjadi di Indonesia," tutur Rasmus.
1 dari 1 halaman

Rekomendasi Denmark

Adapun rekomendasi yang dikeluarkan Denmark adalah potensi pengembangan EBT, khususnya tenaga air di Sulawesi Utara, pengembangan energi tenaga matahari untuk Gorontalo. Jika kedua provinsi ini berhasil menggantikan batubara denganmengembangkan energi air, surya serta menggunakan gas bumi, maka kedua provinsi ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 50 persen pada tahun 2030.
Berikutnya rekomendasi untuk Kalimantan Selatan menggunakan energi angin, energi matahari dan natural gas combined cycles sebagai sumber energi untuk kelistrikannya untuk menggantikan batubara. Jika rekomendasi tersebut dilakukan, maka emisi gas rumah kaca wilayah tersebut dapat berkurang hingga 48 persen pada tahun 2030.
Kemudian rekomendasi untu Riau dan Sumatera, wilyah tersebut memiliki beragam potensi EBT, Denmark menitikberatkan rekomendasinya pada pengembangan energi surya dan biogas sebab dianggap kompetitif jika mendapatkan skema pembiayaan yang baik.
🍉

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PLN terus genjot pembangunan pembangkit menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), sebagai bukti komitmen terhadap energi ramah lingkungan, terhitung hingga bulan oktober 2019 PLN berhasil membangun pembangkit EBT dengan total kapasitas 7.435 MW (Mega Watt).
Per Oktober 2019, PLN telah mengelola kapasitas pembangkit EBT sebesar 12.1% dari total bauran seluruh energi pembangkit.
“Kami berkomitmen dalam memenuhi target bauran EBT sebesar 23% di 2025, hingga Oktober 2019 kami telah membangun sekitar 7 ribu MW pembangkit EBT atau sekitar 12% lebih dari total bauran energi pembangkit, ini bukti dari komitmen kami menggunakan energi ramah lingkungan" Ungkap Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah. dalam siaran pers hari ini.
Adapun jumlah 12.1% bauran EBT terdiri dari 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 4.711 MW, 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1.979 MW, 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 58 MW, 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 131 MW, 
Pembangkit Listik Tenaga Mini Hidro (PLTM) 385 MW, 
Pembangkit Listrik Tenaga Bio mass dan Sampah (PLT Bio/Sa) 171 MW.
Berdasarkan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2019-2028, direncanakan bauran energi pada tahun 2025 akan menjadi 54,6% batubara, 22% gas alam (termasuk LNG), 23% EBT dan 0,4% BBM sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan EBT dan gas, serta mengurangi pemakaian BBM.
Dalam usaha mencapai target bauran energi EBT 23%, diperlukan penambahan kapasitas EBT sebesar 16,7 GW yang pengembangannya tersebar di seluruh Indonesia seperti tertuang dalam RUPTL 2019-2028.
Di tahun ini (2019) diperkirakan terdapat tambahan Pembangkit EBT sebesar 481 MW yang berasal dari 27 proyek tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua, capaian ini merupakan yang tertinggi dibandingkan pencapaian 5 tahun terakhir.
Hingga November 2019, terdapat sekitar 156 proyek EBT yang sudah dilakukan penandatanganan PPA (Power Purchase Agreement) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan total kapasitas mencapai 3259 MW yang didominasi oleh pembangkit hidro dan panas bumi.
PLN juga sedang melakukan proses pengadaan pembangkit EBT lainnya seperti PLTS Bali Barat (25 MW), PLTS Bali Timur (25 MW) dan PLTS Cirata (145 MW). Selain itu, untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mengurangi sampah, telah ditandatangani PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) PLTSa Jatibarang di Semarang dan PLTSa Sunter di Jakarta Utara.
Berbagai pencapaian dan pembangunan pembangkit EBT ini menjadi bukti komitmen PLN dalam mengembangkan energi hijau ramah lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat.

🍉

KOMPAS.com, JAKARTA - Era kendaraan listrik Indonesia semakin cerah, komitmen mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air dimulai dengan menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ( Battery Electric Vehicle). Dilansir dari Tribunnews, PT PLN Persero menggandeng 20 perusahaan dalam kerjasama percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan SPKLU. Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh PLN dan 20 perusahaan tersebut merupakan langkah awal kerjasama antara PLN dengan berbagai Mitra dalam rangka menciptakan atau mewujudkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Plt. Direktur Utama PLN, Sripeni Inten mengatakan bahwa seremonial kerjasama yang dilakukan dengan 20 perusahaan merupakan bukti komitmen mendukung program pemerintah. "PLN mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai. Kami PLN juga berterima kasih atas support pemerintah," tutur Inten saat di acara penandatanganan kerjasama di Auditarium Bj Habibie BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Nantinya dalam pengembangan SPKLU PLN akan bekerjasama dengan BPPT dan LEN. MoU kerjasama penyiapan ekosistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan penyedia transportasi umum antara lain : 
1. Grab 
2. Gojek 
3. Bluebird 
4. Transjakarta 
5. Mobil Anak Bangsa (MAB) 6. BYD MoU Kerjasama PLN dengan BUMN dalam hal penyedian SPKLU : 1. PT Pos 2. Jasa Marga 3. Pertamina 4. Angkasa Pura MoU Kerjasama PLN dengan Badan Usaha/ Private Sector dalam hal penyedian SPKLU, antara lain : 1. PT Jaya Ancol 2. BCA 3. Lippo Mall MoU Kerjasama Bundling Produsen mobil listrik dengan : 1. Nissan 2. BMW 3. DFSK 4. Mitsubishi 5. Prestige Image Motorcars 6. Gesits Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkap bahwa PLN harus fokus mempersiapkan SPKLU dalam satu tahun ke depan. "Pokoknya intinya ini tahun 2021 itu anggaran pemerintah untuk mobil, motor itu mestinya sudah membeli listrik. Jadi persiapan setahun ini PLN menyiapkan charging station. Kita berharap tahun 2021 mestinya Indonesia mulai jalan dengan kendaraan listrik," jelas Luhut. Sumber Tribunnews.com Penulis Lita Febriani Editor Roderick Adrian

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menjelang Era Kendaraan Listrik, PLN Gandeng 20 Perusahaan", https://foto.kompas.com/photo/read/2019/10/16/15712356309ee/menjelang.era.kendaraan.listrik.pln.gandeng.20.perusahaan.

🍉

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program 1.000 Renewable Energy for Papua agar mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020. Inisiatif ini adalah sekuel dari gerakan Ekspedisi Papua Terang di bulan Agustus hingga September 2018.
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik mengatakan, program ini merupakan inisiatif strategis PLN untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020. Dengan berbekal data dari Ekspedisi Papua Terang, PLN memancangkan rencana pelistrikan untuk 1.123 desa, yang jumlahnya meningkat jauh dari rencana semula melistriki 415 desa.
Dengan tantangan geografis, kerapatan hunian yang sangat rendah, dan infrastruktur yang terbatas, Program 1000 Renewable Energy for Papua dipandang sebagai solusi paling efektif untuk percepatan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat melalui implementasi model Wireless Electricity.
"Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan (EBT) juga diharapkan akan memperbaiki kinerja Bauran Energi sekaligus menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik," kata Rofik melalui keterangan resminya, Sabtu (19/10).
Dari hasil kajian dan survei PLN, ada empat alternatif pembangkit listrik EBT yang ditawarkan dalam Program 1.000 Renewable Energy for Papua, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro, Tabung Listrik (Talis), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), serta PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Di mana 314 desa direncanakan untuk dilistriki menggunakan Talis, 65 desa menggunakan PLTMH dan Pikohidro, 158 desa akan menggunakan PLTBm, 116 Desa dilistriki menggunakan PLTB, 34 Desa dilistriki menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut, 184 desa akan diterangi dengan PLTS sebanyak 151 set, dan 252 desa rencananya akan disambungkan ke sistem jaringan listrik (grid) PLN yang telah ada. [azz]
🍓

JAKARTA sindonews- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (selanjutnya disebut, "Toshiba ESS") hari ini mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan listrik milik negara, Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut, "PLN"), dalam hal percepatan implementasi sistem pasokan energi berbasis hidrogen mandiri, H2One™, di Indonesia.

Seremoni penandatanganan diadakan di Forum Energi Indonesia-Jepang ke-6, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (selanjutnya disebut, "METI"). Berdasarkan MoU ini, Toshiba ESS dan PLN akan mengevaluasi teknologi dan kebijakan yang diperlukan untuk implementasi lebih jauh dari sistem komersial H2One ™ di kepulauan Indonesia pada tahun 2023.

H2One™ adalah sistem terintegrasi yang menggunakan sumber energi terbarukan dalam mengelektrolisis hidrogen dari air, menyimpan dan menggunakan hidrogen dalam sel bahan bakar untuk tersedianya pengiriman listrik bebas CO2 yang stabil, ramah lingkungan dan air panas. Salah satu aplikasi H2One™ adalah "solusi luar-jaringan (off-grid)," yang dapat membantu mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan.


Rencana Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Indonesia (RUPTL) adalah rencana untuk meningkatkan rasio kapasitas fasilitas energi terbarukan negara ini dari 12,52% pada 2017 menjadi 23% pada tahun 2025.

Terlebih lagi, di Indonesia, banyak masyarakat tinggal di pulau-pulau terpencil, sehingga diperlukan sumber daya listrik yang stabil dan ekonomis di setiap pulau. Kebutuhan ini menimbulkan peningkatan permintaan akan sistem pembangkit terdistribusi, yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di pulau terpencil.

Memandang kondisi ini, Toshiba ESS dan BPPT menandatangani MoU untuk survei bagi percepatan implementasi H2One™ pada bulan Agustus 2018 dan telah melakukan survei bersama. Di sisi lain, Toshiba ESS memvalidasi kemampuan adaptasi H2One™ di Indonesia dalam penawaran umum bisnis oleh METI.

“Pengembangan dan survei dari proyek H2One™ yang diadopsi, suatu sistem pasokan energi berbasis hidrogen otonom”, dipercayakan oleh Toshiba ESS pada September 2018. Toshiba ESS kemudian mengidentifikasi area-area dimana H2One™ dapat diimplementasikan pada Februari 2019 dan sekarang sedang bekerja untuk implementasi dari sistem yang akan didemonstrasikan.


Toshiba ESS akan memperluas teknologi dan produk energi berbasis hidrogen, termasuk H2One™, ke pasar global, dan kami akan berkontribusi pada perwujudan masyarakat energi berbasis hidrogen.
(wbs)

🍅
WOLFBURG, iNews.id - Setelah logo terbarunya resmi diluncurkan, Volkswagen (VW) kabarnya akan memperkenalkan mobil listrik VW ID.3. Mobil ini digadang-gadang menjadi bintang utama di Frankfurt Motor Show 2019.
Dilansir dari Carscoops, Rabu (11/9/2019), belum resmi diluncurkan hatchback bertenaga listrik tersebut sudah dipesan sebanyak 30.000 unit di sejumlah negara Eropa, seperti Jerman, Norwegia, Belanda, Swedia dan Inggris.
VW sendiri belum mengumumkan spesifikasi lengkap mobil tersebut. Kendati demikian, taksiran harganya bisa mencapai 30 ribu euro atau setara dengan Rp467 juta.
Tak hanya itu, VW juga berjanji akan memproduksi 33 model kendaraan listrik berdasarkan platform MEB dalam tiga tahun ke depan. Rencana itu akan diterapkan pada merek-merek yang berada di bawah naungan grup VW.

Selain mobil listrik terbaru, pameran juga akan menampilkan bintang-bintang lain, yakni Audi RS6 Avant, Bugatti Chiron Super Sport 300+, Porsche Taycan dan Lamborghini Sian.
🍑
BEIJING, iNews.id - Perusahaan asal China, Evergrande Group berambisi menjadi produsen kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terbesar di dunia. Namun, langkah mereka dibayangi utang perusahaan yang menggunung.
Bloomberg melaporkan, pinjaman perusahaan berbasis properti ini mencapai 113,7 miliar dolar AS atau setara Rp 1.603 triliun pada semester pertama, naik 20 miliar dolar AS pada awal tahun. Dari jumlah itu, sekitar 53 miliar dolar AS akan jatuh tempo dalam 10 bulan ke depan, dan 75 persen dalam dua tahun ke depan.
Diketahui, salah satu alasan ledakan utang adalah semua uang yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan kendaraan listrik. "Evergrande akan menghadapi tekanan likuiditas terbesar setidaknya dalam dua tahun," ujar analis kredit Lucror Analytics Pte, Zhou Chuanyi.
“Lebih sulit meminjam uang, dan mereka punya banyak utang untuk dibayar. Kedua jenis tekanan ini akan meremasnya pada saat bersamaan,” katanya.
Perusahaan sendiri telah berjanji mengungkap mobil listrik pada akhir Juni lalu, tetapi gagal. Meski demikian, mereka masih percaya bisa menjadi produsen EV terbesar di dunia dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
Menurut Bloomberg, Evergrande telah menghabiskan lebih dari 3,6 miliar dolar AS sejak akhir tahun lalu di banyak perusahaan EV, termasuk membeli saham produsen motor listrik in-wheel, bagian dari produsen baterai Faraday Future, saham Koenigsegg dan NEVS, serta jaringan penjualan mobil.


Editor : Dani Dahwilani
🍒

TEMPO.COBoyolali - Selain membuat prototipe produk mobil untuk penumpang yang bisa diproduksi kapan saja tergantung situasi dan permintaan pasar, PT Solo Manufaktur Kreasi atau Esemka juga telah melirik peluang menggarap produk mobil listrik.
"Untuk membuat prototipe mobil listrik, kami harus melakukan riset dulu dari berbagai aspek. Seperti bagaimana requirement-nya (kebutuhan pasar), bagaimana TKDN-nya (tingkat komponen dalam negeri), operation cost, dan lain-lain," kata Presiden Direktur PT Esemka Eddy Wirajaya saat ditemui Tempo seusai peresmian pabrik perakitan PT Esemka di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, oleh Presiden Joko Widodo, pada Jumat, 6 September 2019.
Selain dari segi teknis, Eddy berujar, untuk membuat prototipe mobil listrik juga diperlukan riset dari segi bisnis. "Jadi kami harus melihat pasar. Banyak pertimbangannya, seperti mencari suplier-suplier lokal, kira-kira kamu bisa buat yang mana saja. Jadi kami bisa mengkalkukasi local content-nya. Saat produksi, kami juga harus tahu minimal targetnya berapa, harus ada requirement dulu, harus berhitung tentang itu dulu," ujar Eddy.
Eddy menambahkan, peluang untuk menggarap mobil listrik itu masih terbuka lebar. "Kami sewa lahan di sini (seluas 115.000 meter persegi) jangka panjang, selama 30 tahun. Dan Pak Bupati Boyolali (Seno Samodro) bilang kalau untuk pengembangan, masih ada lahan 10 hektare lebih," kata Eddy.
Dalam pidatonya saat meresmikan pabrik perakitan mobil Esemka, Presiden Joko Widodo mengaku senang melihat proses perakitan mesin dan sejumlah komponen lain dari mobil Esemka Bima 1,2L dan 1,3L yang baru diluncurkan.

"Saya senang bahwa suplier komponen yang ada, banyak seka,li yang berasal dari dalam negeri. Konten lokalnya sudah baik. Belum sampai 80 - 100 persen, tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipel Indonesia, kita perlu acungi jempol keberanian PT Esemka," kata Jokowi.


🍈
JAKARTA okezone- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik(KBL) Berbasis Baterai untuk transportasi jalan, demikian bunyi Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL berbasis baterai Untuk Transportasi Jalan.
"Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal," demikian bunyi Pasal 17 ayat (2) Perpres Mobil Listrik yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2019 dan telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 12 Agustus 2019 yang dikutip di laman setneg.go.id.
Dalam Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa insentif tersebut diberikan kepada perusahaan industri, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai.
Selain itu juga kepada perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan komponen yang bersumber dari perusahaan industri atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

Selanjutnya kepada perusahaan industri yang memenuhi TKDN yang melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri; perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai; perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional; perusahaan yang menyediakan penyewaan Baterai (battery swap) sepeda Motor Listrik; perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai.

Perusahaan yang. melakukan pengelolaan limbah Baterai; perusahaan yang menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai; perusahaan angkutan umum yang menggunakan KBL Berbasis Baterai dan orang perseorangan yang menggunakan KBL Berbasis Baterai.

 Intip Proses Pengisian Daya Mobil Listrik


Pemberian insentif fiskal yang diatur dalam Pasal 19 yang diberikan dapat berupa: insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Complete Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu.

Selain itu juga insentif pajak penjualan atas barang mewah; insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah; insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal, penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor; insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi; insentif pembuatan peralatan SPKLU.
Insentif pembiayaan ekspor; insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai; tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU; dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU; sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan sertifikasi produk atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Kamis (15/6/2019).

Sedangkan untuk insentif nonfiskal dapat berupa pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu; pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBL Berbasis Baterai yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Fusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan pembinaan keamanan atau pengamanan kegiatan operasional sektor rndustri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional.
Dalam Perpres ini juga menyebutkan semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang diimpor dan belum didaftarkan serta belum dilakukan pengujian tipe, maka importir yang melakukan importasi kendaraan bermotor wajib mendaftarkan tipe dan melakukan pengujian tipe serta melakukan registrasi dan identifikasi paling lama 12 bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
(dni)
🍈

MEDAN, iNews.id - PT Toyota Astra Motor (TAM) menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik. TAM mengaku akan mempelajari aturan ini secara lebih rinci terlebih dahulu.
Deputi GM Marketing TAM, Andri Widiyanto mengatakan, perusahaan terus berkoordinasi dengan Toyota Motor Corp dan Toyota Motor Asia Pasific soal strategi mobil listrik di Tanah Air.
"Kami juga melakukan diskusi dan pembahasan dengan Toyota Motor Corporation (TMC) dan Toyota Motor Asia Pasific (TMAC) tentang mobil electric seperti apa dan model apa yang akan dimasukkan ke Indonesia," kata dia di Medan, Sumatra Utara, Minggu (11/8/2019).
BACA JUGA:
Koordinasi dengan induk usaha, kata dia, dilakukan sambil menanti aturan turunan dari Perpres yang ditandatangani Presiden. Setelah itu baru nanti TAM menentukan strategi agar mobil listrik dari Toyota bisa diterima masyarakat.
"Divisi GR (Government Relation) kami biasanya mencari tahu lebih detail tentang kebijakan turunan pengembangan mobil listrik seperti apa," ujar dia.
Menurut Andri, aturan ini penting karena menentukan strategi pemasaran TAM, termasuk soal penentuan harga (pricing). Saat ini, Toyota baru memasarkan mobil hybrid alias gabungan listrik dan bensin meski sudah menyiapkan mobil full electric.
"Soal harga ini penting, karena tiap segmen memiliki kemampuan yang berbeda untuk bisa menerima harga mobil hybrid yang lebih mahal dari konvensional," ucap dia.

Editor : Rahmat Fiansyah


🍅

JAKARTA okezone- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah 6 kali dibahas di dalam rapat terbatas, bahkan sejak dirinya jadi Wali kota dan Gubernur sudah menyampaikan. Tapi sampai sekarang belum ada progresnya.
“Sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan sudah jadi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip laman setkab.
Hal ini dikatakan Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019)
Presiden berharap dengan adanya rapat terbatas hari ini, dirinya akan mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau dua yang sudah selesai. Meskipun laporan terkahir yang diterima belum ada. Oleh sebab itu, Presiden ingin rapat terbatas itu langsung membahas masalahnya saja.
Menurut Presiden, ada yang menyampaikan, masalahnya PLNnya yang lamban. Ada yang menyampaikan, di ESDMnya belum beres.
“Kita selesaikan sore hari ini, agar betul-betul… Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, menyelesaikan yang di darat aja belum rampung kita sudah harus selesaikan lagi yang marine debris, yang menurutnya ini juga menjadi masalah dunia, bukan hanya kita.
“Kita ini berada pada posisi yang di nomor ini sampah nomor 2. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini. Problemnya ada di mana,” pungkas Presiden.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhur B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PUPR Basuki Budimuljono, Menteru LHK Siti Nurbaya.
Selain itu dihadiri Menristekdikti M. Nasir, Menteri ESDM Archandra Thahar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut PLN Djoko Abumanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Walikota Tangeran Arief Wimansyah, Walikota Tangsel Airin Rachmi, dan Walikota Palembang Harnojoyo.
(dni)
🍒

Bisnis.com, JAKARTA – Perlambatan pertumbuhan ekonomi di China diperkirakan membebani ekspektasi permintaan batu bara termal di pasar terbesar dunia bahan bakar tersebut.
Sementara itu, gerakan global menuju energi yang lebih bersih juga kian menambah masalah bagi komoditas itu, karena terancam kelebihan pasokan. Sejumlah sumber industri di konferensi batu bara terbesar Asia, yang tengah berlangsung di Bali, mengatakan bahwa penawaran dan permintaan batu bara untuk pembangkit listrik dan industri semen kemungkinan berada dalam tekanan beberapa bulan mendatang.
Pekan lalu, harga acuan baru bara premium Australia Newcastle mencapai titik terlemah sejak September 2016, yaitu US$70,78 per ton, dan kemungkinan akan turun lebih lanjut karena perlambatan ekonomi global belum reda.
Analis Helen Lau dari Argonaut Hong Kong mengatakan bahwa tanda pelemahan permintaan batu bara di China terlihat dari aktivitas pabrik yang melemah pada April dan Mei, terhantam oleh kerasnya perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal itu menyumbang penurunan permintaan 4,9% dalam pembangkit listrik tenaga batu bara China pada Mei dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“[Selain itu] lemahnya konsumsi batu bara termal terutama karena meningkatnya persaingan dari hidro dan energi bersih lainnya,” kata Lau dalam sebuah laporan dikutip dari Reuters, Senin (24/6/2019).
Menurut penerbit McCloskey harga batu bara di pelabuhan Qinhuang China jatuh menjadi US$95,53 per ton pada 10 Juni lalu. Jumlah itu terendah dalam 2 tahun terakhir.
“Batu bara termal berada di bawah tekanan pada saat ini, meskipun permintaan terus meningkat selama musim panas,” kata seorang trader batu bara di pelabuhan Jingtang, China.
Jingtang merupakan pelabuhan penerima batu bara utama di China utara. Trader itu pun mengaku tidak dapat memperoleh keuntungan dengan harga batu bara saat ini. “Jadi saya mengalihkan bisnis saya dan melakukan [diversifikasi] produk khusus seperti bubuk batu bara,” katanya.
Seorang trader di Singapura mengatakan, pelemahan harga batu bara terjadi karena meluasnya penggunaan gas alam di Eropa. “Gas murah dari Amerika Serikat sedang bergerak ke Eropa dan hal itu mendorong batu bara Afrika Selatan dan Kolombia menyeberang ke Asia. Rusia juga telah meningkatkan penjualannya di lembah Pasifik,” katanya.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) melaporkan, penggunaan pembangkit listrik tenaga angin China tumbuh 5,6% dalam 5 bulan pertama tahun ini, pembangkit listrik tenaga air tumbuh 12,8%, sedangkan batu bara dan gas alam cair hanya tumbuh 0,2%.
Analis CBA Vivek Dhar mengatakan bahwa periode pelemahan harga batu bara termal yang berkepanjangan, dapat menandai bahwa ekonomi global mengalami dekarbonisasi. “Yaitu beralih dari bahan bakar berbasis karbon ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angit, pada tingkat yang lebih cepat dari yang diperkirakan,” katanya.
Dia menambahkan, situasi ini kemungkinan merugikan produsen utama batu bara dunia, Australia karena negara-negara maju, yang mampu membayar lebih banyak untuk konsumsi energi, justru menghasilkan dekarbonisasi dengan laju tercepat.
Jerman, misalnya, sudah memperoleh 40% pembangkit listriknya dari energi terbarukan. Negara ini pun telah menetapkan target 65% pada 2030. Sementara Inggris menetapkan tahun ini untuk menggunakan lebih banyak listrik dari sumber nol-karbon dibandingkan dari pembangkit bahan bakar fosil untuk pertama kalinya.
Menurut agen penetapan harga komoditas S&P Global Platts, harga batu bara Newcastle 6.000-kilokalori, telah merosot sekitar 58% sejak September, dibandingkan dengan penurunan yang lebih moderat sebesar 20% untuk nilai 5.500-kilokalori, yang terakhir diperdagangkan pada US$51 per ton,
"Saya pikir orang Australia akan merasakannya [pelemahan harga batu bara]," kata trader energi di Singapura.
🍆
ID: Siapkah Indonesia menjadikan energy terbarukan sebagai salah satu sumber energi utama dalam penyediaan energi listrik, khususnya untuk keperluan industri? Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus motivasi untuk memperbaiki bauran energi penyediaan listrik di Tanah Air.
Diperlukan usaha yang kuat agar untuk mewujudkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai energi untuk membangkitkan energi listrik yang digunakan untuk melistriki kebutuhan listrik industri, bisnis dan social dalam kapasitas besar dan andal. Upaya untuk memanfaatkan EBT perlu mendapatkan dukungan yang kuat, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat dan pelaku dunia usaha.
Meski banyak keterbatasan dalam mewujudkannya, sikap optimistis perlu ditanamkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah telah menetapkan target bauran energi nasional dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 sampai dengan 2028, di mana EBT dipatok dengan angka 23% pada tahun 2025.
Tentu banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan target tersebut, baik dari sisi pendanaan maupun ketersediaan energi yang akan digunakan. Pemanfaatan panas bumi, misalnya, perlu melakukan pengeboran pada daerah yang potensinya cukup besar tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, di samping risiko kegagalan yang perlu dikendalikan.
Sedangkan untuk pemanfaatan energi air membutuhkan waktu ketika membuat bendungan agar diperoleh head (tinggi jatuh) yang cukup untuk memutar turbin air bila menginginkan kapasitas yang lebih besar. Memang, potensi energi air dapat pula memanfaatkan laju aliran air dengan mikro hidro (PLTMH) cukup banyak namun hanya menghasilkam daya listrik yang rendah.
Sementara itu, pemanfaatan angina dan sinar matahari sebagai sumber energi listrik terkendala lokasi yang harus memenuhi batas minimal kecepatan angin maupun intensitas cahaya yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Hal demikian dipersyaratkan agar dana investasi optimal sehingga biaya pokok penyediaan mampu bersaing dan kompetitif dengan energi listrik yang dihasilkan oleh gas dan batubara, karena EBT akan maksimal bila dapat menggantikan minyak maupun gas.
Kondisi bauran energi untuk energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2019 sebesar 11,4%, dengan komposisi energi panas bumi 5%, energi air 6,3%, serta gabungan energi: matahari, sampah, biomas, dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hanya 0,3%. Apabila dilihat potensi solar cell (energi matahari) seharusnya dapat memanfaatkan lebih basar dan bahkan bisa dimanfaatkan lebih dari 3%. Namun kenyataannya masih sangat rendah, meskipun pemerintah melalui kementerian ESDM telah mengeluarkan ketentuan pemanfaatan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Rendahnya konsumen PLN memanfaatkan PLTS Atap perlu menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah dan PLN. Berdasarkan survei dan wawancara pada pelanggan rumah tangga dengan daya 4.400 VA - 10.500 VA, ternyata lebih dari 90% pelanggan tidak ingin menambah investasi untuk membeli PLTS Atap.
Di samping belum paham adanya PLTS Atap, juga karena ingin praktisnya saja, bahwa untuk kebutuhan listrik di rumah masih percaya dengan PLN, apalagi beberapa tahun terakhir ini layanan PLN semakin membaik.
Di lain pihak, pemanfaatan sampah sebagai sumber energy penghasil listrik masih sebatas riset, meski sudah ada yang memanfaatkannya, seperti di Kota Surabaya dengan memanfaatkan sampah yang ada di TPA Benowo. Pemerintah Kota Surabaya bisa menjual listrik ke PLN Distribusi Jawa Timur meski sebatas 8.000 KW. Hal ini tetap perlu mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat karena selain bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD), juga mengurangi tumpukan sampah yang setiap harinya bertambah.
Selain Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan hal yang sama, yaitu memanfaatkan sampah menjadi energi listrik meski dalam kapasitas di bawah 100 kW. Energi baru dan terbarukan juga dapat dihasilkan dari batang dan ranting pohon kaliandra, seperti yang dikembangkan di Pulau Kondur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, meski belum maksimal karena masih di bawah 100 kW. Kendala utama adalah penanaman kaliandra membutuhkan lahan yang sangat luas, meski pohon kaliandra mudah tumbuh dan penanamannya cukup dengan disetek batangnya.
Sebagai gambaran, untuk untuk menghasilkan daya listrik sebesar 100 kW diperlukan sekitar 40 hektare (ha), dengan perkiraan 1 kWh membutuhkan 1,6 kg kayu kaliandra. Sisa pembakaran kayu kaliandra pun dapat digunakan untuk memperbaiki unsur hara sehingga menyuburkan tanah dan tanaman.
Potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan CPO sebagai pengganti solar/biodiesel yang mulai dikembangkan dengan nama B20, artinya komposisi minyak sawit 20% dan HSD (High Speed Diesel) 80%. Bahkan sudah mulai diuji coba dengan B100, artinya 100% menggunakan minyak sawit atau menggantikan bahan bakan residu/solar dalam pembangkit tenaga diesel, seperti yang telah diujicoba di Bangka.
Upaya yang dilakukan pemerintah melaui PLN untuk mewujudkan target menuju tahun 2025 dengan bauran energi 23% menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) secara masif terus dilakukan baik dalam pengembangan kapasitas rendah maupun implementasi dalam kapasitas yang cukup besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Sidrap. Dukungan pemerintah sangat besar pengaruhnya terutama menyangkut regulasi yang berkeadilan dan sisi pendanaan, mengingat masih tingginya biaya pokok produksi pembangkit listrik dari EBT dibanding dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Batubara).
Mengupas sedikit tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai upaya perwujudan program listrik ramah lingkungan atau renewable energy, akan sangat bermanfaat apabila diterapkan di pulau- pulau kecil atau sedang dengan tipe PLTS Komunal, bukan PLTS Atap. Hal itu mempertimbangkan ongkos angkut energi primer seperti solar/HSD, gas apalagi batubara ke pulau-pulau, seperti kepulauan Maluku Utara, Kepulauan Sangie Talaud, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Madura, kepulauan sekitar Bangka & Belitung, Kepulauan Riau, dan Mentai maupun Nias.
Meski sudah ada yang memanfaatkan PLTS Komunal tetapi belum bisa maksimal karena tidak semuanya dilengkapi dengan baterai sebagai penyimpan energi listrik dalam bentuk arus searah (direct current) sehingga hanya bermanfaat selama 4-5 jam/hari. Itupun hanya sekitar 10-20% dari daya maksimal dalam sistem 20 kV di remote area tersebut sisanya rata-rata masih menggunakan PLTD.
Perlu dukungan dan perhatian yang lebih dari pemerintah agar pemanfaatan PLTS Komunal dengan teknologi baterai di remotearea, khususnya daerah kepulauan, agar bisa lebih dari 23% bauran energinya. Apalagi daerah tersebut secara sistem kelistrikannya terpisah (isolated) dan dikategorikan remote area, tidak hanya di kepulauan tetapi juga di daerah perkebunan dan dusun di lereng atau lembah pegunungan.
Untuk jaringan listrik yang jauh dari gardu induk atau pembangkit yang masuk sistem grid akan cocok untuk dikembangkan PLTS Komunal dengan baterai. Yang menjadi kendala untuk merealisasikan PLTS jenis ini pada umumnya adalah, selain pendanaan, juga lahan yang harus disediakan cukup luas.
Sebagai gambaran di Pulau Moro, PLTS dengan daya 200 kWp membutuhkan lahan sekitar 2.000 meter persegi dan produksi rata-rata setiap bulannya 17.200 kWh.
Pemanfaatan EBT secara maksimal bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energy fosil terutama dari minyak, gas dan batubara. Di samping sebagai perwujudan perusahaan dalam mendukung program go green lingkungan yang bersih, tidak menambah polusi udara di sekitar pembangkit listrik, sehingga mampu menjawab kebutuhan dunia. Apalagi sudah mulai ada konsumen listrik yang menghendaki energi listrik yang dibutuhkan untuk melayani proses produksinya diperoleh dari energi listrik yang ramah lingkungan (renewable energy) meski harus membayar di atas tarif reguler.
Begitu pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan bagi dunia industri di masa depan perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tentang tarif jual ke pelanggan industri bila industri tersebut mempunyai komitmen untuk mendukung program pemanfaatan renewable energy.
Sehingga gerakan pengurangan energi fosil tidak hanya ditujukan kepada PLN. Pemerintah sebagai regulator perlu menetapkan tariff listrik renewable energy yang harus dibayar oleh pelanggan industri sebagai produsen agar langkah masif untuk mewujudkan bauran energy sebesar 23% menggunakan EBT bisa tercapai di tahun 2025.
Dwi Suryo Abdullah, Pengamat Energi Ramah Lingkungan, Vice President Public Relation PLN

PIkiran RAkyat
KEHADIRAN listrik di zaman sekarang tentu sangat menentukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ketiadaan listrik pasti akan sangat mengganggu. Kalau pun tersedia, tarif listrik kiranya harus dibayar dengan uang yang tidak sedikit. 
Atas dasar itu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pondok pesantren Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur. Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo mengatakan, selama ini pondok pesantren masih tergantung kepada perusahaan listrik negara (PLN) dalam membantu penerangan di lingkungan pondok. 
Akibatnya beban biaya yang ditanggung terus meningkat seiring dengan besarnya pemakaian listrik. "Berkaca dari hal tersebut DPP LDII melakukan terobosan berupa pembangunan PLTS sendiri. Sebagai tahap awal dibangung di Ponpes Wali Barokah kota Kediri," kata Prasetyo Sunaryo.
Pengembangan PLTS yang terbesar di Indonesia untuk ponpes ini, dikatakan Prasetyo merupakan bentuk pemanfaatan dan penerapan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi. 
"Ponpes yang menggunakan sebesar PLTS ini yang pertama di Indonesia. Ini wujud paradigma khusus tidak cukup dengan cara pandang perbandingan harga saja. Pendayagunaan EBT komparasinya bukan terhadap harga BBM, tetapi harus terhadap pengandaian apabila terjadi kelangkaan energy BBM. Ini yang menjadi pemahaman organisasi yang kita terapkan," tambah Prasetyo.
"Khusus energi matahari,  karena Indonesia sebagai negara tropis tidak ada musim salju, sehingga energi matahari tersedia sepanjang tahun. Dari perspektif religious, penggunaan energi matahari merupakan manifestasi kesyukuran ke Allah yg mengkarunia Indonesia dengan sinar matahari yg tak ternilai harganya," imbuhnya.

Penghematan biaya

Pimpinan Ponpes Walibarokah KH Soenarto  mengaku pihaknya ingin mensyukuri anugerah Allah berupa sinar matahari, untuk menjadi energi listrik untuk menerangi pondoknya. Sehingga terjadi penghematan biaya pengelolaan pondok secara signifikan. 
“Untuk ke depannya ada pemikiran menjadikan ponpes ini sebagai wisata religi dan edukasi teknologi PLTS. Sehingga menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerapan Energi Baru Terbarukan,” kata pria asal Klaten tersebut.
PLTS yang dibangun instalasinya di ponpes tersebut berukuran 40 m x 41 m. Menurut pakar PLTS yang aplikator PLTS di Ponpes Walibarokah, Horisworo, dengan pertimbangan untuk memberikan manfaat yang lama, maka dana yang terkumpul secara gotong royong warga LDII tersebut dibelikan panel surya (Solar Cell) yang premium grade buatan Kanada.
“Maka harganya, termasuk peralatan penunjangnya mencapai Rp 10,1 miliar. Tapi potensi umat yang besar ini harus diwujudkan dengan membeli yang premium grade buatan Kanada. Sayang bila hanya beli buatan Cina yang harganya lebih murah. Tapi yang perlu dipahami mahalnya itu didepan saja. Dengan adanya garansi 25 tahun dari produsennya, maka yang dari Kanada ini  jatuhnya malah lebih efisien,” kata Horisworo saat memberikan pemaparkan di lokasi PLTS ponpes tersebut.

Bantuan NASA

PLTS tersebut nantinya akan menghasilkan 1 juta Watt maksimal. Saat ini belum dioptimalkan seluruhnya, karena kebutuhan ponpes dengan 5000 santri tersebut sudah terpenuhi dan masih ada banyak kelebihan. Penerangan di ponpes yang terletak ditengah Kota Kediri tersebut, juga sangat bagus.  Hal ini membuat santri lebih nyaman belajar dan beraktifitas serta kondisi tersebut didapat dengan efisien karena memanfaatkan PLTS.  
“Prinsipnya ponpes Walibarokah sudah mempraktekkan dan berinvestasi jangka panjang dalam bidang EBT. Pembangunan dan pengembangan ponpes adalah sebuah keniscayaan, dan kami sudah menabung, sudah berinvestasi untuk mandiri energi, memanfaatkan karunia Allah. Maka kami serius membangunnya, sampai untuk penentuan titik dimana intensitas sinar matahari terbesar, kami minta bantuan satelit NASA. Ya digedung inilah yang intensitas sinar matahari tertinggi (dibandingkan beberapa gedung di ponpes tersebut),” papar pria asal Banyumas tersebut.
Saat ini warga Kota Bandung tersebut sudah merencanakan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bio Masa (PLTBM) dengan memanfaatkan sampah harian dari warga ponpes yang jumlahnya ribuan orang.
“Dari sampah atau suatu yang dibuang bisa kita manfaatkan menjadi energi. Dengan berbekal pengalaman telah membuat PLTMB di Bandung, saya punya keinginan bisa menghadirkannya di ponpes ini. Potensi dari sampah disini sangat besar, dan bisa makin mengokohkan kemandirian energi ponpes ini. Tinggal menunggu bagaimana musyawarah pimpinan pondok,” kata Horisworo.
Sebelumnya,  untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara mandiri juga dikembangkan pembangkit lisrik berskala kecil,  pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) di pabrik teh Jamus di Ngawi. Pabrik teh peninggalan Belanda. tahum, 1928 seluas 478 ha itu,  semula digarap menggunakan bahan bakar minyak ( BBM)  dan kayu bakar.  Kini semuanya menggunakan listrik secara mandiri PLTMH. 
PLTMH  yang dirancang Horisworo pada  2007.  Menurut Purwanto wahyu,  Pimpinan Perkebunan Jamus,  satu unitnya mampu memghasilkan 100 kwh dengan investasi awal sebesar Rp 1,7miliar.  Kemudian setelah itu dibangun satu unit lagi dengan biaya Rp 900 juta dengan menghasilkan 100 kwh dan setahun kemudian disusul pembangunan yang melewati tanah masyarakat dengan menghasilkan 50 kwh. (Satrio Widianto/"PR")***
🍊

Sementara itu, Harjanto mengatakan di Jakarta kemarin, Indonesia serius mengembangkan mobil listrik berbasis Battery Electric Vehicle atau BEV, karena mempunyai keunggulan di sumber bahan baku untuk baterai.
“Melihat itu, pabrikan mobil Eropa juga tertarik untuk mengembangkan BEV di Indonesia,” ucapnya.
Ia mengatakan, awalnya pabrikan itu berniat untuk membangun pabrik di Tiongkok karena dilihat sudah punya bahan baku baterai. Namun, ia kemudian langsung menyampaikan bahwa Indonesia juga sedang membangun pabrik bahan baku baterai litium di Morowali.
“Saya tidak mau sebut dulu nama pabriknya. Mereka tertarik untuk mengembangkan kendaraan BEV di Indonesia. Ini sejalan dengan roadmap bagi pengembangan industry otomotif nasional,” kata dia baru-baru ini.
Harjanto mengatakan, pembangunan pabrik bahan baku baterai mobil listrik di Morowali akan selesai 2 tahun ke depan. Hal ini bisa berdampak positif tidak hanya untuk industri kendaraan di Indonesia, namun hingga produk-produk elektronika.
“Ini juga mempunyai dampak yang luas, dari power plant seperti hydro power plant atau solar energy, kendaraan sampai produk elektronika. Karena baterai ini bisa ke mana-ke mana,” kata dia. (bersambung)

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan sebelumnya, komitmen Kemenperin dalam memacu kendaraan listrik terwujud dari inisiasi pembuatan peta jalan pengembangan industri otomotif nasional, yang salah satunya focus pada produksi kendaraan emisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV).
“Pada program LCEV itu termasuk di dalamnya adalah kendaraan listrik. Selain itu, kami juga sudah menyelesaikan pengkajian terhadap rancangan peraturan presiden tentang kendaraan bermotor listrik,” tuturnya.
Sedangkan Luhut memaparkan sebelumnya, perusahaan mobil asal Korea Selatan, Hyundai, menyatakan minat untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, dengan nilai investasi diperkirakan sekitar US$ 1 miliar. Namun demikian, dia mengaku angka pastinya belum tahu, tergantung kepastian kapasitas pabriknya.
Pabrik mobil listrik tersebut akan diarahkan ke kawasan industri Bekasi- Karawang-Purwakarta (Bekapur). Dengan adanya pabrik mobil listrik itu, nantinya industri akan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Di Bekasi-Karawang-Purwakarta industrial economic zone, ada (pelabuhan internasional) Patimban, ada (bandara internasional) Kertajati. Pabrik mobil kan di sini (Bekapur) dan nanti di sini dibangun pabrik mobil listriknya, di mana lithium battery diambil dari Morowali atau Wedabe,” paparnya. (bersambung)
Baca selanjutnya di https://id.beritasatu.com/home/inisiasi-beberapa-strategi-melalui-insentif-fiskal/186398
JAKARTA – Indonesia berkolaborasi dengan Tiongkok bisa menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik dan menguasai pasar dunia. Baterai ini membutuhkan tiga bahan baku yakni nikel, kobalt, dan litium yang banyak diproduksi kedua negara.
Indonesia merupakan produsen terbesar nikel dunia. Sedangkan Tiongkok produsen litium terbesar ketiga dan produsen kobalt terbesar kesembilan di dunia.
Kerja sama dengan negara lain juga berpeluang dikembangkan oleh Indonesia, baik yang mempunyai banyak litium maupun teknologi baterai kendaraan listrik. Baterai kendaraan listrik ini 80% menggunakan nikel yang banyak diproduksi Indonesia, berbeda dengan baterai ponsel yang mengandalkan litium yang cadangannya belum ditemukan di Indonesia.
“Kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok bahkan bisa menguasai pasar baterai kendaraan listrik dunia, karena kedua negara ini memiliki banyak sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bahan bakunya. Ya, dalam hal produksi Battery Nickel Metal Hydrate (NiMH atau Ni–MH), mau tak mau harus berkolaborasi, karena Tiongkok perlu juga nikel Indonesia,” ujar Pendiri Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) Jonatan Handoyo kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Jonatan mengatakan komponen Battery Nickel Metal Hydrate untuk mobil listrik itu 80% nikel, sisanya litium dan cobalt. Dia optimistis, Indonesia memiliki produksi dan cadangan nikel yang besar untuk memproduksi baterai kendaraan listrik bagi pasar dunia. (bersambung)
🍅


dw.com: Germany's automotive industry is planning an aggressive investment in electric and autonomous cars, along with digitization, the president of the Verband der Automobilindustrie (VDA) car industry association said on Saturday.

In a statement ahead of the opening of the Geneva Motor Show next week, Bernhard Mattes said more than €40 billion ($45.5 billion) will be spent over the next three years on e-mobility, and another €18 billion has been earmarked for digitization, alongside connected and autonomous driving.

Over the same period, German car makers plan to triple the number of electric and hybrid models to about 100.

Mattes said that without the move away from the combustion engine, the European Union's 2030 carbon dioxide (CO2) emission reduction targets will not be met. To achieve them, he said,  the appropriate regulatory conditions must be met.

The VDA boss said Germany along with a few other large EU states would need to achieve a significantly higher proportion of new electric car registrations than the EU average to help meet the goal. He said a massive expansion of the charging infrastructure was also critical, along with better incentives for buyers of e-cars.

Domestic production to fall

The VDA expects domestic car production to fall significantly this year, partly as a result of a slowing economy along with the lingering possibility of new US tariffs on foreign automakers. Around 4.8 million passenger vehicles are expected to roll off the production line at German plants, about 5 percent fewer than last year.


Foreign assembly, on the other hand, is expected to increase by 3 percent to 11.6 million cars, with the construction and expansion of plants in the USA, Mexico, and China.

Read more: China is most important battleground for carmakers

Despite the drop in production at home, domestic employment in the auto sector should remain stable in 2019. Last year, the average number of employees in Germany increased by 14,400 to 834,400. "This is the highest level of employment since reunification," the VDA president said.

The association expects the European and Chinese car markets to remain stable, and forecasts only a slight decline in US demand, with the proviso that trade and economic tensions are resolved constructively.

No hard Brexit

According to Mattes, a hard Brexit — where Britain leaves the EU without a deal — must be avoided at all costs. He said a no-deal scenario would have serious consequences and pose considerable risks for businesses and workers in the EU's remaining 27 member states. Great Britain is Germany's largest car export partner by unit numbers. In 2018, new car exports from Germany to the UK fell by 13 percent to 666,000 vehicles.

Commenting on a US Commerce Department proposal to impose import duties on foreign vehicles, Mattes urged Brussels and Washington to "do everything in their power to achieve a constructive solution at the negotiating table".

The downturn in the US car market is already being felt by German manufacturers. Volkswagen, Audi and Daimler's Mercedes-Benz USA units have reported declining unit sales in February. Only BMW maintained its order book.

US President Donald Trump has three months to decide whether to impose a 25 percent tariff on vehicles imported from abroad after government officials apparently argued that the dominance of foreign auto players is a threat to national security.

The Geneva International Motor Show, where manufacturers showcase their latest models and concepts, runs from March 7 to 17, with media previews beginning on Monday.

mm/jm (DPA, Reuters)
🍅


JAKARTA okezone- Calon presiden (capres) urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan fokus dalam pengembangan energi non fosil. Pada debat capres kedua, dia akan mendorong penggunaan minyak sawit lewat program B100.
Perlu diketahui, B100 atau Biodiesel 100% adalah bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari nabati seperti kelapa sawit atau bahan-bahan yang memang berasal dari tumbuhan.
Berikut beberapa fakta mengenai B100 yang telah dirangkum dari Okezone, Senin  (25/2/2019).
1. 3 Tahun Lagi Indonesia Bisa Gunakan B100
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, upaya mewujudkan penggunaan B100 bisa terwujud dalam waktu dekat. Bahkan dirinya menyebut jika penggunaan bahan bakar dengan minyak nabati tersebut bisa terwujud dalam waktu tiga tahun mendatang.
"Dalam 3 tahun bisa (menggunakan) B100," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Akan tetapi lanjut Rini, dalam tiga tahun ke depan penggunaan B100 belum bisa berjalan 100%. Sebab membutuhkan tahapan-tahapan agar seluruh BBM bisa menggunakan minyak nabati sawit.
2. Menteri Rini Bakal Kirim Sawit ke Italia Jadi BBM
Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) diubah menjadi bahan bakar minyak ramah lingkungan (biofuel) hingga kandungan mencapai seratus persen dapat diproses di Italia.
"Jika boleh kami ingin membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari petani untuk kemudian dikirim ke Italia. Mereka yang proses kemudian dikirim kembali Indonesia, sampai kilang kami selesai," kata Rini dikutip dari halaman Antaranews.com, Minggu (17/2/2019).
Dia mengatakan, nantinya pemerintah akan membuat kontrak dengan PT Eni terkait pemprosesan minyak sawit tersebut hingga pembangunan kilang extension selesai, dengan target 2021.
3. Kapan Waktu Penerapan Biodiesel 100%
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa campuran minyak sawit dalam solar hingga 100% atau Biodiesel 100 (B100) baru bisa diterapkan dalam tiga tahun ke depan.
Sebab, untuk kebutuhan tersebut Airlangga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pabrik khusus, sehingga dibutuhkan persiapan teknis serta pembangunan pabrik hingga tiga tahun.
"Untuk bangun B100 proses harus ada pabrik diesel baru dan itu proses makan waktu 3 tahun," kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (1/8/2018).
4. Komitmen Jokowi pada Energi Dinilai Komprehensif
Komitmen Presiden Joko Widodo pada energi bukan hanya pada soal BBM satu harga. Tapi juga pada penggunaan energi terbarukan. Jokowi mengatakan dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Minggu 17 Februari 2019, penggunaan bio diesel dan green fuel akan terus digalakkan.
“Visi kami Indonesia maju di bidang energi. Ke depan, kita kurangi banyak energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun,” kata Jokowi.
Bahkan, target produksi bio diesel B20 sudah mencapai 98 persen. “Sekarang target kita bukan lagi B20, Pak Prabowo. Tapi B100. Dengan kelapa sawit menjadi bahan bakar maka nilai ekonomi sawit akan semakin meningkat,” kata capres nomor 01 tersebut.
(fbn)

🍇


Jakarta, Beritasatu.com – Kelebihan daya dari pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap atau panel surya dapat dijual oleh konsumen ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di sisi lain, pemasangan panel surya semakin praktis sehingga memudahkan konsumen.
Ketentuan penjualan kelebihan daya itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 membuat hak dan kewajiban antara konsumen dan PLN menjadi jelas sehingga win-win solution untuk para konsumen PLN yang dapat turut serta mendukung pencapaian target energi baru dan terbarukan (EBT) 23% pada 2025,” papar Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY), produsen panel surya nasional, Jackson Tandiono di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Dikutip dari laman Ditjen EBTKE, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Harris menuturkan, kelebihan tenaga listrik (excess power) akan diekspor ke PLN dengan faktor pengali 65%. Pelanggan bisa menggunakan deposit energi untuk mengurangi tagihan listrik bulan berikutnya.
Sementara itu, berdasarkan aturan tersebut, PLTS atap yang dimaksud adalah pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT PLN serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT PLN.
“Sistem PLTS atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh ekspor-impor. Kapasitas Sistem PLTS atap biasanya akan dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung konsumen PT PLN, kapasitas tersebut ditentukan dengan kapasitas total inverter,” jelas Jackson.
Dalam aturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tertulis, pelanggan PLN yang berminat memasang PLTS atap di rumahnya, harus mengajukan permohonan pemasangan PLTS kepada general manager Unit Induk Wilayah Distribusi PLN yang dilengkapi persyaratan administrasi (memuat nomor identitas konsumen PLN) dan persyaratan teknis. Untuk pelanggan prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik menjadi pascabayar.
Menurut Jackson, saat ini produk panel surya yang beredar di masyarakat kian praktis dari sisi pemasangan, sehingga memudahkan bagi konsumen PLN yang tertarik untuk menggunakan sistem PLTS. "Kami sangat antusias memproduksi teknologi zero emission ini, khususnya di Indonesia, negara tropis dengan pancaran sinar matahari sepanjang tahun, agar pemanfaatan energi matahari di Indonesia semakin optimal," kata dia.
Selain panel surya, lanjutnya, JSKY juga memiliki beragam produk hingga solusi sistem pemasangan solar rooftop yang aman, terkendali dan efisien. "Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan produk JSKY yang ramah lingkungan dengan mobilitas tinggi guna memudahkan konsumen dalam ketersediaan energi terbarukan," ujar Jackson.

🍅
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu di Bekasi, jawa Barat, dirancang mampu menghasilkan listrik sebanyak 1,5 megawatt.
PLTSa ini juga dirancang mampu memusnahkan sampah sebanyak 3,3 ton per jam. PLTSa bisa mensuplai 9.000 rumah. Karenanya, desain PLTSa ini bisa menjadi soluasi atas permasalahan sampah.
PT Nusa Wijaya Abadi (NWA) sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu yang ditunjukkan Pemerintah Kota Bekasi mengklaim, PLTSa Sumur Batu mampu menghasilkan listrik sebanyak 1,5 megawatt dan dapat memusnahkan sampah sebanyak 3,3 ton per jam.
"Kita gunakan teknologi circulating heat combustion boiler-system (CHCB) ramah lingkungan dengan bisa menghasilkan listrik 1,5 megawatt dan ini bisa mensuplai 4.500 rumah kalau listriknya nyala semua full seperti kulkas AC mesin cuci dan lainnya. Tapi kalau tidak full kita bisa mensuplai 9.000 rumah," kata Presiden Direktur PT NWA, Tenno Sujarwanto, Senin (11/2/2019).
Tenno Sujarwanto menjelaskan, total sebenarnya sampah yang diolah sebanyak 5 ton perjam. Namun, refuse derived fuel (RDF) yang bisa dijadikan bahan baku listrik mencapai 3,3 ton.
"Sisanya, tanah-tanahnya itu menghasilkan pupuk. Kalau bahan baku sampah untuk menjadi listrik itu sampah-sampah plastik atau yang butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Jadi kalau dihitung harian bisa mencapai 700 ton sampah yang diolah," kata Tenno Sujarwanto.
Pengolahan sampah menjadi energi listrik ini, kata Tenno, menjadi soluasi atas permasalahan sampah yang selama ini terjadi.
"Coba kalau ini tidak segera direalisasikan, tumpukan sampah akan terus menggunung. Lihat sampah ini menjadi masalah utama, padahal jika dikelola dengan baik bisa bermanfaat ya salah satunya listrik ini," ujarnya.
Tenno Sujarwanto mengatakan, keuntungan lain dari pengolahan sampah menjadi listrik juga dapat mengatasi solusi yang selama ini kerap dialami pemerintah setempat.
Misalnya, tumpukan samlah di TPA (Tempat Pembungan Akhir) yang telah overload sehingga tiap tahunnya harus memperluas lahan TPA.
"Kalau teknologi ini dikembangkan bisa mengatasi masalah sampah ini. Setidaknya gunungan sampah tidak terus bertambah.Tidak perlu perluas lahan tiap tahunnya dan fasilitas lainnya yang memakan biaya besar," ungkap Tenno Sujarwanto.
Tenno Sujarwanto mengatakan, pihaknya belum bisa mengoperasikan PLTSa secara reguler dikarenakan menunggu proses dan mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 selesai dilakukan.
Pihaknya bersama Pemerintah Kota Bekasi tidak menjual listrik ke masyarakat. Hasil produksi listrik dari PLTSa akan dijual ke PLN untuk kemudian dapat disalurkan ke masyarakat. Jadi, berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018,  listrik dijual ke PLN. Nantinya PLN yang akan mendistribusikan ke masyarakat.
"Sekarang kita lagi proses uji kelayakan untuk nanti jika sesuai ketentuan PLN, baru mendapatkan power purchase agreement (PPA)," kata Tenno Sujarwanto.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Sumur Batu Bekasi Bisa Suplai Energi ke 9.000 Rumah, http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/02/12/pembangkit-listrik-tenaga-sampah-di-sumur-batu-bekasi-bisa-suplai-energi-ke-9000-rumah.

Editor: Choirul Arifin


🍋
Liputan6.com, Jakarta Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) melaksanakan uji coba penggunaan biodiesel 50 persen (B50) pada dua mobil bermesin diesel. Kedua mobil tersebut memulai perjalanan dari Kota Medan, Sumatera Utara,Jumat (25/1) dan tiba di Jakarta, Senin (28/1).
Setelah menerabas jalur lintas timur Sumatera selama tiga hari, mobil dengan jenis dan merek sama tersebut tiba di ibu kota tidak ada hambatan apapun. “Alhamdulillah lancar, mobil tidak mengalami hambatana papun. Tapi saya tegaskan bahwa ini adalah hasil sementara,” ujar Ketua Tim Road Test Biodiesel B50 PPKS Muhammad Ansori Nasution, Minggu (3/2/2019).
Menurut doktor dari Tsukuba University Japan ini, penggunaan B50 dan B20 menghasilkan data konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang berbeda. Selain itu, hasil dyno test menunjukkan bahwa power mobil yang menggunakan B50, 4 persen lebih rendah dibanding pada mobil yangmenggunakan B20.
Data tersebut, kata Ansori, merupakan data sementara berdasarperjalanan sepanjang 2.300 km dari Medan ke Jakarta.
"Data lebih lengkap akan saya laporkan setelah kedua kendaraan menempuh perjalanan kembali dari Jakarta ke Medan,” kata Peneliti Rekayasa Teknologi & Pengelolaan Lingkungan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) ini.
Direktur PPKS Hasril Hasan Siregar mengatakan salah satu produk hilir dari minyak sawit yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama untuk mesin diesel.
“Biodiesel ialah bahan bakar alternatifyang ramah lingkungan, tidak beracun dan dibuat dari minyak nabati,”tegas Hasril.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengapreasiasi ujicoba yang dilakukan PPKS ini.
Menurutnya, dengan semakin tingginya harga minyak bumi akhir-akhirini, sudah saatnya apabila Indonesia lebih meningkatkan penggunaan biodiesel khususnya berasal kelapa sawit, baik untuk konsumsi dalamnegeri maupun untuk ekspor.
“Penggunaan biodiesel untuk kendaraan bermotor di dalam negeri yang berfungsi ganda yaitu diversifikasi produk hilir kelapa sawit dan penyediaan energi ramah lingkungan. Di samping itu sekaligus dapat menghemat devisa impor minyak fosil," kata Mukti. 


🍅

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan aturan soal penggunaan rooftop panel surya untuk konsumen PT PLN (Persero). Aturan itu tertuang dalam Permen ESDM No 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PLN. Aturan ini sudah diteken Menteri pada 16 November 2018.
Dalam aturan itu menjelaskan tujuan dari penggunaan sistem PLTS Atap adalah untuk menghemat tagihan listrik pelanggan PLTS Atap. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa kapasitas sistem PLTS Atap dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung konsumen PLN.


Adapun perhitungan ekspor-impor energi listrik dari sistem PLTS Atap menyatakan bahwa jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan diperhitungkan  sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.
Sementara itu, dalam Pasal 7 menjelaskan soal konsumen yang berminat membangun dan memasang sistem PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk Wilayah PT PLN yang dilengkapi persyaratan administrasi. "Bisa juga melampirkan permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar," tulis poin 3 pada Pasal 7.
Bila konsumen sudah mengajukan permohonan, PLN melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan konsumen PLN paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Dalam Pasal 8 menyebutkan konsumen PLN yang melakukan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS Atap dengan daya terpasang  lebih tinggi dari 200 juta kVA wajib memiliki izin operasi seseuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagalistrikan.
Pasal 10 menjelaskan bahwa sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh konsumen PLN setelah mendapatkan persetujuan PLN sebagaimana dimaksud Pasal 7. "PLN juga wajib menyediakan dan memasang meter kWh ekspor-impor energi listrik bagi konsumen PLN yang telah memiliki SLO," tulis Pasal 12.
Selanjutnya, PLN wajib menyampaikan laporan penggunaan sistem PLTS Atap setiap enam bulan ke Menteri untuk setiap golongan tarif pada masing-masing wilayah. Misalnya, data jumlah pelanggan PLTS Atap, kapasitas, energi listrik yang diekspor, energi listrik yang diimpor.

Sementara itu, konsumen PLN dari golongan tarif untuk keperluan industri dapat melakukan pemasangan dan pembangunan PLTS Atap sesuai dengan ketentuan Menteri ini, baik tersambung (ongrid) maupu terpisah (offgrid) dari sistem jaringan PLN. "Kalau yang terpisah akan dikenai biaya kapasitas dan biaya pembelian energi listrik darurat," tulis poin 2 Pasal 14.

🍈

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menikmati pasokan listrik dari energi angin. Dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 3 Mega Watt (MW) di Kadumbul, Sumba Timur.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan sejumlah badan usaha tengah mempersiapkan proyek-proyek Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka menyukseskan Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island/SII).
‎"Salah satu proyek energi terbarukan tersebut saat ini sedang dipersiapkan oleh PT Hywind dengan PLTB 3 Mega Watt (MW) di Kadumbul, Sumba Timur," kata Rida, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Sementara itu, Direktur Utama PT Hywind Chandra Soemitro, mengungkapkan  saat ini telah melakukan studi kelayakan atau Feasibility Studies dan studi jaringan interkoneksi atau ( Grid Interconnection Studies), untuk pembangunan PLTB tersebut. "PLTB tersebut rencananya akan menggunakan skema on-grid," tutur dia.
Pada selanjutnya, PT Hywind dengan PT PLN (Persero) wilayah NTT akan mempersiapkan proses pengadaan proyek tersebut. Selain menyiapkan pengadaan, PT Hywind juga telah menjalankan pelatihan dan sosialisasi dengan warga setempat.
Selain PLTB yang dikembangkan PT Hywind, Proyek lainnya yaitu PLTBm Bodo Hula, Sumba Barat dengan kapasitas 1 MW, yang dikembangkan oleh PT Sumbar Dharma.
Saat ini, proyek PLTBm tersebut telah melakukan uji beban sebanyak 3 kali. Pada uji kali ke-3, PLTBm beroperasi stabil dengan beban maksimim sebesar 1011 kW.
Pada operasionalisasi, telah ditandatangani perjanjian Kerja Sama Operasional antara Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada 18 April 2018.
Program SII merupakan program yang diinisiasi sejak 2010 oleh Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas dan Hivos. Pada 2015, Pulau Sumba ditetapkan sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3051 K/30/MEM/2015 tanggal 1 Juni 2015.

Program ini bertujuan untuk menyediakan akses energi yang dapat diandalkan di Sumba melalui pengembangan energi terbarukan, yang melibatkan beragam pemangku kepentingan baik di level pusat, daerah, maupun internasional, baik institusi pemerintah, non-pemerintah maupun badan usaha.



🌷

BANDUNG ID – Indonesia sedang giat menggarap potensi energi baru terbarukan. Padahal, sejak era kolonial Belanda, potensi itu sudah lebih dahulu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Salah satunya yakni pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bengkok yang berada di Dago, Bandung, Jawa Barat. Pembangkit berkapasitas 3,15 megawatt (MW) itu dibangun sejak 1923.
Super visor Senior PLTA Bengkok Ahmad Saenudin mengatakan, listrik yang dihasilkan masuk dalam system jaringan Jawa-Bali. Namun, dengan daya yang tergolong kecil itu, maka pasokan PLTA hanya bersifat mendukung.Lagi pula pusat pengatur beban listrik tidak memasang target daya yang harus dipasok dari PLTA Bengkok.
“Pengoperasian kami diatur alam. Kalau air susah, kami enggak bisa apa-apa. Jadi kami tidak harus beroperasi penuh,” kata Ahmad dalam kunjungan media di Bandung, Jumat (19/10).
Ahmad menjelaskan, PLTA Bengkok memanfaatkan air sungai Cikapundung. Dia menerangkan, pada musim kemarau biasanya debit air menyusut yang berdampak pada kemampuan turbin sehingga pasokan listrik pun menurun. Oleh sebab itu, dia menuturkan pentingnya menjaga daerah aliran sungai (DAS) Citarum.
Selain kemarau, dia pun mengungkapkan sampah yang kerap terbawa di aliran sungai pun menjadi tantangan sendiri. Lebih lanjut dia mengungkapkan, mesin turbin yang sudah tua tetap bekerja secara optimal. Pasalnya, PLN punya program pemeliharaan dengan periode harian, bulanan, tahunan, maupun lima tahunan. Hanya saja dia tidak mengungkapkan berapa besar biaya perawatan tersebut setiap tahunnya. Pasalnya, hal tersebut menjadi wewenang PT Indonesia Power sebagai pengelola PLTA Bengkok.

“Karena mesin sudah tua maka untuk onderdilnya kami rekondisi sesuai dengan fungsinya,” ujarnya. (rap)
🌸


JAKARTA sindonews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri seminar tentang pengembangan mobil ramah lingkungan di Gedung BPPT Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh alumni Institut Teknologi Bandung angkatan 1978 dan PT Astra International Tbk turut menjadi salah satu pendukung acara.

Dalam sambutannya, Luhut mengatakan bahwa mobil listrik menjadi tren pada masa depan, maka Indonesia harus bersiap menghadapi hal ini. "Kita harus dukung teknologi ramah lingkungan seperti ini, supaya tidak bergantung pada bahan bakar konvensional," tuturnya.

Menteri Airlangga menyampakan besaran rencana pemerintah terkait hal ini. "Target tahun 2030, 25% dari total produksi kendaraan roda empat sudah berupa low carbon emission vehicle (LCEV). Kerja sama dan penelitian sudah berjalan dengan berbagai perusahaan dan universitas. Kita harus optimistis," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Sebagai dukungan Astra pada acara ini, melalui anak perusahaannya PT Astra Otoparts Tbk (AOP), menampilkan salah satu robot yang mendukung otomasi pabrik yang dikembangkan di salah satu divisinya, Winteq. Winteq senantiasa mengembangkan bidang engineering, special purposed machinery, sistem integrasi dan otomasi pabrik.

Target tahun 2025, AOP dapat menerapkan sistem smart factory, sebuah sistem yang menjalankan otomasi, konektivitas dan digitalisasi agar dapat menghasilkan produk berkualitas dengan lebih cepat dan lebih siap menghadapi perubahan.

(ven)
🍂

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya karena implementasi bauran minyak kelapa sawit dalam solar sebanyak 20% (B20) belum terlaksana sepenuhnya.

Jokowi mengungkapkan implementasi B20 secara menyeluruh bakal menghemat devisa hingga US$21 juta (Rp 305,1 miliar) per hari. Ia mengatakan percepatan pelaksanaan B20 wajib segera dilakukan. 

"Saya kira sudah beberapa kali kita bicarakan mengenai ini, dan saya hanya melihat implementasi di lapangan ini betul-betul belum sesuai yang kita harapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7/2018).


Dia menagih komitmen kementerian, lembaga, dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ia nilai belum mendorong realisasi B20 dan kemudian meningkatkan menjadi B30. Pasalnya, Jokowi menyebut Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada bahan bakar fosil.

"Selain karena energi fosil akan habis, kenapa ini ingin saya tekankan terus dan prosesnya akan saya lihat terus, pertama menyangkut perbaikan neraca perdagangan kita yang penting sekali dan kita juga ingin mengurangi impor minyak. Kita bisa hemat US$21 juta per hari," tuturnya. 

Selain itu, Jokowi juga menekankan perhatian terhadap aspek keamanan dalam penggunaan B20. Dia menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan B20 ini. 

"Saya akan lihat terus apakah implementasi pelaksanaan ini betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target di atas kertas tetapi betul-betul menjadi komitmen kuat untuk setiap Kementerian, lembaga, BUMN," paparnya. 

"Tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas."

Indonesia perlu melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan karena saat ini penggunaan energi fosil masih sangat dominan dari bauran energi nasional dan sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat kecil, tambahnya. (prm)
🌼

INILAHCOM, Jakarta - Program Mobil Listrik merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030, sekaligus menjaga energi sekuriti khususnya disektor transportasi darat.
Program ini akan terus dijalankan dengan melibatkan institusi-institusi terkait. Saat ini, Pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.
"Program pengembangan mobil listrik ini suka atau tidak suka pasti jalan, pasti jalan. Pemerintah tidak punya keinginan menghambat pengembangan mobil listrik sama sekali, malah kita dorong, rancangan Peraturan Presidennya sudah disiapkan," ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan di acara Leaders Forum 2018 di PT Pertamina (Persero), Jakarta, Sabtu (14/7).
Menurut Jonan program ini harus dijalankan karena menjadi bagian dari program ketahanan energi nasional di sektor transportasi, menggantikan mobil berbahan bakar fosil yang bahan bakunya masih banyak yang impor. "Mobil listrik itu mau tidak mau harus jalan, kenapa? karena mobil listrik itu adalah penemuan yang luar biasa yang cocok dengan ketahanan energi nasional, kalau ada mobil listrik banyak di Indonesia, energi primernya kan listrik, nah untuk menghasilkan listrik kan batubaranya tidak impor, gas tidak impor, geothermal tidak impor, air tidak impor , kalau fosil mau tidak mau harus impor," lanjut Jonan.
Mobil listrik adalah teknologi masa kini yang memiliki kelebihan utama tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor, karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Pengembangan teknologi mobil listrik juga memerlukan komitmen, baik dari Pemerintah, pengusaha, stakeholder, termasuk masyarakat pengguna dalam mempersiapkan seluruh faktor pendukung seperti infrastruktur, perpajakan dan juga penyadaran kepada masyarakat.
PT PLN (Persero) selaku penyedia bahan bakar listrik menyatakan kesiapannya untuk membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini pembangunan SPLU sudah mencapai sekitar 875 unit dan 543 di antaranya berada di provinsi DKI Jakarta.
🍧


Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menilai kendaraan listrik plug in hybrid (PHEV) dapat menjadi solusi jangka pendek guna mengatasi ketidaksiapan infrastruktur stasiun pengisian listrik umum.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kendaraan listrik plug in hybrid dapat menjadi solusi karena dapat tetap berjalan meskipun tanpa infrastruktur yang memadai.
"Jadi, kemungkinan kalau plug in hybridtanpa infrastruktur sudah bisa jalan. Jadi, mungkin itu pilihan yang paling rasional," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Dia menjelaskan, infrastruktur stasiun pengisian listrik atau charging stationmerupakan yang paling penting terkait dengan kendaraan bermotor mobil listrik.
Saat ini, ujarnya diperlukan tegangan listrik dengan ukuran 380 volt ampere bagi kendaraan listrik agar dapat mengisi baterai dengan cepat. Sementara itu, tegangan yang ada saat ini hanya sebesar 220 Va.
Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya akan lebih mendorong kendaraan listrik plug in hybrid dibandingkan dengan kendaraan listrik lainnya seperti kendaraan hibrida.
Pada kendaraan listrik hibrida, ujarnya, masih terdapat mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) sebagai penggerak kendaraan selain motor listrik.
Sementara pada kendaraan listrik plug in hybrid, bahan bakar minyak (BBM) yang ada digunakan untuk menghasilkan listrik kemudian penggerak kendaraan tersebut sudah elektrik. "Berbeda dengan hybrid. Hybrid itu masih dua, ada yang combustion engine,ada yang electric vehicle," katanya.
Dia menambahkan, komposisi populasi kendaraan listrik antara plug in hybrid, hybrid,dan elektrik pada 2025 akan tetap tergantung pada penerimaan konsumen meskipun pemerintah lebih mendorong plug in hybrid.

Pada 2025, pemerintah menargetkan populasi kendaraan listrik di dalam negeri mencapai 20% dari total pasar kendaraan di dalam negeri. Oleh karena itu, populasi kendaraan listrik pada 2025 diperkirakan mencapai 400.000 dengan asumsi pasar kendaraan domestik mencapai 2 juta unit.
🍓

SIDRAP, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo rencananya akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu ( PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2016). Ini adalah PLTB pertama di Indonesia. PLTB yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, ini memiliki 30 wind turbin generator (WTG) atau kincir angin. Sebanyak 30 kincir angin tersebut diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 75 Mega Watt (MW) dan diproyeksikan akan mampu mengaliri listrik kepada 70.000 pelanggan di wilayah Sulsel dengan daya listrik rata-rata 900 volt Ampere. Pembangunan pembangkit ini seiring dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23 persen dari total bauran energi nasional pada 2025. (Baca: Melihat PLTB Sidrap, Pembangkit Tenaga Angin Pertama di Indonesia) "PLTB Sidrap berkapasitas 75 megawatt resmi masuk ke sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan pada 4 April 2018," ujar Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali, Senin. Pembangkit ini menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 40 persen dan menyerap sekitar 1150 tenaga kerja. Di lahan seluas 100 hektar, telah terpasang 30 turbin yang memiliki ketinggian 80 meter dan baling-baling sepanjang 57 meter. Daerah ini kini menjadi salah satu wisata untuk masyarakat di Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 150 km dari Kota Makassar. "Pembangunan pembangkit ini relatif cepat sehingga infrastruktur lain juga harus dipercepat, seperti transmisi dan gardu induk (GI)," kata Ali. PLTB Sidrap merupakan pembangkit tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia yang memanfaatkan lahan kurang lebih 100 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Akan Resmikan PLTB Pertama di Indonesia", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/02/090111326/presiden-jokowi-akan-resmikan-pltb-pertama-di-indonesia
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Kurniasih Budi

🍉

Jakarta beritasatu - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kemajuan proyek pembangkit energi baru terbarukan. Tercatat ada 70 proyek yang telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (persero) sepanjang 2017.
"Yang sudah operasi ada berapa dari 70 ini, ada tiga," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam acara workshop di Jakarta, Selasa (24/4).
Arcandra menuturkan berdasarkan data hingga Januari 2018, sebanyak 22 proyek masuk dalam tahap konstruksi. Kemudian masih ada 42 proyek yang dalam tahap penyelesaian pendanaan (financial closing).
"Kita lihat bahwa ini adalah sebuah progres, progres harus kita hargai. Ini 70 dibanding data tadi dua  tahun lalu, sudah banyak progres, 22 sudah bagus sekali. Untuk itu lihat datanya, kalau dari 42 belum jalan kita lihat nanti masalahnya di mana," ujarnya.
Berdasarkan data PLN, tiga proyek yang sudah beroperasi yakni satu proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), satu pembangkit listrik bioenergi dan satu pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Sedangkan jumlah proyek yang belum menyelesaikan financial closingmencapai 46 proyek. Dari jumlah tersebut sebanyak 38 proyek PLTMH, 5 PLT Bioenergi, dua pembangkit listrik tenaga solar, serta satu PLTA.

Sumber: BeritaSatu.com

🍠

Jakarta detik - Lion Air Group akan menggunakan bahan bakar bioavtur berbasis sawit untuk mengoperasikan seluruh pesawatnya. Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Pertimbangannya untuk efisiensi, kelestarian lingkungan, sekaligus upaya meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan petani.

"Saya pikir negara ini sepakat untuk selalu berpikir menghasilkan bahan bakar yang terbarukan dan itu sudah jadi komitmen negara. Kita negara penghasil sawit terbesar di dunia, dan kita yang harus memikirkan bagaimana memanfaatkan terutama pengembangan industri nasional," kata President and CEO Lion Air Group Edward Sirait di Jakarta, Selasa (10/4/2018).


Edward mengatakan kerja sama dengan Gapki menjadi titik awal pemanfaatan bioavtur untuk pesawat. Selain itu, akan dilakukan pengembangan dan penelitian bahan bakar berbasis minyak sawit.

Lion Air juga akan mengikuti keputusan pemerintah yang mewacanakan tidak membeli pesawat pabrikan dari Eropa lantaran produk sawit Indonesia terkena kampanye hitam di sana.

"Itu nanti diplomasi berikutnya. Ya kita kan juga minta keadilan. Mungkin kalau keadilan hanya Tuhan yang punya, kesetaraan lah. Kalau lu gue beli ya lu beli juga dong punya gue," ujar Edward.


Sementara itu, pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana mengatakan kerja sama ini juga mempercepat pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk armada penerbangan.

"Ini akan memeprcepat upaya mengurangi ketergantungan armada penerbangan komersial terhadap bahan bakar fosil, sekaligus meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit di dalam negeri, yang menjadi bahan dasar bioavtur," kata Rusdi.

🍉


Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan instalasi biogas skala komunal di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Desa Areng-areng, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Jonan menjelaskan, instalasi biogas komunal tersebut mengolah kotoran manusia untuk dijadikan biogas dengan desain kapasitas digester biogas sebesar 24 meter kubik, yang mampu menghasilkan gas sebanyak 81 meter kubik per bulan atau setara dengan 12 tabung LPG 3 kg per bulan.
"Selain untuk memasak, biogas juga dapat digunakan untuk penerangan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/4/2018).
Pembangunan instalasi biogas komunal meliputi 50 unit WC, digester biogas dengan kapasitas 2x12 meter kubik tipe fixed dome beton, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kapasitas 180 meter kubik, 2 unit lampu biogas dan 4 unit kompor biogas.
Biaya pembangunan instalasi biogas komunal bersumber dari APBN 2017 dan mulai beroperasi sejak Oktober tahun 2017. “APBN itu diutamakan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Harus bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.
Manfaat dari program biogas komunal ini antara lain menghemat biaya pengeluaran memasak, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor LPG, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
Untuk tahap awal, pemanfaatan biogas komunal dapat mengurangi pemakaian LPG 3 kg per bulan sebanyak 3 tabung, hingga 12 tabung pada kondisi optimal. Sehingga dapat mengemat pengeluaran bulanan mulai dari Rp 75 ribu hingga Rp. 300 ribu.

1 dari 2 halaman


Energi Terbarukan












































Jonan menyatakan, pembangunan biogas komunal merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses energi kepada masyarakat dan mendorong pemanfaatan energi dari sumber daya yang berbasiskan potensi energi terbarukan setempat.
"Pengembangan instalasi biogas komunal merupakan bagian dari pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional. Pengelolaan biogas dari limbah dapat menciptakan pola sinergitas pengelolaan limbah yaitu pemanfaatan energi yang terjangkau dan energi yang ramah lingkungan, dimulai dari skala kecil," tandas dia.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Terpadu Al-Yasini, Zainudin mengungkapkan, selain penambahan pembangunan WC, juga dibangun instalasi pengolahan air limbah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah di lingkungan pesantren.
"Adanya penambahanan 50 WC mampu mengurangi waktu antri para santri sehingga santri bisa lebih tepat waktu datang ke ruang belajar. Untuk memasak juga jadi lebih hemat karena penggunaan LPG dapat kami kurangi. Selain itu, waktu antri memasak pun juga jadi lebih cepat karena ada penambahan jumlah kompor," tandas dia.
🍩

JAKARTA sindonews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana meninjau rencana pembangunan pembangkit listrik arus laut (PLTAL) yang terintegrasi dengan Jembatan Pancasila-Palmerah di Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/3).

Konsorsium dari Belanda, Tidal Bridge BV dan PJB melaksanakan Joint Venture dengan nama Tidal Bridge Indonesia yang selanjutnya bersama partner lokal akan membangunan Jembatan Pancasila Palmerah diintegrasikan dengan turbin arus laut di Selat Larantuka, sepanjang kurang lebih 810 meter yang akan menghubungkan Pulau Adonara dan Pulau Flores.

Selain dapat menghasilkan listrik, Menteri ESDM berharap pembangunan jembatan itu akan membuat Pulau Adonara lebih berkembang sama seperti Pulau Flores.

"Dengan pembangunan jembatan ini maka diharapkan pembangunan di Adonara dapat berlangsung cepat. Ini semua adalah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kalau bisa tersambung ini bisa dibangun dengan baik," ujar Jonan dalam keterangan pers, Minggu (1/4/2018).

Jonan menambahkan, jika terlaksana, proyek Independent Power Producer (IPP) berbasis arus laut ini dapat menjadi pembangunan PLTAL pertama di Indonesia dan terbesar di dunia. "Ini merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut pertama dan terbesar di dunia jika listrik yang dihasilkan mencapai 20 MW saja," tambah Jonan.

Mengenai kapan waktu mulai pembangunan jembatan ini, Jonan mengatakan, saat ini sedang dilakukan studi dan diharapkan finalisasinya akan dapat diselesaikan secepatnya sehingga dapat mulai bekerja.

Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana menambahkan, PLTAL di Selat Larantuka merupakan ide yang baik karena wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang akan ditingkatkan rasio elektrifikasinya. "Sebagai negara kepulauan, Indonesia banyak mempunyai selat-selat yang arusnya cukup deras superti di Selat Larantuka, yang informasinya merupakan yang terkuat di dunia," lanjut Rida.

Rencana Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang terintegrasi dengan turbin merupakan tindak lanjut rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Eropa tanggal 22 April 2016. Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) on Building Bridges Equipped with Sea Current Turbine Power Plant in the District of East Flores Sea, kerja sama investasi antara Kementerian PUPR, Tidal Bridge BV, dan Pemerintah Provinsi NTT pada acara Indonesia - The Netherland Business Forum di Belanda.

Konsorsium dari Belanda, Tidal Bridge, tertarik untuk menjalankan proyek pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang diintegrasikan dengan turbin arus laut di Selat Larantuka. Kementerian PUPR telah menyelesaikan Pra-FS Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang akan diintegrasikan dengan PLT Arus Laut pada tahun 2017. Hasil Pra-FS menyatakan bahwa proyek tersebut layak untuk dilaksanakan.

Tidal Bridge mengasumsikan dengan kecepatan arus laut Selat Larantuka rata-rata 3,5 m/s, kapasitas terpasang tiap turbin adalah sebesar 16 MW dengan energi yang dibangkitkan secara efektif sebesar 6 MW. Dengan asumsi pemasangan 5 turbin, maka energi terbangkitkan rata-rata sebesar 30 MW.

PT PLN (Persero) dengan Tidal Bridge BV pada tanggal 22 Februari 2018 juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanakan studi kelayakan dan studi dampak jaringan dalam rangka pemanfaatan energi dari PLTAL ini.

(fjo)
🍚
media indonesia: INDONESIA berpotensi memiliki pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) terbesar di dunia bila rencana pemba-ngunannya di Selat Larantuka terealisasi.

Akhir pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mine-ral (ESDM) Ignasius Jonan meninjau rencana pembangunan PLTAL yang terintegrasi dengan Jembatan Pancasila-Palmerah di Selat Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek itu sudah masuk tahap studi yang dilakukan investor asal Belanda.

"Ini merupakan pembangkit listrik tenaga arus laut pertama dan terbesar di dunia jika listrik yang dihasilkan mencapai 20 Mw saja," terang Jonan dalam keterangan persnya, kemarin.

Menurut dia, konsorsium dari Belanda Tidal Bridge BV dan anak usaha PT PLN yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali telah melaksanakan joint venture membentuk Tidal Bridge Indonesia yang selanjutnya bersama partner lokal akan membangunan Jembatan Pancasila Palmerah. Nantinya jembatan sepanjang sekitar 810 meter itu akan meng-hubungkan Pulau Adonara dan Pulau Flores, dengan tepat di bawahnya arus laut yang menjadi sumber PLTAL.

Jonan menambahkan, jika terlaksana, proyek independent power producer (IPP) berbasis arus laut itu dapat menjadi pembangunan PLTAL pertama di Indonesia dan terbesar di dunia. Sampai saat ini sedang dalam tahap studi dan diharapkan finalisasinya akan dapat selesaikan secepatnya sehingga dapat mulai pengerjaan konstruksi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menambahkan, pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Larantuka merupakan ide yang baik karena wilayah NTT merupakan salah satu wilayah yang akan ditingkatkan rasio elektrifikasinya.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia banyak mempunyai selat-selat yang arusnya cukup deras superti di Selat Larantuka, yang informasinya merupakan yang terkuat di dunia," ujar Rida.

Rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palme-rah yang terintegrasi dengan turbin merupakan tindak lanjut rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Eropa pada 22 April 2016. Saat itu dilakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) on Building Bridges Equipped with Sea Current Turbine Power Plant in the District of East Flores Sea.


 🌱
JAKARTA esdm - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan bahwa beberapa tahun terakhir penggunaan energi di dunia sudah mulai beralih dari sumber energi fosil menuju sumber energi baru terbarukan (EBT). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM juga menyatakan keseriusannya dalam pengembangan EBT di Indonesia dengan menargetkan porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai 23%. Hal tersebut diungkapkan Arcandra saat menjadi salah salah satu pembicara pada acara Learning Innovation Summit di Jakarta, Rabu (14/3).

"Energi terbarukan menjadi sumber energi yang tumbuh paling cepat di dunia, dengan konsumsi meningkat rata-rata 2,3% per tahun antara tahun 2015, Indonesia bertekad untuk meningkatkan bauran energinya menjadi 23 persen pada tahun 2025", ungkap Arcandra.

Menurut data dari International Energy Outlook 2017, Arcandra menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila dibandingkan dengan energi fosil seperti batubara, konsumsi batubara sejak tahun 2000an hingga saat ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan, malah semakin lama akan digantikan oleh sumber energi nonfosil lainnya seperti gas bumi, dan energi terbarukan serta tenaga nuklir (khususnya di China) untuk pembangkit tenaga listrik.

"Sebagai ilustrasi, China negara yang selama ini konsumsi batubaranya terbesar di dunia, namun penggunaan batubara diproyeksikan akan menurun sebesar 0,6% / tahun dari tahun 2015 sampai 2040", jelas Arcandra.

Sejauh ini sumber EBT yang mendominasi dikembangkan di dunia adalah energi matahari dan angin, yang mampu menyumbang sekitar $ 226 miliar di seluruh dunia pada tahun 2016, atau sekitar 90% dari investasi di sektor EBT. Namun sayangnya, negara-negara maju yang masih mendominasi untuk pengembangan investasi energi terbarukan dibandingkan dengan negara berkembang.

Arcandra juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang terus menelurkan kebijakan yang mendukung iklim investasi di sektor ESDM dan juga memprioritaskan penggunaan sumber daya EBT sehingga diharapkan dapat memenuhi target bauran energi serta mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi komitmen bersama pada Konferensi COP 21 di Paris pada tahun 2015.

"Indonesia bertekad untuk meningkatkan bauran energinya menjadi 23 persen pada tahun 2025. Sampai tahun 2017, porsi EBT dalam bauran energi masih 8,43%, ada celah sekitar 15%. Kesenjangan ini harus diisi melalui reformasi kebijakan untuk memberdayakan lebih banyak EBT dalam skala ekonomi dan harga yang terjangkau", pungkasnya.


Awal pekan ini, Kementerian ESDM juga telah menyetujui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2018 - 2027 yang di dalamnya telah mengakomodasi pemanfaatan EBT dalam perencanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik, terlihat dari porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai 23% atau lebih tinggi daripada porsi EBT pada RUPTL PLN 2017-2026 sebesar 22,6%. (BAM)
🌷

media Indonesia: KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Nunukan, Kalimantan Utara. PLTS berkapasitas 75 kilowatt itu menyuplai listrik untuk 144 rumah dan fasilitas umum di desa terpencil tersebut.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan dibangunnya PLTS dengan APBN 2017 sebesar Rp5,9 miliar merupakan kerja sama pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat. Dia meminta masyarakat menjaga fasilitas itu dengan baik. "Harus dirawat dengan baik karena anggaran yang ada kami prioritaskan untuk elektrifikasi di tempat-tempat yang belum terjangkau listrik," kata Rida di Desa Tepian, Nunukan, Kalimantan Utara, kemarin.

Pada kesempatan itu, PLTS diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Nunukan. Namun, untuk operasional hariannya akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tepian.

Kepala BUMdes Desa Tepian Tohar Mustofa menuturkan setiap warga harus iuran Rp50 ribu per bulan. Iuran digunakan untuk menggaji dua operator PLTS sekaligus biaya perawatan.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menuturkan sebelum ada PLTS, Desa Tepian tidak tersentuh sambungan listrik. Hanya belasan rumah yang secara finansial mampu menggunakan genset dengan bahan bakar solar. Waktu menyalanya pun terbatas, dari pukul 18.00 hingga 22.00 sebab biaya operasional genset tergolong cukup mahal, yakni mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Karena itu, ia menyambut baik kehadiran listrik di Desa Tepian, Nunukan.


Namun, ia mengaku lantaran di Kabupaten Nunukan tidak lagi memiliki Dinas Perindustrian yang mengurusi biaya perawatan PLTS, maka PLTS dialihkan ke tingkat provinsi. "Kewenangannya di provinsi. Jadi, kalau saya menganggarkan malah bisa menjadi temuan BPK. Jadi, kita dorong masyarakatnya (melalui BUMDes)." (Nic/E-3)
🌽

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang kembali merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas dan gas buang untuk mengurangi emisi karbon.
Kali ini, proyek bernama Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) berkapasitas 30,6 megawatt diimplementasikan di pabrik Semen Indonesia di Tuban, Jawa Timur.
Pembangunan WHRPG kerja sama antara Indonesia dan Jepang melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Jepang memberi subsidi pembangunan sebesar 11 juta dollar AS. Pembangunan proyek WHRPG melibatkan perusahaan Jepang, JFE Engineering.
Utusan pemerintah Jepang dari CEO Global Enviromental Center (GEC) Foundation, Kunihiro Suga, meninjau langsung proyek pembangunan WHRPG di pabrik semen di Tuban bersama utusan pemerintah Indonesia, yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan Kepala Bidang Kedeputian Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian RI Cahyadi Yudodahono.
Pihak utusan Jepang mengaku puas atas capaian pembangunan pembangkit listrik itu.
“Proyek ini dijalankan dengan baik. Kami akan laporkan hasil tersebut ke Pemerintah Jepang,” ujarnya, melalui siaran tertulisnya, Rabu (28/2/2018).
Proyek pembangkit listrik tenaga gas buang ini diklaim mampu menekan emisi karbon C02 sebesar 122.358 ton per tahun. Pembangkit listrik itu memanfaatkan panas dan gas buang dari 4 kilang yang ada di pabrik tersebut.
Direktur Enjiniring dan Proyek PT Semen Indonesia Tri Abdisatrijo menjelaskan, proyek pembangklt listrik tenaga gas buang di Tuban dimulai sejak 2014.
Panas yang dihasilkan dari 4 kilang diprediksi dapat menghasilkan daya listrik sebanyak 30,6 megawatt.
“WHRPG ini tidak menggunakan batubara atau BBM, kami gunakan panas dari gas buang operasional pabrik,” ujarnya.
Pemanfaatan energi panas dan gas buang sebelumnya telah dilakukan di PT Semen Padang (Indarung V) Padang.
Proyek senilai Rp 220 miliar bernama Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) itu hasil kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan NEDO Jepang.
Implementasi proyek itu dimulai di Padang, Sumatera Barat, 26 Oktober 2011 lalu.
🍤
Bisnis.com, DENPASAR - Praktisi Energi Terbarukan (EBT) I Gusti Agung Putradhyana mengusulkan agar pemda memasang panel surya di setiap lokasi perparkiran atau trotoar pejalan kaki guna memulai upaya kemandirian energi.
Menurutnya, kebijakan pemasangan panel surya meskipun perizinannya akan ribet tetapi jika berhasil direalisasikan akan sangat membantu melakukan penghematan energi.
“Orang parkir keluhannya kepanasan. Tempat orang jalan panas jadi bisa santai dan trotoar tidak rugi sudah dibangun mahal-mahal tidak ada yang pakai,” jelas Agung.
Panel surya menutnya salah satu cara termudah untuk belajar kemandirian energi bagi masyarakat Pulau Dewata. Pria yang akrab dipanggil Gung Kayun ini menambahkan bahwa potensi di daerah pariwisata untuk memanfaatkan tenaga matahari sebagai energi alternatif sangat besar.
Era sekarang juga semakin mudah menggabungkan listrik yang dihasilkan panel surya ke dalam jaringan PLN. Sudah ada teknologi smart grid yang bisa terkoneksi ke PLN maupun denga baterai, bisa berdiri sendiri dengan alat yg sama. Selain itu, investasinya juga terjangkau hanya Rp2.000-Rp10.000 per watt, ditambah investasi panel, per wattnya Rp5.000
“Ini bisa dikerjakan setahun sudah jadi. Artinya kita tak perlu investor yg perlu bawa uang banyak. PLN saja sudah jadi investor. Jika ini dilakukan, Pesanggaran yang sejak pakai bisa menghemat Rp4 miliar per hari. Kalau pakai ini penghematnh Rp26 miliar untuk 1 MW untuk tenaga surya,” jelasnya.
Dengan kata lain, kata Gung Kayun, dengan penghematan besar bisa dilakukan maka tiap minggu bisa bangun panel sudya 1 MW jika mau. Dia menegaskan secara teknis metode ini dapat dilakukan pihak yang paham regulasi, paham teknologi, bekerja dengan pelanggan.
“Angka yg awalnya terlihat besar bisa diatasi, jika mau melakukan,” tambah Gung Kayun.
🍊

Bisnis.com, DENPASAR - Energi yang dihasilkan oleh PLTS Kayubihi di Kabupaten Bangli sebesar 1 MW akhirnya resmi bisa dibeli oleh PLN, karena sudah ada badan usaha daerah yang mengelolanya.
Deputi Manager Alternatif Direktorat Pengadaan Strategis PLN Dewanto mengungkapkan perjanjian antara BUMN setrum dengan perusahaan daerah yang mengelola PLTS tersebut sudah dilakukan.
“Kalau di Bangli sudah tidak ada masalah karena badan usahanya jelas,” kata Dewanto di Denpasar, Kamis (15/2/2018).
Menurutnya, PLTS Kayubihi sebenarnya sudah beroperasi sejak lama, dan listrik yang dihasilkan juga sudah masuk jaringan PLN. Hanya saja, perusahaan setrum ini tidak bisa membayar energi yang dihasilkan karena pengelolaan pembangkit yang dibangun Kementerian ESDM pada 2012 itu belum jelas.
Adapun PLN tidak boleh membayar energinya kepada pemerintah tetapi harus badan usaha. Saat ini PLTS tersebut sudah resmi dikelola oleh Perusda Bhukti Mukti Bhakti (BMB) milik Pemkab Bangli.
Manager Perencanaan PLN Distribusi Bali Putu Putrawan menjelaskan sesuai Permen ESDM No.39/2027, harga jual listrik yang ditentukan sebesar Rp750 per Kwh.
Menurutnya, selama ini PLN sudah menyambungkan listrik dari PLTS Kayubihi meskipun belum ada badan usahanya karena pertimbangan menjaga operasionalnya agar teknologinya tidak rusak.
PLTS Kayubihi merupakan salah satu proyek Kementerian ESDM di Bali pada 2012 silam. Keberadaan pembangkit EBT ini diklaim dapat menerangi sebanyak 600 keluarga di Kabupaten Bangli.


Comments

  1. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Fraanca Smith karena telah memberi saya
    pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 saya telah berhutang selama
    bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan
    saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua
    menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah
    yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan
    belajar tentang Franca Smith di salah satu blog saya menghubungi franca
    smith konsultan kredit via email:(francasmithloancompany@gmail.com) dengan
    keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan
    harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan
    pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya
    telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan
    usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk
    diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan
    hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu franca Smith via email:(
    francasmithloancompany@gmail.com)

    ReplyDelete
  2. Saya Suryanto dari Indonesia di Kota Palu, saya mencurahkan waktu saya di sini karena janji yang saya berikan kepada Ibu ESTHER PATRICK yang kebetulan adalah Tuhan yang mengirim pemberi pinjaman online dan saya berdoa kepada TUHAN untuk dapat melihat posisi saya hari ini.

    Beberapa bulan yang lalu saya melihat komentar yang diposting oleh seorang wanita bernama Nurul Yudianto dan bagaimana dia telah scammed meminta pinjaman online, menurut dia sebelum ALLAH mengarahkannya ke tangan Ibu. ESTHER PATRICK. (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

    Saya memutuskan untuk menghubungi NURUL YUDIANTO untuk memastikan apakah itu benar dan untuk membimbing saya tentang cara mendapatkan pinjaman dari LADY ESTHER PATRICK, dia mengatakan kepada saya untuk menghubungi Lady. Saya bersikeras bahwa dia harus memberi tahu saya proses dan kriteria yang dia katakan sangat mudah. dari Ibu. ESTHER, yang perlu saya lakukan adalah menghubunginya, mengisi formulir untuk mengirim pengembalian, mengirim saya scan kartu identitas saya, kemudian mendaftar dengan perusahaan setelah itu saya akan mendapatkan pinjaman saya. . Lalu saya bertanya kepadanya bagaimana Anda mendapatkan pinjaman Anda? Dia menjawab bahwa hanya itu yang dia lakukan, yang sangat mengejutkan.

    Saya menghubungi Ibu ESTHER PATRICK dan saya mengikuti instruksi dengan hati-hati untuk saya, saya memenuhi persyaratan mereka dan pinjaman saya disetujui dengan sukses tetapi sebelum pinjaman dipindahkan ke akun saya, saya diminta membuat janji untuk membagikan kabar baik tentang Ibu. ESTHER PATRICK dan itulah mengapa Anda melihat posting ini hari ini untuk kejutan terbesar saya, saya menerima peringatan Rp350.000.000. jadi saya menyarankan semua orang yang mencari sumber tepercaya untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu. ESTHER PATRICK melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)untuk mendapatkan pinjaman yang dijamin,
    Anda juga dapat menghubungi saya di Email saya: (suryantosuryanto524@gmail.com)

    ReplyDelete
  3. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

    Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

    Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan
    Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.
    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

    Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

    Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

onlineisasi-digitalisasi (5)

analisis fundamental sederhana: saham KONSUMER (mapi, myor, unvr, icbp, amrt, cpin, hero, mapi, cleo, ades)

terkait fundamental saham ENERGI n TAMBANG (3) (pgas, adro, indy, bumi, antm, elsa)